Category: Kompas.com

Prabowo Ajak Macron Bersulang: "Vive la France, Vive la Indonesia" Nasional 28 Mei 2025

Prabowo Ajak Macron Bersulang: “Vive la France, Vive la Indonesia”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
tampak mengajak Presiden Perancis, menteri Kabinet Merah Putih, hingga delegasi Perancis untuk mengangkat gelas berisi minuman mereka.
Momen itu terjadi dalam acara
Gala Dinner
di Istana, Jakarta, Rabu (28/5/2025) malam.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Prabowo awalnya menyampaikan pidato dalam acara santap malam tersebut.
Prabowo merasa mendapat kehormatan besar untuk bisa menerima Macron beserta istrinya, Brigitte Macron.
“Hubungan antara Prancis dan Indonesia sudah cukup lama dan meningkat terus sampai hari ini, kita menyaksikan bersama bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang,” ujar Prabowo.
“Hari ini kita telah melaksanakan pembicaraan intensif dan produktif dan kita bersama-sama bertekad, berkomitmen untuk teruskan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.
Prabowo menjelaskan, kunjungan Macron dan Brigitte juga memiliki arti khusus, karena dirinya merasa punya hubungan khusus dengan Prancis.
Prabowo pun berterima kasih karena telah diundang ke acara Bastille Day di Perancis pada 14 Juli 2025 mendatang.
Dia menyatakan akan mengirim Kontingen TNI ke acara tersebut.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak hadirin bersulang bagi Perancis dan Indonesia.
“Terima kasih dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita,” kata Prabowo.
“Minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Perancis beserta Ibu dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis, dan bangsa Indonesia.
Vive la France
,
v
ive la
Indonesia (Hidup Perancis, hidup Indonesia). Terima kasih banyak,” pungkas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 21:59
Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran Nasional 28 Mei 2025

Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (
Komnas Perempuan
) turut mengutuk peristiwa grup inses di Facebook yang dinamakan “fantasi sedarah”.
Lembaga yang ditugaskan untuk menaungi perempuan korban kekerasan ini juga mengkhawatirkan kondisi para korban yang masih belum diketahui nasibnya seperti apa.
Ketua Komnas Perempuan,
Maria Ulfah Anshor
, mengatakan kasus ini seperti tragedi karena rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para perempuan, berubah menjadi tempat kehancuran kehormatan mereka.
“Ketika rumah, yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh perlindungan, justru digunakan oleh pelaku menjadi tempat berlangsungnya kekerasan, maka yang hancur bukan hanya tubuh korban, tetapi juga rasa aman, kepercayaan, dan kemanusiaannya,” ujar Maria dalam keterangan pers, Rabu (28/5/2025).
Maria mengatakan inses adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat membahayakan, karena terjadi dalam relasi paling dekat dengan korban.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
(
UU TPKS
), pelaku
kekerasan seksual
dalam lingkup keluarga hukumannya diperberat dengan satu pertiga (1/3) pidana tambahan.
Sebab itu, Komnas Perempuan mendesak agar aparat penegak hukum menjerat para pelaku dalam grup “fantasi sedarah” itu dengan UU TPKS.
Selain menjerat para pelaku dengan hukuman berat, UU TPKS juga bisa digunakan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan para korban secara berkelanjutan.
Komnas Perempuan juga merekomendasikan Komisi Digital (Komdigi) untuk membangun sistem pengawasan yang secara otomatis memblokir konten-konten fantasi seksual, maupun konten lain yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, serta membuat mekanisme audit atau pemantauan berkala terhadap kinerja platform digital.
“Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan sistematis di masyarakat yang menjangkau semua keluarga, sebagaimana diwajibkan dalam UU TPKS Pasal 79,” ucapnya.
Lembaga yang dijuluki anak sulung reformasi ini juga mendesak agar penyedia platform digital seperti Meta, X, TikTok, dan media sosial lainnya untuk memperkuat sistem deteksi dan penghapusan konten kekerasan seksual. “Menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta bekerja sama dengan pemerintah dan Lembaga Nasional HAM dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan perempuan,” ucap Maria.

Terakhir, ia meminta agar seluruh elemen bangsa menciptakan ruang aman, melakukan pendidikan publik, dan aktif memantau kekerasan seksual, baik di keluarga maupun ruang digital.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bersama Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah menangkap enam pelaku penyebar konten grup mesum di Facebook, Selasa (20/5/2025).
Grup tersebut diketahui menyebarkan konten pornografi bertema inses atau hubungan seksual sedarah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, serta membahayakan kesehatan dan perkembangan psikologis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 21:53
Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Sosial (
Kemensos
) resmi mulai menyalurkan
bantuan sosial
(bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
di kantornya, Rabu (28/5/2025).
“Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
“Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
“Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
“Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 21:19
2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal Partai
Golkar
, Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (
NU
) dan
Muhammadiyah
jika
pendidikan dasar
di
sekolah swasta
terealisasi akibat putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK).
Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
“Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.
“Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” ujar Sarmuji.
Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di
sekolah negeri dan swasta
digratiskan.
“Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar Sarmuji.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.
Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
“Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.
“Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Ubaid.
Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.
Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.
“Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” ujar Ubaid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 21:11
Legislator PDIP: Pasti Ada Sekolah Swasta Tak Bersedia Digratiskan Nasional 28 Mei 2025

Legislator PDIP: Pasti Ada Sekolah Swasta Tak Bersedia Digratiskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pimpinan Komisi X DPR dari
PDIP
ini memprediksi bakal ada
sekolah swasta
yang tak bersedia untuk digratiskan sebagaimana amanat putusan MK lantaran sekolah tersebut butuh biaya untuk menghadirkan kualitas pendidikan bonafide.
“Kita harus objektif. Ada sekolah swasta yang memang memiliki segmen pasar khusus dan menjalankan misi pendidikan yang lebih kompleks, termasuk dengan tenaga pengajar yang lebih mahal dan fasilitas yang menunjang mutu tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti dalam siaran pers yang diterima
Kompas.com
, Kamis (28/5/2025).
Esti meminta pemerintah segera menyusun klasifikasi sekolah swasta yang akan menjadi sasaran penerapan kebijakan
pendidikan dasar gratis
pasca putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK).
Esti mengatakan klasifikasi ini penting agar kebijakan pendidikan gratis dapat diterapkan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing satuan pendidikan, terutama sekolah swasta.
Politikus PDI-P itu menilai tidak semua sekolah swasta bisa diperlakukan sama dalam penerapan pendidikan gratis.
Oleh karena itu, perlu ada klasifikasi berdasarkan orientasi dan segmen pasar sekolah swasta, hingga standar kualitas layanan pendidikannya.
“Jadi perlu ada pemahaman dan kebebasan untuk sekolah-sekolah swasta mandiri. Karena pasti ada sekolah yang tidak bersedia sebab dengan kemandiriannya, mereka mampu menghadirkan harapan sekolah berkualitas,” kata Esti.
Kendati demikian, Esti mengingatkan bahwa pendidikan dasar gratis merupakan amanat konstitusi dan harus menjadi prioritas kebijakan negara.
“Negara memang berkewajiban hadir, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa mengakses pendidikan swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” pungkasnya.
Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas dilayangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang dikabulkan MK dalam putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo membaca putusan, Selasa (27/5/2025).
Dalam pertimbangan hukum, MK berpandangan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya berlaku terhadap sekolah negeri.
Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah dasar swasta akibat keterbatasan kuota di sekolah negeri.
“Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa,” ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih membaca pertimbangan hukum.

Menurut MK, negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak adanya peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.
Karenanya, frasa “tanpa memungut biaya” memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik antara sekolah negeri dengan swasta.
“Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta),” ujar Enny.
Enny menambahkan, salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah negara harus memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.
Karenanya, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang bersekolah di sekolah swasta.
“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa ‘wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya’ dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, yang menurut para Pemohon menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah/madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum,” ujar Enny.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 20:29
7 Klarifikasi Keluhan Orangtua soal Kelulusan di Hotel, Kepsek: Panitia adalah Wali Murid Regional

Klarifikasi Keluhan Orangtua soal Kelulusan di Hotel, Kepsek: Panitia adalah Wali Murid
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Kepala Sekolah SMPN 28 Batam, Boedi Kristijorini, angkat bicara mengenai keluhan salah satu wali murid terkait pelaksanaan wisuda kelulusan siswa-siswi SMPN 28 yang diselenggarakan di hotel di Batam, Selasa (27/5/2025) kemarin.
Dihubungi melalui sambungan telepon, Kristi, panggilannya, membantah bahwa seluruh persiapan untuk wisuda kelulusan tidak diketahui oleh wali murid dan Komite Sekolah.
Kristi bahkan menyebut susunan panitia acara diisi oleh Komite, wali murid, hingga melibatkan para siswa.
Pihaknya membantah keterlibatan para guru dalam susunan panitia.
Penjelasan serta bukti kegiatan juga telah disampaikan kepada penyidik Tipikor Polresta Barelang, yang mengunjungi sekolah guna meminta klarifikasi berhubungan dengan surat edaran mengenai aturan kelulusan siswa dari pemerintah.
“Alhamdulillah tim Tipikor Polresta Barelang sudah hadir untuk mengklarifikasi mengenai berita yang beredar dan dihadiri Komite Sekolah. Kami menunjukkan dokumen bukti kegiatan tersebut,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (28/5/2025).
Selain susunan kepanitiaan yang diisi oleh wali murid, ide untuk pelaksanaan wisuda kelulusan juga datang dari para wali murid dengan alasan agar menjadi kenang-kenangan bagi siswa-siswi.
Kepada para wali murid, pihak sekolah juga menyebut telah menyampaikan surat edaran dari pemerintah mengenai anjuran peniadaan kelulusan bagi siswa, meskipun ada juga wali murid yang tidak sepakat.
“Akhirnya wali murid membentuk panitia, guru juga tidak ikut, hanya memfasilitasi rapat. Para wali murid tetap meminta ada kelulusan, mengingat anak-anak ini lulus SD di era Covid-19 sehingga tidak ada kenang-kenangan,” ujarnya.
Terpisah, bendahara panitia yang juga salah satu wali murid, Rini, turut menimpali perbincangan melalui sambungan telepon.
Sebagai panitia, Rini turut membantah uang wisuda kelulusan yang disebut mencapai Rp 560 ribu.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang telah disepakati antara panitia, komite, dan wali murid, iuran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 400 ribu per anak.
Uang iuran ini juga mulai diangsur oleh para wali murid sejak awal Januari 2025 lalu, di mana anggaran yang sudah terkumpul di awal digunakan untuk pembayaran uang muka hotel.
Selain itu, biaya total Rp 400 ribu juga digunakan untuk pembayaran biaya konsumsi bagi seluruh peserta dan wali murid yang datang di kegiatan tersebut.
“Kesepakatan bersama per anak hanya Rp 400 ribu. Itu diangsur sejak awal Januari. Itu sudah termasuk semua dari tempat, konsumsi, dan dokumentasi. Tidak ada lagi tambahan biaya seperti yang disebut sebelumnya,” ucapnya.
Rini melanjutkan, kesepakatan bersama juga memperbolehkan anak yang kurang mampu membayar penuh untuk ikut dalam kegiatan.
Sementara bagi peserta didik yang telanjur membayar tapi tidak bisa ikut, uangnya akan dikembalikan oleh panitia.
“Bahkan, yang cuma bayar Rp 100 ribuan saja kami kasih subsidi silang agar semua merasakan. Anak yatim pun tidak dikenakan biaya sama sekali,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 20:05
Puan Resmikan Patung Soekarno di KBRI Tokyo Jepang Nasional 28 Mei 2025

Puan Resmikan Patung Soekarno di KBRI Tokyo Jepang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI
Puan Maharani
meresmikan patung Presiden pertama RI, Soekarno, di Kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang.
Peresmian patung ini ditandai oleh pemotongan pita secara bersamaan oleh Puan, Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushiro, dan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi, di
KBRI Tokyo
, pada Rabu (28/5/2025) pagi.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, patung Ir. Soekarno di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, saya resmikan,” kata Puan, dalam keterangannya, Rabu.
Patung Bung Karno ini adalah karya Kiyomiya Purwanto Mahisa Ayu Ramadhana.
Puan pun merasa tersanjung bisa meresmikan secara langsung patung Bung Karno yang diletakkan di Kantor KBRI Tokyo.
“Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada saudari Kiyomiya Purwanto Mahisa Ayu Ramadhana, yang telah melahirkan karya seni patung Ir. Soekarno,” ujar Puan.
Puan berpandangan, peletakan
patung Soekarno
ini bukan hanya sekadar karya seni di kantor KBRI, tetapi juga simbol dari gagasan Bung Karno di negara sahabat, khususnya simbol tentang pentingnya membangun kekeluargaan bangsa-bangsa sebagai jalan menuju perdamaian dan kemajuan.
“Bagi Bung Karno, membangun kekeluargaan bangsa-bangsa seperti antara Indonesia dan Jepang adalah membangun hubungan antar-budaya, antar-manusia, dan antar-kemajuan yang menjadi tugas kita semua,” tutur Puan.
Dia mengatakan, semangat Bung Karno adalah semangat kemerdekaan, martabat, dan kerja sama yang setara.
Oleh karenanya, semangat itu pula yang harus terus dirawat dalam hubungan Indonesia dan Jepang ke depan.
“Saya yakin, patung ini akan menjadi pengingat bahwa dari masa lalu kita belajar, di masa kini kita membangun, dan untuk masa depan kita bermitra,” imbuh cucu Bung Karno tersebut.
Puan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan patung Soekarno ini.
Ia berharap, patung Soekarno yang berada di KBRI Tokyo tersebut menjadi simbol semangat dan persahabatan pemuda Indonesia-Jepang.
“Saya berharap, patung ini tidak hanya menjadi penanda sejarah, tetapi juga penyemangat bagi generasi muda kedua negara untuk terus menjalin persahabatan dan kolaborasi,” sebut Puan.
Dubes RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, menilai, kehadiran patung ini adalah bentuk penghormatan atas sejarah kedua negara dan jembatan persahabatan antar kedua negara.
Patung yang didirikan di halaman KBRI Tokyo itu dipandang sebagai penanda hubungan sejarah yang erat antara Indonesia dan Jepang.
“Sebagaimana kita tahu, Ir. Sukarno pernah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Jepang, baik secara historis maupun kultural. Sehingga kehadiran patung ini adalah bentuk penghormatan atas sejarah tersebut dan jembatan persahabatan antarkedua negara,” terang Heri.
Diketahui, sebelum peresmian patung, Puan lebih dulu melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Jepang, Nukaga Fukushiro.
Puan juga didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, beserta jajaran KBRI Tokyo selama kunjungan kerjanya di Jepang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 19:28
Kejagung Sudah Geledah Rumah Pemilik Sugar Group yang Beri Rp 50 M ke Zarof Ricar Nasional 28 Mei 2025

Kejagung Sudah Geledah Rumah Pemilik Sugar Group yang Beri Rp 50 M ke Zarof Ricar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
melakukan penggeledahan di rumah
Purwanti Lee
, pemilik
Sugar Group
Companies, sehubungan dengan kasus dugaan
tindak pidana pencucian uang
(TPPU) yang melibatkan mantan Pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Penggeledahan ini dilakukan setelah Purwanti tidak memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan, penyidik terpaksa mendatangi rumah Purwanti untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
“Salah satu pihak yang dipanggil adalah pengurus dari perusahaan itu. Tetapi, menurut penyidik, waktu dipanggil, yang bersangkutan tidak hadir (Purwanti), nah kemudian oleh penyidik dilakukan penggeledahan di rumahnya sesungguhnya,” kata Harli, saat ditemui di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik tidak menemukan barang bukti yang dapat disita. Harli tidak merinci kapan penggeledahan tersebut dilaksanakan.
Namun, penggeledahan ini dilaporkan dilakukan tidak lama setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pada Selasa (20/5/2025).
Hingga saat ini, penyidik belum melakukan penggeledahan di kantor Sugar Group.
Nama Sugar Group muncul dalam konstruksi kasus TPPU setelah disebutkan oleh Zarof dalam persidangan.
Pada Rabu (7/5/2025), Zarof mengaku menerima Rp 50 miliar untuk menangani perkara perdata antara Sugar Group dan Marubeni Corporation.
Zarof mengeklaim menerima uang tersebut sebagai
fee
untuk membantu pengurusan sengketa Sugar Group di tingkat kasasi.
Hal ini disampaikan saat ia diperiksa sebagai saksi mahkota untuk terdakwa suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan Lisa Rachmat.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menanyakan kepada Zarof mengenai uang Rp 920 miliar yang disita dari brankas di rumahnya.
Jaksa meminta Zarof menjelaskan apakah uang tersebut berasal dari kasus lain selain suap Ronald Tannur.
“Bisa saksi jelaskan untuk yang kaitan kasus lain selain yang terdakwa Lisa Rachmat untuk perkara apa yang kemudian saksi peroleh sejumlah uang?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
“Cuma yang paling besar itu yang, ada apa namanya, perkara yang kemarin disebut itu, Marubeni (Marubeni Corporation) atau apa itu,” jawab Zarof.
Ia menuturkan, sengketa perdata dengan Marubeni terjadi antara tahun 2016 hingga 2018.
“Waktu itu kalau enggak salah saya itu ada menerima yang pertama mungkin sekitar Rp 50 (miliar) benar,” tuturnya.
“Dari siapa?” tanya jaksa.
“Dari Sugar, itu anak buahnya dari Sugar,” kata Zarof.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 18:19
10 Depan Polda Metro Jaya Macet Parah, Arus Jalan Arah Sudirman Dialihkan Megapolitan

Depan Polda Metro Jaya Macet Parah, Arus Jalan Arah Sudirman Dialihkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kemacetan parah terjadi di
Jalan Gatot Subroto
menuju
Jalan Sudirman
, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/5/2025) siang hingga sore.
Kemacetan ini dimulai dari Exit Tol Semanggi dan terlihat jelas hingga tikungan menuju Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan pintu utama Markas
Polda Metro Jaya
, Jakarta Selatan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi.
“Kemacetan dari Sudirman ke Gatsu, karena volume (kendaraan). Termasuk crossing keluaran dari tol, crossing ke arah Sudirman ke arah Senayan.” katanya dalam sambungan telepon, Rabu.
Pantauan
Kompas.com,
kendaraan roda empat terlihat tidak bergerak, sementara sepeda motor masih dapat melintas dan menyalip kendaraan lainnya.
Sambil menunggu kemacetan terurai, seorang pengendara motor sempat menikmati camilan bersama kerabat yang ia boncengi di belakang.
Di depan pintu masuk Polda Metro Jaya, kemacetan semakin parah akibat adanya kendaraan yang keluar dan masuk area tersebut.
Beberapa anggota kepolisian terlihat memantau situasi kemacetan dan membantu mengarahkan pengendara.
Kemacetan ini diketahui terjadi karena volume kendaraan yang tinggi.
“Saat ini (kemacetan) masih karena volume kendaraan (tinggi),” Komarudin.
Suara klakson sesekali terdengar bersahut-sahutan di sepanjang jalan.
Selain itu, kemacetan juga diketahui terjadi di kawasan SCBD menuju Jalan Gatot Subroto.
Kepadatan mulai sedikit terurai pada pukul 14.20 WIB setelah pihak kepolisian menutup tikungan akses menuju Jalan Jenderal Sudirman.
Kendaraan roda empat pun dialihkan kembali ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi.
Kemacetan ini diperkirakan terjadi sejak pukul 13.28 WIB siang. Saat ini, kepolisian masih berusaha untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.
“Sekarang masih diurai ya,” kata Komarudin sebelum menutup panggilan telepon dan melanjutkan tugasnya di jalan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 18:00
10 Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pramono di Bawah Dedi Mulyadi Megapolitan

Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pramono di Bawah Dedi Mulyadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Survei Indikator
Politik Indonesia memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta
Pramono Anung
dalam 100 hari kerja.
Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.
Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.
Namun, dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam survei, hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono-Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan.
“Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut survei, Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi dengan 94,7 persen.
“KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.
Burhanuddin menilai, tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi juga ditopang kemampuan politikus Partai Gerindra itu dalam memanfaatkan media sosial.
“Ia memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, membuatnya lebih dekat dengan warga,” katanya.
Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.
Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang mencatatkan tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah dari Pramono-Rano.
Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
1. Jawa Barat
2. DIY
3. Jawa Timur
4. Jawa Tengah
5. Jakarta
6. Banten
Adapun survei dilakukan pada 12–19 Mei 2025 di enam provinsi di Pulau Jawa. Sebanyak 3.100 responden dilibatkan dengan metode
multistage random sampling
dan wawancara tatap muka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 17:40