Kisah Yana Hanafi yang Menyusui Bayi Terpisah dari Ibunya di Tengah Longsor Tapsel
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Dari balik tenda darurat Posko Kesehatan dan dapur umum di Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sabtu (29/11/2025), sebuah pemandangan mengharukan menyentuh hati banyak orang.
Di tengah hiruk-pikuk relawan dan suara peralatan dapur umum, seorang bayi berusia satu bulan menangis kencang dalam gendongan sang nenek.
Bayi itu terpisah dari ibunya, yang hingga saat ini masih terjebak di lokasi longsor.
Tangisannya menggema, tak hanya menyayat hati, tetapi juga menghadirkan rasa cemas mendalam.
Di tengah suasana itu,
Yana Hanafi
, anggota
Bhayangkari
Cabang
Tapanuli Selatan
yang sedang bertugas di posko, tiba-tiba berhenti.
Hatinya tergerak melihat bayi yang terus menangis tanpa henti.
Yana, istri Brigadir Hanafi Ramadhan dari Propam Polres Tapanuli Selatan, tidak mampu berpaling begitu saja.
“Saat melihat bayi itu menangis, saya seperti melihat anak saya sendiri. Saya hanya memikirkan satu hal, dia harus segera ditenangkan dan dia harus minum. Selama saya bisa membantu, saya lakukan tanpa ragu,” ujar Yana dalam keterangan pers Polda Sumut.
Setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari tenaga kesehatan serta sang nenek, Yana membawa bayi itu ke mushala kecil di sisi posko.
Di tempat sederhana itu, ia menyusui bayi tersebut. Perlahan, tangis pecah yang semula memenuhi tenda berganti dengan keheningan.
Bayi itu akhirnya terlelap, tertidur damai dalam pelukan seorang perempuan yang bahkan bukan keluarganya.
Terpisah, Ketua Bhayangkari Cabang Tapanuli Selatan, Ny. Kiki Yon Edi, menyampaikan apresiasi penuh ketulusan anggotanya itu.
“Apa yang dilakukan Yana merupakan wujud kepedulian yang menjadi jantung Bhayangkari. Kami hadir bukan hanya sebagai pendamping suami, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut meringankan beban sesama,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara Polda Sumut, Sabtu (29/11/2025) pukul 09.00, jumlah korban tewas akibat
bencana alam
di Sumut sebanyak 147 orang dan 174 orang masih dalam pencarian.
“Bencana ini menimbulkan dampak signifikan, tercatat 1.076 korban, 147 meninggal dunia, 32 luka berat, 722 luka ringan, dan 174 masih dalam pencarian, serta ada 28.427 pengungsi,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, dalam keterangan persnya.
Ferry juga mengatakan, sejak Senin (24/11/2025), tercatat ada 488 bencana alam yang melanda 21 Kabupaten/Kota di Sumut.
Jenis bencananya mulai dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung.
“Wilayah paling terdampak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mencatat 56 kejadian bencana dengan 691 korban, termasuk 47 meninggal dunia dan 51 masih dalam pencarian,” ujarnya.
Lalu di Kota Sibolga, tercatat 33 orang tewas dan 56 orang dinyatakan hilang.
“Sementara itu, Taput, Tapsel, dan Madina juga mengalami peningkatan jumlah longsor dan banjir yang memaksa ribuan warga mengungsi,” ujar Ferry.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/11/29/692aeae1b9e9c.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kisah Yana Hanafi yang Menyusui Bayi Terpisah dari Ibunya di Tengah Longsor Tapsel Medan 29 November 2025
-
/data/photo/2025/11/29/692ad5bcb624b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tolak Perampasan Ruang Hidup, Warga Pulau Pari Akui Pernah Ditahan 19 Hari Megapolitan 29 November 2025
Tolak Perampasan Ruang Hidup, Warga Pulau Pari Akui Pernah Ditahan 19 Hari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –Bobby
, warga
Pulau Pari
, Kepulauan Seribu, mengungkapkan pengalaman
kriminalisasi
yang pernah ia alami saat memperjuangkan ruang hidup masyarakat setempat dari dugaan
perampasan lahan
dan laut oleh oknum pemerintahan.
Ia mengaku pernah ditahan selama 19 hari dan kerap menerima tekanan maupun bujukan agar menghentikan perjuangannya. Bobby menceritakan pengalamannya dalam sesi Diskusi Publik Peringatan Hari HAM di LBH Jakarta, Sabtu.
“Bahkan saya sendiri, orang yang sudah pernah ditahan di Polres Jakarta Utara selama 19 hari,” kata Bobby dalam sesi diskusi Publik Peringatan Hari HAM di LBH Jakarta, Sabtu.
Ia menyebutkan, berbagai ancaman sempat diterimanya dari pihak yang diduga terlibat dalam konflik lahan di Pulau Pari. Namun tekanan tersebut tidak membuatnya mundur. Bobby menilai tindakan represif justru semakin memperkuat tekad warga untuk menolak perampasan ruang hidup mereka.
“Saya justru semakin berani, semakin tahu kebusukan-kebusukan mereka,” ujar dia.
Selain ancaman, Bobby menuturkan adanya upaya persuasif bernuansa suap yang ditujukan kepadanya agar tidak lagi menolak proyek yang dipersoalkan warga. Ia mengaku pernah ditawari uang hingga fasilitas pribadi bernilai besar.
“Saya pernah mau digaji Rp16 juta per bulan. Saya mau dibuatkan rumah yang mewah, mau dikasih uang. Sampai saat ini, saya masih ditawarkan. Mau berapa sudut,” ungkapnya.
Bobby juga menggambarkan penyempitan ruang gerak warga, terutama nelayan Pulau Pari. Aktivitas sederhana seperti menepi ke pulau kosong kini tidak lagi bebas dilakukan.
“Sekarang pun enggak bisa lagi. Dan ruang-ruang gerak itu sudah dibatasi oleh mereka,” katanya.
Dampak lain dari terbatasnya akses ruang hidup adalah turunnya hasil tangkapan ikan secara drastis.
“Yang tadinya kita hasil tangkapan kita, misalkan 100 ribu, bisa dikatakan cuma 30 ribu, artinya mengurang,” ujar Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby kembali menegaskan bahwa dugaan perampasan ruang hidup itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Warga Pulau Pari, yang telah menetap selama delapan generasi, sejak lama memiliki girik dan membayar ipeda sebagai bukti administrasi lahan.
Namun, pada awal 1990-an, dokumen tersebut ditarik pemerintah dengan janji akan diganti sertifikat hak milik (SHM). Sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Sebaliknya, warga justru mengetahui bahwa hak atas lahan itu berpindah ke pihak lain dan menjadi dasar legalitas perusahaan.
“Di tahun 90-an, kalau nggak salah, 1992, itu ditarik oleh pemerintahan yang katanya bakal diganti dengan SHM,” kata dia.
Warga kemudian melaporkan persoalan itu ke berbagai lembaga, termasuk Ombudsman Jakarta. Lembaga tersebut, kata Bobby, menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat lahan.
“Bahwa terbitnya SHM di Pulau Pari, yang dimiliki oleh perusahaan itu, maladministrasi cacat hukum,” ujar Bobby.
Upaya hukum juga pernah ditempuh melalui gugatan ke PTUN Jakarta Timur. Namun, gugatan itu ditolak.
“Ternyata kami kalah. Engggak tahu sebabnya apa, karena kalah gitu kan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692aee9879244.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Hujan Es Disertai Badai Terjang Depok, Atap Rumah Terlepas hingga Listrik Padam Megapolitan
Hujan Es Disertai Badai Terjang Depok, Atap Rumah Terlepas hingga Listrik Padam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hujan es
disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di
Depok
pada Sabtu (29/11/2025) sore. Peristiwa yang berlangsung tiba-tiba itu membuat warga kaget dan menimbulkan sejumlah kerusakan, mulai dari atap rumah terlepas hingga pemadaman listrik.
Peristiwa hujan es tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah warga awalnya mengira hujan turun seperti biasa sebelum menyadari adanya butiran es yang menghantam atap rumah.
“Awal hujan turun mikirnya hujan seperti biasa, terus waktu menuju dapur kok kedengaran suara batu jatuh. Ternyata waktu saya perhatikan (dinding skylight) wah ini es,” ujar Lia, warga Kelurahan Tirtajaya, Depok, saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu.
Saat kejadian, suami Lia sedang tidak berada di rumah. Ia kemudian merekam kondisi hujan es tersebut untuk mengabari suaminya. Ketika berpindah ke ruang tamu, Lia melihat hujan turun sangat deras dan disertai angin kuat.
“Bisa dibilang
badai
, dan di waktu angin kencang itu atap tetangga ada yang terlepas terlempar ke
carport
rumah saya dan jemuran saya yang biasanya kokoh meski ada angin sampai ikut jatuh,” ujarnya.
Lia mengatakan petugas telah melakukan penanganan kerusakan di lingkungannya hingga pukul 18.00 WIB. Petugas membersihkan ranting pohon dan sampah yang berserakan hingga ke jalan, serta menebang pohon yang mengenai kabel listrik untuk mengantisipasi bahaya.
Ia menuturkan listrik di daerahnya padam lebih dari dua jam setelah hujan es turun.
“Tapi sedang ada penanganan dari PLN. Masih proses. Semoga tidak berlangsung lama,” katanya.
Hujan deras pada waktu yang sama juga mengakibatkan
banjir
di Jalan KSU menuju kawasan Grand Depok City (GDC). Rama, salah seorang warga, mengatakan banjir di tengah jalan mencapai setinggi lutut orang dewasa.
“Banjirnya tadi sedengkul (lutut) kalau di tengah jalan. Kalau di pinggir tidak terlalu dalam. Ya sangat lumayan,” tuturnya.
Ia juga mengonfirmasih adanya hujan es, tetapi butirannya tidak sampai merusak kendaraan yang melintas.
“Tadi masih aman. Motor juga aman,” ujarnya.
Warga lainnya, Febri (22), yang berada di kawasan GDC, mengatakan hujan es disertai badai dan petir. Menurut dia, hujan deras berlangsung lebih dari satu jam, sementara hujan es hanya terjadi beberapa menit.
“Yang es batu itu enggak terlalu lama hanya beberapa saat pas badai gede kurang lebih 30 menitan habis itu hujan merata,” kata Febri.
“Tadi kebetulan di kawasan GDC dan itu deres banget sama petir. Rata-rata yang kena hujan deres kawasan GDC sama kawasan Rawa Sari di daerah Citayam sama KSU,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692ae244b4838.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum Nasional 29 November 2025
Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam pernyataannya,
KH Miftachul Ahyar
menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,
KH Yahya Cholil Staquf
tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
Rais Aam menegaskan bahwa risalah
Rapat Harian Syuriah PBNU
telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
“Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
“Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jemaah NU untuk memperbanyak doa.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tegas Rais Aam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692ae244b4838.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi Surabaya
Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun.
Hal itu diungkapkan,
Rais Aam PBNU
, KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/11/2025).
Miftachul Akhyar mengatakan, pencopotan Ketua Umum PBNU tersebut setelah digelarnya rapat, Kamis (20/11/2025).
Oleh karena itu, Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan.
“Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH.
Yahya Cholil Staquf
tidak lagi berstatus sebagai Kctua Umum PBNU,” kata Miftachul Akhyar, dalam jumpa pers di Kantor PWNU Jatim, Sabtu (29/11/2025).
“Sehingga (Gus Yahya) tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU,” tambahnya.
Dengan demikian, kata Miftachul Akhyar, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
Sedangkan, lanjut dia, latar belakang pencopotan Gus Yahya tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
Menurutnya, hal itu sudah sesuai fakta yang sebenarnya.
“Latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
“Serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam Risalah Rapat,” imbuhnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
“Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692ac7f618341.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan Nasional 29 November 2025
Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan
Penulis
KOMPAS.com
— Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa.
Ia menilai pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia
politik
dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR
Adies Kadir
sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (
Unissula
), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/2025).
Kehadiran Puan bukan hanya sebagai pimpinan parlemen, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan atas kiprah seorang legislator yang dinilai mampu menjembatani dunia politik, hukum dan
akademik
.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tersebut.
“Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota
DPR RI
, saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademis yang prestisius ini. Pengukuhan ini bukan hanya kehormatan bagi beliau pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi institusi DPR RI,” kata Puan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Puan pun mengatakan, pengukuhan Adies Kadir memiliki makna strategis karena bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, melainkan juga penegasan pentingnya tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.
“Pengukuhan ini bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan akan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan dunia ilmu pengetahuan sehingga kebijakan negara yang dihasilkan akan semakin memiliki legitimasi yang kuat,” tuturnya.
Puan juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan bangsa.
“Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai penghasil gagasan ilmiah, hasil riset, inovasi, serta kritik konstruktif,” jelas Puan.
“Dalam membangun bangsa dan negara, kita membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari kalangan akademis, sehingga Indonesia bergerak semakin baik dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Menurut Puan, ilmu pengetahuan harus memberi dampak nyata dalam pengambilan keputusan negara, utamanya dalam pembentukan undang-undang.
“Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori. Gagasan dan rekomendasi akademik dapat memperkaya proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran sehingga produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, relevan, dan berkeadilan,” jelas Puan.
Peraih gelar Doktor Honoris Causa itu menambahkan, kolaborasi antara seluruh elemen bangsa adalah fondasi utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
“Inilah tanggung jawab kita bersama. Dengan kapasitas terbaik yang dimiliki, kita kerja bersama membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan memberikan selamat kepada Adies Kadir atas prestasinya meraih gelar Profesor Kehormatan bidang Hukum. Ia berharap, prestasi baru ini dapat berkontribusi bagi rakyat.
“Bapak Adies Kadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas amanah besar ini,” sebut Puan. Saya berharap gelar profesor kehormatan ini justru menjadi langkah awal yang baru bagi bapak untuk terus menguatkan pemikiran dan kerja-kerja bapak bagi bangsa, negara, dan rakyat,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/29/692af2f873ebf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/28/69297e2f8c14d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/29/692ad23d4fcc3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/29/692ab680b934d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)