Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Prabowo Bakal Sumbangkan Lahan 20.000 Hektare untuk Konservasi Gajah Nasional 2 Desember 2024

    Prabowo Bakal Sumbangkan Lahan 20.000 Hektare untuk Konservasi Gajah Nasional 2 Desember 2024

    Prabowo Bakal Sumbangkan Lahan 20.000 Hektare untuk Konservasi Gajah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal menyumbangkan lahan seluas 20.000 hektare untuk konservasi
    gajah
    .
    Komitmen ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan pihak
    World Wide Fund for Nature
    (
    WWF
    ) di London, Inggris, yang kemudian dilaporkan kepada para menteri hingga kepala badan di sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika Prabowo menemui Raja Charles III di Istana Buckingham, London, Inggris, beberapa waktu lalu.
    “Dan Bapak
    prabowo
    ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana, kemudian WWF meminta kepada Bapak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah,” kata Hasan usai sidang kabinet paripurna, Senin.
    Mulanya, kata Hasan, WWF meminta lahan seluas 10.000 hektare di wilayah Aceh.
    Namun, Prabowo menambahkannya menjadi 20.000 hektare. Nantinya, konservasi gajah tersebut bakal dikelola oleh WWF.
    “Waktu itu diminta 10.000 hektare di Aceh untuk wilayah konservasi gajah. Bapak Prabowo kemudian bilang tidak 10.000. Bapak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan Beliau sebesar 20.000 hektare untuk konservasi gajah,” ucap Hasan.
    Adapun pertemuan dengan sejumlah pihak di Inggris menjadi salah satu yang disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.

    Selain masalah itu, Prabowo menjelaskan alasannya menjadikan China sebagai negara yang pertama kali ia kunjungi saat menjabat sebagai Presiden RI.
    Hal itu merupakan bagian dari adat istiadat negara timur, yakni mengunjungi negara yang satu kawasan terlebih dahulu.
    “Presiden sampaikan memang kunjungan pertama beliau dilakukan ke RRT karena itu bagian dari adat istiadat kita di timur. Maka kunjungan kita pertama di satu kawasan,” beber Hasan.
    Bahkan, Presiden China Xi Jinping tidak keberatan bertemu dengan Presiden Prabowo pada hari Sabtu (9/11/2024). Menurut Hasan, hal itu menjadi sebuah kehormatan untuk Indonesia.
    “Ini sebuah penghormatan luar biasa, kita memang punya hubungan yang sangat dekat dengan RRT,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui Nasional 2 Desember 2024

    Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui Nasional 2 Desember 2024

    Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya bakal menemui Duta Besar Prancis untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui.
    Yusril mengatakan, pertemuan yang dijadwalkan hari ini ditunda, dan akan diagendakan ulang. Penundaan pertemuan ini lantaran dirinya dipanggil untuk rapat dengan Banggar DPR RI.
    “Hari ini mulanya Dubes Perancis akan bertemu saya tapi terpaksa ditunda karena ada rapat dengan Banggar DPR,” kata Yusril kepada
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Saat ditanya kapan dijadwalkan kembali untuk bertemu dengan Dubes Prancis, Menko Yusril mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirundingkan.
    “Sedang dirundingkan kapan kami sempat untuk bertemu,” ucap dia.
    Yusril mengatakan, sebelumnya Kedubes Perancis telah menyampaikan surat dari Menteri Kehakiman Perancis kepada Menkum RI tanggal 4 November 2024.
    Surat tersebut berisi permintaan pemindahan narapidana warga negara (WN) Perancis atas nama
    Serge Atlaoui
    yang berada di LP Salemba, Jakarta.
    Yusril mengatakan, hingga saat ini belum ada progres terkait dengan permintaan pemulangan Serge Atlaoui.
    “(Sejauh ini) belum ada progres,” ujarnya.
    Yusril mengatakan, Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia.
    Ini dilakukan setelah sebelumnya Indonesia juga setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.
    “Semua sedang kami proses dan pertimbangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebijakan ini dapat dilaksanakan,” ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).
    “Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui langkah-langkah ini,” katanya. 

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 KPK Lakukan OTT di Pekanbaru Nasional

    10 KPK Lakukan OTT di Pekanbaru Nasional

    KPK Lakukan OTT di Pekanbaru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melakukan
    operasi tangkap tangan
    di Pekanbaru Riau, Senin (2/12/2024).
    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin malam.
    Kendati demikian, Komisi Antirasuah belum mengungkap identitas penyelenggara yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut.
    Ghufron bilang, tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam sesuai aturan hukum yang berlaku.
    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    Rutan KPK
    ) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.
    Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.
    Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    “Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.
    Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.
    Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.
    “Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.
    Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.
    “Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.
    Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000
    Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.
    Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.
    Kemudian eks petugas di
    rutan KPK
    , yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.
    Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank,  serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak. 
    Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

    Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.
    Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.
    Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.
    Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas’ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana Nasional

    3 Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana Nasional

    Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, yang menimbulkan simpang siur informasi di media sosial.
    Presiden Prabowo mengumumukan bahwa tunjangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-aparatur sipil negara (ASN) naik sebesar Rp 2 juta.
    Namun, belakangan muncul juga klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp 500.000.
    Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
    Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan.
    “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
    “Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
    Hasan menjelaskan, setidaknya ada 600.000 guru baik ASN maupun non-ASN yang mendapat sertifikat pada tahun depan.
    Mereka, kata dia, turut mendapat tunjangan Rp 2 juta mengingat kenaikan tunjangan diperoleh oleh guru honorer yang sudah tersertifikasi.
    “Tahun 2024 ada sekitar 600.000 guru ASN maupun non ASN yang dapat sertifikat tahun 2025,” beber dia.
    Hal yang sama, lanjut Hasan, juga terjadi untuk guru ASN tersertifikasi yang mendapat tunjangan 1 kali gaji. Hal ini akan dirasakan oleh para guru yang baru mendapat tunjangan tersebut pada tahun 2025.
    “Guru ASN yang punya sertifikat 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru ASN ini kan banyak, yang baru dapat sertifikat tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji,” tutur dia.
    Oleh karena itu Hasan mengingatkan, kenaikan nominal itu harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
    “Jadi yang perlu diingat itu adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tambahan dana kesejahteraan guru itu kan Rp 16,7 T. Ratusan ribu guru yang dapat peningkatan kesejahteraan dari sana,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji di Puncak Peringatan Hari Guru, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Pengumuman ini disampaikannya saat ia menyampaikan sambutan di hadapan ribuan para guru.
    Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.
    Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    “Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Rasakan Kabinetnya Kompak karena Retret: Tambah Lima Hari Lebih Baik Lagi

    Prabowo Rasakan Kabinetnya Kompak karena Retret: Tambah Lima Hari Lebih Baik Lagi

    Prabowo Rasakan Kabinetnya Kompak karena Retret: Tambah Lima Hari Lebih Baik Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    merasakan Kabinet Merah Putih bekerja kompak sejak menjabat selama 1,5 bulan pertama.
    Ia menilai, kekompakan ini tercipta lantaran sudah menjalani retret selama tiga hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang bulan lalu.
    Hal ini dikatakannya saat memberikan pengarahan di sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2024).
    “Saya juga sampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerja sama yang sangat baik, saya merasakan ada teamwork,” kata Prabowo, Senin.
    “Saya merasakan kita kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan kerja sama semuanya. Mungkin ini akibat retret di magelang,” imbuh dia disambut tawa para menteri hingga kepala badan yang hadir.
    Ia lantas berseloroh, ingin melakukan retret lagi selama lima hari agar kekompakan makin solid.
    Pun bertanya sembari bergurau kepada para menteri dan kepala Badan untuk meminta persetujuan terkait tambahan retret tersebut.
    “Kalau tiga hari saja begitu hasilnya mungkin kita tambah lima hari lebih baik lagi. Bagaimana konsensus? Keputusan?” tanya Prabowo, yang kembali disambut tawa.
    Lebih lanjut Kepala Negara mengucapkan terima kasih kepada jajarannya karena sudah bekerja baik selama ia berkunjung ke luar negeri dua pekan lebih.
    Tak cuma itu, banyak kebijakan pro rakyat yang dikeluarkan, mulai dari penghapusan utang UMKM petani dan nelayan, kenaikan gaji guru ASN, PPPK, dan non-ASN atau honorer, serta menaikkan upah minimum nasional.
    “Upah minimum juga naik. Terima kasih kepada pihak-pihak yang bekerja, menteri yang bekerja. Menaker, Menko PMK, dan (Menko) PM. Terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, Terima kasih terutama terima kasihnya ke Menkeu dan Mendikdasmen,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 TPS di Maybrat Galar PSU gara-gara Surat Suara Sudah Tercoblos Regional 2 Desember 2024

    1 TPS di Maybrat Galar PSU gara-gara Surat Suara Sudah Tercoblos Regional 2 Desember 2024

    1 TPS di Maybrat Galar PSU gara-gara Surat Suara Sudah Tercoblos
    Tim Redaksi
    SORONG, KOMPAS.com
    – Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Utara, Kabupaten
    Maybrat
    , Papua Barat Daya, menggelar
    Pemungutan Suara Ulang
    (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maybrat pada Senin (2/12/2024).
    Pelaksanaan PSU ini merupakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maybrat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat, setelah ditemukan kecurangan berupa pencoblosan surat suara oleh pihak tidak bertanggung jawab sebelum pemilihan pada 27 November 2024.
    Situasi sempat memanas di awal pelaksanaan PSU, ketika warga yang hadir melakukan protes dan adu argumen dengan petugas keamanan.
    Massa pendukung pasangan calon bupati bahkan sempat terlibat ketegangan dengan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1809 Maybrat.
    Namun, berkat pengamanan ketat dari ratusan aparat gabungan TNI dan Polri, situasi berhasil dikendalikan dan PSU berlangsung dengan aman hingga selesai.
    Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat, Isai Asmuruf menjelaskan, PSU di TPS 001 Kampung Ayawasi dilakukan karena adanya temuan gangguan keamanan dan pelanggaran dalam proses pencoblosan sebelumnya.
    “Berdasarkan temuan di lapangan, kami merekomendasikan PSU untuk memastikan integritas pelaksanaan pilkada,” ujarnya.
    Sebanyak 305 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut hadir dengan tertib untuk menggunakan hak pilih mereka. Di bawah pengawasan ketat petugas keamanan, warga terlihat mengantre secara disiplin untuk mencoblos.
    Meski diwarnai ketegangan di awal, proses pencoblosan berjalan lancar hingga selesai.
    Isai Asmuruf juga memastikan bahwa kondisi Kabupaten Maybrat pasca-pelaksanaan PSU tetap kondusif.
    “Pasca-pencoblosan tanggal 27 November lalu, situasi keamanan di Maybrat terpantau aman, dan tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
    Pengamanan ketat ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Dengan berakhirnya PSU ini, diharapkan proses
    Pilkada Maybrat
    dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Diberi Peringatan Sebelum Dipindah ke Rusun, Warga Kolong Tol: Ini Terlalu Mendadak

    Tak Diberi Peringatan Sebelum Dipindah ke Rusun, Warga Kolong Tol: Ini Terlalu Mendadak

    Tak Diberi Peringatan Sebelum Dipindah ke Rusun, Warga Kolong Tol: Ini Terlalu Mendadak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga kolong Tol Jembatan Tiga Pluit, Jakarta Utara, mengaku kaget ketika diminta untuk segera pindah dari kolong tol. 
    Kamsari (49) menjelaskan, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya kepada mereka. 
    “Ini terlalu mendadak, nih. Mendadak, biasanya kan dikasih surat dulu, diberi surat peringatan satu kali, dua kali, tiga kali,” kata Kamsari saat ditemui di kolong tol Jembatan Tiga, Senin (2/12/2024).
    “Yang pertama surat putih, yang kedua surat kuning, yang ketiganya surat merah, nah ini enggak ada sama sekali,” pungkasnya.
    Kamsari mengaku kaget dan bingung untuk mencari tempat tinggal. Terlebih, dia bukan yang mendapatkan prioritas untuk memperoleh rusun.
    Hal ini karena Kamsari tidak memiliki KTP DKI Jakarta, melainkan Tangerang. Kamsari mengaku ingin pulang ke Tangerang tetapi tidak memiliki biaya.
    “Kalau mau pulang ke kampung enggak dapat kebijaksanaan sama sekali. Enggak tahu
    gimana
    ini buat ongkos. Enggak usah gede-gede, buat ongkos aja,” kata Kamsari saat ditemui, Senin (2/11/2024).
    Kamsari sendiri sudah tinggal di bawah kolong tol sejak 10 tahun lalu bersama istri dan kedua anaknya. Kamsari bekerja sebagai kuli, sedangkan istrinya berdagang nasi.
    Warga lain, Rosita (40) juga mengaku kaget harus pindah ke Rusun.
    Rosita bekerja sebagai pemulung yang mencari botol dan barang bekas sekitar tempat tinggalnya.
    “Kaget lah, ini dadakan. Saya bingung, karena saya bekerjanya di sini,” kata Rosita.
    Berbeda dengan Kamsari, Rosita sudah mendapatkan rusun untuk ia tempati usai direlokasi dari kolong Tol Jembatan Tiga.
    “Ini rencananya tiga hari pembersihan, Rabu informasinya sudah harus dikosongkan. Alhamdulillah saya dipindahkan di Rusunawa Tongkol, saya dapat di Tongkol,” ucapnya.
    Rosita sendiri mengaku belum mengatahui kapan proses pemindahan, karena hingga kini data yang dia serahkan masih dalam proses.
    Selain itu, Rosita mengaku cemas ketika tidak bisa membayar iuran Rusunawa sebesar Rp. 550.000.

    “Ini kan enam bulan gratis dulu, katanya dengar-dengar satu kamar Rp 550.000, belum termasuk listrik dan air. Ya selanjutnya dipikir ke depannya, kalau enggak mampu bayar ya tinggal pulang ke kampung,” ungkapnya.
    Sementara itu warga lain, Asep (45) yang berprofesi sebagai tukang ojek, mengaku senang ketika mendapatkan tempat yang lebih layak di rusunawa.
    Namun, dia kecewa karena memperoleh rusunawa jauh dari tempatnya bekerja.
    “Ini dapat tapi di Cilincing, makanya pada nolak orang-orang ada yang protes termasuk saya,” kata Asep.
    Asep juga mengaku kaget, ketika secara tiba-tiba diminta KTP Jakarta yang ia miliki dan diminta untuk pindah ke rusunawa.
    “Ini yang bikin kaget, enggak ada pemberitahuan dari Kelurahan, pemberitahuan mau di pindah. Tiba-tiba ditanya punya KTP DKI apa tidak? lalu dicatat dan dapat rusun. Yang lain kebingungan lah, apalagi KTP luar Jakarta,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril Bakal Bertemu Dubes Perancis untuk Bahas Pemulangan Serge Atlaoui Nasional 2 Desember 2024

    PDI-P Usul Polri di Bawah Kemendagri, Menko Yusril: Belum Ada Pembahasannya

    PDI-P Usul Polri di Bawah Kemendagri, Menko Yusril: Belum Ada Pembahasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra menegaskan pemerintah belum membahas mengenai pemindahan
    Polri
    ke bawah Kemendagri atau TNI.
    Adapun
    PDI-P
    menjadi pihak yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI.
    “Belum ada pembahasannya,” ujar Yusril di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Yusril mengaku belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut terkait isu pemindahan Polri ke bawah kementerian itu.
    Dia menyebut baru akan memberi tanggapan jika usulan yang diberikan sudah terang.
    “Belum, kita dengarkan saja seperti apa usulannya, nanti baru kita beri tanggapan,” imbuhnya.
    Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.
    Deddy mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri agar tidak ada intervensi di dalam pemilihan umum (pemilu).
    “Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
    Menurut dia, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.
    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kota Tangerang Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Anggarannya Rp 30 Miliar

    Kota Tangerang Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Anggarannya Rp 30 Miliar

    Kota Tangerang Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Anggarannya Rp 30 Miliar
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Pendidikan
    Kota Tangerang
    , Jamaluddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) pada 2025.
    Sebab, pihaknya telah melaksanakan uji coba MBG di 114 sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang. Itu menjadi bukti kesiapaan terhadap program MBG.
    “Sekolah sudah terbiasa. Jadi insya Allah siap melaksanakannya di tahun depan,” ujar Jamaluddin melalui keterangannya, Senin (2/12/2024). 
    Pihaknya juga telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi pelaksanaan di sekolah maupun penyedia makanan dalam proses uji coba MBG sejak Agustus 2024.
    “Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi, agar lebih sempurna,” kata dia.
    Adapun, untuk anggaran program MBG, pihaknya telah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
    “Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat,” imbuh dia. 
    Diketahui, DPRD Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program MBG di sekolah pada 2025.
    Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.
    “Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin.
    Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.
    Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat. 
    Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.
    DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.
    “Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.