Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Langkah Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat,
Letkol Harry Ismail
, menjadi sorotan usai bersurat kepada Kepala Kantor
Bea Cukai
Bandara Soekarno-Hatta.
Surat yang ditandatangani Letkol Harry pada tanggal 14 Mei 2025 itu meminta agar pihak
Bea Cukai
meloloskan barang bawaan milik seseorang bernama
Arie Kurniawan
tanpa diperiksa petugas.
Berdasarkan salinan surat yang tersebar di media sosial, tertulis bahwa barang-barang yang dibawa oleh Arie merupakan oleh-oleh, terdiri dari jam tangan, tas, jaket, serta pernak-pernik untuk kulkas.
Letkol Harry menuliskan, salah satu dasar surat tersebut adalah sinergisitas antara TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi.
Setelah surat tersebut viral di media sosial, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) langsung memberikan klarifikasi.
Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), Kolonel Czi Anto Indriyanto, mengatakan bahwa pada saat kedatangan, Arie Kurniawan tidak mendapat perlakuan khusus.
Barang bawaannya tetap diperiksa oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
“Barang yang dibawa oleh Bapak Arie Kurniawan tetap dilaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal,” kata Anto kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Menurut Anto, surat tersebut ditulis semata-mata untuk memohon bantuan dan perhatian dari petugas Bea Cukai, mengingat anak dari Arie Kurniawan sedang dalam kondisi sakit.
Ia menambahkan, Arie Kurniawan merupakan sahabat dari Letkol Harry sehingga permintaan itu didasari hubungan personal.
“Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Anto.
Kodam Jaya menegaskan akan tetap memantau dan mendalami permasalahan ini.
Tindakan tegas pun akan diambil bila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
“Permasalahan ini masih didalami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan untuk yang bersangkutan,” ujar Kapendam.
Permintaan ‘perlakuan khusus’ untuk kerabat personel TNI ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya Imparsial.
Aksi surat-menyurat oleh Letkol Harry Ismail ini dianggap sebagai suatu intervensi dan upaya intimidasi kepada instansi lain.
Padahal, instansi lain dalam hal ini Bea Cukai, sudah punya prosedur operasi standar (SOP) yang jelas.
“Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kamis (29/5/2025).
Araf menilai TNI tidak punya urusan untuk menyurati instansi seperti Bea Cukai, terlebih ketika tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.
Sementara, surat dari Letkol Harry sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI.
Di samping itu, Araf juga menyoroti sosok Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang berlatar belakang tentara.
Kendari surat Letkol Harry dilayangkan sebelum Djaka menjadi Dirjen Bea Cukai, Araf mengingatkan bahwa personel TNI tidak boleh bertindak macam-macam hannya karena posisi Dirjen Bea Cukai diisi purnawirawan TNI.
“Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer, hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea Cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat-menyurat seperti itu,” tegas Araf.
Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2022/04/05/624bfa012b146.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat Nasional
-
/data/photo/2025/05/30/6838eb2488736.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Momen Didit Bantu Wartawan Bisa Berswafoto dengan Prabowo dan Macron di Borobudur Nasional 30 Mei 2025
Momen Didit Bantu Wartawan Bisa Berswafoto dengan Prabowo dan Macron di Borobudur
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel
Macron
sempat berswafoto bersama para wartawan usai keduanya memberikan pernyataan resmi di kawasan Candi
Borobudur
, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (29/5/2025).
Menariknya, putra
Presiden Prabowo
, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau
Didit Hediprasetyo
yang membantu mengambil swafoto tersebut.
DIkutip dari
Antaranews
, Jumat (30/5/2025), semua berawal dari permintaan para pewarta yang meliput kunjungan resmi
Prabowo dan Macron
ke
Candi Borobudur
.
“Pak Presiden, Pak, foto selfie Presiden.
President Macron, Sir, please
,” seru para wartawan di pelataran Candi Borobudur.
Namun, Prabowo dan Macron yang tengah asyik berdiskusi, awalnya tidak mendengar seruan awak media itu.
Kemudian, salah satu pewarta memanggil nama Didit untuk meminta bantuan agar permintaan foto bersama dapat dipenuhi.
Tak lama berselang, Didit yang menyadari namanya dipanggil, seraya menganggukan kepalanya, dan memberi aba-aba agar wartawan dapat menunggu.
Lalu, Didit mendekati sang ayah, Presiden Prabowo, dan menyampaikan permintaan foto bersama tersebut.
Prabowo kemudian berjalan mendekat ke area tempat para wartawan meliput, sambil berkelakar dan menunjukkan gerakan khas silatnya.
Macron pun segera menyusul dan mendekat ke sisi kanan Presiden Prabowo, yang juga diikuti oleh Brigitte Macron, serta para pekerja seni yang akhirnya berkumpul untuk foto bersama awak media.
“Mana hapenya yang mau buat foto,” tanya Didit kepada kumpulan awak media.
Meski suasana sangat ramai dan riuh karena para wartawan saling berdesakan mendekat ke arah dua Presiden, Didit tetap tenang memegang ponsel yang sudah diberikan kepada wartawan untuk mengambil gambar.
Setidaknya ada lebih dari 30 wartawan nasional, baik dari platform televisi, portal daring, hingga fotografer yang meliput momen bersejarah Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/29/683872008c20f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop Denpasar
Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
–
Gubernur Bali
I
Wayan Koster
memanggil para produsen
air minum dalam kemasan
(AMDK) pada Kamis (29/5/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, itu Koster meminta para produsen agar berhenti memproduksi dan menjual AMDK berukuran di bawah satu liter.
“Saya minta produksinya dihentikan. Hanya bisa habiskan produk yang sudah diproduksi sampai Desember 2025. Semuanya, jadi Januari 2026 tidak boleh ada lagi,” tegas Koster.
Dia menegaskan, tindakan ini untuk menekan penggunaan sampah plastik sekali pakai.
Pengolahan sampah dan pembatasan sampah plastik ini disebutnya sudah masuk prioritas Kementerian Lingkungan Hidup.
Koster meminta produsen mematuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Dia menegaskan, produksi AMDK di bawah satu liter harus dihentikan dengan pertimbangan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Pulau Dewata.
Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali kini nyaris penuh dan didominasi oleh sampah plastik sekali pakai, khususnya kemasan air mineral.
Program ini dipastikannya akan terus berjalan, terlebih karena sudah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Koster mengaku Kementerian Lingkungan Hidup berencana memindahkan Hari Lingkungan Hidup ke Bali.
Dengan begitu, Bali akan jadi percontohan nasional karena kebijakan-kebijakan pro lingkungan yang telah berjalan.
“Tanggung jawab saya menyiapkan generasi penerus, juga menyiapkan ekosistemnya, peradabannya, untuk dilanjutkan sepanjang hayat. Bali ini banyak dilirik wisatawan karena ekosistem dan budaya bagus,” kata dia
“Kalau rusak, tidak ada yang datang, tidak akan bisa orang berinvestasi. Wisatawan tidak datang, ekonomi tidak akan tumbuh,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/28/68366dad8023c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cuaca Panas Ekstrem Saat Puncak Haji, Menag Ingatkan Jemaah Perbanyak Minum dan Jaga Energi Nasional 29 Mei 2025
Cuaca Panas Ekstrem Saat Puncak Haji, Menag Ingatkan Jemaah Perbanyak Minum dan Jaga Energi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
meminta
jemaah haji
untuk memperbanyak minum dan menghemat energi karena
cuaca ekstrem
yang mencapai 50 derajat Celsius di
Mekkah
, Arab Saudi.
Nasaruddin mengatakan, persoalan cuaca ekstrem ini merupakan salah satu tantangan serius dalam pelaksanaan haji tahun ini.
“Cuaca sangat ekstrem. Suhu di Saudi Arabia dan di Mekkah sekarang ini sekitar 50 derajat Celsius. Ini satu persoalan tersendiri bagi orang Indonesia,” tutur Nasaruddin saat konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Karena itu, Nasaruddin mengimbau jemaah haji Indonesia agar melakukan penyesuaian dengan suhu ekstrem tersebut.
Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini meminta jemaah haji menjaga cairan tubuh dan energi selama melakukan ibadah.
“Diimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh. Minum lebih banyak dan memelihara,
saving energy
,” tuturnya.
Jemaah disarankan tidak terlalu memaksakan diri menjalankan ibadah sunah karena berisiko jatuh sakit saat puncak haji.
“Jangan sampai nanti mengejar sunah, mau arba’in di Madinah, mau memperbanyak umrah di Mekkah, tetapi nanti pada hari-H haji itu kolaps.
Saving energy
untuk hari-H haji itu,” ucap Nasaruddin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief juga telah memperingatkan jemaah haji untuk tidak keluar tenda saat wukuf di Arafah karena cuaca panas mencapai 50 derajat Celsius.
Selama wukuf di Arafah, jemaah juga telah mendapatkan fasilitas seperti kasur, bantal, selimut, dan AC atau pendingin ruangan.
“Cuaca saat wukuf di Arafah diperkirakan sangat panas, mencapai kisaran 50 derajat Celsius. Karena itu, jemaah haji diimbau tidak keluar dari tenda saat wukuf di Arafah,” kata Hilman dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).
Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arab juga telah berpesan bahwa cuaca panas akan melanda pada saat puncak haji.
Untuk itu, jemaah diminta tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan khusus demi terhindar dari
heatstroke
dan serangan panas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/26/683427528573e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi Nasional 29 Mei 2025
KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) mendapat informasi
dugaan gratifikasi
di
Kementerian Pekerjaan Umum
(PU).
Juru Bicara KPK
Budi Prasetyo
mengatakan, ada dugaan gratifikasi dengan modus permintaan uang oleh salah satu penyelenggara negara kepada jajarannya untuk kepentingan pribadi.
Budi mengatakan, informasi tersebut adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.
“KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU, dengan modus permintaan uang oleh salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, kepada pegawai di jajarannya, yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Budi mengatakan, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, pada kesempatan pertama, akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal ataupun Inspektur Investigasi Kementerian PU.
KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut.
“KPK apresiasi langkah cepat Inspektorat dalam memproses dugaan pelanggaran ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, KPK terus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menerima/memberi gratifikasi.
“Bahkan sebelumnya, pada Selasa (27/5), KPK juga telah mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pencegahan dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/28/68369adf96167.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025
Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) harus bersepakat dulu sebelum memutuskan terkait pencalonan ketua umum dari tokoh eksternal.
“Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana
calon ketum PPP
minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP,” kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).
“Itulah yang sampai hari ini tidak
clear
apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum,” sambungnya.
Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Salah satunya adalah mantan Presiden
Jokowi
.
Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.
“Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen,” kata dia.
Adi mengatakan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.
Namun, Adi mengingatkan keputusan tetap ada di tangan Presiden ke-7 tersebut.
“Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai Joko Widodo (Jokowi) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
Angka tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP.
Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis, Pengamat: Jangan Sampai Pendidikan yang Penting Ada Bangku, Papan Tulis, Kapur… Regional
MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis, Pengamat: Jangan Sampai Pendidikan yang Penting Ada Bangku, Papan Tulis, Kapur…
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Kalangan akademisi di Indonesia menyambut positif putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun di sekolah swasta.
Pengamat Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Turahmat, menilai kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak.
“Putusan itu sangat melegakan karena artinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan kita,” ujar Turahmat melalui sambungan telepon, Kamis (29/5/2025).
Meski demikian, Turahmat menegaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan di
sekolah swasta
tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga harus menjamin mutu pendidikan yang layak.
“Di Jawa ada dogma ono rego, ono rupo (ada harga, ada kualitas). Nah, itu tidak boleh berlaku di pendidikan. Sekolah negeri maupun swasta harus berada pada kualitas yang sama,” tuturnya.
Ia juga menyoroti tren penurunan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri.
Menurut Turahmat, tidak sedikit sekolah negeri yang kalah bersaing dengan sekolah swasta, baik dari segi kualitas pengajaran maupun sarana prasarana.
Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan penggratisan biaya pendidikan tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi anggaran atau perhatian terhadap mutu pendidikan.
“Jangan sampai ini hanya soal gratis. Yang penting ada bangku, papan tulis, kapur tinggal oret-oret. Itu bahaya kalau sampai begitu,” imbaunya.
Lebih lanjut, Turahmat menekankan pentingnya standar pendidikan yang mengikuti perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur digital yang memadai.
“Kalau sekarang musimnya orang pakai AI, ya semuanya ke sana. Pakai IT, ya semuanya ke sana.
Pendidikan gratis
tidak boleh menurunkan mutu pendidikan di Republik ini,” lanjutnya.
Turahmat berharap putusan MK dapat dijalankan secara menyeluruh.
Selain membebaskan biaya pendidikan, negara juga harus menjamin kualitas pengajaran dan fasilitas pendukungnya.
“Kalau pemerintah sudah menggratiskan, maka kualitasnya juga harus paripurna. Itu syarat mutlak agar pendidikan benar-benar mencerdaskan bangsa,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengukir tonggak penting dalam dunia pendidikan Indonesia.
Dalam sidang yang digelar, MK memutuskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta.
Putusan ini merupakan hasil pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon lainnya, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.
Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas berbunyi, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”
Dalam pembacaan amar putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” harus dimaknai berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2020/09/19/5f653ba504fde.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida Nasional 29 Mei 2025
Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,
Anwar Abbas
, mengatakan
Israel
tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan, sekalipun
Palestina
telah merdeka nantinya.
Hal ini diungkapkan Anwar Abbas menanggapi pernyataan Presiden
Prabowo Subianto
yang menyebut syarat mutlak untuk mengakui entitas negara Zionis Israel adalah terwujudnya
kemerdekaan Palestina
.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis (29/5/2025).
Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Oleh karena itu, Anwar Abbas menyebut jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
“Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan, di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
two states solution.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/26/683432a757b00.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/21/67b83445644a1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)