Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal “Partai Coklat”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) TB Hasanuddin memastikan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya memiliki bukti terkait partai coklat atau pengerahan aparat kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut isu partai coklat sebagai hoaks.
“Saya kira begini, yang menyampaikan pertama itu DPP (PDI-P). Dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Lebih lanjut, Hasanuddin juga merespons soal pelaporan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto soal pernyataan partai coklat.
Menurutnya, pernyataan Yulius ini tidak seharusnya dimasalahkan MKD DPR RI.
Namun, karena ada laporan masyarakat, maka MKD DRP mengklarifikasi kedua belah pihak.
“Kemudian Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP, apa yang disampaikan oleh fraksi, selama fraksinyta tidak keberatan berarti ada kecocokan antara fraksi dan anggota fraksi. Jadi tidak bisa, sesungguhnya dipermasalahkan di MKD,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
“Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Habiburokhman menegaskan, pilkada tidak hanya pertarungan antara dua kubu.
Dia juga menilai, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.
“Karena di setiap Pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2024/10/27/671dfa22ebf78.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara Nasional
Menlu Bilang Banyak Pemimpin Dunia Ingin Indonesia Jadi Penghubung Antarnegara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, banyak pemimpin dunia yang berharap Indonesia bisa menjadi penghubung atau mediator hubungan antarnegara.
Ia mengungkapkan, hal itu banyak disampaikan para pemimpin dunia kepada Presiden
Prabowo
Subianto dalam lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil beberapa waktu lalu.
“Bahwa ada suatu harapan besar dari para pemimpin-pemimpin dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena negara-negara tersebut juga memperhatikan apa yang terjadi secara politik di Indonesia,” ujar Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia mengungkapkan, transisi kepemimpinan di Indonesia dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Presiden Prabowo dianggap mulus dan juga membawa dampak positif untuk politik global.
Situasi tersebut, lanjut Sugiono, membuat para pemimpin negara lain melihat Indonesia bisa menjalankan peran sebagai mediator antarnegara.
“Sehingga, harapan kepada Indonesia untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa menjadi komunikator, untuk bisa menjadi penghubung antara negara-negara lain,” sebut dia.
Di sisi lain, Sugiono menuturkan negara-negara lain sangat membuka diri untuk kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia.
Posisi tersebut bakal dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mendorong berbagai kesepakatan yang menguntungkan.
“Saya kira ini merupakan suatu gestur yang perlu kita respon dengan baik dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral kita. Juga meningkatkan kemampuan kita memenuhi kepentingan-kepentingan nasional yang kita miliki,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/05/6729e792734ca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional
Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal “Partai Coklat”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mahkamah Kehormatan Dewan (
MKD
)
DPR
akan menggelar sidang terhadap anggota DPR RI dari Fraksi
PDI-P
,
Yulius Setiarto
terkait pernyataannya soal “partai cokelat” atau pengerahan aparat kepolisian, Selasa (3/12/2024) besok.
“Iya (besok) 14.30 (WIB),” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (2/12/2024).
Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.
Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.
“Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh,” ucap Dek Gam.
Berdasarkan informasi agenda yang diterima
Kompas.com
, Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.
Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.
“Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.
Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.
“Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum,” kata Dek Gam.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
partai coklat
(parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
Secara terpisah, Nazaruddin Dek Gam membenarkan ada laporan masuk ke MKD terhadap Yulius Setiarto.
“Bener ada laporan atas nama Yulius Setiarto,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi terkait pernyataan Habiburokhman pada Jumat (29/11/2024) lalu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/07/07/64a7da2967a70.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gelombang pemberhentian kader-kader
PDI-P
belum berakhir seiring dengan dipecatnya
Effendi Simbolon
dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
Joko Widodo
(Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
Bobby Nasution
Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
“Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
support
, asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
“Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
Maruarar Sirait
Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
“Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Effendi Simbolon
Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/23/6741bb3546b34.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan
PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
Ridwan Kamil
–
Suswono
, memperoleh hasil yang tak diharapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau
quick count
sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi kedua pada
Pilkada Jakarta 2024
, di bawah paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
Hasil yang didapat oleh Ridwan Kamil-Suswono pun menjadi tanda tanya besar lantaran pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari belasan partai politik.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB
) Jazilul Fawaid secara terang-terangan mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat Ridwan Kamil-Suswono selaku paslon yang diusung oleh partainya tak mampu unggul pada Pilkada Jakarta 2024.
Jazilul mengungkapkan, paslon yang diusung oleh PKB di Jakarta tidak berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Ia menilai pencalonan gubernur Jakarta tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput.
Akibatnya, warga Jakarta merasa pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersedia tidak menarik.
“Faktanya, pasangan RK-Suswono tidak menarik. Ini adem-ayem,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Menurut Jazilul, rendahnya daya tarik Ridwan Kamil-Suswono juga disebabkan absennya sosok yang mampu menjadi figur nasional.
Ia mencatat, biasanya Pilkada Jakarta menghadirkan tokoh yang bisa menjadi pemimpin skala nasional, tetapi kondisi tahun ini berbeda.
“Untuk DKI saja, warganya tidak antusias,” ucap Jazilul.
Jazilul membantah tudingan bahwa partainya tidak maksimal untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
Menurutnya, PKB telah bekerja keras. Bahkan, seluruh struktur, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal.
“Teman-teman bekerja, bahkan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata?” ungkap Jazilul.
Jazilul mengungkapkan, terfapat perbedaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilkada.
Ia menekankan, faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada, sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, diketahui bahwa partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hanya mencapai 53,05 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.
Dengan lebih dari 8 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 3,8 juta orang memilih untuk tidak menggunakan hak suara.
Jazilul menilai angka golput tinggi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Jakarta yang terpelajar, cenderung kritis, dan sulit merasa puas dengan kandidat yang ada.
Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menegaskan seluruh partai pengusung tetap solid. Ia membantah adanya partai yang tidak bekerja.
“Setiap hari, mesin partai bergerak. Semua kompak, hadir, bekerja dari pagi sampai pagi lagi,” kata Riza di Kantor DPD Golkar, Jakarta.
Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
quick count
) Litbang
Kompas
dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
Data akhir
quick count
Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
Quick count
Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
random sampling
dan memiliki
sampling error
sebesar persen ± 1 persen.
Quick count
ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Hasil
quick count i
ni bukanlah hasil resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
(Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2022/11/10/636c70b53332a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Connie Bakrie Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Hoaks, PDI-P Tuding Ada Kriminalisasi Nasional
Connie Bakrie Dipanggil Polda Metro Jaya Terkait Hoaks, PDI-P Tuding Ada Kriminalisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP
PDI-PRonny Talapessy
mengungkapkan, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie bakal diperiksa oleh
Polda Metro Jaya
sebagai terlapor kasus penyebaran berita bohon atau hoaks pada Senin (2/12/2024) hari ini.
“Ya, kami mendapatkan berita dari Mbak Connie bahwa Mbak Connie ini tanggal 2 Desember akan dipanggil oleh ke Polda Metro Jaya. Beritanya ini kasus yang lama,” ujar Ronny kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).
Ronny beranggapan, pemanggilan itu merupakan bentuk kriminalisasi berkaitan dengan kritiknya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Sebab, rencana pemeriksaan terhadap Connie muncul setelah sebelumnya menjadi narasumber, dan memberikan pandangan terhadap situasi politik saat ini.
Sementara itu, tidak ada kejelasan dari kepolisian terkait kelanjutan dugaan kasus yang dituduhkan terhadap Connie.
Oleh karena itu, PDI-P bakal memberikan pendampingan hukum terhadap Connie dalam perkara ini.
“Tentunya kami dari partai melihat bahwa Kami menduga ini adalah bagian dari kriminalisasi. Sehingga, kami perlu untuk mendampingi karena ini kasus lama di Maret 2024 ya,” kata Ronny.
“Kasus yang lama sudah tidak ada lagi panggilan, kemudian tiba tiba sekarang dipanggil ketika beliau melakukan kritik terhadap situasi saat ini, terkait dengan Pemilu di
podcast
saudara Bang Faisal,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie dilaporkan seseorang berinisial AK (24) ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.
Laporan ini teregistrasi dengan nomor LP/B/860/III/2023/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 22 Maret 2024.
Melalui Instagram pribadinya, Connie disinyalir menyebarkan hoaks terkait Pemilu 2024. Connie disebut membuat pernyataan bahwa Polri memiliki akses ke Sirekap dan bisa menyunting Formulir C1 melalui polres-polres.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/07/10/64abc60a61571.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi
Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal PDI-P
Hasto Kristiyanto
berseloroh bahwa
Effendi Simbolon
tidak akan dipecat dari keanggotaan partai apabila bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Presiden
Prabowo Subianto
, bukan Presiden
Joko Widodo
(Jokowi).
“Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
Pernyataan Hasto tersebut merujuk pada penjelasan Juru Bicara PDI-P
Aryo Seno Bagaskoro
mengenai pemecatan Effendi Simbolon.
Seno menyebutkan, salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno.
Menurut Seno, PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Seno menambahkan, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu. Namun, pertemuan dengan Jokowi dianggap berbeda.
“Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat kadernya, Effendi Simbolon, dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
“Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
Kompas.com
mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
Kompas.com
pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
Kompas.com
, PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
Kompas.com
dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/01/674c6721c2904.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Massa Rusak Pondok Pesantren di Serang, Dipicu Kasus Pencabulan Regional
Massa Rusak Pondok Pesantren di Serang, Dipicu Kasus Pencabulan
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Sebuah aksi perusakan terjadi di
Pondok Pesantren
(Ponpes) di Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten
Serang
, Banten, Minggu (1/1/2024) siang.
Aksi tersebut dipicu dugaan
pencabulan
yang dilakukan pimpinan Ponpes berinisial KH terhadap santriwatinya.
Kepala Desa Gembor Udik, Arsyad menjelaskan, perusakan berlangsung antara pukul 14.00 hingga 15.00 WIB.
“Kejadian itu diduga terkait pencabulan yang dilakukan pimpinan ponpes dan sudah dilaporkan ke Polres Serang,” ujarnya kepada wartawan.
Massa yang berasal dari luar kampung merusak berbagai fasilitas Ponpes, termasuk dua gazebo yang berusaha dibakar, pagar, relief, serta atap bangunan yang hancur berantakan.
Arsyad menambahkan, saat aksi berlangsung, KH sudah meninggalkan Ponpes dan bersembunyi di plafon rumah warga.
“Pukul 17.00 WIB, Pak Kapolres Serang berhasil mengamankan terduga KH saat bersembunyi di rumah warga,” kata Arsyad.
Ia menyebutkan, pimpinan Ponpes tersebut dikenal sangat tertutup. Bahkan aparat desa setempat pun tidak mengenalnya.
Saat ini, situasi di lokasi kejadian sudah aman, meskipun warga masih berkumpul di sekitar
pondok pesantren
.
Puluhan personel dari Polres Serang dan Polsek Cikande masih berjaga untuk mencegah insiden serupa.
Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, membenarkan peristiwa perusakan yang dilakukan sekelompok warga sebagai buntut dari dugaan tindakan asusila yang dilakukan pimpinan Ponpes.
“Benar telah terjadi perusakan bangunan Ponpes oleh sejumlah warga,” ungkap Condro melalui grup WhatsApp.
Ia menambahkan, pimpinan Ponpes berinisial KH telah ditangkap saat bersembunyi di atas plafon rumah warga tidak jauh dari lokasi kejadian.
“Saat ini KH masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolres Serang,” tutup Condro.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2019/06/10/1376291521.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Houthi Yaman Serang Israel dengan Rudal Hipersonik Internasional
Houthi Yaman Serang Israel dengan Rudal Hipersonik
Penulis
SANAA, KOMPAS.com –
Kelompok
HouthiYaman
menembakkan
rudal hipersonik
ke
Israel
tengah pada Minggu (1/12/2024).
Serangan itu dilakukan saat pasukan Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat sebuah proyektil.
Sebagaimana diberitakan
AFP
, dalam pernyataan Houthi, kelompk yang didukung Iran tersebut melaksanakan operasi penargetan terhadap target vital di wilayah Tel Aviv Israel dengan rudal hipersonik.
“Satu proyektil yang diluncurkan dari Yaman dicegat oleh IAF sebelum melintasi wilayah Israel,” bunyi pernyataan angkatan bersenjata Israel.
Diketahui, proyektil itu ditembak jatuh setelah sirene berbunyi di berbagai wilayah Israel tengah pada dini hari.
Houthi mengatakan mereka meluncurkan rudal Palestine 2, yang mereka gambarkan sebagai rudal balistik hipersonik yang diproduksi di Yaman.
Kelompok yang disebut bagian dari “poros perlawanan” Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat, secara berkala menembakkan pesawat nirawak dan rudal ke Israel sejak pecahnya
perang di Gaza
.
Kelompok Houthi juga telah melancarkan serangan teror terhadap pengiriman di Laut Merah dan Teluk Aden selama perang Gaza.
Akibat serangan di Laut Merah yang secara serius itu dapat mengganggu rute perdagangan penting bagi dunia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/27/6746fe1412eb2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Airin-Ade Kalah, PDI-P Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kecurangan Pilkada Banten
Airin-Ade Kalah, PDI-P Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kecurangan Pilkada Banten
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilkada Banten 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, tim tersebut akan dinakhodai oleh dua kader partai banteng yang bergelut di bidang hukum, yakni Yasonna Laoly dan Ronny Talapessy.
Langkah ini diambil setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P bersama Golkar, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, kalah dari pesaingnya, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, berdasarkan hasil hitung cepat atau
quick count
sejumlah lembaga.
“DPP PDI Perjuangan membentuk tim khusus di bawah kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).
Hasto meyakini
Airin-Ade
seharusnya menang atas Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten 2024. Menurut dia, Airin-Ade kalah karena diduga ada upaya pengerahan aparat untuk membantu kemenangan pihak lawan.
“Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari partai coklat tadi. Kami yakin Airin dan Ade akan menang,” kata Hasto.
Untuk diketahui, hasil hitung cepat atau
quick count
Pilkada Banten 2024 menurut Charta Politika pada Rabu (27/11/2024) pukul 18.58 WIB dengan data masuk sebesar 97,67 persen menunjukkan, Airin-Ade memperoleh 42,35 persen suara.
Sementara, Andra-Dimyati memperoleh 58,45 persen suara.
Quick count
Charta Politika pada Pilkada Banten 2024 ini menggunakan metode
stratified random sampling,
dengan
margin of error
sebesar satu persen. Total sampel meliputi 300 TPS, dengan sumber pembiayaan berasal dari Charta Politika Indonesia.
Quick count
ini bukanlah hasil resmi. KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Rabu (27/11/2024) hingga Senin (16/12/2024).
Hasil resmi Pilkada Banten 2024 akan menunggu penghitungan suara secara manual oleh KPU.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/12/02/674d4e623f816.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)