BGN Dukung Petugas MBG Pakai Kostum Power Rangers
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung kreativitas petugas Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang mengenakan kostum pahlawan super Power Rangers dalam membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah… Bagus. Bilang (petugas ke anak-anak penerima
MBG
), besok saya akan bawa
Power Rangers
ke sini lagi kalau pada mau makan sayur,” kata Wakil Kepala MBG, Nanik Sudaryati Deyang, merespons petugas MBG yang mengabarkan soal kreativitas pengenaan kostum Power Rangers dalam mengantar menu makanan.
Nanik berbicara dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan
SPPG
di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Acara sosialisasi itu digelar pada Minggu (14/12/2025) sebagaimana dimuat dalam siaran pers resmi
BGN
, Selasa (16/12/2025).
Nanik sangat mengapresiasi Kepala SPPG, Akuntan, Ahli Gizi, Mitra, serta relawan
dapur MBG
yang kreatif dalam merancang berbagai cara dalam upaya pendidikan gizi bagi anak-anak.
Misalnya untuk mendorong minat anak-anak makan sayuran, pengantar hidangan MBG memakai kostum tokoh komik yang disukai anak-anak, membawakan bonus jajanan sehat, maupun memberi hadiah-hadiah untuk anak-anak.
“Besok tak bawakan jajan, sekali-sekali bawakan burger atau apa gitu, Pak, tapi dengan catatan makan sayur,” kata Nanik.
Kepala SPPG juga diminta untuk secara langsung memberikan pendidikan gizi ke sekolah-sekolah.
Mereka bisa tampil bersama bersama para guru sekolah untuk menjelaskan tentang makanan bergizi bagi pertumbuhan para siswa.
“Minta waktu satu jam menjadi guru di kelas. Nanti ganti ke kelas berikutnya, di kelas lain. Jelaskan soal pentingnya makan bergizi,” kata Nanik.
SPPG juga bisa bekerjasama dengan Tenaga Ahli Kesehatan di Puskesmas, Kader Posyandu dan PKK untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui dan balita Mereka pun bisa bekerjasama dengan lurah untuk membuat forum pertemuan di desa-desa untuk penyuluhan gizi, dan menjelaskan apa itu MBG.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/16/69417cca40aa7.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BGN Dukung Petugas MBG Pakai Kostum Power Rangers
-
/data/photo/2025/12/15/693fcd6f3d459.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi Medan 16 Desember 2025
3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Kondisi Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, setelah 3 pekan dilanda musibah banjir dan longsor masih memprihatinkan.
Sebanyak 1.138 warga masih mengungsi dan rumah warga masih dipenuhi lumpur material longsor.
Lokasi terparah berada di Dusun Lobu Pining II, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Rumah-rumah warga di sana tidak bisa ditempati karena penuh lumpur.
Dibantu personel Brimob Polda Sumut, warga yang mengungsi mulai membersihkan rumahnya.
“Proses pembersihan material lumpur dan sisa longsoran dilakukan hingga rumah tersebut kembali layak digunakan sementara waktu,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. dalam keterangan tertulisnya.
Ferry juga mengatakan saat proses pembersihan, polisi bersama warga mengumpulkan bagian rumah yang masih dapat diselamatkan, seperti seng, papan, dan kayu broti.
“(Material itu) berhasil diamankan untuk dimanfaatkan kembali dalam
proses pemulihan
rumah warga. Langkah ini dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan pascabencana,” ungkapnya.
Kemudian, Ferry mengatakan bahwa kehadiran polisi di lokasi bencana juga untuk memastikan masyarakat merasa aman dan tidak sendiri dalam menghadapi musibah.
“Polda Sumut akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya hingga proses pemulihan berjalan optimal dan kondisi masyarakat kembali normal,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Sumut, sejak banjir menerjang Taput pada Senin (24/11/2025), sebanyak 36 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, 3 orang luka-luka, dan 1.138 orang mengungsi.
Bahkan pascakejadian, hingga kini ada 7 desa di Taput yang masih terisolasi.
“Di Kecamatan Sipoholon jumlahnya satu desa dan di Kecamatan Parmonangan jumlahnya enam desa,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
Namun, Sri Wahyuni memastikan bantuan diterima oleh masyarakat maupun warga yang mengungsi.
Apalagi sebagian jalur di daerah yang terisolasi sudah bisa dilalui sepeda motor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/694164b122086.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
148 Truk Tertutup Angkut Sampah Rorotan, DLH Pastikan Bersih dan Aman bagi Warga Megapolitan 16 Desember 2025
148 Truk Tertutup Angkut Sampah Rorotan, DLH Pastikan Bersih dan Aman bagi Warga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mendukung beroperasinya pabrik pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara agar tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan ratusan truk compactor tertutup untuk mengangkut
sampah
ke RDF
Rorotan
.
Penyediaan armada ini menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI
Jakarta
dalam memastikan pengangkutan sampah dilakukan dengan standar tinggi, higienis, dan aman bagi lingkungan.
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa kesiapan sistem pengangkutan menjadi pondasi utama keberhasilan operasional RDF Plant di dalam kota.
“Pengolahan sampah tidak hanya soal fasilitas di dalam area, tetapi juga bagaimana sampah diangkut dari sumbernya. Karena itu, kami memastikan seluruh armada memenuhi standar kualitas agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Sebelumnya,
RDF Rorotan
hanya memiliki 97 unit truk compactor yang dibeli dari hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024.
Pada Tahun Anggaran 2025, 51 unit truk compactor tertutup kembali dibeli untuk mendukung operasional RDF Rorotan, sehingga total armada yang disiapkan mencapai 148 unit dalam kondisi prima.
“Seluruh truk yang beroperasi ke RDF Rorotan merupakan kendaraan baru dengan spesifikasi khusus. Armada ini kami siapkan agar mampu bekerja stabil dan konsisten mendukung fasilitas RDF,” kata Asep.
Sampah yang diangkut berasal dari 16 kecamatan di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Penetapan wilayah suplai ini dilakukan untuk memperpendek jarak angkut, meningkatkan efisiensi waktu dan operasional, serta menjaga kontinuitas pasokan sampah ke RDF Plant Rorotan.
“Kami atur zonasi pengangkutan agar jarak tempuh lebih pendek dan lebih efisien. Dengan pola ini, suplai sampah ke RDF bisa terjaga tanpa membebani lalu lintas maupun lingkungan sekitar,” ujar Asep.
Model truk compactor yang tertutup membuat bau sampah tidak menyebar dan mencegah sampah tercecer di jalan.
Selain itu, armada dilengkapi sistem pemadatan sampah sehingga kapasitas angkut lebih besar dan ritase dapat ditekan.
Setiap kendaraan juga dilengkapi tampungan air lindi untuk mencegah kebocoran cairan sampah yang berpotensi mencemari jalan dan lingkungan.
“Pemadatan dan tampungan air lindi adalah aspek teknis yang sangat penting. Dengan fitur ini, pengangkutan menjadi lebih bersih, efisien, dan aman bagi lingkungan,” kata Asep.
Modernisasi armada pengangkutan ini berjalan seiring dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (PJB) produk RDF antara UPST DLH DKI Jakarta dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Perjanjian tersebut memastikan hasil pengolahan RDF dari Rorotan terserap industri secara berkelanjutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/01/01/6591ad0ad43f0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ancol Siapkan Parkir untuk 23.000 Kendaraan di Malam Tahun Baru 2026 Megapolitan 16 Desember 2025
Ancol Siapkan Parkir untuk 23.000 Kendaraan di Malam Tahun Baru 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyiapkan kapasitas parkir lebih dari 23.000 kendaraan untuk pengunjung pada perayaan malam tahun baru 2026 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol.
VP Beach Park PT Pembangunan Jaya
Ancol
Tbk, Dimas Andriyanto, mengatakan kapasitas parkir tersebut disiapkan melalui pengaturan sejumlah titik parkir yang tersebar di dalam kawasan Ancol, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Parkir mobil kami siapkan dengan kapasitas 7.616 kendaraan, parkir mobil paralel atau o
n street
mencapai 1.000 kendaraan, serta parkir motor umum dengan kapasitas 15.195 kendaraan,” katanya dalam sesi konferensi pers di Ancol pada Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa titik parkir tersebar membentang dari kawasan Ancol Barat hingga Ancol Timur.
“Parkir motor 13 titik, parkir mobil 21 titik, dan parkir on street 10 titik sepanjang dari Ancol Barat sampai dengan Ancol Timur,” jelasnya.
Kapasitas parkir ini merupakan hasil rekayasa yang disiapkan khusus untuk melayani pengunjung pada Rabu (31/12/2025).
Untuk mendukung mobilisasi pengunjung dari area parkir, Ancol bekerja sama dengan PT TransJakarta menyediakan layanan bus wara-wiri gratis.
“Bus ini akan memfasilitasi mobilisasi pengunjung dari area parkir menuju titik-titik tujuan,” jelas Dimas.
Selain pengaturan parkir, pihak Ancol juga menerapkan rekayasa lalu lintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas), terutama pada pengaturan akses masuk dan keluar kawasan.
“Terutama untuk akses masuk dan keluar pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari, khususnya di titik-titik pintu keluar yang akan digunakan pengunjung saat selesai merayakan pesta tahun baru,” tambah Dimas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/694162d27ea8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua
Mendagri: Komite Eksekutif Berperan Sinkronkan dan Awasi Program Percepatan Pembangunan Papua
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan Papua.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada
Kepala Daerah
se-Papua dan
KEPP-OKP
di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP telah menggelar sejumlah pertemuan internal serta rapat bersama
Mendagri
dan kepala daerah se-Tanah Papua pada Senin (15/12/2025).
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, seperti apa komite ini akan bekerja,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa.
Menurut Tito, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral.
Kondisi tersebut diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari dua provinsi menjadi enam dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.
Lebih lanjut, Tito juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Papua
(RAPPP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ia menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan
top-down
dan
bottom-up
.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, tugas utama KEPP-OKP adalah melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi
program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah (pemda) di Papua, serta menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
“Kemudian, setelah itu (komite juga) akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Tito.
Untuk mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden jika diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi (dan) harmonisasi, program ini betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” ucap Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/694140c3bc006.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sidang Perdana Delpedro Cs Sempat Memanas, Kuasa Hukum Protes Kehadiran Polisi Megapolitan 16 Desember 2025
Sidang Perdana Delpedro Cs Sempat Memanas, Kuasa Hukum Protes Kehadiran Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penghasutan dalam demonstrasi Agustus 2025, Delpedro Marhaen, Nurkholis Hidayat, mengkritisi adanya dua aparat kepolisian yang hadir di ruang sidang saat persidangan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Kritikan itu disampaikan Nurkholis kepada ketua majelis hakim PN Jakarta Pusat usai pembacaan dakwaan kepada Delpedro dan tiga terdakwa lainnya.
“Kami ingin mendapatkan informasi. Pertama begini Yang Mulia, bahwa tidak boleh dalam persidangan ini ada aparat keamanan, apalagi menggunakan senjata,” ujar Nurkholis.
“Dan Yang Mulia, baiknya untuk membiarkan mereka untuk keluar dari ruangan ini untuk persidangan selanjutnya,” lanjutnya.
Pantauan
Kompas.com
, dua anggota polisi hadir sejak awal sidang dan berdiri di belakang kursi majelis hakim.
Pernyataan Nurkholis disambut riuh para pendukung Delpedro dan rekannya yang meneriakkan “usir, usir, usir,” sehingga ketua majelis hakim memberikan penegasan.
“Persidangan ini akan berlangsung dengan sangat efektif jika kita semua bekerja sama dengan baik,” tutur ketua majelis hakim.
“Kita lagi mencari kebenaran, jangan dirusak dengan hal-hal yang bisa membuat ini tidak berjalan dengan lancar. Saya harapkan kerja samanya,” jelasnya.
Dalam sidang perdana tersebut,
Delpedro Marhaen
beserta tiga rekannya, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar, didakwa mengunggah 80 konten atau konten kolaborasi bersifat menghasut di media sosial terkait aksi pada akhir Agustus 2025.
Dakwaan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan bahwa konten tersebut merupakan hasil patroli siber dan diunggah dalam kurun 24-29 Agustus 2025.
“(Unggahan dilakukan) Dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian kepada pemerintah pada aplikasi media sosial Instagram oleh para terdakwa,” ujar JPU dalam persidangan.
Selain itu, keempat terdakwa juga didakwa mengunggah konten Instagram lain yang bertujuan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
Unggahan berupa postingan atas nama satu akun atau kolaborasi akun media sosial Instagram @
gejayanmemanggil
, @
aliansimahasiswapenggugat
, @
blokpolitikpelajar
, dan @
lokataru_foundation
yang dikelola oleh para terdakwa.
“(Sehingga) Menciptakan efek jaringan, di mana tingkat interaksi konten atau
engagement
dari
followers
semua akun tersebut digabungkan,” tutur JPU.
“Menghasilkan sinyal yang sangat kuat ke algoritma bahwa ini adalah gerakan utama yang harus dipromosikan,” lanjutnya.
JPU menilai penggunaan tagar konsisten seperti
#indonesiagelap
dan
#bubarkandpr
memudahkan algoritma melacaknya sebagai topik utama di media sosial.
Perbuatan para terdakwa dalam penyebaran konten tersebut bermuatan ajakan kepada pelajar, mayoritas anak, untuk terlibat kerusuhan.
“Termasuk instruksi untuk meninggalkan sekolah, menutupi identitas, dan menempatkan mereka di garis depan konfrontasi yang membahayakan jiwa anak,” ungkap JPU.
“Sehingga mengakibatkan anak mengikuti aksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025,” tuturnya.
Akibatnya, kata JPU, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan fasilitas umum rusak, aparat pengamanan terluka, kantor pemerintahan rusak, serta menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat luas.
Atas rangkaian dakwaan itu, Delpedro dan ketiga rekannya didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 76H juncto Pasal 87 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/694164c26c754.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi
Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa mulai tahun 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar dari luar negeri.
“Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor
solar
lagi dari luar negeri mulai tahun depan,” kata Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan
Papua
di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Prabowo menyampaikan hal ini usai mendapat laporan dari Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia
.
Selain itu, Kepala Negara menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dalam kurun waktu empat tahun.
“Kita harapkan dalam empat tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar,” ujar Prabowo.
Dalam rapat ini, Prabowo berharap setiap daerah, termasuk Papua, bisa melakukan
swasembada energi
.
Prabowo menambahkan bahwa Menteri ESDM juga sudah memiliki perencanaan agar daerah di Papua bisa menikmati bahan bakar hasil produksinya sendiri.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
Di samping itu, ia menekankan pemanfaatan sumber tenaga surya atau tenaga air.
Sebab, teknologi tersebut sudah semakin murah dan bisa digunakan untuk daerah-daerah terpencil.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Prabowo juga ingin agar kelapa sawit ditanam di Papua demi mewujudkan swasembada energi.
Bukan cuma sawit, ia mendorong tanaman tebu serta singkong juga ditanam di Papua karena mampu menghasilkan etanol.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo. “Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” lanjut dia.
Dengan demikian, Prabowo berharap Indonesia dapat menghemat uang ratusan triliun untuk subsidi dan impor BBM.
“Kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/16/694102873ca94.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/16/69416f7de64f3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/16/694169997e4c2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)