Ulah Ketua KPPS di Jaktim, Mengaku Spontan Coblos Belasan Surat Suara untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua KPPS dan petugas TPS 028 Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim), kedapatan melakukan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 pada Rabu (27/11/2024) lalu.
Kedua petugas itu melakukan pelanggaran karena mencoblos belasan surat suara
Pilkada Jakarta 2024
.
Kejadian ini viral usai sebuah video yang menampilkan sejumlah surat suara sudah tercoblos untuk salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta beredar di media sosial.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Rio Verieza membenarkan soal pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS dan petugas TPS 028 Pinang Ranti.
Rio mengatakan, ada 19 surat suara yang dicoblos oleh kedua petugas. Dari jumlah tersebut, satu surat suara sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, sementara 18 surat suara lainnya belum dimasukkan karena ketahuan.
“Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang malam itu, sudah kita periksa. Satu ketua KPPS plus petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui,” kata Rio saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).
Rio mengatakan, kedua orang itu mengaku mencoblos surat suara Pilkada Jakarta 2024 secara spontan. Hal itu dilakukan agar laporan partisipasi pemilih tinggi.
Rio memastikan tidak ada arahan khusus dari pihak tertentu agar kedua petugas itu melakukan pencoblosan ke surat suara.
“Tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi artinya partisipasi meningkat,” kata Rio.
Rio mengungkapkan, pihaknya sudah memberhentikan Ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS 028, Pinang Ranti, karena perbuatannya.
”Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini (Kamis, 28 November 2024). Ketua KPPS dan juga petugas ketertiban, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat,” ujar Rio.
Rio menegaskan, tindakan yang dilakukan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS itu bisa dijerat pidana. Namun, peristiwa ini tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang).
Untuk kasusnya diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaaan.
(Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2024/11/29/67496512c6863.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ulah Ketua KPPS di Jaktim, Mengaku Spontan Coblos Belasan Surat Suara untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Megapolitan 29 November 2024
-
/data/photo/2024/11/29/6749ad50e00ec.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DLH Jakarta Uji Coba Penarikan Retribusi Sampah pada Desember 2024 Megapolitan 29 November 2024
DLH Jakarta Uji Coba Penarikan Retribusi Sampah pada Desember 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta akan mulai menguji coba penarikan
retribusi sampah
pada Desember 2024. Kebijakan ini dilakukan sembari menunggu finalisasi sistem pembayaran.
“Apabila nanti diterapkan, uji coba ini di bulan Desember 2024,” kata Kepala DLH Provinsi Jakarta, Asep Kuswanto, di kantornya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (29/11/2024).
Asep menjelaskan bahwa pembayaran retribusi akan dilakukan secara non-tunai menggunakan berbagai metode, seperti QRIS atau e-banking.
“Bisa menggunakan QRIS, e-banking, jadi bukan cash yang kami terima. Kami inginnya awal Desember sudah jadi sistemnya,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa warga Jakarta yang memilah sampah secara mandiri dapat terbebas dari kewajiban membayar retribusi.
“Enggak dikenai retribusi. Hanya pilah sampah sendiri paling tidak sebulan dua kali ke Bank Sampah. Sistem otomatis akan terbebas retribusi,” ujar Asep.
Retribusi sampah
akan diterapkan berdasarkan kategori daya listrik rumah warga Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
Selain itu, kegiatan usaha juga akan dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya (kecil, sedang, dan besar), dihitung berdasarkan berat sampah per ton.
“Pembebasan retribusi akan diberikan kepada warga yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau yang tergabung dalam bank sampah,” tambah Asep.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/29/6749a3be4a583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Belasan iPhone 16 Jastip Dimusnahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Megapolitan 29 November 2024
Belasan iPhone 16 Jastip Dimusnahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta memusnahkan barang-barang ilegal berupa 981 unit
handphone,
komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam 119 operasi penindakan sepanjang tahun 2024. Total nilai barang yang disita mencapai Rp 2,5 miliar.
Salah satu barang buktinya yaitu belasan iPhone 16 berasal dari Singapura yang dilarang beredar di Indonesia.
“Terdapat penindakan dengan barang bukti 14 unit
handphone
merek iPhone 16 yang dibawa oleh penumpang berinisial Y di terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan merupakan jastip (jasa titip),” ujar Direktur Jendral Bea Cukai, Askolani di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Jumat (29/11/2024).
Penindakan terhadap Y dilakukan pada Jumat (18/10/2024). Saat itu petugas menemukan 14 unit iPhone 16 yang diduga sebagai barang untuk jasa titip yang dikelolanya.
“Barang-barang tersebut diduga merupakan jastip dan bukan untuk keperluan pribadi. Perkiraan nilai barang iPhone 16 tersebut mencapai Rp 373,93 juta,” kata dia.
Atas temuan barang tersebut, Bea Cukai menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) nomor SBP-3186/KPU.305/2024.
Selain itu, pada Senin (25/11/2024), Bea Cukai juga menindak penumpang yang membawa 102 unit
handphone
dan tablet Apple atau iPad dari Batam ke Jakarta.
“Terindikasi barang tersebut merupakan barang yang akan diperjualbelikan (
nonpersonal use)
dengan perkiraan nilai barang Rp 714 juta,” jelas dia.
Sama dengan sebelumnya, penindakan atas 102 unit dan tablet merek Apple ini tercatat dalam Surat Bukti Penindakan nomor SBP-3560/KPU.305/2024.
“Untuk memusnahkan ini harus melalui proses, lalu finalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” jelas dia.
Selain HKT,
Bea Cukai Soekarno-Hatta
juga memusnahkan berbagai barang sitaan lainnya. Seperti, ratusan botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), ribuan batang rokok ilegal, hingga barang-barang terlarang lainnya.
Pemusnahan dilakukan dengan cara dituangkan ke dalam drum dan dicampur dengan cairan pembersih lantai, khususnya untuk MMEA dan rokok.
Askolani mengatakan bahwa barang-barang itu merupakan hasil penindakan dari barang bawaan penumpang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kemudian, Bea Cukai juga memusnahkan senjata api jenis Pistol FN beserta amunisinya, yang merupakan hasil sitaan dari penumpang internasional. Begitu pula dengan alat bantu seks yang juga melanggar aturan impor.
“Tentunya pemasukan ini tidak sesuai dengan Permendag 08/2024. Sehingga kita tegah, dan barang-barang ini kita musnahkan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/29/6749a1cd6d183.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PPK Tambora Mulai Penghitungan Berjenjang Surat Suara Pilkada 2024 Megapolitan 29 November 2024
PPK Tambora Mulai Penghitungan Berjenjang Surat Suara Pilkada 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambora, Jakarta Barat, memulai penghitungan berjenjang
surat suara
yang dikumpulkan dari 11 kelurahan di wilayah tersebut. Proses ini dimulai pada Jumat (29/11/2024) dan dijadwalkan berlangsung selama lima hari ke depan.
“Dimulai itu tanggal 28 November sampai nanti terakhir itu 5 hari, berarti tanggal 2 Desember. Hari ini baru pertama mulai penghitungan dari 11 kelurahan, jadwal hari ini di tiga kelurahan dulu yang bakal dihitung,” kata Ketua PPK Tambora, Yuraris Prihantoro, saat ditemui di kantor Kecamatan Tambora, Jumat (29/11/2024).
Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan kotak suara berwarna putih bertuliskan “KPU” ditumpuk di lantai 4 kantor kecamatan. Kotak suara ini berasal dari 360 tempat pemungutan suara (TPS) di Tambora dan mencantumkan alamat serta nomor TPS masing-masing.
Beberapa orang tampak memantau jalannya penghitungan suara. Mereka mengenakan pakaian bertema Rido, Jakarta Menyala, atau busana formal biasa. Penghitungan dilakukan di bawah pengawasan terbuka sesuai petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Semua lapisan masyarakat dapat memantau jalannya penghitungan ini untuk memastikan keabsahan data,” ujar Yuraris.
Ia menjelaskan, penghitungan berjenjang bukan berarti penghitungan ulang surat suara, melainkan verifikasi berita acara yang telah dikirimkan ke PPK Tambora. “Jadi yang dihitung itu C1 plano yang sudah diberikan kepada saksi, salinannya, dan untuk diinput ke Sirekap,” tambahnya.
Yuraris menegaskan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut. “Sementara kendala belum ada. Semoga aja enggak ada kendala sampai selesai. Semoga kondusif lancar dan tidak ada gesekan di wilayah Tambora,” katanya.
Penghitungan suara dijadwalkan rampung pada 2 Desember 2024.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/29/67498160e3940.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bantah Jessica Wongso Main Instagram, Kuasa Hukum: Masih Ikuti Aturan Bebas Bersyarat
Bantah Jessica Wongso Main Instagram, Kuasa Hukum: Masih Ikuti Aturan Bebas Bersyarat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, membantah kliennya menggunakan media sosial Instagram.
Hidayat bilang, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu masih harus mengikuti aturan bebas bersyarat yang statusnya didapat sejak Minggu (18/8/2024). Aturan bebas bersyarat tersebut berlaku hingga 2032.
“Belum ada Instagram Jessica, kata dia saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (28/11/2024).
Meski demikian, Hidayat tak memungkiri kliennya ingin bermain media sosial.
“Dia belum bisa (bermain media sosial), tapi pengin. Jessica masih mengikuti aturan bebas bersyarat,” tambah dia.
Hidayat mengatakan, pihaknya tengah mengajukan proses peninjauan kembali (PK) terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica.
“Makanya kita juga mengajukan PK. Kalau PK ini dikabulkan, Jessica sudah bebas murni, berarti Jessica sudah bisa normal,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Jessica Kumala Wongso kembali jadi sorotan usai muncul akun Instagram dan Tiktok yang diduga milik terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu.
Akun Instagram yang dimaksud yakni @jessica.k.wongso. Akun tersebut menggunakan foto profil wajah Jessica yang tampak tersenyum di meja makan. Hanya terdapat tiga foto dan empat video yang diunggah akun tersebut.
Tiga video memperlihatkan sosok yang diduga Jessica. Dalam salah satu video, perempuan itu bernyanyi membawakan lagu “Always” karya Daniel Caesar.
Di video lain, tampak dia bermain gitar membawakan instrumen lagu “Life Goes On” milik BTS.
Ketiga video tersebut diunggah dalam satu minggu terakhir.
Terdapat video lain yang diunggah pada 20 November 2024 yang menunjukkan kumpulan surat-surat.
“Surat-surat ini saya dapat sewaktu saya terkurung dalam jeruji besi. Terima kasih atas doa dan dukungan di saat saya sangat membutuhkannya,” bunyi
caption
unggahan tersebut.
Sementara, tiga foto yang diunggah akun tersebut memperlihatkan bunga, kudapan, dan olahraga hoki es. Ketiga foto itu diunggah pada 2014.
Dilihat pada Jumat (29/11/2024) sore, akun ini diikuti oleh 9.083 followers. Sementara, di kolom komentar, warganet ramai-ramai mempertanyakan keaslian akun tersebut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/29/6749a209181bd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sayembara Rp 8 Miliar Cari Harun Masiku, Gerindra: Itu Kebebasan Berekspresi Nasional 29 November 2024
Sayembara Rp 8 Miliar Cari Harun Masiku, Gerindra: Itu Kebebasan Berekspresi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk
kebebasan berekspresi
masyarakat.
Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Harun Masiku
.
“Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).
Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.
Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.
Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.
“Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan,” tuturnya.
Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.
Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan
partisipasi publik
dalam menemukan Harun Masiku.
“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.
Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.
“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.
“Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2020/12/07/5fcd6502c146c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPU Jaktim Ungkap Alasan Surat Undangan Pilkada 2024 Tidak Terdistribusi dengan Baik
KPU Jaktim Ungkap Alasan Surat Undangan Pilkada 2024 Tidak Terdistribusi dengan Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menjelaskan alasan di balik tidak meratanya distribusi surat undangan pemilih untuk Pilkada 2024.
Komisioner KPU Jakarta Timur, Rio Verieza, mengungkapkan bahwa masalah ini disebabkan oleh
vendor
yang mencetak surat undangan dalam keadaan yang kurang terorganisir.
“Dari
vendor
yang mencetak undangan itu memang dalam keadaan acak, karena mereka juga membuat C pemberitahuan itu tidak
by
data,” ujar Rio saat di Kantor Kecamatan Pulogadung, Jumat (29/11/2024).
Rio menjelaskan bahwa KPU Jakarta Timur sempat mewajibkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyortir surat undangan berdasarkan data seperti RT atau kartu keluarga.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan distribusi undangan kepada pemilih. Namun, Rio menambahkan bahwa di tingkat KPPS, penyortiran tersebut tidak dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan beberapa rumah hanya menerima satu undangan meskipun ada lebih dari satu pemilih.
“Tapi ternyata mungkin di tingkat KPPS tidak menyortir dulu gitu sehingga satu rumah mungkin hanya satu orang yang menerima,” ungkapnya.
Rio juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta Timur atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan berjanji akan menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi untuk Pilkada berikutnya.
“Kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta Timur kalau misalkan memang tidak terdistribusi dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Novi (38), warga Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, mengaku tidak menerima undangan meskipun tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dia menyatakan bahwa hingga Selasa (26/11/2024), H-1 pencoblosan, ia belum menerima surat undangan dari panitia TPS 012 Pondok Kopi.
“Aku cek di DPT
online
, ada nama aku masuk nih di TPS. Jadi, besok aja aku datang (ke TPS) tapi agak siang agar tidak mengganggu memegang surat undangan,” kata Novi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).
Sesampainya di TPS, Novi mendapati banyak undangan yang belum dibagikan.
“Pas sampai TPS ternyata undangan masih banyak yang belum dibagikan. Aku tanya ke petugas TPS, katanya mereka enggak sempat bagi semuanya karena waktu (pembagian) cuma dua hari,” ungkap Novi.
Ia juga menyaksikan beberapa pemilih datang hanya dengan membawa KTP karena belum mendapatkan undangan.
“Setelah aku datang, ada empat orang, empat atau lima gitu, itu mereka udah pegang undangan semua, makanya aku juga aneh,” ujar Novi.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun sebagian undangan sudah dibagikan pada Senin (25/11/2024), masih banyak warga yang belum mendapatkannya.
“Misalnya satu keluarga itu ada banyak, ada beberapa sekitar lima atau enam, tapi baru satu yang dapat itu,” ujarnya.
Novi menduga bahwa nomor DPT yang tercampur dalam satu kartu keluarga menjadi penyebab kesulitan petugas dalam mencari data pemilih.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/25/67442dd0ae88d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Porsi
Prabowo Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Porsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
mengungkapkan anggaran program
makan bergizi gratis
menjadi Rp 10.000 per porsi.
Hal ini diungkapkan Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih,” kata Prabowo, Jumat.
Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.
Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.
“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ucap Prabowo.
Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.
Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 – Rp 40.000 per hari.
“Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” kata Prabowo.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah juga bakal menyalurkan beragam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Kepala
Badan Gizi Nasional
(BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis yang masuk
APBN
senilai Rp 15.000 per porsi.
Namun, praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.
“Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah dengan biaya bahan pangan rendah ke daerah yang lebih mahal.
“Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian, tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” tutur dia.
Namun, Prabowo lantas menyampaikan bahwa anggaran makan siang menjadi Rp 10.000 per porsi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2020/09/30/5f73da68d2c30.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/29/6749a8c2310f6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)