Category: Kompas.com

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa
    Masjid Negara
    di
    Ibu Kota Nusantara
    (IKN),
    Kalimantan Timur
    , akan memiliki imam besar, mirip dengan Masjid Istiqlal di Jakarta.
    Pernyataan ini disampaikan seiring dengan rencana operasional masjid yang dijadwalkan dapat digunakan untuk
    shalat Idul Fitri
    pada 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025.
    “Ada, ada (imam besarnya),” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia mendukung penggunaan Masjid Negara untuk ibadah shalat Idul Fitri tahun depan.
    Menurutnya, masjid ini akan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, sebanding dengan Istiqlal.
    “Kita berharap seperti itu (bisa dipakai untuk shalat Idul Fitri). Salah satu masjid kebanggaan kita nanti kan,” ucapnya.
    Nasaruddin juga menilai bahwa eksistensi Masjid Istiqlal akan tetap relevan sebagai
    masjid negara
    meskipun kini ada Masjid Negara di IKN.
    “Pokoknya salah satu yang bikin besar Indonesia itu kan Istiqlal (juga). (Istiqlal) Tetap (jadi masjid negara juga), kan di sana (IKN) ada, di sini (Jakarta) ada. Nanti kita lihat (apakah akan ada dua masjid negara),” bebernya.
    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menginformasikan bahwa Masjid Negara di IKN dapat menampung 5.580 jemaah.
    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebinekaan, penghormatan serta toleransi antarumat beragama,” kata Hariqo dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).
    Hariqo juga menyampaikan bahwa masjid ini dirancang untuk menampung maksimal 60.000 jemaah dan akan berdampingan dengan pusat peribadatan agama lainnya, seperti gereja, pura, wihara, kelenteng, dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius, yang merupakan basilika pertama di Indonesia.
    “Tahun 2022 disampaikan Kementerian Agama telah mendapatkan izin prinsip dari Vatikan,” tutup Hariqo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan "Parcok"?
                        Nasional

    8 Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan "Parcok"? Nasional

    Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan “Parcok”?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi III DPR
    Soedeson Tandra
    mengkritik tudingan yang dilontarkan oleh
    PDI-P
    terkait keterlibatan “Partai Coklat (Parcok)” dan pengerahan aparat kepolisian pada
    Pilkada 2024
    .
    Politikus Partai Golkar itu menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
    “Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDI-P. Saya mengimbau, ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu,” kata Tandra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
    Dia menekankan pentingnya PDI-P untuk tidak membuat tudingan tanpa bukti yang jelas, karena hal itu hanya akan membingungkan masyarakat.
    Tandra juga menganggap bahwa tudingan PDI-P terkesan politis, terutama ketika calon yang diusungnya kalah dalam pemilu.
    “Giliran ini, orang lain yang menang, jangan lalu tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada dasar buktinya ini, membuat bingung masyarakat,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Tandra mencontohkan sikap PDI-P yang memuji kecerdasan rakyat Jakarta ketika calon yang diusungnya, Pramono Anung-Rano Karno, meraih suara unggul.
    Namun demikian, saat PDI-P kalah di Pilkada 2017, partai tersebut justru menghina Anies Baswedan, yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.
    “Barusan ini DKI misalnya. Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang. Dulu bagaimana? Maki-maki Pak Anies. Menyebut-nyebut Pak Anies intoleran, melakukan ini, begini, begitu,” ujar Tandra.
    “Sekarang membutuhkan Pak Anies? Wah Pak Anies orang baik. Standarnya jangan pakai standar ganda dong,” tuturnya.
    Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menyinggung tentang pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi dalam proses Pilkada 2024.
    Hal ini disampaikan saat Hasto menegaskan bahwa seluruh jajaran partainya memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
    partai cokelat
    ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, pada Rabu (27/11/2024).
    Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan internal PDI-P, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan, seperti hujan deras dan banjir di Sumatera Utara.
    Dia juga mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
    Meski demikian, Hasto berharap agar seluruh rakyat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 tanpa intervensi dari pihak manapun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Ungkap Masjid Negara IKN Akan Punya Imam Besar seperti Istiqlal

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan sertifikasi juru pendakwah.
    Langkah ini diambil setelah viralnya video dai kondang
    Miftah Maulana
    Habiburrahman yang mengolok-olok seorang tukang es teh saat acara dakwah di Magelang, Jawa Tengah.
    Nasaruddin menyatakan bahwa kajian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Sedang kita kaji, nanti dalam waktu dekat ini akan,” kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebelumnya, usulan mengenai sertifikasi pendakwah ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan meminta pendapat dari majelis ulama serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terkait usulan tersebut.
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan, ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12/2024).
    Usulan sertifikasi ini diajukan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
    Ia berpendapat bahwa sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan
    sertifikasi juru dakwah
    ,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Maman menekankan bahwa kasus Miftah Maulana merupakan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Menurutnya, pendakwah seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu "Water Canon" Dikerahkan
                        Yogyakarta

    10 Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu "Water Canon" Dikerahkan Yogyakarta

    Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu “Water Canon” Dikerahkan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah toko di Jalan Wahid Hasyim, Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten
    Sleman
    , Yogyakarta, terbakar.
    Petugas
    pemadam kebakaran
    saat ini masih berusaha memadamkan api.
    “Kebakaran tadi sekitar jam empat sore,” ujar Ara, salah satu warga, saat ditemui di lokasi kebakaran, Senin (9/12/2024).
    Ara menyampaikan bahwa awalnya keluar asap dari
    toko perabotan
    . Asap yang keluar tersebut berwarna coklat.
     
    Kemudian, ada tetangga yang mengatakan bahwa ada kebakaran. Namun, kondisinya, api belum terlihat.
    “Itu toko perabotan, tadi tokonya dalam kondisi buka,” ungkap dia.
    Menurut Ara, pemadam kebakaran tidak berselang lama tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api.
    “Selang 10 menit atau 15 menit, pemadam datang,” ungkap dia.
    Dari pengamatan
    Kompas.com
    , empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
    Mobil pemadam yang diturunkan berasal dari Damkar Sleman, Damkar Kota Yogyakarta, dan Damkar UGM.
    Tampak pula satu
    water canon
    polisi diterjunkan untuk membantu memadamkan api.
    Tak hanya itu, satu mobil tangki stok air pemadam kebakaran dari Kota Yogyakarta pun turut diturunkan di lokasi.
    Sampai dengan pukul 17.13 WIB, petugas pemadam kebakaran masih terus berusaha memadamkan api.
    Asap hitam
    pun tampak masih mengepul di lokasi kebakaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI
                        Nasional

    1 Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI Nasional

    Polri Cek Laporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono soal Kisruh Ketum PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) dikabarkan telah melaporkan Agung Laksono ke Bareskrim Polri pada Senin (9/12/2024).
    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, pihaknya akan mengecek pelaporan tersebut.
    “Nanti kita cek,” kata Sandi di Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
    Jusuf Kalla terpilih di Munas ke-22 sebagai
    Ketua Umum PMI
    . Namun, JK menyebut ada upaya dari Agung Laksono untuk merebut kursinya secara ilegal.
    JK pun melaporkan Agung Laksono ke Bareskrim Polri terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.
    “Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau,” katanya dalam keterangan video, seperti dikutip Senin (9/12/2024).
    JK mengatakan, upaya Agung Laksono memang kerap membuat isu, termasuk di internal Golkar.
    “Itu ilegal, dan pengkhianatan dan kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono dia pecah Golkar dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu kita harus kita lawan karena berbahaya bagi kemanusiaan,” katanya.
    Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia.
    “PMI itu hanya ada satu dalam satu negara,” ujar JK.
    Ia lantas mengungkapkan, sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART.
    JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah.
    “Siapa bilang, tadi berapa menteri yang bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. jadi semua menteri yang terkait, menteri sosial, menteri kesehatan kita undang,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Jam Korban Penculikan di Antapani Dibawa Pelaku Keliling Bandung, Pulang Diantar Ojek
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        9 Desember 2024

    8 Jam Korban Penculikan di Antapani Dibawa Pelaku Keliling Bandung, Pulang Diantar Ojek Bandung 9 Desember 2024

    8 Jam Korban Penculikan di Antapani Dibawa Pelaku Keliling Bandung, Pulang Diantar Ojek
    Editor
    KOMPAS.com –
    Perempuan berinisial S (43), korban
    penculikan di Antapani
    , dibawa pelaku berkeliling Kota
    Bandung
    , Jawa Barat, selama delapan jam.
    Sepulang arisan, S diduga diculik di rumahnya di Kecamatan Antapani pada Minggu (8/12/2024) sekitar pukul 12.30 WIB. Pelaku terlihat menggunakan mobil.
    Korban pulang ke rumahnya pada hari yang sama pukul 20.30 WIB dengan diantar ojek.
    Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rachman mengatakan, berdasarkan keterangan korban, pelaku membawa S berkeliling di sekitar Bandung.
    Pelaku lantas menurunkan korban di Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.
    “Keterangan sepotong ini artinya tidak maksimal informasi yang kami dapat. Dia cuma seputaran Bandung. Terakhir diturunkanlah di seputaran Pasir Impun,” ujar Abdul, Senin (9/12/2024).
    Dari Pasir Impun, korban diantar pulang ke rumahnya oleh tukang ojek.
    Tukang ojek pangkalan tersebut mulanya sedang mengendarai motor. Ia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang diduga salah satu pelaku.
    Seseorang tersebut berkata ke tukang ojek bahwa ada orang yang butuh tumpangan. Seseorang itu lalu membonceng tukang ojek ke sekitar PD Kantor Kebersihan.
    Di tempat itulah terduga pelaku memarkir mobilnya. Dari dalam mobil keluar seorang pria dan perempuan diduga korban.
    “Yang terduga pelaku mengaku bahwa ini istri dia, dan minta diantarkan ke rumah yang bersangkutan,” ucap Abdul.
    Selama diantar tukang ojek, korban terus menangis.

    Mengenai kasus dugaan penculikan di Antapani ini, Abdul menuturkan bahwa polisi tak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban.
    “Itu secara fisik kita melihat dari si korban tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi mungkin secara psikis atau secara mental, karena betul-betul syok nih si korbannya,” ungkapnya.
    Saat ditanya apakah pelaku mengambil barang korban, Abdul menyebut bahwa hanya kartu SIM ponsel korban yang diambil.
    “Ketika
    handphone
    diambil, SIM
    card
    -nya dicabut. Diambil oleh diduga pelaku, kemudian
    handphone
    -nya dikembalikan lagi,” tuturnya.
    Polisi mengaku masih menyelidiki motif dugaan penculikan ini. Polisi juga sedang mengejar terduga pelaku.
    Kasus dugaan
    penculikan Antapani
    ini menjadi sorotan netizen di media sosial.
    Dalam sebuah video kamera pengawas di depan rumah korban, tampak korban yang hendak masuk rumah, tiba-tiba dihampiri seseorang yang turun dari mobil.
    Pria tersebut terlihat menodongkan benda yang terlihat seperti pistol. Korban kemudian dipaksa pelaku masuk mobilnya.
    Sumber: Kompas.com (Penulis: Agie Permadi | Editor: Reni Susanti)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Tabrak Rumah Warga di Surabaya, Pengemudi Tewas
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Desember 2024

    Mobil Tabrak Rumah Warga di Surabaya, Pengemudi Tewas Surabaya 9 Desember 2024

    Mobil Tabrak Rumah Warga di Surabaya, Pengemudi Tewas
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sebuah mobil menabrak rumah penduduk di Jalan Dukuh Pakis I, Kecamatan Dukuh Pakis,
    Surabaya
    , Jawa Timur, Senin (9/12/2024). Pengemudi ditemukan tewas di dalam kendaraanya.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Buyung Hidayat mengatakan, informasi kecelakaan itu masuk ke Command Center 112, pukul 06.30 WIB. Kemudian, dia menerjunkan petugas ke lokasi kejadian.
    Berdasarkan informasi, pengemudi berinisial, SA (48), warga Jalan Dukuh Pakis 2, tersebut mengendarai mobil Suzuki Swift. Kemudian, kendaraan itu oleng ke kiri hingga menabrak rumah warga.
    Selanjutnya, warga setempat yang kaget mendengar suara tabrakan mendatangi rumah tetangganya itu. Mereka pun langsung menghubungi Command Center 112 agar dilakukan evakuasi.
    “Saat petugas tiba di lokasi, posisi mobil menabrak rumah. Kemudian posisi pengemudinya masih di dalam mobil,” kata Buyung, ketika dikonfirmasi, Senin.
    Buyung mengungkapkan, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam kendaraanya. Namun, dia sendiri masih belum mengetahui penyebab kematian pria tersebut.
    “Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota BPBD dan PMI Surabaya, untuk korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Proses identifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya,” ujarnya.
    Sedangkan, kata Buyung, kondisi rumah yang ditabrak korban mengalami kerusakan di bagian pargar dan meja tempat berjualan. Untuk mobil rusak di bagian kap mesin depannya.
    “Untuk Korban dibawa ke kamar jenazah RSUD dr. Soetomo menggunakan ambulans PMI, didampingi oleh keluarga. Untuk kendaraan dikondisikan oleh rekan kepolisian,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    (Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
    “Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.


    Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
    “Pasangan calon nomor urut 1,
    Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
    meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
    Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    “Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
    Diketahui,
    pilkada Sulsel
    2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
    Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
    Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
    Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menyoal Ulah Juru Parkir "Liar" di Kawasan Wisata Sunan Ampel, Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Desember 2024

    Menyoal Ulah Juru Parkir "Liar" di Kawasan Wisata Sunan Ampel, Surabaya Surabaya 9 Desember 2024

    Menyoal Ulah Juru Parkir “Liar” di Kawasan Wisata Sunan Ampel, Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Huru-hara dan ulah juru
    parkir liar
    di
    Surabaya
    memang seperti tak ada habisnya. Mereka bisa mematok tarif parkir hingga Rp 20.000 untuk mobil pribadi.
    Masalah ini salah satunya terjadi di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Jalan Nyamplungan, Kecamatan Semampir.
    Peziarah dibuat resah karena tarif parkir yang dikutip melebihi ketentuan resmi.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lapangan mengungkapkan, peziarah yang menggunakan mobil pribadi dikenai biaya sebesar Rp 15.000 tanpa diberi karcis.
    “Tadi Rp 15.000 dan
    nggak
    dikasih karcis,” kata Firmansyah (23), pengunjung asal Sidoarjo, Senin (9/12/2024).
    Firmansyah pun mengaku tak menanyakan perihal karcis kepada juru parkir. Sebab, baginya ini bukan pertama kali berkunjung ke Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.
    “Saya sering ke sini. Biasanya kalau malam Rp 15.000-Rp 20.000 itu parkir dari jam 9-12 malam dan itu juga
    nggak
    dikasih karcis,” ucap dia.
    Sementara itu, warga setempat bernama Joni (27) mengaku memarkir mobil pribadinya di lokasi parkir ditarik biaya Rp 10.000 per hari, tanpa karcis.
    “Rumah saya sekitar sini. Per hari parkirnya Rp 10.000 untuk mobil.
    Nggak
    dikasih karcis atau kayaknya
    emang nggak
    ada,” kata Joni.
    Berbeda dengan tarif mobil, parkir motor di Jalan Nyamplungan Wisata Religi Sunan Ampel di Surabaya ditarik sebesar Rp 5.000 dengan disertakan tiket karcis.
    Namun, anehnya karcis resmi dari di Dishub Surabaya yang seharusnya tertera nominal Rp 2.000 dicoret, dan ditarik Rp 5.000 di awal.
    Melihat percakapan
    Kompas.com
    dengan para pengunjung, tak berselang lama, dua juru parkir berompi merah dan biru tua datang menghampiri.
    Tanpa awalan, mereka langsung berargumen, tarif Rp 5.000 hanya untuk motor yang menginap.
    “Rp 5.000 ini untuk menginap. Tadi kenapa
    nggak
    bilang kalau cuma sebentar ke sininya,” kilah juru parkir berompi biru tua.
    Pria tersebut lalu mengancam agar aksi ini jangan sampai dilaporkan ke pihak berwajib. Utamanya soal bagaimana mereka menetapkan tarif parkir kepada setiap peziarah.
    “Jangan bikin laporan
    ya
    , kalau
    nggak
    mau (bayar) bilang saja. Ini
    kan
    parkirnya 24 jam, kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab,” tegas dia.
    Dia juga mengaku tarif parkir kendaraan untuk menginap yang mereka berlakukan telah diketahui oleh Dishub Surabaya. “Iya tahu, ini parkir resmi,” tutur dia.
    Selanjutnya, juru parkir berompi merah lantas menyobek karcis dan menyerahkan kembali uang Rp 5.000 yang sebelumnya sudah dibayar.
    Merespons hal tersebut, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh membantah.
    “Tidak dibenarkan hal ini, seharusnya
    kalo
    memang ada yang inap lewat hari maka tarif bisa diberikan dua karcis,” kata dia saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (9/12/2024).
    Sebelumnya, modus jukir nakal tersebut terbongkar setelah menyebar sebuah video yang diunggah oleh akun
    Instagram @reels.surabaya
    pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Video tersebut memperlihatkan salah seorang peziarah yang protes karena tarif karcis parkir mobil tertera Rp 5.000, tetapi oleh sang juru parkir ditarik dengan tarif empat kali lebih besar, yakni Rp 20.000.
    Dinas Perhubungan Kota Surabaya membenarkan adanya praktik tersebut, dan mengaku telah melakukan penindakan.
    “Jukir melakukan pelanggaran dengan menarik retribusi melebihi tarif. Petugas Dishub Kota Surabaya telah melakukan penindakan pada Minggu (8/12/2024),” kata dia.
    Sebagai langkah awal, Dishub Surabaya telah memberikan teguran tegas kepada para juru parkir nakal di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya tersebut.
    Mereka diketahui adalah juru parkir utama dan juru parkir pembantu. “Kami menindak dua orang jukir untuk tipiring dan dibawa ke Polsek Semampir.”
    “Untuk penindakan tipiring oleh Polsek yang diberikan berupa sanksi denda di pengadilan,” ujar dia.
    A post shared by Info Surabaya Terupdate (@reels.surabaya)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng"
                        Nasional

    7 Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap "Kandang Banteng" Nasional

    Tri Adhianto dan Ade Kunang Menangi Pilkada, Bekasi Raya Belum Bisa Dianggap “Kandang Banteng”
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam ’45 Bekasi, Adi Susila, menyebutkan, Bekasi Raya belum bisa dianggap sebagai “kandang banteng” setelah dua kader PDI Perjuangan, Tri Adhianto dan Ade Kuswara Kunang, memenangi Pilkada Kota Bekasi dan
    Pilkada Kabupaten Bekasi
    2024. 
    “Belum bisa, tidak masuk kategori ‘kandang banteng’,” kata Adi saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
    Adi berpendapat, “Bekasi Raya” bisa dikatakan sebagai “kandang banteng” apabila PDI-P menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.
    Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, PDI-P hanya meraih sembilan kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Bekasi. 
    Jumlah itu masih di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 11 kursi. Sisanya, Golkar mendapat delapan kursi, Gerindra enam kursi, PAN lima kursi, PKB empat kursi, PPP dua kursi, dan Demokrat dua kursi.
    Sementara, di DPRD Kabupaten Bekasi, dari total kuota 55 kursi, PDI-P berada di posisi kedua dengan perolehan delapan kursi. Raihan tersebut masih kalah dari Golkar yang meraih 10 kursi.
    Dengan perolehan tersebut, Adi mengatakan, PDI-P belum sepenuhnya bisa menguasai suara “Bekasi Raya”.
    “Kalau di Kota Bekasi kan legislatifnya paling banyak PKS, sementara untuk pilkada kemenangan PDI-P didukung koalisi besar, demikian pula di Kabupaten Bekasi,” ungkap dia.
    Adapun Tri-Abdul Harris Bobihoe memperoleh 459.430 suara berdasarkan hasil rekapitulasi
    Pilkada Kota Bekasi 2024
    .
    Keduanya unggul tipis dari pasangan nomor urut 1, Heri Koswara-Sholihin yang meraup 452.231 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni, meraih 64.509 suara.
    Sedangkan pada
    Pilkada Kabupaten Bekasi 2024
    , Ade-Asep Surya Atmaja menang dengan mengantongi 45,68 persen atau 666.494 suara.
    Keduanya unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratullah-Faizal Hafan Farid, yang memperoleh 40,32 persen atau 588.399 suara. Kemudian, pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan-Romli, meraih 14 persen atau 204.305 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.