Category: Kompas.com

  • 3
                    
                        Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
                        Nasional

    3 Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat Nasional

    Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Langkah Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat,
    Letkol Harry Ismail
    , menjadi sorotan usai bersurat kepada Kepala Kantor
    Bea Cukai
    Bandara Soekarno-Hatta.
    Surat yang ditandatangani Letkol Harry pada tanggal 14 Mei 2025 itu meminta agar pihak
    Bea Cukai
    meloloskan barang bawaan milik seseorang bernama
    Arie Kurniawan
    tanpa diperiksa petugas.
    Berdasarkan salinan surat yang tersebar di media sosial, tertulis bahwa barang-barang yang dibawa oleh Arie merupakan oleh-oleh, terdiri dari jam tangan, tas, jaket, serta pernak-pernik untuk kulkas.
    Letkol Harry menuliskan, salah satu dasar surat tersebut adalah sinergisitas antara TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi.
    Setelah surat tersebut viral di media sosial, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) langsung memberikan klarifikasi.
    Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), Kolonel Czi Anto Indriyanto, mengatakan bahwa pada saat kedatangan, Arie Kurniawan tidak mendapat perlakuan khusus.
    Barang bawaannya tetap diperiksa oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    “Barang yang dibawa oleh Bapak Arie Kurniawan tetap dilaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal,” kata Anto kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Menurut Anto, surat tersebut ditulis semata-mata untuk memohon bantuan dan perhatian dari petugas Bea Cukai, mengingat anak dari Arie Kurniawan sedang dalam kondisi sakit.
    Ia menambahkan, Arie Kurniawan merupakan sahabat dari Letkol Harry sehingga permintaan itu didasari hubungan personal.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Anto.
    Kodam Jaya menegaskan akan tetap memantau dan mendalami permasalahan ini.
    Tindakan tegas pun akan diambil bila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
    “Permasalahan ini masih didalami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan untuk yang bersangkutan,” ujar Kapendam.
    Permintaan ‘perlakuan khusus’ untuk kerabat personel TNI ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya Imparsial.
    Aksi surat-menyurat oleh Letkol Harry Ismail ini dianggap sebagai suatu intervensi dan upaya intimidasi kepada instansi lain.
    Padahal, instansi lain dalam hal ini Bea Cukai, sudah punya prosedur operasi standar (SOP) yang jelas.
    “Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kamis (29/5/2025).
    Araf menilai TNI tidak punya urusan untuk menyurati instansi seperti Bea Cukai, terlebih ketika tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.
    Sementara, surat dari Letkol Harry sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI.
    Di samping itu, Araf juga menyoroti sosok Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang berlatar belakang tentara.
    Kendari surat Letkol Harry dilayangkan sebelum Djaka menjadi Dirjen Bea Cukai, Araf mengingatkan bahwa personel TNI tidak boleh bertindak macam-macam hannya karena posisi Dirjen Bea Cukai diisi purnawirawan TNI.
    “Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer, hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea Cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat-menyurat seperti itu,” tegas Araf.
    Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Didit Bantu Wartawan Bisa Berswafoto dengan Prabowo dan Macron di Borobudur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Momen Didit Bantu Wartawan Bisa Berswafoto dengan Prabowo dan Macron di Borobudur Nasional 30 Mei 2025

    Momen Didit Bantu Wartawan Bisa Berswafoto dengan Prabowo dan Macron di Borobudur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel
    Macron
    sempat berswafoto bersama para wartawan usai keduanya memberikan pernyataan resmi di kawasan Candi
    Borobudur
    , Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (29/5/2025).
    Menariknya, putra
    Presiden Prabowo
    , Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau
    Didit Hediprasetyo
    yang membantu mengambil swafoto tersebut.
    DIkutip dari
    Antaranews
    , Jumat (30/5/2025), semua berawal dari permintaan para pewarta yang meliput kunjungan resmi
    Prabowo dan Macron
    ke
    Candi Borobudur
    .
    “Pak Presiden, Pak, foto selfie Presiden.
    President Macron, Sir, please
    ,” seru para wartawan di pelataran Candi Borobudur.
    Namun, Prabowo dan Macron yang tengah asyik berdiskusi, awalnya tidak mendengar seruan awak media itu.
     
    Kemudian, salah satu pewarta memanggil nama Didit untuk meminta bantuan agar permintaan foto bersama dapat dipenuhi.
    Tak lama berselang, Didit yang menyadari namanya dipanggil, seraya menganggukan kepalanya, dan memberi aba-aba agar wartawan dapat menunggu.
    Lalu, Didit mendekati sang ayah, Presiden Prabowo, dan menyampaikan permintaan foto bersama tersebut.
    Prabowo kemudian berjalan mendekat ke area tempat para wartawan meliput, sambil berkelakar dan menunjukkan gerakan khas silatnya.
    Macron pun segera menyusul dan mendekat ke sisi kanan Presiden Prabowo, yang juga diikuti oleh Brigitte Macron, serta para pekerja seni yang akhirnya berkumpul untuk foto bersama awak media.
    “Mana hapenya yang mau buat foto,” tanya Didit kepada kumpulan awak media.
    Meski suasana sangat ramai dan riuh karena para wartawan saling berdesakan mendekat ke arah dua Presiden, Didit tetap tenang memegang ponsel yang sudah diberikan kepada wartawan untuk mengambil gambar.
    Setidaknya ada lebih dari 30 wartawan nasional, baik dari platform televisi, portal daring, hingga fotografer yang meliput momen bersejarah Presiden Prabowo dan Presiden Macron mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Ngamuk ke Suporter Persikas, Dedi Mulyadi: Kemarahan Saya Akan Diframing, Silakan Saja…
                        Bandung

    4 Ngamuk ke Suporter Persikas, Dedi Mulyadi: Kemarahan Saya Akan Diframing, Silakan Saja… Bandung

    Ngamuk ke Suporter Persikas, Dedi Mulyadi: Kemarahan Saya Akan Diframing, Silakan Saja…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan kemarahannya terhadap sejumlah pendukung
    Persikas Subang
    yang dianggap mengganggu acara
    Nganjang Ka Rakyat
    di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/5/2025) malam.
    Dedi yakin bahwa kemarahannya akan di-
    framing
    oleh pihak-pihak tertentu.
    Adapun Persikas adalah klub sepak bola asal Subang yang akan berlaga di Liga 2 Indonesia di musim depan. 
    “Tentunya kemarahan saya akan di-
    framing
    menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa ke mana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilakan saja, tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekadar memikirkan popularitas dan elektabilitas,” ungkap Dedi melalui video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis (29/5/2025).
    Dedi mengaku merasa marah karena kelompok pendukung yang berunjuk rasa tersebut dinilai tidak memiliki adab.
    Ia menjelaskan, saat sekelompok orang itu tiba-tiba berteriak dan bernyanyi, ia sedang berdialog dengan seorang ibu pemulung yang memiliki empat anak.
    Dialog tersebut membuat suasana menjadi sedih.
    “Ini (malah berteriak yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat dibeli oleh pihak lain),” kata Dedi.

    Dedi menilai sikap para pendukung tersebut tidak beradab dan menempatkan masalah di tempat yang salah.
    “Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya,” lanjutnya.
    Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
    Dalam acara tersebut, sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Persikas Subang membentangkan spanduk dan bernyanyi, yang membuat Dedi geram.
    Dedi kemudian berdiri dan berteriak.
    “Hei, siapa kamu? Turunkan spanduknya. Jangan sok jago kamu. Ini bukan forum Persikas. Ini forum saya dengan rakyat, bukan dengan Persikas. Mikir Kamu. Mengaku anak muda, berpendidikan, enggak punya otak,” teriak Dedi.
    Mantan Bupati Purwakarta itu juga meminta agar anak muda yang membentangkan spanduk tersebut dicari dan spanduknya segera diambil.
    Polisi kemudian mengamankan sekelompok orang tersebut untuk dimintai keterangan sebelum dipulangkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop
                        Denpasar

    9 Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop Denpasar

    Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com

    Gubernur Bali
    I
    Wayan Koster
    memanggil para produsen
    air minum dalam kemasan
    (AMDK) pada Kamis (29/5/2025).
    Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, itu Koster meminta para produsen agar berhenti memproduksi dan menjual AMDK berukuran di bawah satu liter.
    “Saya minta produksinya dihentikan. Hanya bisa habiskan produk yang sudah diproduksi sampai Desember 2025. Semuanya, jadi Januari 2026 tidak boleh ada lagi,” tegas Koster.
    Dia menegaskan, tindakan ini untuk menekan penggunaan sampah plastik sekali pakai.
    Pengolahan sampah dan pembatasan sampah plastik ini disebutnya sudah masuk prioritas Kementerian Lingkungan Hidup.
    Koster meminta produsen mematuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
    Dia menegaskan, produksi AMDK di bawah satu liter harus dihentikan dengan pertimbangan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Pulau Dewata.
    Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali kini nyaris penuh dan didominasi oleh sampah plastik sekali pakai, khususnya kemasan air mineral.
    Program ini dipastikannya akan terus berjalan, terlebih karena sudah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
    Koster mengaku Kementerian Lingkungan Hidup berencana memindahkan Hari Lingkungan Hidup ke Bali.
    Dengan begitu, Bali akan jadi percontohan nasional karena kebijakan-kebijakan pro lingkungan yang telah berjalan.
    “Tanggung jawab saya menyiapkan generasi penerus, juga menyiapkan ekosistemnya, peradabannya, untuk dilanjutkan sepanjang hayat. Bali ini banyak dilirik wisatawan karena ekosistem dan budaya bagus,” kata dia
    “Kalau rusak, tidak ada yang datang, tidak akan bisa orang berinvestasi. Wisatawan tidak datang, ekonomi tidak akan tumbuh,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Akan Digelar di IPDN Jatinangor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Akan Digelar di IPDN Jatinangor Nasional 30 Mei 2025

    Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Akan Digelar di IPDN Jatinangor
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya Sugiarto
    mengungkapkan, retreat
    kepala daerah
    gelombang kedua akan digelar pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    “Insyaallah retret gelombang kedua ini akan diikuti kepala daerah yang kemarin tidak mengikuti retret di Magelang maupun yang sudah melewati pemungutan suara ulang dan telah dilantik Kemendagri,” kata Bima Arya di Padang, Kamis (29/5/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Bima menyebutkan, ada sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) 2024 yang bakal mengikuti retreat gelombang kedua.
    Eks wali kota Bogor ini juga memastikan bahwa retreat tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.
    Sebelumnya, Bima Arya menyebutkan bahwa, konsep retreat sudah selesai dibahas dan menunggu persetujuan pimpinan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri.
    “Tinggal kita finalisasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis, sebetulnya jadwalnya kapan, yang mana yang kira-kira sesuai dengan jadwal kepala daerah,” ucap dia.
    Adapun retreat gelombang pertama telah digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Februari 2025 lalu.
    Selama mengikuti retreat, para kepala daerah mendapatkan materi pembekalan seputar tugas pokok kepala daerah, geopolitik, hingga visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Panas Ekstrem Saat Puncak Haji, Menag Ingatkan Jemaah Perbanyak Minum dan Jaga Energi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Cuaca Panas Ekstrem Saat Puncak Haji, Menag Ingatkan Jemaah Perbanyak Minum dan Jaga Energi Nasional 29 Mei 2025

    Cuaca Panas Ekstrem Saat Puncak Haji, Menag Ingatkan Jemaah Perbanyak Minum dan Jaga Energi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    meminta
    jemaah haji
    untuk memperbanyak minum dan menghemat energi karena
    cuaca ekstrem
    yang mencapai 50 derajat Celsius di
    Mekkah
    , Arab Saudi.
    Nasaruddin mengatakan, persoalan cuaca ekstrem ini merupakan salah satu tantangan serius dalam pelaksanaan haji tahun ini.
    “Cuaca sangat ekstrem. Suhu di Saudi Arabia dan di Mekkah sekarang ini sekitar 50 derajat Celsius. Ini satu persoalan tersendiri bagi orang Indonesia,” tutur Nasaruddin saat konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Karena itu, Nasaruddin mengimbau jemaah haji Indonesia agar melakukan penyesuaian dengan suhu ekstrem tersebut.
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini meminta jemaah haji menjaga cairan tubuh dan energi selama melakukan ibadah.
    “Diimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh. Minum lebih banyak dan memelihara,
    saving energy
    ,” tuturnya.
    Jemaah disarankan tidak terlalu memaksakan diri menjalankan ibadah sunah karena berisiko jatuh sakit saat puncak haji.
    “Jangan sampai nanti mengejar sunah, mau arba’in di Madinah, mau memperbanyak umrah di Mekkah, tetapi nanti pada hari-H haji itu kolaps.
    Saving energy
    untuk hari-H haji itu,” ucap Nasaruddin.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief juga telah memperingatkan jemaah haji untuk tidak keluar tenda saat wukuf di Arafah karena cuaca panas mencapai 50 derajat Celsius.
    Selama wukuf di Arafah, jemaah juga telah mendapatkan fasilitas seperti kasur, bantal, selimut, dan AC atau pendingin ruangan.
    “Cuaca saat wukuf di Arafah diperkirakan sangat panas, mencapai kisaran 50 derajat Celsius. Karena itu, jemaah haji diimbau tidak keluar dari tenda saat wukuf di Arafah,” kata Hilman dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).
    Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arab juga telah berpesan bahwa cuaca panas akan melanda pada saat puncak haji.
    Untuk itu, jemaah diminta tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan khusus demi terhindar dari
    heatstroke
    dan serangan panas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi Nasional 29 Mei 2025

    KPK Terima Informasi Gratifikasi di Kementerian PU, Pegawai Dimintai Uang oleh ASN untuk Kepentingan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendapat informasi
    dugaan gratifikasi
    di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU).
    Juru Bicara KPK
    Budi Prasetyo
    mengatakan, ada dugaan gratifikasi dengan modus permintaan uang oleh salah satu penyelenggara negara kepada jajarannya untuk kepentingan pribadi.
    Budi mengatakan, informasi tersebut adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.
     
    “KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU, dengan modus permintaan uang oleh salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, kepada pegawai di jajarannya, yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Budi mengatakan, KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, pada kesempatan pertama, akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal ataupun Inspektur Investigasi Kementerian PU.
    KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut.
    “KPK apresiasi langkah cepat Inspektorat dalam memproses dugaan pelanggaran ini,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Budi mengatakan, KPK terus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menerima/memberi gratifikasi.
    “Bahkan sebelumnya, pada Selasa (27/5), KPK juga telah mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pencegahan dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) harus bersepakat dulu sebelum memutuskan terkait pencalonan ketua umum dari tokoh eksternal. 
     
    “Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana
    calon ketum PPP
    minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP,” kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).
    “Itulah yang sampai hari ini tidak
    clear
    apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum,” sambungnya.
    Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Salah satunya adalah mantan Presiden
    Jokowi

    Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.
    “Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen,” kata dia. 
    Adi mengatakan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.
    Namun, Adi mengingatkan keputusan tetap ada di tangan Presiden ke-7 tersebut. 
    “Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai Joko Widodo (Jokowi) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
    Angka tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP.
    Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis, Pengamat: Jangan Sampai Pendidikan yang Penting Ada Bangku, Papan Tulis, Kapur…
                        Regional

    10 MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis, Pengamat: Jangan Sampai Pendidikan yang Penting Ada Bangku, Papan Tulis, Kapur… Regional

    MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis, Pengamat: Jangan Sampai Pendidikan yang Penting Ada Bangku, Papan Tulis, Kapur…
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kalangan akademisi di Indonesia menyambut positif putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun di sekolah swasta.
    Pengamat Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Turahmat, menilai kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak.
    “Putusan itu sangat melegakan karena artinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan kita,” ujar Turahmat melalui sambungan telepon, Kamis (29/5/2025).
    Meski demikian, Turahmat menegaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan di
    sekolah swasta
    tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga harus menjamin mutu pendidikan yang layak.
    “Di Jawa ada dogma ono rego, ono rupo (ada harga, ada kualitas). Nah, itu tidak boleh berlaku di pendidikan. Sekolah negeri maupun swasta harus berada pada kualitas yang sama,” tuturnya.
    Ia juga menyoroti tren penurunan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri.
    Menurut Turahmat, tidak sedikit sekolah negeri yang kalah bersaing dengan sekolah swasta, baik dari segi kualitas pengajaran maupun sarana prasarana.
    Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan penggratisan biaya pendidikan tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi anggaran atau perhatian terhadap mutu pendidikan.
    “Jangan sampai ini hanya soal gratis. Yang penting ada bangku, papan tulis, kapur tinggal oret-oret. Itu bahaya kalau sampai begitu,” imbaunya.
    Lebih lanjut, Turahmat menekankan pentingnya standar pendidikan yang mengikuti perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
    Ia menegaskan bahwa pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur digital yang memadai.
    “Kalau sekarang musimnya orang pakai AI, ya semuanya ke sana. Pakai IT, ya semuanya ke sana.
    Pendidikan gratis
    tidak boleh menurunkan mutu pendidikan di Republik ini,” lanjutnya.
    Turahmat berharap putusan MK dapat dijalankan secara menyeluruh.

    Selain membebaskan biaya pendidikan, negara juga harus menjamin kualitas pengajaran dan fasilitas pendukungnya.
    “Kalau pemerintah sudah menggratiskan, maka kualitasnya juga harus paripurna. Itu syarat mutlak agar pendidikan benar-benar mencerdaskan bangsa,” tandasnya.
    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengukir tonggak penting dalam dunia pendidikan Indonesia.
    Dalam sidang yang digelar, MK memutuskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta.
    Putusan ini merupakan hasil pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon lainnya, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.
    Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas berbunyi, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”
    Dalam pembacaan amar putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” harus dimaknai berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
    Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida Nasional 29 Mei 2025

    Muhammadiyah: Jika Palestina Merdeka, Israel Harus Tetap Tanggung Jawab atas Genosida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,
    Anwar Abbas
    , mengatakan
    Israel
    tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan, sekalipun
    Palestina
    telah merdeka nantinya.
    Hal ini diungkapkan Anwar Abbas menanggapi pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang menyebut syarat mutlak untuk mengakui entitas negara Zionis Israel adalah terwujudnya
    kemerdekaan Palestina
    .
    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis (29/5/2025).
    Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    Oleh karena itu, Anwar Abbas menyebut jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
    “Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” tandasnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan, di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
    two states solution.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.