Category: Kompas.com

Kemacetan Parah di Dekat Stasiun Citayam, Jalan Sempit dan Angkot Ngetem Jadi Biang Kerok Megapolitan 24 November 2025

Kemacetan Parah di Dekat Stasiun Citayam, Jalan Sempit dan Angkot Ngetem Jadi Biang Kerok
Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com —
Kemacetan parah kembali terjadi di sekitar Stasiun Citayam, Jalan Raya Citayam, Kota Depok, Senin (24/11/2025) pagi.
Kondisi ini memperlihatkan betapa ruwetnya arus lalu lintas di kawasan yang menjadi simpul mobilitas warga Depok dan Bogor tersebut.
Pantauan
Kompas.com
selama 45 menit, mulai pukul 07.30 hingga 08.15 WIB, antrean kendaraan sudah tampak sejak sebelum pintu perlintasan kereta menuju stasiun dari arah Depok.
Kepadatan terus berlanjut hingga 100–120 meter di ruas jalan yang lebarnya hanya sekitar 5–6 meter untuk dua arah. Arus kendaraan didominasi sepeda motor, ojek
online
, serta angkot yang berhenti sembarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Sebuah angkot berwarna merah terlihat mengetem tepat di pintu masuk Stasiun Citayam dari arah Depok. Angkot lain serta sejumlah pengemudi ojek online mengikuti pola serupa, sehingga mempersempit badan jalan.
Titik pengeteman juga terlihat di dekat pintu rel arah Bogor. Situasi ini menyebabkan arus kendaraan tersendat karena angkot memakan bahu jalan hingga sekitar satu meter.
Sesekali terdengar klakson panjang dari pengendara motor yang kesal karena jalannya terhalang angkot. Beberapa pengendara juga saling adu klakson dan melontarkan komentar kesal ketika berdesakan menyalip.
Hingga sekitar pukul 08.00 WIB, kemacetan mulai sedikit terurai setelah seorang polisi lalu lintas datang untuk mengatur arus kendaraan. Meski begitu, sejumlah angkot tetap terlihat mengetem.
Anhar (56), warga yang sudah tinggal di Citayam selama 30 tahun, mengatakan kemacetan pagi itu justru lebih ringan dibanding hari-hari lainnya.
“Jam 06.00 pagi juga di sini sudah macet banget, ya motor ya angkot, tapi agak berkurangannya biasanya jam 9 tuh,” ujar Anhar ketika ditemui.
Menurut dia, kemacetan di kawasan itu tidak pernah benar-benar hilang. Volume kendaraan justru terus meningkat, sementara lebar jalan tak berubah sejak puluhan tahun lalu.
“Dari dulu juga sudah macet, tapi sekarang ya nambah. Ada motor, mobil, angkot, ya sepeda listrik, motor listrik, tapi jalan mah dari saya ke sini juga lebarnya segini terus,” tambahnya.
Gina, seorang pejalan kaki, menyebutkan kawasan tersebut semakin sulit dilalui tanpa trotoar yang memadai. Ia harus mencari celah sempit di antara mobil dan motor yang memenuhi ruas jalan.
“Lebih ke susah buat jalan kaki aja karena enggak punya tempat (trotoar), kami kan jalan se-pinternya kami aja. Apalagi pas nyeberang, tetap nyalip aja,” kata Gina.
Ia menilai kemacetan di sekitar Stasiun Citayam sudah lama terjadi, namun tidak pernah ditangani serius.
“Kayaknya macet di sini bukan cuma karena penumpang KRL yang turun ke stasiun, tapi emang pengendara ke arah Depok banyak,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:35
Potret Kaum Marginal di Jakarta: Diusir dari Kolong, "Terdampar" di Trotoar Megapolitan 24 November 2025

Potret Kaum Marginal di Jakarta: Diusir dari Kolong, “Terdampar” di Trotoar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di trotoar sempit yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, Ale (40) duduk bersandar pada dinding penuh coretan grafiti.
Terlihat barang-barang miliknya tas, kantong plastik, dan gerobak kayu menempel di sampingnya.
“Sudah hampir dua tahun saya di sini. Awalnya cuma numpang lewat nyari barang bekas, tapi lama-lama susah, jadi saya bertahan saja,” kata Ale warga kolong asal Bogor, saat ditemui
Kompas.com
di tepi rel Jalan Latuharhary, Menteng,
Jakarta
Pusat, Jumat (21/11/2025).
Tak jauh dari lokasi itu, tumpukan karung dan kantong plastik hitam berisi barang bekas tampak rapi, siap dijual kembali.
Seorang pria tampak memilah botol plastik, kardus, dan barang bekas lainnya, aktivitas yang menjadi sumber nafkah sehari-hari.
Dua gerobak kayu besar yang sudah usang berdiri di dekatnya, menjadi alat kerja sekaligus tempat penyimpanan.
Setelah beberapa kali dipindahkan dari kolong jembatan oleh petugas, mereka kini mengisi celah publik trotoar dan tepi rel untuk bertahan hidup.
Karno (50), asal Banyumas, Jawa Tengah, sudah hampir tiga tahun hidup di tepi rel setelah penertiban kolong jembatan dekat stasiun.
“Awalnya tidur di kolong jembatan, tapi sering ada penertiban. Akhirnya pindah ke tepi rel di sini. Agak aman, walau tetap harus waspada kalau malam,” ujar dia.
Sukinem (38), perempuan asal Brebes, menceritakan pengalamannya yang berbeda. Ia datang ke Jakarta sendiri, meninggalkan anak-anaknya yang tinggal bersama orang tua di kampung.
“Suami sudah tidak ada. Saya ke sini untuk cari uang. Kalau ada lebih, saya kirim. Tapi sehari-hari cukup buat makan. Kalau hujan atau banyak penertiban, ya tidak dapat apa-apa,” ujar dia sambil menata gerobak berisi kardus dan botol plastik.
Sementara Sarwono (42) memilih pertigaan setelah kantor Komnas HAM sebagai tempat tinggal sementara bersama istri dan anaknya.
“Kami tidur bertiga di pojokan pertigaan, pakai terpal dan kardus. Malam jarang tidur pulas, harus jaga anak dan barang. Dekat sini lebih mudah kerja, dekat kantor dan jalan-jalan Menteng,” ujar dia.
Bagi mereka, pindah ke trotoar dan tepi rel bukan pilihan ideal, tapi terpaksa karena tidak ada alternatif tempat tinggal.
Meski sempit dan berisiko, lokasi ini dianggap lebih aman daripada tidur di kolong jembatan yang sering menjadi sasaran penertiban.
Hidup di jalanan berarti harus kreatif mencari penghasilan.
Warga kolong mengandalkan barang bekas, botol plastik, kardus, dan sisa makanan dari pedagang pasar atau kantor di sekitar Menteng.
“Kalau ada acara kantor atau pasar buang botol plastik, satu gerobak bisa dapat Rp 15.000. Kalau sepi, cuma Rp 7.000,” kata Ale.
Pendapatannya juga tak menentu.
Jika sedang banyak barang bekas, ia bisa mengantongi Rp 50.000. Paling sedikit, ia mendapat Rp 10.000.
Uang tersebut hanya cukup untuk makan sehari-hari.
Sementara Sukinem memiliki penghasilan yang lebih terbatas.
“Rata-rata Rp 30.000–40.000. Kalau hujan atau ada penertiban, ya tidak dapat apa-apa. Yang penting bisa dikirim sedikit ke anak di kampung,” ujarnya.
Pendapatan yang tidak menentu memaksa warga kolong hidup sederhana, berbagi barang, dan memaksimalkan apa yang mereka miliki.
Gerobak dan karung menjadi alat kerja sekaligus tempat penyimpanan sementara barang-barang mereka.
Kasatpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti, memastikan penertiban dilakukan secara humanis.
“Saat ini kami hanya melakukan penjangkauan dan patroli rutin. Kalau ada yang bandel, baru dilakukan penertiban. Kalau kedapatan saat operasi PMKS, mereka dikirim ke panti sosial,” jelasnya.
Patroli rutin dilakukan tiap hari untuk menjaga ruang publik tetap aman.
Namun kenyataannya, warga kolong tetap kembali ke trotoar atau tepi rel karena tidak memiliki alternatif tempat tinggal permanen.
Ningsih (45), pemilik warung di dekat lintasan rel Jalan Guntur, mengamati fenomena ini dari dekat.
“Kalau hujan, mereka pergi sebentar, lalu balik lagi. Ada bantuan pemerintah, tapi memang tidak mengubah pilihan mereka. Tetap hidup di jalan,” ujarnya.
Warga sekitar sudah terbiasa melihat aktivitas warga kolong.
“Liat saja mereka, kadang ke Pasar Rumput berpindah-pindah. Ada yang sama anaknya, ada yang berdua sama istrinya, atau ada yang sendiri,” ujar Ningsih.
Sedangkan Riyan (31), ojek pangkalan di sekitar lokasi juga berpendapat mengenai keberadaan warga kolong.
“Kasihan sih, tapi hidup di Jakarta memang harus siap punya uang untuk tempat tinggal. Kalau tidak ada pilihan, mereka balik lagi ke kolong atau trotoar,” kata dia.
Bagi warga kolong, Menteng dan sekitarnya bukan hanya sekadar lokasi, tetapi juga sumber mata pencaharian.
“Kalau jauh dari sini, istri dan anak saya susah kalau hujan atau ada apa-apa. Dekat sini lebih mudah kerja mulung plastik dan kardus,” kata Ale.
Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, warga kolong memilih lokasi strategis karena faktor ekonomi dan keamanan.
“Mereka memilih tempat yang relatif aman dari razia Satpol PP, tidak mengganggu permukiman warga, dan dekat dengan mata pencaharian,” ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
Keberadaan komunitas juga penting.
Dukungan komunitas memungkinkan warga kolong berbagi ruang, menjaga keamanan barang-barang mereka, dan mengurangi risiko gangguan dari aparat maupun warga sekitar.
Selain itu, lokasi yang dekat fasilitas umum, seperti WC publik atau taman, juga memudahkan mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Gerobak berfungsi ganda sebagai tempat tinggal sekaligus alat kerja. Mereka memilih tempat dekat fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi,” tutur Yayat.
Menurut Yayat Supriyatna, strategi warga kolong mencerminkan adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi dan ruang kota.
“Mobilitas mereka terbatas, radius aktivitas sekitar 1–3 km, dan biasanya menempati lokasi yang dianggap paling aman mulai jam 8 pagi hingga malam,” ujar dia.
Yayat menekankan, perilaku warga kolong tidak sekadar soal kemiskinan, tetapi juga tentang pemahaman terhadap ruang kota.
“Kelompok ini termarginalkan, namun mereka paham memilih tempat tinggal yang efisien, dekat mata pencaharian, aman dari gangguan, dan memiliki kemudahan sanitasi,” kata dia.
Lokasi yang dipilih bukan sembarangan.
“Mereka memahami wilayah itu secara teritorial, mengatur hidup secara kolektif, dan menempati lokasi pada jam-jam paling aman. Ini strategi bertahan hidup kelompok termarjinalkan yang sangat pragmatis,” ujar Yayat.
Fenomena warga kolong di Menteng dan sekitar lintasan rel menjadi contoh nyata kompleksitas urban Jakarta.
Kota yang berkembang pesat dengan kawasan elite tetap menyisakan ruang bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, memaksa mereka mengisi celah-celah kota yang bersifat publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:31
Usulkan Kenaikan hingga 10,5 Persen, KSPI Minta Pemerintah Pakai Formula Upah yang Adil Megapolitan 24 November 2025

Usulkan Kenaikan hingga 10,5 Persen, KSPI Minta Pemerintah Pakai Formula Upah yang Adil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyodorkan tiga opsi perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kepada pemerintah.
Presiden
KSPI
sekaligus
Partai Buruh
,
Said Iqbal
, menjelaskan tiga opsi yang ditawarkan memiliki kisaran kenaikan mulai dari 6,5 persen hingga 10,5 persen dengan perhitungan yang berbeda-beda.
“Sebagai pengganti (aksi demonstrasi), buruh menawarkan tiga opsi kenaikan upah minimum,” kata Said dalam keterangan resminya, Senin (24/11/2025).
Tawaran ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar menetapkan upah minimum yang sesuai dengan permintaan buruh.
Opsi pertama yang diajukan adalah nilai kenaikan tertinggi, yaitu pada kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Angka ini didapat dari perhitungan inflasi sebesar 3,26 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu senilai 1,0.
“Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 3,26 persen ditambah (1,0 dikali 5,2 persen), hasilnya 8,46 persen yang dibulatkan menjadi 8,5 persen,” jelas Said.
Sedangkan untuk angka 10,5 persen, perhitungannya menggunakan indeks tertentu sebesar 1,4.
Angka ini dikhususkan untuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Maluku Utara yang ekonominya tumbuh di atas 30 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, opsi kedua adalah kenaikan sebesar 7,77 persen yang didasarkan pada data makroekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober 2024 hingga September 2025.
Data tersebut, kata Said, mencatat inflasi sebesar 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Dalam opsi ini, buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu sebesar 1,0.
“Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 2,65 persen ditambah (1,0 dikali 5,12 persen), hasilnya adalah 7,77 persen,” tutur Said.
Opsi ketiga adalah kenaikan sebesar 6,5 persen, angka yang sama dengan persentase kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto tahun lalu.
Menurut Said, opsi ini diajukan karena kondisi makroekonomi 2025 dinilai mirip dengan 2024.
“Pertimbangannya adalah angka makroekonomi tahun lalu hampir sama dengan angka makroekonomi tahun ini,” kata dia.
Adapun, Said menyampaikan peringatan agar Menaker tidak menggunakan perhitungan nilai indeks yang rendah dan membuat persentase kenaikan upah menjadi kecil.
“Jadi, bilamana Menaker memutuskan Rancangan Peraturan Pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan untuk kembali menunda aksi demonstrasi yang sebelumnya direncanakan digelar hari ini, Senin (24/11/2025).
Keputusan ini diambil setelah pemerintah resmi menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang seharusnya dilakukan pada Jumat (21/11/2025) lalu.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan tujuan awal aksi 24 November adalah mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru mengumumkan kenaikan upah minimum sebelum ada kesepakatan dengan buruh.
“Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” ujar Said dalam keterangan resminya, Senin (24/11/2025).
Kendati demikian, Said memastikan aksi buruh tetap akan digelar nanti, saat menjelang pengumuman resmi kenaikan upah.
“Aksi buruh dipastikan tetap akan digelar satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah bilamana kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan harapan buruh,” kata dia.
Tak hanya itu, Said juga mengeklaim telah menyiapkan aksi mogok nasional yang direncanakan akan digelar pada pekan kedua hingga pekan keempat Desember 2025.
“Mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari lebih 5.000 perusahaan yang akan setop produksi di lebih dari 300 kabupaten/kota,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:23
Koperasi Pemulung Berdaya di Tangsel Jadi Penopang Hidup 4.000 Pemulung Jabodetabek Megapolitan 24 November 2025

Koperasi Pemulung Berdaya di Tangsel Jadi Penopang Hidup 4.000 Pemulung Jabodetabek
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Koperasi Pemulung Berdaya di Cipeucang, Tangerang Selatan, menjadi tumpuan ekonomi bagi sekitar 4.000 pemulung yang tersebar di wilayah Jabodetabek hingga Pulau Seribu.
Koperasi ini menghimpun botol plastik PET dari ratusan lapak pemulung dan mengolahnya menjadi cacahan plastik yang kemudian dikirim ke pabrik daur ulang di kawasan Tangerang.
Sekretaris
Koperasi Pemulung Berdaya
, Julaeha (35), menjelaskan bahwa koperasi tersebut telah beroperasi sejak 2013 setelah sebelumnya berdiri sebagai unit daur ulang dari program CSR pada 2010.
“Awalnya ini cuma unit daur ulang, namanya RBU. Baru tahun 2013 resmi jadi koperasi,” ujar Julaeha saat ditemui
Kompas.com
di lokasi.
Julaeha menjelaskan, koperasi ini bekerja sama dengan 300 hingga 400 lapak pemulung meski anggota resminya hanya 53 orang. Setiap lapak rata-rata menaungi sekitar 10 pemulung.
“Kalau dijumlahkan, sekitar 4.000 pemulung yang hidupnya tersambung ke koperasi ini,” kata Julaeha.
Para pemulung menjual botol plastik PET hasil temuan harian mereka ke lapak, kemudian memasoknya ke koperasi.
Namun, botol-botol PET itu tidak selalu langsung dijual setiap hari. Kadang mereka mengumpulkannya terlebih dahulu hingga mencapai 10 kilogram sebelum disetorkan ke lapak. Harga jualnya saat ini berada di kisaran Rp 5.000 per kilogram.
“Pemulung yang jalan kaki biasanya dapat 1 sampai 3 kilo per hari. Yang pakai gerobak bisa sampai 10 kilo sekali setor,” ujar dia.
Setelah dibeli dari pemulung, lapak kemudian menjual botol-botol tersebut ke koperasi dengan harga yang sama.
Cara itu dilakukan dari tahun ke tahun hingga kapasitas produksi koperasi terus meningkat.
Dari yang hanya 5 ton per bulan saat awal berdiri, kapasitasnya kini mencapai 150 ton plastik PET per bulan.
“Sehari kita bisa giling 5 sampai 6 ton menjadi cacahan plastik. Kemudian hasil cacahannya pabrik biji plastik di Tangerang. Dikirim dua hari sekali,” jelas dia.
Menurut Julaeha, keberadaan Koperasi Pemulung Berdaya memberikan dampak ekonomi besar bagi pemulung. Sebab, banyak pemulung maupun pekerja harian yang terlibat langsung dalam produksi.
Bahkan, dari pekerjaan itu, banyak pemulung yang mampu menyekolahkan anak mereka hingga menjadi sarjana.
“Ada juga yang bisa bangun kontrakan atau beli sawah,” kata dia.
Namun belakangan, kata Julaeha, koperasi juga menghadapi tantangan, salah satunya menurunnya omzet yang sebelumnya sempat mencapai Rp 1,2 miliar dan kini turun hingga ratusan juta rupiah.
Penyebabnya antara lain tingginya biaya operasional, perawatan mesin, serta fluktuasi harga plastik di pasaran.
“Sebenernya untuk omzet sih kalau pas lagi banyak barang ya, kita bisa Rp 1,2 miliaran, tapi kalau lagi sepi ya paling berapa gitu, enggak sampai segitu,” kata dia.
Julaeha juga menjelaskan bahwa omzet Rp 1,2 miliar itu merupakan pendapatan kotor yang masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan operasional koperasi, yakni gaji karyawan, biaya listrik, perawatan mesin, hingga logistik.
“Jadi belum tentu juga untung. Usaha daur ulang itu kompleks,” imbuh dia.
Untuk membantu perekonomian para pemulung, pihaknya berencana memperluas jenis sampah yang dikelola koperasi.
“Tahun depan insyaallah kita mau ambil karton, HDPE, dan multilayer,” kata dia.
Ia pun berharap keberadaan koperasi dapat membantu lebih banyak pemulung keluar dari ketidakpastian ekonomi.
“Sampah itu bukan tidak berguna. Kalau dipilah benar, nilainya bisa besar,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:21
10 Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara? Nasional

Bagaimana agar Uang Rampasan Koruptor Bisa Dipakai Prabowo Biayai Negara?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS
– Presiden RI Prabowo Subianto ingin menggunakan uang hasil rampasan dari koruptor untuk membiayai program pemerintah. Bagaimana caranya?
Prabowo ingin dana hasil penyitaan koruptor akan diarahkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, bahkan untuk membayar utang kereta cepat Whoosh.
Lalu, bagaimana mekanisme atau alur penggunaan uang hasil sitaan korupsi untuk dapat digunakan membiayai program pemerintah?
Pakar hukum pidana dan perdata Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa penggunaan uang rampasan korupsi mengikuti mekanisme atau aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN
) yang berlaku.
Alur penggunaan uang hasil rampasan korupsi untuk membiayai proyek pemerintah tetap harus tunduk pada mekanisme APBN. Yakni, meliputi siklus perencanaan, pengajuan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
“Boleh digunakan, tapi harus tetap memakai mekanisme APBN. Artinya, uang sitaan itu masuk dulu ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), lalu dikeluarkan kembali melalui RAPBN,” ujar Fickar kepada
Kompas.com
, Jumat (21/11/2025).
Selama ini, kata dia, mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Namun uang sitaan korupsi yang masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sah digunakan untuk membiayai program pemerintah, selama melalui pintu anggaran yang benar.
“Selama ini pendapatan negara yang mayoritas itu dari pajak, karena aktivitas kita apapun pasti kena pajak melalui PPN 11 persen,” lanjut dia.
Menurut Fickar, mekanisme penggunaan uang rampasan kasus korupsi untuk digunakan dalam membiayai program pemerintah sudah memiliki alur yang baku.
Dia mengatakan, uang sitaan hasil korupsi itu dipulihkan dulu dalam proses hukum, baik oleh penyidik KPK maupun Kejaksaan Agung atau Kejagung.
Setelah itu, dananya wajib disetor ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Anggaran.
“Dari KPK atau Kejagung, langsung masuk kas negara atau ke Dirjen Anggaran, ya alurnya biasa melalui pengesahan RAPBN ke DPR,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut tidak bisa langsung dieksekusi pemerintah begitu saja.
Perlu ada pengajuan RAPBN ke DPR dan kemudian dibahas oleh parlemen.
“RAPBN itu berisi macam-macam rencana pembiayan semua program pemerintah. Jadi tidak bisa semaunya uang masuk lantas diambil keluar oleh Presiden,” kata Fickar.
Dengan demikian, jika dana sitaan ingin digunakan rakyat dalam berbagai program pemerintah, maka anggaran tersebut harus melalui usulan dari kementerian/lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan, dibahas bersama DPR, dan baru kemudian bisa dieksekusi.
Fickar menegaskan bahwa dalam APBN tidak ada kategori khusus yang membuat uang rampasan korupsi dapat digunakan secara instan.
Semua tetap tunduk pada mekanisme yang sama.
“Tidak ada yang khusus. Semua ada aturan dan mekanismenya. Tidak bisa seenaknya,” tegas Fickar.
Ia juga menyinggung sikap ketat pemerintah dalam memastikan efisiensi penggunaan dana negara. Jika suatu anggaran tidak dipakai oleh kementerian, maka bisa ditarik kembali.
Dana-dana tersebut juga tidak boleh mengendap dan dibungakan di bank.
Sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto
berjanji bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap. Dana yang berhasil dipulihkan itu akan segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
Pertama, uang hasil korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah. Hal ini disampaikan Prabowo Oktober lalu usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo juga berjanji bahwa uang belasan triliun itu juga akan digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” lanjut Prabowo.
Tak hanya itu, uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh. Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Juga, Prabowo memastikan uang korupsi tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan, melalui smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
“Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
Jaksa Agung Burhanuddin juga mendukung penggunaan uang sitaan korupsi untuk digunakan mendukung program pemerintah. Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan berbagai kasus korupsi, dan seluruhnya menyangkut hajat hidup masyarakat.
Dia menegaskan bahwa uang penyitaan korupsi, khususnya perkara korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
“Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” kata dia.
“Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” lanjut Burhanuddin.
Tidak hanya Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menggunakan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bangsa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK mendukung penggunaan uang rampasan hasil korupsi untuk pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar di seluruh sekolah Indonesia.
“KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), mengutip dari
ANTARA
.
Budi menjelaskan bahwa KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.
“Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk
asset recovery
nantinya,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa sebelum uang sitaan korupsi digunaan untuk program pemerintah, tentunya aset yang disita harus berkekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk kemudian dilakukan lelang.
“Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan uang rampasan korupsi masih dalam diskusi internal pemerintah
“Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
Purbaya mengatakan rencananya tim Kemenkeu akan diberangkatkan ke China untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh secara spesifik. Purbaya berharap dapat ikut dalam proses diskusi itu.
“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
“Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
Menanggapi rencana Prabowo, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta kepada KPK untuk terus memperkuat fungsi pemulihan aset koruptor, agar kasus korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan hukum saja.
“Pemulihan aset adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi,” kata Rudianto di Jakarta, mengutip
ANTARA
, Jumat.
“Publik butuh bukti nyata. Ketika KPK menunjukkan secara terbuka uang sitaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” tambah dia.
Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah KPK dalam memperkuat pemulihan aset hasil korupsi dan memastikan dana negara kembali ke tempat yang semestinya.
Rudianto bilang bahwa dana itu merupakan bagian dari uang sitaan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dan dana pensiunan.
“Ini langkah penting dan harus menjadi standar dalam setiap penyelesaian kasus korupsi,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:15
Dari Gang Sempit Jadi Kebun Subur: Cerita Warga Kampung Warung Bandrek Bangun Urban Farming Megapolitan 24 November 2025

Dari Gang Sempit Jadi Kebun Subur: Cerita Warga Kampung Warung Bandrek Bangun Urban Farming
Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com –
Di tengah riuhnya aktivitas perdagangan di Jalan Suryakencana, Kota Bogor, tersembunyi sebuah kampung yang menawarkan suasana berbeda.
Kampung Warung Bandrek
, yang berada di RT 05 RW 05, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, tampil sebagai ruang hijau yang hidup berkat keseriusan warganya mengembangkan urban farming.
Untuk mencapai kampung ini, masyarakat perlu berkendara sekitar 500 meter dari Jalan Suryakencana, lalu berbelok ke kanan menuju permukiman yang asri.
Sebuah gapura bertuliskan
Kampung Berseri
menjadi penanda pintu masuk. Sejak langkah pertama, deretan tanaman rapi sepanjang kurang lebih 500 meter menyambut pengunjung, seolah mengajak mereka beristirahat sejenak dari kesibukan kota.
Kampung ini memanfaatkan dinding permukiman dan ruang sempit sebagai lahan pertanian produktif. Gang-gang kecil disulap menjadi kebun sayur, menghadirkan ruang hijau yang jarang ditemui di wilayah perkotaan.
Dengan mengusung konsep urban farming atau pertanian perkotaan, mereka memanfaatkan dinding-dinding permukiman menjadi lahan pertanian. Di Kampung Warung Bandrek ini, mereka berhasil menyulap gang sempit menjadi kebun sayur produktif.
Urban farming
di Kampung Warung Bandrek bukan tren sesaat. Kegiatan ini bermula empat tahun lalu, pada masa pandemi, saat warga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Ketua RT setempat, Tatang Kusuma, menggagas kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan.
“Mulainya sudah lama ya, sekitar 2021, yang berkembang kan akhir-akhir ini. Berhubungan ya, ada kegiatan yang mungkin ada program dari Bogor Bersih yang diusahakan ya terutama saya mengajak warga untuk mencintai kebersihan,” ujarnya kepada
Kompas.com
, Jumat (21/11/2025).
Pandemi menjadi momentum bagi warga untuk mengembangkan kebiasaan baru yang bermanfaat.
“Kebetulan kan kepikirannya mungkin manfaatnya banyak ya, terutama buat warga sendiri manfaatnya ada,” tambahnya.
Kegiatan ini berkembang menjadi upaya kolektif membangun kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta rasa memiliki terhadap lingkungan.
Urban farming
membawa manfaat sosial yang signifikan. Ibu-ibu menjadi kelompok paling aktif dalam menata dan merawat tanaman. Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus kegiatan harian yang menumbuhkan kedekatan antarwarga.
“Kegiatannya ada Jadi kesibukan lah, terutama pada ibu-ibu warga disini alhamdulillah gotong royong, untuk menata wilayah, untuk menghijaukan wilayah,” ujar Tatang.
Meski berada di gang sempit, warga tetap kreatif mengelola tanaman. Tantangan ada, tetapi tidak menghambat proses perawatan.
“Sebenarnya kalau kendala tantangannya nggak ada ya, cuma ya mungkin kan yang namanya orang kan tau sendiri ya, kalau kami enggak mungkin mantau sehari-hari di situ, yang penting ya selama ini kendalanya enggak ada,” katanya.
Warga pun aktif menjaga tanaman yang mereka tanam secara kolektif. Tidak ada pembagian tugas khusus; semua dilakukan secara gotong royong.
“Kontribusinya bareng-bareng nggak ada yang, oh si ini mesti ngelakuin ini, nggak yang penting tanggung jawab semua,” kata Tatang.
Mayoritas warga Kampung Warung Bandrek bekerja sebagai buruh harian lepas. Karena itu, hasil panen yang dikonsumsi sendiri menjadi penghematan berarti bagi rumah tangga.
Sebagian hasil panen juga dijual atau dibagikan ke lingkungan sekitar.
“Paling enggak, ada kelebihan kita kasih ke RW,” kata Tatang.
“
Alhamdulillah
, bisa lah sedikit ngebantu-ngebantu lah. Enggak banyak sih sebenarnya, ya sedikit mengurangi lah Itu aja ngebantu ngeringankan beban masyarakat,” tambahnya.
Kesadaran warga dibangun melalui praktik langsung. Tatang menunjukkan cara menanam dan merawat tanaman agar hasilnya optimal.
“Saya langsung kerja mengasih contoh. Caranya gimana supaya baik, supaya bagus gitu,” kata dia.
Empat tahun berjalan, perubahan nyata terlihat, liingkungan lebih bersih, tanaman tumbuh subur, dan kepedulian warga meningkat.
“
Alhamdulillah
sih ada perkembangan,” ujar Tatang.
Jenis sayuran di kampung ini beragam, di antaranya pakcoy, kangkung, bayam, hingga selada. Tanaman dikelola menggunakan alat sederhana dan pot dari botol bekas. B
Warga mencoba berbagai jenis tanaman, menyesuaikan dengan kondisi tanah dan intensitas penyiraman yang bisa mereka lakukan sehari-hari.
Ketua DKM setempat, Misbah, menjelaskan, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh warga merupakan sayuran.
“Sebenarnya sayuran tanaman hijau. Dan juga ada tanaman-tanaman semacam sayuran, termasuk ada tanaman buah,” ungkap Misbah.
Sebagian besar panen dikonsumsi sendiri. Meski hasilnya tidak banyak, nilai sosialnya besar. Setiap warga yang ikut menanam merasakan kepuasan melihat tanaman yang mereka rawat tumbuh subur.
“Karena kami kan tujuannya bukan untuk mencari ekonomi… hanya kegiatan warga,” katanya.
Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Melalui pengalaman langsung, warga belajar bagaimana menanam, merawat, dan memanen tanaman dengan baik.
“Sebenarnya sudah peningkatan karena kami ini programnya hanya kegiatan warga supaya produktif di wilayah. Tujuannya supaya mencintai wilayah. Tujuannya itu awalnya,” tambah Misbah.
Helen, warga setempat, mengatakan
urban farmin
g membuat lingkungan lebih nyaman dan memberi kegiatan baru bagi ibu-ibu.
Saat ditemui
Kompas.com,
Helen, salah satu warga, mengaku senang dengan kegiatan urban farming di kampung nya itu.
“Lebih enak aja sih ya kalau ada tanaman begitu,” ujarnya.
Ia bangga kampungnya masuk nominasi Bogor Bersih. Menurut dia, ini menjadi apresiasi bagi lingkungan yang sebelumnya bisa dikatakan terpencil.
“Bangga juga karena kan sebelumnya kampung kita juga bisa dibilang terpencil ya terus masuk nominasi ini ya bisa terkeskpos gitu, karena warganya cuma segini-segini aja kalau di sini mah,” tutur Helen.
Namun gangguan tetap terjadi, seperti tanaman rusak oleh orang iseng atau hama. Helen dan warga lain seperti Helin tetap semangat karena manfaatnya besar.
“Ada pokcoi, kangkung gitu-gitu kita lebih ke yang sayur-sayuran gitu sih soalnya lebih cepat juga kan,” katanya.
Meski sederhana, kegiatan
urban farming
ini terkadang terganggu oleh orang luar. Helen mencontohkan, beberapa tanaman yang sudah tumbuh kadang dirusak.
“Ada sih, ya namanya orang iseng, kadang-kadang tanaman udah jadi patah gitu kan, namanya juga di pinggir jalan karana kan kami sistem nya pakai pot gitu kan ga yang tanem di lahan yang luas gitu,” ujar Helen.
Selain itu, hama juga menjadi persoalan ringan.
“Hama ada, cuman sejauh ini sih sekadar ada aja ya pasti cuman ga terlalu banyak, ada yang jeleknya sedikit (hasil panen) karena kita organik,” ucap Helen.
Helin, warga lain, menekankan dukungannya terhadap program urban farming karena selain menambah kebersihan, juga bermanfaat bagi kesehatan warga.
“Mendukung sih soalnya buat kebersihan juga kesehatan juga kan, soalnya hampir semua ibu-ibunya juga ikut turun semua,” katanya.
Panen yang banyak biasanya dijual ke warga sekitar, sisanya dibagikan kepada para ibu-ibu yang terlibat.
Warga juga mendapat dukungan eksternal, salah satunya dari Astra untuk kebutuhan pupuk.
“Ya kami juga kebetulan ada dibantu sama Astra juga, kadang kan kalau panennya banyak, uang yang hasil kami jualan itu bisa kita beli buat pupuk,” ujarnya.
Selain manfaat ekonomi, kegiatan
urban farming
juga memberi kesibukan harian bagi ibu-ibu yang tidak bekerja di luar rumah.
Untuk jenis tanaman, warga fokus pada sayuran yang cepat panen, meski beberapa mencoba menanam buah-buahan di lahan terbatas.
“Pengen gitu ya lebih bagus juga kayaknya, kita juga nyoba dikit-dikit di belakang kan ada kan di dekat lapangan itu kayak buah jeruk, jeruk limo, tomat, yang ga makan lahan banyak,” kata dia.
Helin bilang, warga terlibat penuh dalam perawatan tanaman, dari penyiraman, pemupukan, hingga panen, yang dilakukan secara terjadwal dan gotong royong. Ia pun berharap agar perhatian pemerintah terhadap kegiatan ini tidak hanya pada saat tertentu.
“Ya mungkin bisa lebih di perhatikan lagi jangan seperti pas lagi lomba aja, pengennya menang ga Menag kita tetap di pantau lah gitu biar bisa lebih berkembang biar ada kegiatan juga ke ibu-ibunya,” tutup Helin.
Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menilai
urban farming
sebagai inisiatif positif untuk mengatasi minimnya ruang terbuka di kota-kota padat.
“Krisis lahan pertanian, konsep urban farming juga bagian dari skenario bagaimana kota mencukupi pangan dan bagian dari strategi untuk mempertahankan koridor hijau kota,” ujar Yayat.
Ia menegaskan, keberhasilan urban farming bergantung pada komunitas yang aktif, bukan hanya ketersediaan lahan.
“Urban farming bisa terbentuk jika ada lahan yang tersedia atau juga sebetulnya urban farming banyak dilakukan di perumahan-perumahan yang punya taman-taman atau areal-areal yang apakah belum dipakai,” kata Yayat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:14
Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah warga RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku bingung setelah menerima surat pengosongan rumah pada 19 November 2025.
Rumah-rumah mereka itu diketahui berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.
Sehari setelah menerima surat tersebut, warga langsung mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
“Kalau dari RT sendiri sih sudah diinfokan (soal pengosongan rumah). Tanggapan warga, mereka dengan adanya sosialisasi itu ya sudah pasti kaget ya, karena itu tiba-tiba mendadak tanggal 19 (November) dapat surat, tanggal 20-nya ada sosialisasi,” ungkap Ketua RT 015/RW 002, Sumiati, saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
Sebagai solusi,
Pemkot Jakarta Timur
menyiapkan dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk relokasi, yakni di Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
Namun sebagian besar warga menolak dengan alasan lokasi kedua rusunawa itu terlalu jauh dan harus membayar sewa bulanan yang dianggap memberatkan.
“Warga minta sebenarnya tidak mau dipindah ke rusun yang pertama itu kan jauh dan yang kedua juga mereka nanti akan selamanya sewa, bayar tiap bulan,” jelas Sumiati.
Ia menambahkan, warga justru menginginkan hunian dengan skema DP 0 persen agar bisa mencicil dan memiliki tempat tinggal secara permanen.
“Menurut mereka kalau yang DP 0 persen walaupun tiap bulan bayar dengan jangka waktu misalnya 15 tahun atau 20 tahun, nanti akan menjadi milik mereka, kalau rusun awal kan mereka akan bayar terus selamanya gitu dan mereka tidak bisa memiliki,” jelasnya.
Selain masalah biaya dan kepemilikan, warga juga memikirkan nasib anak-anak mereka yang selama ini sekolah di sekitar
TPU Kebon Nanas
.
“Mereka juga pasti punya anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA gitu di sekitaran (TPU Kebon Nanas) tempat tinggal mereka gitu, kalau misalnya dipindah kan udah pasti anak sekolahnya ini gimana,” jelas Sumiati.
Ia menuturkan, beberapa orangtua merasa resah jika pindah ke rusun yang jauh karena anak-anak mereka harus berangkat pukul 05.00 WIB untuk mengejar jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
“Terus juga kalau misalnya jauh kan dipikir juga soal transportasi kalau anak-anak ini berangkat sementara kan mereka jauh, jadi kalau, masuk sekolahnya jam setengah tujuh paling tidak mereka jam lima harus sudah berangkat,” tuturnya.
Warga berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar keluhan mereka terkait rencana relokasi.
Sumiati menyebut sebagian besar warga di lingkungannya memilih Pramono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
“Iya, memilih dan mereka itu 80 persen atau 90 persen itu memilih Pak Pramono Anung. Nah, kalau dengan adanya penggusuran ini saya harapkan juga sampai ke telinga gubernur ya,”
Di sisi lain, Ketua RW 002, Muhammad Yusuf, mengatakan warga bingung karena sebagian dari mereka mengaku memiliki bukti legalitas atas lahan yang ditempati meski berada di area makam.
Ia menyebut beberapa warga membeli lahan tersebut dari yayasan yang dahulu mengelola TPU.
“Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual beli yang sah pak, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu.
Menurut dia, pada 2018 warga juga mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa bidang lahan bahkan disebut sudah memiliki Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat.
“Karena sudah terdaftar di BPN. Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan Pemda,” ujar Yusuf.
Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Jakarta Timur bukanlah penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat penduduk.
“Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025).
Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga atau 517 jiwa yang tinggal di atas dua TPU, yakni Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga.
Proses pengosongan dilakukan secara berjenjang melalui SP1, SP2, dan SP3, dengan target dua minggu.
”
Deadline
-nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
Eka menjelaskan penertiban dilakukan karena kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta dalam kondisi kritis, terutama di Jakarta Timur.
“Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
(Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Ruby Rachmadina)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 10:00
Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian

Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyorot telah terjadinya darurat kekerasan di sekolah, mengingat banyaknya kasus perundungan atau
bullying
di sekolah.
“Jadi, kita kan sudah
darurat kekerasan
, dan pasti itu banyak sebabnya,” kata Hetifah, saat ditemui di lapangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi pendorong bagi para guru bimbingan konseling (BK) untuk lebih memberi perhatian.
Ia tak ingin para
guru BK
memiliki pandangan bahwa tugasnya hanya mencegah dan menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekolah.
Sebab, kasus perundungan juga kerap terjadi di luar sekolah bahkan di rumah.
“Jadi berarti kan harus betul-betul dikenali. Setiap anak itu kondisinya seperti apa kalau ada perubahan. Baik guru maupun orang tuanya harus lebih
care
(peduli) gitu. Sekarang, enggak bisa cuek lagi,” ujar Hetifah.
Di samping itu, ia mengingatkan peran semua pihak untuk mencegah
kasus kekerasan
kembali terjadi kepada anak.
“Bukan cuma dari anak, tapi juga dari orangtua, guru, dan juga masyarakat di sekitarnya,” tegas Hetifah.
Politikus Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya mengetahui pergaulan, komunikasi, hingga permainan yang anak-anak akses.
Langkah ini dinilai penting untuk mewaspadai potensi paparan paham radikalisme pada anak.
“Dan itu bukan semata-mata karena game, tapi banyak cara-cara yang dibuat untuk penetrasi anak-anak kita. Nah, itu juga menjadi satu peringatan yang sangat serius,” ujar Hetifah.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1.052 kasus yang dilaporkan sepanjang 2025, serta 16 persen diantaranya atau 165 kasus terjadi di lingkungan sekolah.
Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan hal itu tidak bisa dianggap remeh, sebab 26 kasus diantaranya berujung pada kematian. Anak-anak tersebut memilih mengakhiri hidupnya di rumah atau menggantung diri di sekolah.
“Sepertiga (kasus bunuh diri) terjadi di satuan pendidikan,” kata Aris, dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/11/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 09:58
Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri

Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan, Tak Ada Pengunduran Diri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat yang hasilnya menyatakan tidak adanya pemakzulan maupun pengunduran diri Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari kursi Ketua Umum PBNU.
Rapat tersebut digelar di Kantor
PBNU
, Jakarta, pada Minggu (23/11/2025) malam.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori dalam konferensi pers.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad menjelaskan bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan lewat Muktamar NU.
Hal tersebut, kata Ahmad, telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBNU.
“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” jelas Ahmad.
Rapat Alim Ulama PBNU itu juga bersepakat adanya silaturahmi yang lebih besar antara jajaran PBNU dengan para kyai.
Para alim ulama ingin seluruh jajaran PBNU melakukan renungan atau tafakur demi kebaikan organisasi, masyarakat, dan Indonesia.
“Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” ujar Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama,
Gus Yahya
menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
“Sehingga tidak bisa, misalnya, rapat harian Syuriyah itu memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujar Gus Yahya.
Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.
“Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujar Gus Yahya.
Diketahui, Gus Yahya di kursi Ketua Umum PBNU tengah diterpa isu pencopotan setelah beredarnya
risalah rapat harian Syuriyah
PBNU.
Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
Risalah rapat harian Syuriyah PBNU
yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin.
“Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
Risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta Gus Yahya mundur dari posisi
Ketum PBNU
.
Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
,” bunyi risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
”
Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
,” lanjut bunyi putusannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 08:44
Ini Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Minta Gus Yahya Mundur

Ini Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang Minta Gus Yahya Mundur
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Nama Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah diterpa isu pencopotan setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
Risalah rapat harian Syuriyah
PBNU
memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta
Gus Yahya
mundur dari posisi
Ketum PBNU
.
”
KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
,” bunyi
risalah rapat harian Syuriyah PBNU
.
”
Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
,” lanjut bunyi putusannya.
Risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin.
“Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
Berikut isi lengkap risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar:
1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
2. Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2 dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
5. Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan:
a. KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
b. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Konferensi Pers hasil rapat Alim Ulama PBNU di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Sementara itu, Gus Yahya menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya usai rapat bersama alim ulama di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
“Sehingga tidak bisa, misalnya, rapat harian Syuriyah itu memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujar Gus Yahya.
Berdasarkan hal tersebut, Gus Yahya mengatakan bahwa hasil rapat harian itu tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.
“Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujar Gus Yahya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/11/2025 08:05