Ada Dana Rp 500 Miliar, Pemerintah Belum Buka Bantuan Internasional untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ungkapnya, DSP yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 500 miliar diperuntukan untuk kesiapsiagaan bencana.
“Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, bahkan telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila
Dana Siap Pakai
secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” ujar Prasetyo.
Oleh karena itu, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dengan kehadiran Dana Siap Pakai itu.
Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk
bantuan internasional
masuk.
“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana di
Aceh
, Sumut, dan Sumbar.
Penggunaan dana siap pakai itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan dana dan logistik tersedia untuk membantu bencana.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Rabu (3/12/2025).
“Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” sambungnya.
Prabowo, kata Pratikno, telah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas.
“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.
Mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori.
Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana.
Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD.
Dana Siap Pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Siap Pakai digunakan pada masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera.
Ketiga, dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2022/02/25/6218c81795c83.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Baru Tiba dari Bandara Soetta, Penumpang Mobil Sewa Diperas Rp 780.000 Megapolitan
Baru Tiba dari Bandara Soetta, Penumpang Mobil Sewa Diperas Rp 780.000
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi menangkap tiga pria yang diduga memeras dua penumpang yang baru tiba dari Bandara Soekarno Hatta di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.
Pelaku memaksa korban membayar ongkos hingga Rp 780.000 dengan mengunci pintu mobil Toyota Avanza yang ditumpangi korban.
Korban berhasil diselamatkan berkat laporan cepat warga melalui layanan darurat 110.
“Dengan laporan cepat, petugas dapat langsung bergerak dan mengamankan korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Rabu (3/12/2025), dikutip
Tribunnews
.
Tim Patroli Jaga Jakarta Regu C yang dipimpin Aipda Khoirul Setyawan segera melacak kendaraan berdasarkan ciri-ciri yang dilaporkan.
Polisi menemukan ketiga pelaku bersama kendaraan di kawasan Jalan Enggano dan menangkap mereka tanpa perlawanan.
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz menegaskan, penangkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam menjaga rasa aman masyarakat.
“Kami tidak akan memberi celah bagi pelaku yang mencoba merugikan masyarakat,” kata Erick Frendriz.
Dalam operasi itu, polisi menyita satu unit Avanza hitam, uang tunai, ponsel, kartu identitas, dan pelat nomor palsu.
Dua dari pelaku juga dinyatakan positif amphetamine dan methamphetamine berdasarkan hasil tes urine awal.
Seluruh pelaku kini diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau warga agar terus melapor melalui layanan 110 bila melihat tindakan mencurigakan.
“Kami mengimbau masyarakat tidak ragu melapor melalui layanan 110 bila melihat tindakan mencurigakan,” kata Erick Frendriz.
Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul “Sewa Mobil dari Bandara Soetta, Penumpang Diperas Rp 780.000 oleh Sopir Avanza Positif Sabu”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/693036a61c5e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Prabowo Bertemu Luhut di Istana, Ini yang Dibahas Nasional
Prabowo Bertemu Luhut di Istana, Ini yang Dibahas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Momen pertemuan keduanya diunggah Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui media sosial Instagramnya, @sekretariat.kabinet.
”
Presiden Prabowo menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 Desember 2025,
” tulis Teddy dalam keterangannya.
Secara singkat, Teddy mengungkap pertemuan itu untuk membahas soal
situasi ekonomi
baik tingkat nasional maupun global.
”
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DEN melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional,
” ucap Teddy.
Selain itu, pertemuan Prabowo dan Luhut sekaligus membahas soal kemajuan program hortikultura.
“Serta kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains dan teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/6930173729b98.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
21 Personel PLN Bangka Belitung Dikirim ke Aceh, Percepat Pemulihan Kelistrikan Regional 3 Desember 2025
21 Personel PLN Bangka Belitung Dikirim ke Aceh, Percepat Pemulihan Kelistrikan
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com –
Sebanyak 21 personel PLN Bangka Belitung dikirim ke Aceh untuk memulihkan infrastruktur kelistrikan pascabanjir.
Tim yang mampu bekerja dalam kondisi cuaca ekstrem tersebut dilepas dari kantor pembangkit, PLTU Aek Anyir, Bangka.
General Manager
PLN
UIW Babel, Ira Savitri, menyampaikan bahwa pengiriman personel ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar PLN terhadap masyarakat Aceh.
“Kondisi lapangan pascabencana membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi,” kata Ira di Pangkalpinang, Rabu (3/12/2025).
Dukungan tim PLN dari Babel diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan jaringan listrik.
Terutama di lokasi-lokasi prioritas yang berdampak pada keselamatan dan layanan publik.
Sebelum diberangkatkan, para personel menjalani briefing teknis, pengecekan peralatan, serta koordinasi awal dengan PLN UID Aceh mengenai titik-titik pemulihan yang menjadi fokus utama.
Tim juga membawa perlengkapan kerja, material pendukung, serta peralatan darurat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses di lapangan.
Salah satu anggota tim, Damar Sagara dari PLN UP3 Belitung, menyatakan kesiapan mereka untuk bertugas.
“Kami sudah menyiapkan perlengkapan sesuai kebutuhan lapangan dan laporan dari tim di Aceh. Semoga keberangkatan kami dapat membantu mempercepat pemulihan listrik bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Damar.
Kehadiran tim dari PLN UIW Babel menambah kekuatan teknis yang telah lebih dulu diterjunkan dari berbagai unit PLN lainnya, sehingga upaya pemulihan dapat dilakukan secara paralel dan lebih cepat.
Selain personel dan peralatan teknis, tim PLN UIW Babel juga membawa bantuan logistik berupa kebutuhan dasar untuk masyarakat terdampak.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh kekuatan PLN harus bergerak bersama untuk membantu Aceh.
PLN juga bekerja erat dengan Pemerintah Daerah Aceh, TNI, Polri, BPBD, serta berbagai instansi lain dalam percepatan penanganan.
“Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana,” pungkas Darmawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/69303421ee6cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tumpukan Limbah Kotoran Hewan Dibuang di Tepi Jalan Ngawi-Solo Surabaya 3 Desember 2025
Tumpukan Limbah Kotoran Hewan Dibuang di Tepi Jalan Ngawi-Solo
Tim Redaksi
NGAWI, KOMPAS.com
– Tumpukan limbah kotoran hewan sengaja dibuang di tepi jalan nasional Ngawi – Solo, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu (3/12/2025).
Anggota DPRD
Ngawi
, Agung Rizkina Pramesti mengatakan, tumpukan limbah itu dikeluhkan warga setempat lantaran aromanya yang sangat menyengat. Tak hanya itu, keberadaan lalat dalam jumlah banyak mengganggu permukiman penduduk yang tidak jauh dari lokasi pembuangan.
“Saya dapat laporan dari masyarakat. Infonya ada bau kotoran sangat menyengat dan mengganggu warga maupun pengguna jalan,” kata Esti.
Terhadap aduan itu, Esti langsung berkoordinasi dengan DLH Ngawi. Dia menyebut pembuangan ke TPA tidak memungkinkan karena limbah kotoran tidak dapat diolah kembali.
Agar tak mengganggu warga, limbah itu akan dikubur di area hutan.
Esti meminta pemerintah segera memasang penerangan dan CCTV di lokasi. Sebab, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab sering membuang limbah dan sampah di area tersebut.
Terlebih, area tersebut cukup sepi dan gelap saat malam hari.
Ahli Pengawas Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi, Anik Krisnawati, memastikan limbah itu merupakan campuran kotoran hewan. Hal itu diketahui dari aromanya serta banyaknya belatung di dalam tumpukan tersebut.
“Kalau ingin memastikan kotoran hewan apa harus diuji lab. Yang pasti ini bukan limbah domestik,” kata Anik.
Anik menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan area tepi jalan yang sepi untuk membuang limbah itu. Saat ini, DLH Ngawi masih menelusuri pihak yang membuang limbah tersebut.
Ia mengatakan, limbah itu akan dibuang ke dalam lubang yang disiapkan di lahan Perhutani. Selanjutnya akan ditutup agar tidak menimbulkan bau atau masalah kesehatan.
Namun sebelum dikubur, petugas menyemprotkan cairan disinfektan untuk mengurangi bau menyengat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/20/67645bd695337.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana Regional 3 Desember 2025
BPBD Jateng Peringatkan Kabupaten/Kota Segera Buat Kajian Risiko Bencana
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta untuk segera menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB).
Hal ini bertujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah tidak gagap dalam menghadapi bencana alam.
Kepala
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Provinsi
Jawa Tengah
, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bekal penting untuk pencegahan bencana bagi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Untuk daerah-daerah yang belum punya
kajian risiko bencana
, tentu harus membuat. Karena itu bagian dari upaya mitigasi daerah untuk mengetahui apa yang menjadi potensi ancaman bencana di wilayahnya. Maka perlu ada KRB. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dokumen KRB harus dibuat atau diperbarui,” ucap Bergas saat dikonfirmasi pada Rabu (3/12/2025).
Bergas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin melihat pemkab atau pemkot yang tidak memiliki KRB justru panik dan bingung saat menghadapi bencana.
“Karena tidak tahu, akhirnya panik, tergagap-gagap,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa KRB wajib disusun oleh pemkab/pemkot dengan melibatkan BPBD provinsi.
Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah juga dapat mengajak ahli dan akademisi.
“Masa berlaku KRB adalah lima tahun. Tapi bisa diperbarui setiap dua tahun jika di daerah terkait ada pembangunan yang masif seperti pembangunan pabrik, perumahan, permukiman, atau pembangunan lahan produktif, itu kan perlu dikaji,” lanjutnya.
Selanjutnya, dengan bekal KRB, pemkot/pemkab diminta untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
Bergas mengingatkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah belum menghadapi puncak musim penghujan, sehingga masyarakat perlu tetap waspada dan siap mengevakuasi diri jika terdapat indikasi risiko bencana seperti banjir atau tanah longsor.
Lebih lanjut, Bergas mengungkapkan bahwa bencana tanah longsor telah terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terdampak.
Sebanyak 21 orang meninggal dan dua lainnya hilang di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap pada 13 November 2025.
Sementara itu, longsor di Banjarnegara, yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum pada 15 November 2025, menelan 17 korban jiwa dan 11 orang lainnya hilang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyatakan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki KRB, termasuk Kabupaten Cilacap.
“Ada beberapa daerah yang sudah tidak memiliki Kajian Risiko Bencana, termasuk Cilacap. Jadi Cilacap masa berlakunya (KRB) sudah habis karena 2014 sampai 2018. Kemudian Rencana Penanggulangan Bencana-nya juga sudah tidak berlaku,” kata Raditya saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jateng, (18/11/2025) lalu.
BNPB merinci bahwa per 4 Juni 2025, terdapat enam wilayah di Jateng yang masa berlaku KRB-nya telah habis, yaitu Cilacap, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Temanggung, dan Kota Semarang.
Selain itu, wilayah yang tidak memiliki KRB meliputi Klaten, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/69306a4543abb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025
Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut
Tim Redaksi
HUMBANG HASUNDUTAN , KOMPAS.com
— Kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah warga di Kabupaten Humbang Hasundutan menginap di SPBU.
Pantauan Kompas.com di lokasi pada Rabu (3/12/2025) siang, warga Kecamatan Lintong,
Humbang Hasundutan
terlihat memenuhi area SPBU untuk menunggu pengisian ulang pasokan BBM.
Para warga terlihat duduk di sekitar area stasiun pengisian sambil membawa jerigen untuk mengisi bahan bakar.
Puluhan motor terparkir di area SPBU, menandai bahwa mereka sudah mengantre bensin di bagian depan.
Sebagian motor itu bahkan ditinggal pulang oleh pemiliknya dengan kondisi terparkir.
Hanya ada dua petugas SPBU yang juga ikut duduk bersama warga, karena tak bisa melakukan pengisian akibat kosongnya stok BBM, baik Pertalite, Pertamax, maupun Solar.
Sementara, antrean mobil, bus, dan truk tumpah ruah hingga mengular ke jalan raya hingga kurang lebih 500 meter.
Padahal, jalanan tersebut hanya memiliki dua lajur untuk dilewati dari dua arah berlawanan.
Panjangnya antrean yang mengular ke jalan raya pun membuat arus lalu lintas mengalami macet total.
Sejumlah warga pun harus membantu mengurai kemacetan agar lalu lintas dapat tetap berjalan, baik dari arah Silangit maupun ke arah Sibolga.
Anton (46) seorang sopir truk mengaku sudah lebih dari 24 jam memarkirkan kendaraannya di SPBU tersebut.
“Sudah mau dua hari kali ini nginap di sini, enggak ada ada stoknya, menginap di mobil jadinya,” kata Anton saat diwawancarai Kompas.com, Rabu.
Anton yang membawa sejumlah barang kiriman menuju Kota Medan menyebut sudah tak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena bensin di mobilnya sudah menipis.
“Udah mau habisnya itu mobil, sepanjang jalan ini sama semua kosong, yasudah tunggu saja,” kata dia.
Menurutnya, mencari SPBU lain pun tak bisa karena hampir seluruh tempat yang ia lewati tak memiliki pasokan BBM.
“Kalau minggu lalu itu masih ada lah Pertamax yang berapa tempat. Tapi dari semalam, semua habis. Pertalite, Pertamax,” ucapnya.
Sementara, salah satu warga sekitar, Meli (50) mengaku telah mengantre sejak SPBU tersebut dibuka pada pagi hari.
“Sudah ada lah kali empat atau lima jam,” ucap Meli kepada Kompas.com, Rabu.
Ia terduduk di area taman SPBU dengan sebuah jerigen kosong di sampingnya, menanti untuk diisi agar motor di rumahnya bisa kembali digunakan.
“Ini mau isi jerigen ini. Soalnya kan kereta (motor)-ku di rumah habis minyaknya, aku menumpang sama tetangga ini untuk beli, nah di sini lah nanti isinya (jerigen),” ujarnya.
Menurutnya, sudah satu pekan terjadi kelangkaan BBM di kawasan Humbang Hasundutan, setelah banjir dan longsor menghantam kawasan tersebut.
“Sudah satu minggu lah, semenjak longsor itu. Untungnya listrik masih (nyala),” tutur dia.
Meli mengaku sengaja mengantre dan enggan meninggalkan SPBU sejak pagi hari, berharap agar dirinya bisa segera mendapat BBM setelah adanya pengisian ulang dari
Pertamina
.
Adapun, Anton mendesak pemerintah agar segera membenahi pasokan BBM agar semakin merata.
Pasalnya, apabila kebutuhan bensin tidak dipenuhi, dapat berujung protes besar dari masyarakat.
“Ya gimana, namanya minyak ini kan kebutuhan kita semua. Mau ngapain aja butuh, kalau kayak gini terus kan repot semua, nanti ujungnya diprotes sama warga kan, didemo,” kata dia.
“Tolong lah sampaikan ke bapak Presiden, bapak Gubernur, boleh lah BBM ini cepat diselesaikan masalahnya,” tutup dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/69302dbd482af.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Saat Pengungsi Semeru Minta Diberi Pekerjaan: Kita Masih Punya Tenaga Surabaya 3 Desember 2025
Saat Pengungsi Semeru Minta Diberi Pekerjaan: Kita Masih Punya Tenaga
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Para pengungsi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meminta diberi pekerjaan apabila hendak direlokasi ke tempat baru.
Hal ini disampaikan pengungsi kepada Bupati Lumajang
Indah Amperawati
saat menerima bantuan dana tunggu hunian di posko pengungsian SMP 2 Pronojiwo pada Rabu (3/12/2025).
Holil, salah satu pengungsi mengatakan, mau direlokasi ke hunian tetap asalkan diberi lapangan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pasalnya, lahan yang dulu jadi ladang rezekinya kini sudah tertimbun material abu Gunung
Semeru
.
“Kita mau tinggal di huntap, Bu. Kalau bisa sediakan sedikit lapangan kerja buat kami,” kata Holil kepada Indah di SMP 2 Pronojiwo, Rabu.
Holil bahkan memberi saran model lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh warga, yakni industri pengeleman kayu.
Menurut Holil, meski tidak memiliki nilai jual yang tinggi, pengeleman kayu diharapkan bisa menjadi penyambung hidupnya dan warga lain.
“Pandangan kami saat ini yang mudah dan murah itu pengeleman kayu, walaupun itu dijual murah setidaknya bisa menyambung hidup kami,” lanjutnya.
Holil mengaku tidak nyaman terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun donatur.
“Kalau kami minta bantuan terus kan juga enggak enak, kami masih mempunyai tenaga untuk bekerja,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, akan mempertimbangkan model pekerjaan yang diminta pengungsi.
Namun, ia menegaskan, pemerintah siap mengakomordasi keinginan masyarakat untuk bekerja.
“Kami pikirkan dulu pekerjaan apa yang bisa dilakoni oleh masyarakat, yang jelas pemerintah siap untuk mengakomordasi keinginan masyarakat,” kata Indah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/03/692fef9851cb1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/30/69034a8ee538e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/13/6915c3b67f247.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)