Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Korlantas Fokus Tiga Klaster Perjalanan Saat Nataru 2024

    Korlantas Fokus Tiga Klaster Perjalanan Saat Nataru 2024

    Korlantas Fokus Tiga Klaster Perjalanan Saat Nataru 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan ada tiga klaster persoalan yang menjadi fokus pada libur
    Natal
    2024 dan
    Tahun Baru
    (
    Nataru
    ) 2025.
    “Ada tiga klaster yang kita harus perhatikan. Pertama jalan tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan,” kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2024).
    “Kemudian beberapa titik rawan kecelakaan, ini kita sudah siapkan personel dan cb cb (cara bertindak) yang akan dilakukan,” tambah dia.
    Kemudian, di jalur penyeberangan, yang sudah dikordinasikan dengan ASDP Feri dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas.
    “Ketiga ada di jalur arteri dan wisata, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Medan,” tambahnya.
    Aan bilang, dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi Lilin Pengamanan. Pihaknya juga telah melakukan survei jalur, hingga rapat koordinasi dengan para stakeholder guna meningkatkan pelayanan perjalanan Nataru kali ini.
    Nantinya, Korlantas akan melakukan simulasi hingga Tactical Floor Game (TFG) untuk mematangkan kesiapan pelayanan dalam pengamanan momen libur Nataru tahun ini.
    Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80 persen ketimbang perjalanan Nataru tahun lalu.
    “Dalam pengamanan Nataru kali ini ada peningkatan 2,80 persen dari tahun lalu masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan baik itu perjalanan wisata, kemudian mudik, beribadah maupun perjalanan rutin/ pekerjaan,” kata Aan.
    Kakorlantas mengimbau masyarakat agar menghubungi call center Korlantas 1-500-669 apabila menemui kendala atau hendak melakukan pengaduan dalam perjalanan libur Nataru kali ini.
    “Silakan untuk masyarakat yang melakukan pengaduan, mendapatkan informasi apa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terutama selama libur
    natal

    tahun baru
    silahkan di sampaikan di call center kita,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas

    Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas

    Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan bahwa tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.
    Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
    “Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini,” kata Prabowo.
    Meskipun demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah, termasuk di daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.
    “Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
    Salah satu langkah yang diambil adalah melalui
    digitalisasi
    .
    Ia meminta kementerian dan lembaga untuk mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 mulai tahun depan.
    E-katalog versi 6.0 merupakan pembaruan dari e-katalog versi 5.0 yang sebelumnya digunakan Pemda untuk pengadaan barang dan jasa secara online guna mencegah korupsi.
    “Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” tutur Prabowo.
    Prabowo juga menambahkan bahwa katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi biaya pengadaan sebesar 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen.
    Ia berharap penggunaan digitalisasi dapat meningkatkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.
    Saat ini,
    ICOR Indonesia
    berada di angka 6, lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga yang mampu mencapai 5 dan 4.
    “Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” sebutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terbitkan Profil Baru Harun Masiku, KPK: Untuk Perpanjang Status DPO

    Terbitkan Profil Baru Harun Masiku, KPK: Untuk Perpanjang Status DPO

    Terbitkan Profil Baru Harun Masiku, KPK: Untuk Perpanjang Status DPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, alasan kembali menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk eks kader PDI-P Harun Masiku adalah untuk memperpanjang status DPO yang pernah diterbitkan pada awal 2020 lalu.
    “Karena DPO itu ada batas waktunya, oleh karena itu, kemudian batas waktunya sudah habis, dan supaya tidak ada masa yang kosong maka KPK memperpanjang sebelum masa DPO-nya habis,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
    Ghufron enggan menjelaskan progres pencarian Harun Masiku yang sudah berjalan hampir 5 tahun itu.
     
    Meski demikian, ia berharap dengan diterbitkannya surat DPO tersebut, Harun Masiku dapat segera ditangkap.
    “Bagaimana pergerakan, tentu sekali lagi kami berharap dan mohon doanya mudah-mudahan segera ditangkap, tetapi progresnya bagaimana tentu tidak mungkin saya sampaikan,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK mengungkapkan profil terbaru dan ciri fisik dari Daftar Pencarian Orang (DPO) Harun Masiku, sebagai pembaruan dari data DPO yang dikeluarkan pada 2020.
    Harun Masiku, yang merupakan mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.
    Profil tersebut dituangkan dalam surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.
    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi surat Pimpinan KPK tersebut, Jumat (6/12/2024).
    Dalam surat tersebut, terdapat empat
    foto Harun Masiku
    .
    Foto pertama, terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata. Pada foto kedua menunjukkan Harun Masiku berkemeja kotak-kotak merah terbuka, dengan kaus hitam bertuliskan “Make Smart Choices in Your Life”.
    Selanjutnya, foto ketiga terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat. Sedangkan foto terakhir terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah jambu.
    KPK juga mencantumkan informasi kontak untuk melaporkan keberadaan Harun Masiku.
    Masyarakat dapat menghubungi Rossa Purbo Bekti melalui email di Rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300, serta nomor handphone 08119043917.
    Dalam surat DPO tersebut, KPK menjelaskan bahwa Harun Masiku terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni Wahyu Setiawan, yang merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, bersama Agustiani Tio F.
    Tindakan ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024, yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama Saeful Bahri.
    Sebagai catatan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Sopir Truk Asal Boyolali Ditemukan Gantung Diri di Tol Semarang-Solo, Polisi Ungkap Kondisinya Yogyakarta

    3 Sopir Truk Asal Boyolali Ditemukan Gantung Diri di Tol Semarang-Solo, Polisi Ungkap Kondisinya Yogyakarta

    Sopir Truk Asal Boyolali Ditemukan Gantung Diri di Tol Semarang-Solo, Polisi Ungkap Kondisinya
    Editor
    KOMPAS.com
    – Peristiwa tragis menimpa seorang sopir truk di jalur
    Tol Semarang-Solo
    KM 428.600 jalur B (arah Solo ke Semarang) pada Selasa (10/12/2024) pagi. 
    Sopir berinisial SA (43) warga Boyolali, Jawa Tengah, itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi menggantung di dalam kendaraannya. 
    Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh petugas kebersihan jalan tol, Nurokhim (31), yang tengah bertugas di sekitar lokasi.
    Kapolsek Ungaran Barat Polres Semarang, Kompol Giri Narwanto, menjelaskan, korban diduga telah meninggal selama lima jam. 
    “Diperkirakan korban meninggal sudah lebih dari lima jam. Kami memastikan bahwa korban murni bunuh diri dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan,” tegasnya. 
    Giri mengatakan, informasi awal diterima dari pengguna jalan tol yang melihat sebuah truk berhenti di bahu jalan dengan kondisi mencurigakan. 
    Saat diperiksa, ditemukan bahwa pintu kiri truk terbuka dan SA posisinya tergantung pada gagang spion menggunakan tali tambang plastik.
    Lokasi kejadian berada di KM 428.600, tepatnya di seberang pos pantau gabungan Sat Lantas dan PJR Tol. 
    Truk yang digunakan korban adalah jenis Hino bernomor polisi B 9182 YN, diketahui milik perusahaan ekspedisi di Kota Semarang.
    Jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran untuk dilakukan visum luar. 
    Sementara barang-barang pribadi milik korban, seperti ponsel, dompet berisi identitas dan sejumlah uang, serta dokumen pengiriman barang, telah diamankan oleh pihak berwenang. Kondisi boks truk dilaporkan dalam keadaan tersegel, memastikan tidak ada kaitan antara kejadian ini dengan barang yang diangkut.
    “Kami juga telah menghubungi perusahaan ekspedisi tempat korban bekerja untuk memberikan informasi terkait kejadian ini,” tambah Kompol Giri.
    Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. 
    Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. 
    Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
    https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Dinasti Politik Ratu Atut Runtuh di Pilkada Banten 2024 Regional

    2 Dinasti Politik Ratu Atut Runtuh di Pilkada Banten 2024 Regional

    Dinasti Politik Ratu Atut Runtuh di Pilkada Banten 2024
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Dominasi dinasti politik Ratu Atut Chosiyah resmi berakhir pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024.
    Sejumlah anggota keluarga mantan Gubernur Banten ini gagal meraih kemenangan dalam berbagai kontestasi pemilihan di wilayah tersebut.
    Berdasarkan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, empat keluarga Ratu Atut yang maju di Pilkada hanya satu yang berhasil menang.
    Kekalahan di Berbagai Wilayah
    Adik ipar Ratu Atut, Airin Rachmi Diany, gagal di Pilkada Provinsi Banten.
    Pasangan Airin-Ade Sumardi hanya memperoleh 2.449.183 suara atau 44,12 persen, kalah dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang meraih 3.102.501 suara atau 55,88 persen.
    Di Kabupaten Serang, putra Ratu Atut, Andika Hazrumy, juga mengalami kekalahan telak. Pasangan Andika-Nanang Supriatna hanya meraih 254.494 suara atau 29,83 persen, jauh di bawah pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Najib Hamas dengan 598.654 suara atau 70,17 persen.
    Kekalahan serupa dialami Ratu Ria Maryana, adik tiri Ratu Atut, di Pilkada Kota Serang.
    Pasangan Ratu Ria-Subadri Ushuludin hanya meraih 78.607 suara atau 22,31 persen, kalah dari pasangan Budi Rustandi-Nur Agis Aulia yang memperoleh 212.262 suara atau 60,25 persen.
    Satu-satunya kemenangan keluarga Ratu Atut terjadi di Pilkada Kota Tangerang Selatan, di mana Pilar Saga Ichsan, keponakan Ratu Atut, terpilih sebagai wakil wali kota mendampingi Benyamin Davnie.
    Pasangan ini meraih 354.026 suara atau 62 persen, unggul atas lawannya yang meraih 212.740 suara atau 38 persen.
    Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ahmad Sururi, menyebut beberapa faktor penyebab kekalahan keluarga Ratu Atut.
    Salah satunya adalah melemahnya pengaruh jaringan politik dinasti di Banten, khususnya di Kota Serang.
    Selain itu, absennya figur sentral seperti Tubagus Chasan Sochib, ayah Ratu Atut, membuat keluarga ini kehilangan tokoh pemersatu.
    Faktor eksternal seperti tidak solidnya dukungan dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga turut berkontribusi.
    “Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dinasti politik semakin rendah, meskipun perlu analisis lebih lanjut apakah ini akibat meningkatnya kesadaran politik atau ada faktor lain seperti intervensi pemerintah pusat,” ujar Sururi.
    Senada dengan Sururi, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa masyarakat tidak puas dengan kinerja keluarga Ratu Atut selama memimpin Banten.
    “Logikanya, jika kekuasaan terus berada di keluarga yang sama, kesejahteraan rakyat harus meningkat. Namun, faktanya tidak ada perubahan signifikan,” kata Emrus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ketua Komnas HAM Papua Sebut TPNPB-OPM Bersedia Berunding Regional

    4 Ketua Komnas HAM Papua Sebut TPNPB-OPM Bersedia Berunding Regional

    Ketua Komnas HAM Papua Sebut TPNPB-OPM Bersedia Berunding
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan
    Papua
    , Frits Ramandey mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia untuk melakukan perundingan.
    Pernyataan ini disampaikan Frits dalam konferensi pers di Kantor
    Komnas HAM
    Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2024).
    “Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif
    TPNPB-OPM
    dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.
    Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua.
    Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul “Membuka Ruang dan Membangun Dialog”.
    Frits menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD.
    Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. “Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan,” ujar dia.
    Frits juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI-Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
    Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
    “Meminta aparat keamanan dan TPNPB-OPM agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan.”
    “Tanpa menimbulkan ketakutan dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata,” pinta dia.
    Lebih lanjut, Frits mendesak TPNPB-OPM untuk tidak melakukan tindakan perusakan yang dapat merusak fasilitas publik dan mengganggu pelayanan publik serta kondisi keamanan di wilayah Papua.
    Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di Papua, dan mewujudkan perdamaian bagi masyarakat setempat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Edarkan Rp 8 Miliar ke Desa per Tahun

    Prabowo Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Edarkan Rp 8 Miliar ke Desa per Tahun

    Prabowo Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Edarkan Rp 8 Miliar ke Desa per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengumumkan bahwa
    program makan bergizi
    gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.
    “Makan bergizi  hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
    Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.
    Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.
    “Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
    Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.
    “Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” imbuhnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
    Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.
    Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan
    subsidi dan perlindungan sosial
    yang lebih tepat sasaran.
    ”
    Subsidi dan perlindungan sosial
    akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah dan KPK Berencana Revisi UU Tipikor

    Pemerintah dan KPK Berencana Revisi UU Tipikor

    Pemerintah dan KPK Berencana Revisi UU Tipikor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) berencana merevisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (
    UU Tipikor
    ).
    Ia mengatakan, UU Tipikor perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB (United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    “Tadi menjadi komitmen kita bersama bahwa bukan hanya kita harus mempercepat penyesuaian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan UNCAC, tapi juga terkait dengan telah disahkannya KUHP Nasional, yang akan diberlakukan pada awal tahun 2026,” kata Yusril di Gedung C1 KPK, Selasa (10/12/2024).
    Yusril mengatakan, semangat penegakan hukum dalan KUHP yang akan berlaku pada 2026 jauh berbeda dari penegakan hukum versi KUHP kononial Belanda yang menekankan pada penghukuman badan dan balas dendam.
    Ia mengatakan, KUHP saat ini menggunakan pendekatan
    restoratif justice
    , rehabilitatif, dan pemulihan aset.
    “Dan sekarang kita lebih kepada pendekatan
    restoratif justice
    , kemudian juga rehabilitatif, kita memulihkan keadaan dan karena itu amanat di dalam UNCAC itu lebih penekanannya kepada asset recovery,” ujarnya.
    “Agak sedikit berbeda dengan yang sekarang ditekankan dalam UU Tipikor yaitu aspek kerugian negaranya,” sambungnya.
    Terakhir, terkait wacana KPK menjadi penyidik tunggal dalam kasus tindak pidana
    korupsi
    , Yusril mengatakan, pemerintah perlu membahas hal tersebut dengan berbagai pihak.
    “Ya tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan, saya tidak bisa mengatakan harus diterima sekarang, karena kami juga harus mendengar masukan dan pandangan bukan saja dari lembaga-lembaga penegak hukum, tetapi akademisi, dan aktivis,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 100 Rumah Hangus akibat Kebakaran di Kemayoran Megapolitan

    9 100 Rumah Hangus akibat Kebakaran di Kemayoran Megapolitan

    100 Rumah Hangus akibat Kebakaran di Kemayoran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekitar 100 rumah hangus dilahap api akibat kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat ini.
    “Kebakaran ini terjadi di RW 5, di RW ini terdapat 4 RT. Total ada sekitar 100-an rumah terbakar,” ujar Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah di lokasi.
    Saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas Pemadam Kebakaran dengan dibantu warga. Namun, petugas saat ini masih dalam proses pendinginan.
    “Saat ini dalam proses pendinginan dan penyelidikan oleh Polsek Kemayoran,” kata Agung.
    Agung memastikan tidak ada korban jiwa atau luka akibat peristiwa ini.
    “Mengenai penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” ucap dia.
    Sebelumnya, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, RW 04, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    “Kebakaran di Kebon Kosong, kami terima peristiwa kebakaran pukul 12.25 WIB,” kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal, dalam keterangannya.
    Begitu menerima laporan warga, sejumlah personel pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian.
    “Situasi merah, perambatan memungkinkan. Pengerahan sudah 29 unit ke TKP,” ujar Asril Rizal.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Fly Over Madukoro Semarang Akan Diresmikan Presiden Prabowo Besok Regional

    1 Fly Over Madukoro Semarang Akan Diresmikan Presiden Prabowo Besok Regional

    Fly Over Madukoro Semarang Akan Diresmikan Presiden Prabowo Besok
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –

    Presiden Prabowo
    Subianto dijadwalkan meresmikan
    Fly Over Madukoro
    yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota
    Semarang
    , Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).
    Rombongan presiden diperkirakan akan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB.
    Setelah meresmikan Fly Over Madukoro, Presiden Prabowo juga akan melanjutkan kunjungannya ke
    Akademi Kepolisian
    (Akpol) Semarang.
    Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di kawasan tersebut.
    “Untuk itu kami mengimbau dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut,” kata Yunaldi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Selasa (10/12/2024).
    Yunaldi juga meminta masyarakat untuk mencari rute alternatif agar lalu lintas di jalan yang akan dilalui rombongan presiden tidak mengalami kemacetan.
    “Mencari rute lain, sehingga lancar cepat sampai tujuan,” ujarnya.
    Dia menekankan pentingnya keselamatan berkendara dan meminta kepada para pengendara untuk berhati-hati.
    “Patuhi rambu-rambu lalu lintas,” tambah Yunaldi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.