Category: Kompas.com

Peredaran Narkoba Senilai Rp 2 Miliar Diungkap Polresta Banyuwangi Surabaya 28 Mei 2025

Peredaran Narkoba Senilai Rp 2 Miliar Diungkap Polresta Banyuwangi
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Peredaran gelap narkoba di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, dengan nilai sekitar Rp 2 miliar berhasil diungkap
Polresta Banyuwangi
.
Dala konferensi pers, Rabu (28/5/2025), polisi mengungkap penangkapan selama satu bulan pada Mei. Sebanyak 16 kasus diungkap dengan total 17 tersangka.
“Total barang bukti yang diamankan mencakup sabu-sabu seberat 1.969,66 gram, ganja sebanyak 32,53 gram, dan ekstasi sebanyak 10 butir,” ujar Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra.
Selain itu, polisi menyita uang tunai sebesar Rp 2,4 juta, tiga sepeda motor, 17
handphone,
dan 13 timbangan yang menunjukkan bahwa para tersangka juga bekerja sebagai pengedar.
Dari 17 tersangka yang diamankan, dua tersangka dengan kasus paling menonjol adalah dua pria berinisial AS, warga Bangorejo, Banyuwangi, dan RM, warga Jember.
Rama menyampaikan, penangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Wadul Kapolresta yang ditindaklanjuti dan dilakukan penangkapan AS pada 25 Mei 2025.
“Di kediaman AS, kami lakukan penggeledahan dan ditemukan 15 paket sabu dengan berat 969,66 gram,” kata Rama.
Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap siapa yang memberikan barang haram tersebut.
Penyelidikan polisi bergerak ke Jember dan menangkap RM di Desa Tempurejo, Jember, dan mendapati 104,7 gram sabu.
“Hingga saat ini tim masih melakukan pengembangan hingga ke Jakarta. Para tersangka mendapatkan barang (narkoba) sekitar seminggu lalu di Bekasi dan Ragunan (Jakarta),” kata Rama.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka utama yaitu AS dan RM dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
“AS merupakan residivis yang baru saja bebas pada tahun 2024 dan kembali melakukan peredaran narkoba. Saat ini kami masih melakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” tutur Rama.
Polresta Banyuwangi juga menyatakan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga preventif.
Mereka telah memetakan wilayah rawan dan terus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi dalam edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.
Kapolresta juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting dalam memutus rantai peredaran barang haram ini,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:33
Siswa SMAN 1 Kampung Laut Cilacap Ujian Semester di Tengah Banjir Rob Regional 28 Mei 2025

Siswa SMAN 1 Kampung Laut Cilacap Ujian Semester di Tengah Banjir Rob
Tim Redaksi
CILACAP, KOMPAS.com
– Siswa SMA Negeri 1 Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, harus menjalani ujian Penilaian Semester Akhir Tahun (PSAT) dalam kondisi ruang kelas yang tergenang banjir rob.
Banjir rob yang melanda wilayah Laguna Segara Anakan di Kecamatan Kampung Laut ini tidak hanya menggenangi lingkungan sekolah, tetapi juga seluruh ruang kelas, dengan ketinggian air mencapai 10 hingga 20 sentimeter.
Kepala
SMAN 1 Kampung Laut
, Mochamad Lutfi Khamdan, menyampaikan bahwa banjir rob memang kerap terjadi, namun tahun ini kondisinya diperparah kiriman banjir dari kawasan pegunungan Pulau Nusakambangan dan luapan Sungai Citanduy.
“Genangan rob yang terjadi kali ini cukup tinggi dan telah berlangsung sejak pekan lalu,” ujar Lutfi kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Meski harus mengerjakan ujian di tengah genangan air, 154 siswa dari kelas X dan XII tetap hadir mengikuti PSAT.
Menurut Lutfi, semangat belajar siswa tidak surut, meskipun ada beberapa yang terpaksa absen karena rumah mereka juga terdampak banjir.
“Anak-anak tetap semangat datang ke sekolah untuk mengikuti PSAT, meskipun tetap ada satu-dua yang izin karena memang banjir rob kali ini melanda seluruh wilayah Kecamatan Kampung Laut,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Seksi SMA dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Tengah, Dwi Sucipto, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak banjir rob di sekolah tersebut.
“Dulu sekolah belum ada pagar keliling, sekarang sudah ada. Kemudian peninggian fondasi bangunan juga sudah kami lakukan, kalau tidak salah tahun 2023 mendapatkan bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan gedung-gedung baru,” terang Dwi.
Meski masih terdampak banjir, upaya peninggian bangunan dan fasilitas tambahan lainnya telah membantu sekolah tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar dan ujian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:29
Job Fair Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Langsung Telepon Bupati Bandung 28 Mei 2025

Job Fair Bekasi Ricuh, Dedi Mulyadi Langsung Telepon Bupati
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
menanggapi serius insiden kericuhan yang mengikuti job fair atau bursa kerja di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025)..
Menurutnya, kejadian tersebut merupakan dampak dari perencanaan yang kurang matang dari Dinas Ketenagakerjaan setempat.
“Sudah saya telepon Bupati
Bekasi
. Memang ada salah perhitungan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tadinya ingin memperlihatkan bahwa
lowongan kerja
di Bekasi tinggi, tapi tidak menduga peminatnya sebanyak itu,” ujar Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (27/5/2025).
Kericuhan terjadi karena tingginya animo pencari kerja yang hadir untuk melamar secara langsung. Saat itu, lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.200 posisi, namun tidak disertai dengan sistem pengelolaan antrean dan pelamar yang efisien, sehingga memicu kepadatan dan kekacauan.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan solusi berupa sistem layanan ketenagakerjaan terintegrasi yang akan segera diluncurkan.
“Ke depan, rekrutmen akan diintegrasikan ke dalam sistem yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat. Sistem layanan penyedia jasa ketenagakerjaan ini bukan berbasis program lamar biasa, tetapi langsung menghubungkan penyedia kerja dan pelamar,
by name
,
by address
,” jelasnya.
Sistem baru ini akan memudahkan perusahaan dalam mencari kandidat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan tanpa harus menggelar proses seleksi massal yang berisiko menimbulkan kerumunan.
“Nanti si perusahaan kalau ingin cari calon tenaga kerja, tinggal diklik terhadap menu yang sudah disiapkan. Dari spesifikasi yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan calon yang sesuai. Tinggal klik untuk memanggil yang bersangkutan untuk seleksi atau wawancara,” tambah Dedi.
Ia juga memastikan bahwa sistem tersebut hampir siap dan akan segera diluncurkan.
“Insya Allah Agustus sistem lamaran berbasis online dan berbasis data akan diluncurkan,” katanya optimis.
Dengan sistem ini, Pemprov Jawa Barat berharap proses rekrutmen akan lebih efisien, transparan, dan aman, serta menghindari potensi kericuhan seperti yang terjadi di Cikarang.
Job fair
yang digelar Pemkab Bekasi di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), berujung ricuh.
Kericuhan dipicu oleh massa pencari kerja yang membludak hingga 25.000 orang, jauh melampaui kuota 2.517 lowongan dari 64 perusahaan.

Ketegangan memuncak saat seorang pria menunjukkan foto scan QR pendaftaran, memicu dorong-dorongan dan bahkan baku hantam di antara para pelamar kerja.
Suasana sempat tak terkendali akibat kepadatan dan kurangnya pengaturan teknis di lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:24
Foto Dewi Astutik, Buron Interpol di Balik Sabu 2 Ton Dikenali Warga Ponorogo, tetapi Namanya Beda Surabaya 28 Mei 2025

Foto Dewi Astutik, Buron Interpol di Balik Sabu 2 Ton Dikenali Warga Ponorogo, tetapi Namanya Beda
Tim Redaksi
PONOROGO, KOMPAS.com
– Sosok
Dewi Astutik
menjadi perbincangan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, setelah muncul di sejumlah pemberitaan sebagai buron Badan Narkoba Nasional (BNN) terkait kasus sabu-sabu seberat 2 ton senilai Rp 5 triliun.
Identitas Dewi Astutik berupa fotokopi KTP maupun paspor yang muncul di sejumlah pemberitaan mencantumkan alamat pemilik identitas di Dukuh Sumber Agung,
Desa Balong
, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
Dari sejumlah pemberitaan, Dewi Astutik ditetapkan sebagai
buron Interpol
sejak 2024.
Kepala Dusun Sumber Agung, Gunawan, saat ditemui, mengatakan bahwa tidak ada nama Dewi Astutik di wilayahnya.
Meski demikian, dia mengakui bahwa sosok yang ada di fotokopi KTP maupun paspor yang beredar adalah warga di wilayahnya.
“Kalau warga di sini yang bernama Dewi Astutik tidak ada, tetapi alamat itu memang warga sini dan fotonya itu juga kenal,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Gunawan menyampaikan, berdasarkan foto yang ada di fotokopi KTP maupun paspor, wanita itu merupakan warganya yang bernama PA.
Saat ini, PA juga diketahui sedang bekerja di luar negeri. “PA ini pernah bekerja di Hongkong dan Taiwan. Dan terakhir, sesuai informasi, katanya bekerja di Kamboja. Memang kerja di luar negeri, dan sudah lama berangkatnya,” ujarnya.
Sri Wahyuni, warga Dusun Sumber Agung, juga mengakui jika mengenal foto di dalam fotokopi KTP maupun paspor yang beredar di sejumlah pemberitaan.
Namun, dia mengaku tidak mengenal nama Dewi Astutik di lingkungannya. “Kalau foto dan alamat yang beredar itu kita kenalnya adalah PA, memang warga sini. Tapi kalau nama Dewi Astutik, kita tidak kenal,” katanya.
Nama Dewi Astuti, seorang warga negara Indonesia asal Jawa Timur, kini menjadi sorotan utama dalam pengungkapan kasus besar narkotika internasional.
Ia diduga kuat menjadi otak di balik pengiriman
2 ton sabu
yang diamankan dari KM Sea Dragon Tarawa di perairan Karimun, Kepulauan Riau, pada awal Mei 2025.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:20
Tertunduk Lesu dan Tangan Diborgol, Ini Tampang Pengemudi BMW yang Tabrak Mahasiswa UGM Regional 28 Mei 2025

Tertunduk Lesu dan Tangan Diborgol, Ini Tampang Pengemudi BMW yang Tabrak Mahasiswa UGM
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Pengemudi mobil BMW yang menabrak hingga menewaskan
Argo Ericko Achfandi
, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (
UGM
), resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadirkan dalam jumpa pers oleh Polresta Sleman, Rabu (28/5/2025).
Tersangka,
Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan
, tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 424 dan masker putih.
Kedua tangannya diborgol saat dibawa masuk ke aula Polresta Sleman, lokasi digelarnya jumpa pers.
Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, memimpin langsung jalannya konferensi pers.
Ia mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Sabtu, 24 Mei 2025, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kabupaten Sleman.
“Pada sore hari ini kami akan melaksanakan rilis hasil ungkap kasus perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sleman,” ujar Edy dalam keterangan persnya.
Edy juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas kejadian tragis tersebut.
“Saya pertama-tama selaku pribadi dan kedinasan mengucapkan turut belasungkawa terhadap korban yang sudah dipanggil,” ucapnya.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan satu tersangka, yakni pengemudi BMW yang diketahui bernama Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan (21), warga Jakarta Selatan.
Korban adalah Argo Ericko Achfandi (19), mahasiswa asal Jawa Barat, yang mengendarai sepeda motor Honda Vario saat peristiwa kecelakaan terjadi.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polresta Sleman.
Sementara itu, tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:20
Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI Denpasar 28 Mei 2025

Apresiasi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Kak Seto: Semua Anak Berubah Ingin Jadi TNI
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai program
pendidikan berkarakter
yang digagas Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, berhasil untuk perkembangan psikologi anak.
Program tersebut mampu mengubah sikap dan karakter anak. Bahkan, ada anak yang sebelumnya bercita-cita jadi dokter, berubah ingin menjadi anggota TNI.
“Sekarang tanya kepada anak dan lihat hasilnya, ternyata sangat cocok. Bahkan semua anak yang ingin menjadi dokter,
lawyer
, YouTuber berubah kok, ingin jadi anggota TNI. Alasannya apa? Mencintai Tanah Air, disiplin, jadi percaya diri, dan sebagainya,” kata
Kak Seto
di Denpasar, Bali, pada Rabu (28/5/2025).
Ia mengungkapkan, anak-anak yang mengikuti program tersebut banyak yang mengaku senang dan merasa bangga.
“Kami diizinkan untuk melihat juga dan suara anak juga menyatakan sangat bangga, sangat senang karena hidupnya teratur dan tetap diberikan waktu untuk tetap belajar,” kata dia.
Meski diklaim sukses, Kak Seto mengatakan program mengirim anak bermasalah ke barak militer tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan di provinsi lain.
Menurutnya, setiap provinsi harus memiliki program tersendiri sesuai karakter kedaerahan setempat. Asalkan, bisa mengatasi persoalan anak bermasalah dan mengubah mereka menjadi lebih baik.
“Kan ini sudah di semacam
treatment
oleh pendidikan nonformal di barak, dan apapun itu mau barak militer. Kalau gubernur DKI kan ke perpustakaan, ke gelanggang olahraga, ke alam bebas, monggo silakan. Pilihan masing-masing dari pemda, tapi arahnya demi kepentingan terbaik anak dan tetap ramah anak. Kami lihat bahwa Kang Dedi Mulyadi sudah cukup bijak, ada melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Anak untuk mengobrol,” kata dia.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjalankan program
Pendidikan Berkarakter
Bela Negara dalam rangka mendidik anak-anak “nakal” di Jawa Barat.
Program tersebut bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi.
Di sisi lain, program ini juga tak luput dari kritik sejumlah pihak.
Salah satunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
KPAI
) yang mendesak Dedi Mulyadi agar menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra saat dilansir dari
Kompas.com
, Senin (26/5/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:16
MBG Baru Dimulai di Polewali Mandar, Siswa: Tak Perlu Beli Jajan Lagi Regional 28 Mei 2025

MBG Baru Dimulai di Polewali Mandar, Siswa: Tak Perlu Beli Jajan Lagi
Tim Redaksi

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
– Ribuan siswa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menyambut antusias peluncuran perdana Program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo.
Peluncuran perdana pada Rabu (28/5/2025) menyasar 1.750 siswa dari tiga sekolah penerima manfaat tahap awal.
Tiga sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan perdana program MBG adalah SDN 027 Takatidung, SMPN 3 Polewali, dan SMAN 1 Polewali.
Menu hari pertama MBG berupa nasi putih, ayam kecap, tumis buncis wortel, tempe, buah pisang, dan susu.
Makanan disiapkan dan didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Yayasan Darul Ilhamiah Nusantara yang berlokasi di Jalan Andi Depu, Kelurahan Takatidung.
“Launching MBG ini baru dimulai di 3 sekolah, pesertanya ada 1.750 siswa dan secara bertahap akan terus bertambah,” jelas Muh Firman Jaelani, Kepala SPPG Polewali Takatidung.
Firman menambahkan bahwa menu harian dirancang oleh ahli gizi dan chef profesional, dan akan berganti setiap minggu untuk menjaga keberagaman nutrisi.
Setiap SPPG ditargetkan mampu melayani hingga 4.000 siswa, namun untuk tahap awal ini masih difokuskan pada tiga sekolah.
Program MBG akan berjalan lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.
Antusiasme siswa pun terlihat sejak hari pertama pelaksanaan.
Salah satunya, Canseria Putri, siswi SMAN 1 Polewali, mengaku senang dengan program ini karena dapat membantu menghemat uang jajan sekaligus mencukupi kebutuhan gizi.
“Sudah lama dengan programnya tapi baru hari ini mulai. Mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan agar bisa mengurangi biaya operasional siswa di sekolah, minimal tidak perlu lagi beli jajan karena sudah disiapkan sekolah,” ujar Canseria.
Ia menyebutkan makanan yang disajikan lengkap, terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan susu, serta memiliki rasa yang enak.
Ia berharap program MBG bisa terus berjalan dalam jangka panjang agar benar-benar memberi manfaat bagi siswa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:16
Ridwan Kamil Absen Lagi di Sidang Gugatan Lisa Mariana, Kuasa Hukum Bicara soal Ketakhadiran Bandung 28 Mei 2025

Ridwan Kamil Absen Lagi di Sidang Gugatan Lisa Mariana, Kuasa Hukum Bicara soal Ketakhadiran
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
–
Sidang gugatan
perdata yang diajukan oleh selebgram
Lisa Mariana
kepada mantan Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil
, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (28/5/2025).
Dalam sidang tersebut, Ridwan Kamil tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butarbutar.
Ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang tersebut pun dipertanyakan oleh
kuasa hukum
Lisa Mariana, Markus Nababan.
“Ini sidang perdana, prinsipnya tetap sesuai dengan prosedural. Ini masih sidang perdana karena kemarin tergugat tidak hadir. Jadi, hari ini kami lihat legalitas tergugat (kuasa hukum) apakah sah mewakili dari Bapak Ridwan Kamil,” kata Markus Nababan di PN Bandung, Rabu siang.
Markus mengatakan, kehadiran Ridwan Kamil sangat diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap persidangan.
“Peraturan Mahkamah Agung peraturan nomor satu tahun 2016, prinsipal atau para pihak wajib hadir dalam artian memiliki iktikad baik dalam setiap proses hukum persidangan ini. Kalau kuasa hukum hadir, pasti agenda selanjutnya adalah mediasi. Mediator itu setelah sidang,” kata Markus.
Sementara itu, Lisa Mariana memastikan siap menghadapi sidang lanjutan ini.
Saat ini, dia mengaku masih dalam tahap penyembuhan setelah operasi bariatrik.
“Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus ya (hadir),” singkatnya.
Sementara itu, Muslim Jaya Butarbutar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut kehadiran kliennya dalam sidang hanya sebagai prinsipal sehingga tidak ada kewajiban untuk hadir.
Oleh karena itu, kliennya menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan
sidang gugatan
perdata terkait hak identitas anak oleh Lisa Mariana di PN Bandung.
“Di dalam hukum acara perdata, rekan-rekan harus tahu bahwa tidak ada kewajiban dari prinsipal penggugat atau tergugat untuk hadir dalam sidang perdana. Jadi, kenapa tidak hadir? Karena memang tidak ada kewajiban untuk hadir,” ujar Muslim.
Muslim memastikan, ketidakhadiran Ridwan Kamil bukan sebuah hal yang fatal.
Hal itu berdasarkan aturan tersebut serta persidangan pun tetap berjalan.
“Kecuali dalam hukum acara perdata, disebutkan bahwa harus hadir. Kecuali nanti di dalam mediasi ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Itu nanti bagian daripada mediator yang akan menentukan, bukan dalam persidangan ini,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:15
1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
)
Ade Irfan Pulungan
menilai Joko Widodo (
Jokowi
) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold
(PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya, dibutuhkan
extraordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:13
Pemerintah Diminta Perbanyak Lapangan Pekerjaan untuk Berantas Premanisme Regional 28 Mei 2025

Pemerintah Diminta Perbanyak Lapangan Pekerjaan untuk Berantas Premanisme
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah diminta untuk fokus mengatasi akar penyebab
premanisme
yang semakin marak, yaitu krisis ekonomi dan terbatasnya
lapangan pekerjaan
.
Hal ini disampaikan Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, yang menilai bahwa langkah represif seperti pembubaran ormas dan
penindakan preman
tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa, menegaskan bahwa maraknya aksi premanisme saat ini berkaitan erat dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri yang menyebabkan ribuan orang kehilangan mata pencaharian.
“
Premanisme
bukan muncul karena keberadaan ormas, tetapi karena kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki alternatif, mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan uang, termasuk melalui aktivitas yang dianggap premanisme,” kata Willy dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (27/5/2025).
Willy menyoroti bahwa krisis ekonomi diperburuk oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, listrik, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dalam situasi tersebut, masyarakat yang terdampak kehilangan akses terhadap penghasilan layak dan akhirnya terseret ke dalam aktivitas informal atau premanisme sebagai jalan bertahan hidup.
Oleh karena itu, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan rekonsiliasi nasional dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, dibandingkan pendekatan represif.
“Jika pemerintah serius ingin menghapus premanisme, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka
lapangan kerja
dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak,” tegas Willy.
“Tanpa itu, premanisme akan terus ada, bukan karena ormas, tetapi karena kebutuhan hidup,” tambahnya.
Menurutnya, solusi nyata bukan pada pelarangan organisasi masyarakat atau tindakan pengamanan semata, melainkan penciptaan peluang usaha dan kemudahan rekrutmen tenaga kerja.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:12