Category: Kompas.com

Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri

Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepolisian Republik Indonesia (
Polri
) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Institusi pecahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini belakangan dituding sebagai ”
Parcok
” atau
Partai Coklat
.
Istilah ini disebut pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal pergerakan “
partai coklat
” perlu diantisipasi.
Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
Namun, DPR melihat isu
parcok
dalam
Pilkada 2024
adalah kabar bohong atau hoaks. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Adapun Komisi III merupakan mitra kerja Polri di DPR.
“Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Terkait partai coklat ini, Habiburokhman menyebut ada juga anggota DPR RI yang dilaporkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI usai melontarkan tudingan itu.
Namun, ia enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dilaporkan ke MKD DPR itu.
“Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD tentu prosedurnya akan dipanggil, dimintai keterangan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya,” ucapnya.
Selain dituding “Parcok”, Polri juga diusulkan kembali ke TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas disebut-sebut mengerahkan aparat dalam Pilkada 2024.
Usulan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.
Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau “parcok”.
“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.
“Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” kata Deddy.
Polri hanya bungkam ketika mendapat tudingan “Parcok” maupun usulan dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.
“Tanya yang nanya,” ujar Listyo, di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), saat acara wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol).
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang hadir dalam acara tersebut juga memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.
Tudingan soal “Parcok” dan usulan untuk kembali ke TNI/Kemendagri dinilai sebagai langkah Polri untuk melakukan introspeksi diri.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah “Partai Coklat” (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada.
“Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian,” kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.
Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.
Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini.
“Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya,” kata dia.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.
Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.
“Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah,” kata Jazilul.
“Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai,” imbuh dia.
PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian.
Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.
“Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian,” tuturnya.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso juga sepakat, Polri sebaiknya introspeksi.
“Tunduk di bawah TNI atau kementerian tentu harus menjadi introspeksi pimpinan Polri,” ujarnya.
Meski demikian, Sugeng menegaskan bahwa IPW tidak setuju dengan usulan Polri dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran.
Sugeng menekankan perlunya introspeksi mendalam dari para pimpinan Polri.
“Kepercayaan publik yang diukur melalui survei perlu dipertanyakan. Apakah surveinya benar atau abal-abal? Semua insan Polri harus kembali kepada jati diri,” jelasnya.
Selain itu, tambah dia, jika Polri kembali berada di bawah TNI, potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa meningkat.
“Kembali lagi menjadi aparatur pendekatannya kekerasan,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 08:17
Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
doorstop
) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 06:12
Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sudah 24 tahun, Wulan (24) hidup di bawah
kolong Tol
Angke atau kolong jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.
Meskipun sederhana, banyak kenangan yang terlukis di sana.
Beton
kolong tol
menjadi saksi bisu dari kerasnya kehidupan keluarga Wulan.
Bagaimana tidak?
Di bawah kolong tol itu, Wulan lahir dari rahim ibundanya, Yulihartari (56), yang merupakan buah madu kasih dengan Kamsari (68).
Sementara, Wulan kini sudah mempunyai anak yang bernama Nur Hasanah (3).
Namun, suaminya sudah meninggal dunia.
“Saya lahir di sana (kolong tol), 24 tahun tinggal di sana, lalu saya melahirkan anak juga di sana. Anak saya satu, usianya 3 tahun,” ujar Wulan saat ditemui Kompas.com di
Rusunawa
Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Dalam periode 24 tahun terakhir ini, panas dan dingin menjadi sahabat keluarga Wulan.
Layaknya Katara dalam Avatar: The Last Airbender, keluarga Wulan harus tidur di atas air ketika musim hujan tiba.
“Sering banjir di situ. Kalau sudah banjir, ya sudah, kami tidurnya di atas air,” jawab Wulan dengan santai.
Wulan mengandalkan juru parkir (jukir) liar di sebuah persimpangan sebagai mata pencaharian utama.
Kakak angkatnya, Effendi (26), bekerja serabutan jika ada panggilan.
“Kerja markir dapat Rp 20.000, Rp 30.000, cuma buat beli susu sama buat makan besok, sudah habis, sudah enggak ada lagi. Boro-boro bisa menabung,” keluh Wulan.
Sudah beberapa tahun terakhir, Yulihartari terpaksa berhenti bekerja sebagai tukang cuci gosok pakaian.
Dia diminta Kamsari untuk berhenti karena kerap jatuh sakit.
Sedangkan, sudah tiga bulan terakhir Kamsari tidak lagi bekerja tarik bajaj.
Sebab, kendaraan roda tiga itu dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab.
“Sekarang (Kamsari) enggak kerja. Itu saja pas bajajnya hilang, bapak saya diminta ganti rugi Rp 10 juta,” ungkap Wulan dengan nada memelas.
Beruntung, ada orang baik yang meminjamkan uang sehingga urusan bajaj tidak terlalu dipusingkan keluarga Wulan.
Tinggal cicilan per bulan saja.
Kini, keluarga Wulan menjadi salah satu keluarga yang direlokasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Keluarga Wulan mendapatkan tempat di Rusunawa Rawa Buaya.
Saat pertama kali mengetahui pengumuman akan direlokasi, keluarga Wulan cukup terkejut.
Awalnya, mereka berpikir keras akan bermukim di mana.
“Tadinya kan kami sudah enak di situ, tiba-tiba ada gusuran. Orangtua saya juga syok, keluarga saya juga syok gara-gara pindah ke sini. Di kolong sana juga sudah lumayan lama,” ucap Wulan.
“Sebenarnya sih, orang-orang juga enggak mau ya kan pindah ke sini. Bingung saya juga sih. Bahagia ada, sedih juga ada. Kan lumayan lama kami tinggal di sana, banyak kenangan di sana,” kata Wulan lagi.
Namun, keluarga Wulan tetap mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta.
Mereka menyadari bahwa selama ini bermukim bukan di tempat yang layak.
Oleh karena itu, keluarga Wulan menerima tawaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk direlokasi ke rusunawa.
“Kami turuti apa kata pemerintah saja. Kalau misalnya kami harus pindah, ya pindah,” ujar dia.
Wulan mengaku sudah melihat huniannya. Rasa haru seketika mengalir dalam tubuhnya.
Sebab, Wulan sudah tidak lagi menjadi pengendali air seperti Katara.
“Sudah enggak tidur di atas air lagi. Sudah bersyukur dapat hunian kayak begini, sudah terima kasih, enggak kena panas, enggak kena hujan. Buat tempati orangtua juga enak,” kata Wulan.
Dia mengaku akan beradaptasi dengan lingkungan barunya selama enam bulan ke depan.
Jangka waktu itu merupakan pembebasan biaya sewa bagi warga yang direlokasi dari kolong tol.
Setelah enam bulan habis, keluarga Wulan akan membayar Rp 550.000 per bulan karena mereka memilih tipe 36.
“Untuk lanjut atau enggak setelah enam bulan, ya bagaimana nanti saja, beradaptasi dulu. Setelah itu, ya lihat nanti,” pungkas Wulan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 06:00
Detik-detik Penangkapan Remaja Pembunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Dipantau Sekuriti Lewat CCTV

Detik-detik Penangkapan Remaja Pembunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Dipantau Sekuriti Lewat CCTV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Sekuriti RW 6 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sulaiman, menyaksikan detik-detik tertangkapnya MAS (14), remaja pembunuh ayah dan nenek, APW (40) dan RM (69), di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Sulaiman menjelaskan, penangkapan MAS bermula ketika dirinya mengetahui posisi pelaku lewat CCTV.
Saat itu, MAS tengah berupaya melarikan diri setelah membunuh APW dan RM, serta melukai sang ibu, AP (40), menggunakan pisau di kediaman mereka, Sabtu (30/11/2024), pukul 01.00 WIB.
“Kebetulan pelaku pembunuhan kelihatan dari CCTV. Jadi kelihatan mereka lari ke depan,” ujar Sulaiman.
Mengetahui pelaku akan kabur keluar perumahan, anak buah Sulaiman langsung berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan.
Akan tetapi, pelaku masih bisa keluar dari perumahan setelah meloncat pagar kompleks.
Tak lama kemudian, pelaku pun kabur ke area lampu merah yang tak jauh dari Perumahan Taman Bona Indah.
Sulaiman mengatakan, anak buahnya langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor.
Upaya pengejaran berhasil dan pelaku ditangkap oleh anak buah Sulaiman.
“Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah, ketangkapnya di situ,” jelas Sulaiman.
Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke pos sekuriti.
Sementara itu, Sulaiman langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
Di TKP, ia sempat melihat jasad APW dan RM di lantai dasar rumah dengan jarak yang tidak berjauhan.
“Jaraknya tiga meter. Jadi yang satu di sana (RM, di lantai), yang satu (APW) di pojok posisinya,” ungkap Sulaiman.
Di lokasi, Sulaiman juga mendapati AP yang tengah duduk telentang di depan rumah tetangga.
AP sempat meminta tolong.
Akhirnya, Sulaiman pun berusaha menghubungi warga untuk melarikan AP ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
Tak lama berselang, seorang warga tiba di lokasi dengan membawa mobil.
AP pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati.
“Dibawa ke rumah sakit jam 01.40-an,” kata dia.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, mengungkapkan, AP masih dalam perawatan dalam kondisi kritis setelah terluka di bagian punggung, lengan, dan pipi.
“Masih kritis. (Dirawat) di Rumah Sakit Fatmawati,” jelas Gogo.
Diberitakan sebelumnya, MAS membunuh ayah dan neneknya, APW (40) dan RM (69), di kediaman mereka di Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).
“Hari ini ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada dua, yang meninggal dunia bapaknya dan neneknya,” ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase, saat dikonfirmasi.
Pelaku diduga membunuh ayah dan nenek menggunakan senjata tajam jenis pisau.
Keduanya meninggal akibat menerima beberapa tusukan di tubuhnya.
Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah.
“Dua-duanya ada di lantai dasar,” ujar Febriman.
Pelaku juga menusuk ibunya, AP (40). Namun, sang ibu selamat dalam kondisi luka berat.
“Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat,” ujar dia.
Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak.
“Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 05:10
Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…

Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di bawah naungan kolong Tol Angke, deretan rumah semi permanen yang dulunya penuh orang kini tampak lengang. Sebagian besar telah ditinggalkan, menyisakan dinding tripleks yang sunyi dan pintu-pintu yang digembok rapat.
Para pemilik yang bertahun-tahun menetap di sana, kini melangkah ke kehidupan baru di
Rusun Rawa Buaya
.
Sambil mengemas barang-barang seperti kasur dan lemari plastik, warga seperti Desi (26) mengakui beratnya meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah sejak kecil.
“Sebenarnya tidak mau pindah, tapi ya bagaimana lagi,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).
Kata Desi, hanya warga dengan KTP Jakarta yang dapat direlokasi ke rusun.
Selama enam bulan pertama, warga akan tinggal di rusun secara gratis, namun setelah itu diwajibkan membayar biaya sewa.
“Saya ambil yang tipe 30, kemarin Rp 300.000 per bulan, belum termasuk air dan listrik. Kalau dihitung semua, ya lumayan mahal,” kata dia.
Namun, tidak semua penghuni beruntung. Mereka yang ber-KTP luar Jakarta, seperti Yoknio (71), hanya bisa menatap rumah-rumah kosong itu dengan kebingungan.
Dia tidak mendapatkan jatah unit rusun karena ber-KTP Tangerang.
Yoknio, yang telah tinggal di kolong tol sejak tahun 2012, harus meninggalkan tempat tersebut tanpa memiliki tujuan jelas.
“Saya KTP Tangerang, bingung mau tinggal di mana. Di Tangerang sudah tidak ada keluarga. Barang sudah di-packing, tapi bingung mau dikemanain,” ujar Yoknio.
Menurut Yoknio, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi bagi warga non-KTP Jakarta.
Yoknio sebenarnya bersedia tinggal di rusun jika diizinkan.
Tetapi dia juga khawatir tidak mampu membayar biaya sewa setelah masa gratis enam bulan pertama berakhir.
“Saya mau-mau saja yang penting masih bisa usaha. Kalau di rusun memang dikasih bantuan selama enam bulan gratis, ke depannya bayar. Tetapi, kita bakal panjang tinggal di sana, jadi takut bingung bayarnya nanti,” kata Yoknio.
Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
“Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 05:00
[POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

[POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
partai coklat
” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
Pilkada Jakarta 2024
.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
“Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
Kompas.com
, Sabtu (30/11/2024).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
“Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
“Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
“Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 05:00
7 Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder? Surabaya

Mengapa Sekapuk Dijuluki Desa Miliarder?
Editor
KOMPAS.com –

Desa Sekapuk
merupakan sebuah desa di Gresik yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya.
Di lokasi ini terdapat obyek
wisata Setigi
atau Selo Tirto Giri, sebuah kawasan bekas tambang galian kapur yang disulap menjadi tempat wisata yang menarik dan indah.
Lokasi Desa Sekapuk masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
Nama Sekapuk sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu “Sek” dari nyesek yang bermakna mendekat dan “Puk” dari nglumpuk yang bermakna berkumpul.
Selain menjadi sebuah desa wisata di Gresik, Desa Sekapuk juga dikenal dengan julukan
Desa Miliarder
.
Dikutip dari laman Kemenparekraf, sejarah julukan Desa Miliarder berawal dari sebuah deklarasi yang dilakukan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim pada September 2020.
Saat itu, Abdul Halim menyebut bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sekapuk mampu mendatangkan jutaan pengunjung selama satu tahunnya yang membuatnya bisa menghasilkan omset miliaran rupiah.
Hal inilah yang kemudian membuat Desa Sekapuk kemudian dikenal sebagai Desa Miliarder.
Sebelumnya pada akhir 2017, Desa Sekapuk masih berstatus sebagai desa tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,55 persen.
Saat itu, masalah yang dihadapi Desa Sekapuk adalah kemiskinan warga, permasalahan lingkungan yang kumuh, serta kegiatan BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang.
Namun perubahan mulai terjadi pada 2018, pemerintah desa di bawah Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mulai berkomitmen untuk mengubah kondisinya.
Hal ini dilakukan melalui berbagai usaha, seperti melakukan peningkatan kinerja BUMDes, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebuah wilayah bekas tambang galian kapur yang semula dijadikan tempat pembuangan sampah juga dibenahi dan mulai ditata.
Perubahan itu ternyata membawa dampak besar karena berhasil mengubah kawasan desa yang kumuh menjadi sebuah destinasi wisata yang mempesona.
Bahkan wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari sekitar Gresik, namun juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri.
Hingga pada 2020, Desa Sekapuk berhasil menyandang status sebagai desa mandiri dengan IDM 0,88 persen.
Tidak hanya itu, Desa Wisata Sekapuk juga masuk dalam 300 besar dalam ajang Anugerah Desa Wisata di tahun 2021.
Sementara dikutip dari Kompas.com (22/09/2021), pada 2021, Desa Sekapuk tercatat sebagai 1 dari 697 desa di Jawa Timur yang masuk dalam kategori desa mandiri berdasarkan hasil survei IDM 2021.
Setelahnya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa Sekapuk disebut berhasil meraih omset sebesar Rp 11 miliar lebih dengan keuntungan sekitar Rp 4,5 miliar.
Dari nilai tersebut, BUMDes mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp 2 miliar, yang nilainya lebih tinggi daripada Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat.
Hal ini yang kemudian menjadi alasan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim mendeklarasikan Desa Sekapuk sebagai Desa Miliarder pada September 2020.
Seperti dilansir dari Kompas.com (22/09/2021), Ketua BUMDes Sekapuk Asjudi mengatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan lima unit usaha.
Selain
Wisata Setigi
, BUMDes Sekapuk juga menggerakan Perusahaan Air Masyarakat (PAM), usaha multi jasa yang melayani simpan pinjam masyarakat, pengolahan sampah masyarakat, serta pengolahan tambang.
“Dari usaha-usaha tersebut, tahun lalu BUMDes berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 7 miliar, sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebanyak Rp 2,047 miliar,” kata Asjudi.
Dalam prosesnya, warga juga dilibatkan dalam pembangunan melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest) yang dikelola BUMDes.
Sejumlah warga yang bergabung juga memegang surat saham dan mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU).
Dikutip dari Kompas.com (30/11/2024), selama dua tahun, perputaran saham warga yang dikelola BUMDes dan Pemdes mengalami dividen.
Di tahun pertama, SHU dibagikan sebesar Rp 500.000 untuk setiap warga yang sudah punya saham, dan tahun kedua turun menjadi Rp 400.000.
Bagai
desa miliarder
, Pemerintah Desa Sekapuk juga memiliki lima kendaraan mewah untuk operasional yang dibeli secara tunai.
Kendaraan tersebut terdiri dari Alphard untuk Pemdes, Grand Livina untuk kelompok ibu-ibu PKK, Mazda Double Cabin untuk wisata, Expander untuk BUMDes, dan ambulans standar Covid-19.
Selain itu, pihak Pemdes juga menggunakan keuntungan tersebut untuk memberikan beasiswa kepada pelajar SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa asal Desa Sekapuk, baik yang berprestasi maupun dari keluarga tak mampu.
Sumber:

desasekapuk.gresikkab.go.id

jadesta.kemenparekraf.go.id

suryamalang.tribunnews.com

Kompas.com (
Achmad Faizal
, Robertus Belarminus,
Rachmawati
)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 23:05
10 Perampokan Taksi Online di Pasuruan Gagal, Pelaku Terperosok ke Parit Surabaya

Perampokan Taksi Online di Pasuruan Gagal, Pelaku Terperosok ke Parit
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com –
Seorang
pengemudi taksi
online di Kota
Pasuruan
menjadi korban perampasan oleh penumpangnya.
Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis dini hari (28/11/2024), saat mobil yang dirampas pelaku terhenti setelah terperosok ke parit.
Korban mengalami luka sobek di jarinya akibat sabetan
senjata tajam
yang digunakan oleh pelaku.
“Korban merupakan pengemudi taksi online, sedangkan terduga pelaku tak lain adalah pemesan atau penumpangnya,” ujar Aipda M Junaidi, Plt.
Kasie Humas Polres Pasuruan Kota, pada Sabtu (30/11/2024).
Junaidi menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika Maulana Habibi (45), warga Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, menerima pesanan melalui aplikasi online pada pukul 02.00 WIB.
Pemesan meminta dijemput di Kelurahan Gentong, Gadingrejo, dengan tujuan di Balai Desa Legowok, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
“Korban tidak merasa curiga dan sudah biasa antar malam. Korban pun menuju titik penjemputan dan langsung mengantarkan,” tambah Junaidi.
Namun, sebelum tiba di lokasi tujuan, penumpang mengancam pengemudi taksi online dengan senjata tajam.
Dalam keadaan ketakutan, korban menghentikan mobilnya.
“Sambil mengatakan ‘ojok ngelawan. tak pateni koen’ (jangan melawan, aku bunuh kamu-red),” kata Junaidi menirukan ucapan pelaku.
Meskipun sempat melawan, korban akhirnya menyerah karena pelaku terus mengancam dan mengayunkan senjata tajam.
Akibatnya, sabetan senjata tajam mengenai jari tangan korban.
Setelah berhasil menurunkan korban, pelaku merampas mobil Sigra bernomor polisi N-1659-XM dan membawanya kabur.
Namun, tidak jauh dari lokasi perampasan, mobil tersebut terperosok ke parit.
Dalam keadaan panik, pelaku meninggalkan mobil dengan posisi masih menjorok ke parit.
“Usai kejadian, siangnya korban langsung melaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Mobil korban masih di kantor kepolisian guna keperluan penyelidikan,” pungkas Junaidi.
Pihak kepolisian setempat mengimbau agar sopir online lebih berhati-hati dalam menerima pesanan pada jam-jam rawan dan memastikan identitas calon penumpang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 23:02
8 Guru yang Beri Hukuman Squat Jump hingga Siswa di Deli Serdang Tewas Jadi Tersangka Medan

Guru yang Beri Hukuman Squat Jump hingga Siswa di Deli Serdang Tewas Jadi Tersangka
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com –
Kasus meninggalnya siswa SMP Negeri 1 STM Hilir,
Deli Serdang
, Sumatera Utara, yang diduga akibat
hukuman fisik
, memasuki fase baru.
Guru yang bersangkutan, SW, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Raphael Sandy Cahya Priambodo mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang berlangsung pada 19 November 2024.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, statusnya dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka,” ujar Raphael melalui pesan singkat pada Sabtu (30/11/2024).
Namun, Raphael belum merinci pasal yang disangkakan kepada SW, serta apakah yang bersangkutan akan ditahan atau tidak.
Sebelumnya, korban yang dikenal dengan inisial RSS (14) dihukum melakukan 100 kali squat jump bersama lima siswa lainnya oleh guru SW pada Kamis (19/9/2024).
Keesokan harinya, RSS masih bersekolah, namun pada Sabtu (21/9/2024), ia mulai tidak masuk sekolah karena mengeluh sakit di paha dan demam.
RSS sempat dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas pada Senin (23/9/2024), sebelum akhirnya dirujuk ke Bidan Hera di Desa Limau Mungkur.
Pada Rabu (25/9/2024), ia dirujuk ke Klinik Pratama Mayen dan kemudian ke RSU Sembiring, di mana keesokan harinya, RSS dinyatakan meninggal dunia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 22:09
Persiapan Natal dan Tahun Baru 2024, Kakorlantas Polri Tinjau Jalur Merak hingga Ketapang

Persiapan Natal dan Tahun Baru 2024, Kakorlantas Polri Tinjau Jalur Merak hingga Ketapang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menjelang libur
Natal dan Tahun Baru
(Nataru), Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan, memimpin langsung pemantauan jalur darat dan laut dari Pelabuhan Merak-Bakauheni hingga Ketapang-Gilimanuk.
Irjen Aan mengatakan, jalur ini menjadi perhatian khusus karena sering menjadi titik krusial dalam pergerakan masyarakat selama periode liburan.
“Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu lokasi yang harus dikelola dengan cermat,” ujar Aan dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).
Dia bilang, berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya, kemacetan kerap terjadi di titik ini, terutama saat cuaca buruk.
“Ketapang adalah salah satu titik yang menjadi perhatian utama kami selama Nataru,” ujarnya.
“Kami berupaya memastikan pengelolaan transportasi berjalan lancar,” tambah dia.
Aan mengatakan, belajar dari kemacetan panjang akibat cuaca buruk dua tahun lalu, Korlantas Polri telah meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di area pelabuhan.
Dia menjelaskan, dermaga telah diperbaiki, dengan kedalaman dan ketinggian air yang kini lebih stabil.
Meskipun begitu, berbagai antisipasi tetap disiapkan untuk menghadapi potensi kendala, seperti tingginya volume kendaraan, keterlambatan kapal, atau cuaca ekstrem.
“Kami telah mempersiapkan tiga
buffer zone
, yaitu di Terminal Sritanjung, Grand Watu Dodol, dan Bulusan, untuk mengurangi antrean,” jelas dia.
“Sistem satu arah juga akan diterapkan di depan Pelabuhan Ketapang,” tambah Aan.
Selain itu, dermaga baru di Bulusan kini siap digunakan sebagai kantung parkir kendaraan, yang mampu menampung ratusan mobil.
ASDP Ketapang juga menambah tiga kapal reguler untuk meningkatkan kapasitas penumpang ke Bali. Pelabuhan Jangkar di Situbondo juga disiapkan sebagai alternatif, khusus untuk kendaraan barang, guna mengurangi kepadatan di Ketapang-Gilimanuk.
Untuk menghindari antrean panjang, masyarakat diimbau membeli tiket penyeberangan lebih awal, yang kini tersedia hingga 60 hari sebelum keberangkatan.
Sistem geofencing diterapkan dalam pembelian tiket, yang hanya dapat dilakukan dalam radius dua kilometer dari pelabuhan.
“Kami harap masyarakat menghindari puncak arus mudik agar tidak terjadi penumpukan. Pembelian tiket jauh-jauh hari sangat disarankan,” kata Aan.
Sementara itu, di jalur darat, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk memastikan kesiapan jalur tol.
Proyek perbaikan jalan tol dan non-tol ditargetkan selesai pada 14 Desember 2024, sehingga seluruh fasilitas dapat digunakan optimal menjelang puncak arus mudik pada 22-23 Desember.
“Kami pastikan semua jalur sudah siap digunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat,” tegas Aan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 21:09