Category: Kompas.com

  • 10
                    
                        Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran
                        Nasional

    10 Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran Nasional

    Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Duta Besar
    Arab Saudi
    untuk Indonesia, H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan
    Pekerja Migran Indonesia
    (PMI) ke Arab Saudi.
    Dalam pernyataannya, Dubes Faisal mengungkapkan bahwa saat ini, PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari negara-negara non-Muslim seperti India, Thailand, dan Filipina.
    “Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).
    Dubes Faisal juga meminta dukungan untuk kemudahan
    kerja sama ekonomi
    dan investasi antara kedua negara, termasuk dalam sektor pariwisata.
    “Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang punya peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, aktif di G20, namun masih ada hambatan bagi kami untuk masuk sebagai investasi maupun wisatawan. Padahal pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antar kedua negara,” ujarnya.
    Menanggapi permintaan tersebut,
    Menko Yusril
    menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dubes Faisal akan didalami lebih lanjut.
    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan Golden Visa yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia seharusnya sudah memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia.
    “Sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Jokowi dan sangat didukung oleh Presiden Prabowo, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia,” kata Yusril.
    Yusril juga menyoroti penurunan jumlah PMI di Arab Saudi, yang pernah mencapai 2 juta orang, namun kini hanya sekitar 100.000 orang berdasarkan catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.
    Penurunan ini diduga akibat moratorium yang telah berlangsung selama sekitar 10 tahun.
    “Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” ujarnya.
    Yusril menambahkan bahwa kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi harus terus dilanjutkan dan dikembangkan.
    “Saya sudah rangkum semua permintaan Yang Mulia dan akan kami koordinasikan secara internal dan juga antar kementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami, maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucapnya.
    Pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, dan Pakistan.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
    Regulasi tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan mencakup sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang yang Kini Pakai Jaket PDI-P
                        Nasional

    6 Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang yang Kini Pakai Jaket PDI-P Nasional

    Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang yang Kini Pakai Jaket PDI-P
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sosok
    Felicia Tissue
    kembali menjadi perhatian setelah foto pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    , tersebar di media sosial.
    Di dalam foto itu, mantan kekasih putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi),
    Kaesang Pangarep
    , itu terlihat mengenakan jaket PDI-P.
    Felicia Tissue yang lahir pada 9 Maret 1994 merupakan lulusan dari Singapore University of Social Sciences, universitas yang sama dengan Kaesang Pangarep. Dia diketahui sebagai seorang pengusaha muda.
    Felicia pertama kali menjadi perhatian publik ketika ia terlihat menghadiri pernikahan Kahiyang Ayu, kakak perempuan Kaesang, pada 2017.
    Dalam momen tersebut, Felicia mengenakan kebaya yang senada dengan keluarga Jokowi, lengkap dengan rambut yang disanggul dan riasan yang elegan.
    Sejak itu, ia kerap terlihat dalam sejumlah acara penting bersama keluarga Jokowi, termasuk undangan keluarga pada 2018.
    Akan tetapi, hubungan asmara Felicia dan Kaesang yang telah berlangsung selama lima tahun kandas.
    Meilia Lau, ibunda Felicia, menyebut Kaesang pernah berjanji menikahi anaknya pada Desember 2020.
    Sayangnya, janji tersebut tidak terlaksana, dan Kaesang dikabarkan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sindiran Meilia tentang perlakuan Kaesang sempat memanaskan situasi.
     
    Felicia berasal dari keluarga yang terpandang dan dikenal memiliki kehidupan yang mapan. Dalam beberapa momen, keluarga Felicia terlihat menggelar acara-acara istimewa di tempat yang mewah.
    Salah satunya adalah perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Felicia yang dihadiri oleh Kaesang.
    Meilia juga dikenal memiliki jaringan pertemanan yang luas, termasuk dengan perancang busana terkenal Indonesia, Anne Avantie, serta Liliana Tanoesoedibjo, istri pengusaha Hary Tanoesoedibjo.
    Baru-baru ini, Felicia kembali mencuri perhatian setelah fotonya bersama Hasto beredar.
    Dalam foto tersebut, Felicia dan ibunya terlihat mengenakan jaket berlogo PDI-P. Hasto mengungkapkan jaket itu diberikan sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan PDI-P.
    Pertemuan itu juga menjadi momen untuk saling bertukar informasi, meskipun Hasto enggan mengungkap isi pembicaraan tersebut.
    Ia hanya menegaskan bahwa dukungan Felicia dan keluarganya mencerminkan apresiasi terhadap nilai-nilai perjuangan partai sejak era Bung Karno hingga kini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima…
                        Megapolitan

    5 Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima… Megapolitan

    Perang Anak Abah-Ahokers Diakhiri Tanpa Jabat Tangan Sang Panglima…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panasnya perseteruan Pilkada Jakarta 2017 masih teringat jelas di benak sebagian besar publik, terutama warga Jakarta. Hawanya bahkan sampai ke pelosok negeri.
    Pada saat itu, persaingan antara dua calon gubernur Jakarta, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    dan
    Anies Baswedan
    berlangsung dengan tensi yang tinggi.
    Kompetisi bahkan seolah sudah dimulai sebelum pilkada berlangsung.
    Ketika itu, Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden ke-7 RI. Anies sering melontarkan kritik. Ini memicu reaksi keras pendukung Ahok.
    Demikian pula sebaliknya ketika Anies terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Ahok juga tak segan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Kritikan Ahok membuat pendukung Anies meradang.
    Saking panasnya, perebutan kursi Jakarta satu kala itu tidak hanya terjadi pada kamar politik saja, tetapi menyentuh ke isu-isu sensitif.
    Hal ini semakin membentangkan jurang yang dalam antara pendukung kedua tokoh itu dan merembet pada kompetisi politik berikutnya.
    Namun, itu semua adalah cerita masa lalu. Pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , tidak ada lagi perseteruan seperti itu.
    Kini, pendukung Ahok yang disebut
    Ahokers
    diklaim telah bersatu dengan pendukung Anies yang disebut
    Anak Abah
    .
    Kedua kelompok itu bersatu setelah sama-sama mendukung
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ahok mengaku bersyukur karena Ahokers dan Anak Abah bersatu untuk mendukung Pramono Anung-Rano Karno.
    “Ya kita bersyukur kayaknya mereka bisa memahami, negara ini lebih penting di atas primordialisme dan RAS serta agama,” kata Ahok kepada wartawan di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (23/11/2024) dilansir dari
    Antara
    .
    Ahok menegaskan, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan SARA untuk memenangkan apa pun.
    Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting di atas kepentingan SARA.
    Anies sedikit banyak senada dengan Ahok. Ia menyebut, Anak Abah dan Ahokers bersatu karena mereka menyadari persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta, di antaranya masalah kemanusiaan, keadilan, hingga kesetaraan.
    Berangkat dari hal itu, Anak Abah dan Ahokers bersatu dengan meninggalkan latar belakang mereka.
    “Saya rasa latar belakang apa pun akan ketemu bersamaan, agama apa pun, pilihan politik apa pun ketika sampai pada persoalan-persoalan seperti itu,” kata Anies dalam program Rosi di
    Kompas TV
    , dikutip Jumat (29/11/2024).
    Menurut Anies, negara selama ini sengaja menelantarkan rakyat Jakarta agar tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
    Sinyal perdamaian dari para panglima perang itu pun turun sampai ke akar rumput.
    Relawan “Anak Abah Plus” bernama Nova menyampaikan, pihaknya telah bersepakat dengan Ahokers untuk tidak lagi terpecah belah setelah sama-sama mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    Karena itu, ia merasa sangat bersyukur karena Anak Abah dan Ahokers saat ini sudah bersatu.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata Nova.
    Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai, bersatunya Anak Abah dan Ahokers merupakan hal yang positif bagi iklim politik Indonesia.
    Namun, Arif masih meragukan deklarasi perdamaian itu merupakan perdamaian yang sejati.
    “Ahokers dan Anak Abah merupakan kelompok pendukung yang selama ini berseberangan secara politik. Mereka selama ini selalu berhadap-hadapan dalam banyak pertarungan politik, Karena itu, perdamaian ini saya kira masih bersifat semu karena berbasis kepentingan elektoral di Pilkada Jakarta,” jelas Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis (5/12/2024).
    Menurut Arif, perdamaian sejati antara Anak Abah dan Ahokers seyogianya juga perlu melibatkan sosok para panglimanya. Siapa lagi kalau bukan Anies dan Ahok sendiri.
    Ia berpandangan, Anies dan Ahok perlu bertemu bersama di hadapan pendukungnya masing-masing dan mengajak mereka untuk bersatu demi membangun bangsa.
    “Kalau kemudian ini (perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers) ditindaklanjuti dalam perdamaian yang lebih serius, tentu Anies dan Ahok akan bertemu dan kemudian bercakap-cakap, kemudian para pendukung di kedua kubu bisa berinteraksi secara intens dan cair dalam berelasi sosial,” kata Arif.
    Lebih lanjut, Arif menilai perdamaian antara Anak Abah dan Ahokers perlu diuji sampai sejauh mana akan berlangsung.
    “Kalau sekadar karena persamaan kepentingan Pilkada Jakarta, tentu ini hanya perdamaian semu. Karena perdamaian ini terkait momentum kepentingan elektoral. Tentu masih perlu diuji ini perdamaian semu atau perdamaian sejati,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 Desember 2024

    Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Eks Dirjen Kemenhub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) memeriksa 4 orang saksi  kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa padaBalai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 – 2023, Rabu (4/12/2024) kemarin.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung
    Harli Siregar
    menyebutkan, empat orang saksi yang diperiksa adalah para pejabat sejumlah perusahaan.
    “Kejagung memeriksa 4 orang saksi, yakni ZZ selaku Direktur PT Tiga Putri Mandiri Jaya, SAI selaku Perwakilan PT Sejahtera Intercon, SDY selaku Direktur PT Calista Perkasa Mulia, dan SKT selaku Komisaris PT Dwifarita Fajarkharisma,” kata Harli dalam keterangan resmi, Rabu.
    Harli menjelaskan, para saksi diperiksa melengkapi berkas perkara atas nama eks Direktur Jenderal Perkeretaapian
    Kementerian Perhubungan
     
    Prasetyo Boeditjahjono
    .
    Namun, ia tidak membeberkan materi pemeriksaan yang digali penyidik kepada empat saksi.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuatpembuktian dan melengkapi pemberkasan dalamperkara dimaksud,” kata Harli.
    Diketahui, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).
    Dugaan korupsi yang dilakukan Prasetyo menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun.
    Akibat perbuatan Prasetyo Boeditjahjono, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak dapat difungsikan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
    Dalam pelaksanaan konstruksi, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan/feasibility study (FS).
    Selain itu, dalam pelaksanaan konstruksi jalan kereta api Besitang-Langsa juga tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh menteri perhubungan, serta kuasa pengguna anggaran (KPA), PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Polda Jateng Ungkap Pistol yang Digunakan Aipda Robig Tembak Pelajar SMKN 4 Semarang
                        Regional

    4 Polda Jateng Ungkap Pistol yang Digunakan Aipda Robig Tembak Pelajar SMKN 4 Semarang Regional

    Polda Jateng Ungkap Pistol yang Digunakan Aipda Robig Tembak Pelajar SMKN 4 Semarang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –

    Aipda Robig Zainudin
    , pelaku penembakan yang mengakibatkan meninggalnya seorang pelajar
    SMKN 4 Semarang
    , diketahui telah lolos semua tahapan tes kepemilikan senjata api.
    Dalam insiden tersebut, Robig melepaskan empat tembakan menggunakan pistol jenis CPD, di mana tiga di antaranya mengenai tiga korban, termasuk korban yang meninggal dunia, Gamma.
    Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa setiap anggota polisi harus menjalani serangkaian prosedur ketat sebelum diizinkan membawa senjata api.
    “Prosesnya meliputi permohonan, tes psikologi, pelatihan menembak, hingga pemeriksaan lingkungan kerja dan sekitar. Semua tes memiliki nilai yang harus dipenuhi,” ungkap Artanto di Mapolda Jateng, Rabu (4/12/2024).
    Aipda Robig menggunakan pistol jenis CDP dengan enam butir peluru saat insiden terjadi.
    Artanto menegaskan bahwa setiap anggota yang diberi izin membawa senjata api telah menjalani pelatihan dan tes yang diperlukan, termasuk kemampuan menembak.
    “Anggota yang membawa senjata api harus memiliki kemampuan tersebut dan melakukan pelatihan secara berkala untuk menjaga keterampilannya,” tambahnya.
    Meskipun telah lolos prosedur kepemilikan senjata, status Aipda Robig saat ini masih sebagai terperiksa.
    Penetapan status tersangka akan bergantung pada hasil penyelidikan yang terus dilakukan oleh penyidik.
    “Sidang etik akan segera dilaksanakan. Kita tunggu hasilnya, apakah akan ada konsekuensi seperti penurunan pangkat, penundaan gaji, atau bahkan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” kata Artanto.
    Dia juga menekankan bahwa keputusan mengenai hukuman untuk pelaku akan ditentukan melalui sidang kode etik.
    “Semua bergantung pada keputusan sidang nanti,” tutup Artanto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Keterangan Ibu Buka Tabir Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus
                        Megapolitan

    1 Keterangan Ibu Buka Tabir Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Megapolitan

    Keterangan Ibu Buka Tabir Motif Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik tragedi kelam yang menggemparkan Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, seorang ibu menjadi saksi bisu yang harus merangkai kembali ingatan akan malam itu.
    Pada Sabtu (30/11/2024), seorang remaja berinisial MAS (14) membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), dengan dingin. Sementara ibunya, AP (40), nyaris kehilangan nyawa.
    Kini, ibu MAS menjadi saksi kunci. Keterangannya dianggap vital untuk mengungkap dinamika keluarga yang mungkin tersembunyi di balik pintu rumah dua lantai itu.
    Namun, hingga kini, AP belum dapat ditemui. Meski sudah sadar setelah sempat kritis, kondisinya masih belum stabil.
    Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menaruh perhatian besar pada kasus
    pembunuhan
    yang melibatkan anak di bawah umur.
    Komnas PA yang dilibatkan Polres Metro Jakarta Selatan berupaya menemui AP, ibu MAS, untuk mengetahui pemicu aksi brutal remaja itu.
    “Kemarin kami minta yang sebetulnya paling kita tanya bisa padukan keterangan ibunya (dengan keterangan pelaku). Kondisi ibunya sampai sekarang masih dalam kondisi belum stabil,” kata Lia kepada
    Kompas.com
    , Rabu (4/12/2024).
    Keterangan ibu MAS akan menjadi kunci penting. Polisi dan tim psikolog berharap, dari kesaksiannya, mereka bisa memahami apa yang sebenarnya memicu tindakan keji ini.
    “Dalam pemeriksaan MAS kemarin, keterangannya cuma begitu saja. Mengaku adanya bisikan, gelap mata gitu kan. Nah itu aja sih baru-baru seputaran itu aja, belum spesifik (untuk mengungkap motif),” kata Lia.
    Saat bertemu dengan MAS, Lia mengatakan, Komnas PA mengamati bahwa penyesalan yang diungkapkan oleh remaja itu terasa kosong.
    “Dia bilang menyesal karena ayah dan neneknya sudah enggak ada. Tapi itu hanya sekadar ucapan,” ungkap Lia.
    Pihak Komnas PA meminta agar tim psikolog memeriksa lebih dalam kondisi psikologis MAS.
    “Kami minta dicek juga kejiwaannya, sejauh mana penyesalan itu benar-benar ada,” tambah Lia.
    Untuk diketahui, pada malam itu, AP harus berjuang menyelamatkan diri dari amukan anak kandungnya sendiri.
    Dengan luka tusuk dan tubuh bersimbah darah, AP melompat dari pagar rumah demi menghindari serangan MAS. Sementara ayah dan nenek MAS sudah tewas.
    MAS melarikan diri dengan cara berjalan cepat dan membuang pisau di tengah perjalanan.
    Seorang petugas keamanan perumahan yang memanggil MAS melihat kejanggalan pada perilakunya dan menangkapnya.
    Di tengah spekulasi yang berkembang, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menegaskan, pembunuhan anak terhadap orangtua dan neneknya tidak terkait dengan tekanan akademis.
    “Bukan, bukan. (Motif pembunuhan bukan karena pelaku dipaksa terus belajar),” jelas Nurma dalam wawancara dengan
    Kompas TV
    , Selasa (3/12/2024).
    Menurut Nurma, MAS memang sering disuruh belajar oleh orangtuanya, tetapi tidak merasa terpaksa.
    “Dia mengerjakan dengan senang hati,” ujarnya.
    Hal ini membantah anggapan bahwa MAS membunuh karena tertekan oleh tuntutan akademis yang berat.
    Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik karena kekejamannya, tetapi juga karena menyoroti pentingnya pola asuh, kesehatan mental remaja, dan hubungan dalam keluarga.
    Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kini menanti kesaksian ibu yang menjadi saksi kunci dari tragedi yang memilukan ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        PDI-P Tantang Penggerak "Partai Coklat" Ikut Tes Kebohongan
                        Nasional

    8 PDI-P Tantang Penggerak "Partai Coklat" Ikut Tes Kebohongan Nasional

    PDI-P Tantang Penggerak “Partai Coklat” Ikut Tes Kebohongan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    PDI-P
    menantang para pemimpin yang dituding menjadi penggerak ”
    partai coklat
    (parcok)” atau pengerahan aparat polisi pada
    Pilkada 2024
    untuk mengikuti uji atau tes kebohongan.
    Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    mengeklaim, PDI-P akan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pengerahan aparat meski pengerahan itu dirancang agar tidak meninggalkan bukti.
    “Para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, faktor-faktor di lapangan menjadi penggerak dari parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
    Hasto menyebutkan bahwa tes ini menjadi penting bagi pemimpin karena berkaitan dengan masa depan bangsa negara.
    Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan pemimpin penggerak “Parcok” sama saja menyia-nyiakan rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih.
    “Yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan,” ujar Hasto.
    Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menambahkan bahwa partai telah mengantongi bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di beberapa daerah.
    “Kami di PDI Perjuangan mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” ungkap Ronny.
    Ia menyebutkan, dugaan ini sudah dilengkapi dengan bukti dan saksi yang akan dihadirkan dalam gugatan ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) kelak.
    “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” kata Ronny.
    PDI-P berencana mendaftarkan temuan-temuan tersebut ke MK setelah penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi Nasional 5 Desember 2024

    Miftah Maulana Hina Penjual Es Teh, DPR Usul Pendakwah Disertifikasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ucapan dai kondang
    Miftah Maulana Habiburrahman
    yang dinilai melecehkan seorang penjual es teh memicu gelombang kritik dari masyarakat.
    Video yang viral di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan X, menampilkan pernyataan Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, mendapat reaksi keras karena dianggap tidak mencerminkan sosok pendakwah.
    Gelombang kritik itu mendorong Anggota Komisi VIII DPR RI,
    Maman Imanulhaq
    , menyerukan perlunya sertifikasi bagi para juru dakwah oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    Menurut Maman, sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Maman menilai kasus ini sebagai pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Pendakwah, menurutnya, seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menekankan pentingnya memilih tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama. Ceramah, menurut Maman, tidak boleh berisi bahasa kasar atau candaan yang merendahkan pihak lain.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Respons masyarakat terhadap pernyataan Miftah menggambarkan harapan publik terhadap ceramah yang menyejukkan. Maman mengingatkan, pengawasan tidak hanya menjadi tugas Kementerian Agama, tetapi juga masyarakat.
    Ia menyebut pentingnya kontrol terhadap pendakwah yang melanggar etika atau norma publik. Teguran hingga sanksi diperlukan agar hal serupa tidak terjadi lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
                        Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Xpander Tabrak Motor dan Pejalan Kaki di Medan, Pelaku Dihakimi Massa
                        Medan

    7 Xpander Tabrak Motor dan Pejalan Kaki di Medan, Pelaku Dihakimi Massa Medan

    Xpander Tabrak Motor dan Pejalan Kaki di Medan, Pelaku Dihakimi Massa
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sebuah kecelakaan terjadi di dekat pintu Tol Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan
    Medan Deli
    , Kota Medan, Rabu (4/12/204) sekitar pukul 19.00 WIB.
    Seorang pengendara
    mobil Xpander
    , yang diketahui bernama Aili (51), menabrak sejumlah kendaraan, termasuk dua sepeda motor dan seorang pejalan kaki.
    Kepala Polres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, menjelaskan kronologi kejadian.

    Mobil Xpander
    ini menabrak dua pengendara sepeda motor dan satu orang pejalan kaki di jalan keluar dari pintu Tol Tanjung Mulia Hilir,” ungkap Janton kepada Kompas.com melalui saluran telepon.
    Setelah insiden tersebut, Aili dan penumpangnya, Alu (60), sempat dihajar massa yang menduga mereka hendak melarikan diri. Akibatnya, kedua orang tersebut mengalami luka ringan.
    Sementara itu, mobil Xpander yang mereka kendarai rusak parah. Kaca depan pecah dan pintunya penyok akibat tindakan massa.
    Dalam insiden tersebut, pengendara sepeda motor Vario, Ambri (29), mengalami luka lecet pada kaki kanan, sedangkan pengendara sepeda motor Beat, Dimas (27), mengalami luka di kaki kiri.
    Pejalan kaki, Luhut (30), juga mengalami luka pada tangan kanan, kedua kaki, serta dada yang terasa sesak. Ketiganya telah mendapatkan perawatan medis.
    “Pengendara Xpander ini masih diinterogasi untuk mendalami terkait peristiwa apa yang terjadi. Selain itu, saksi lainnya juga akan diperiksa, serta CCTV,” kata Janton.
    Ia menambahkan, informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan akan disampaikan setelah proses penyelidikan selesai.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.