Category: Kompas.com

  • Agar Tak Cuma Jadi "Lip Service", SE Antidiskriminasi Loker Harus Dikuatkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Agar Tak Cuma Jadi "Lip Service", SE Antidiskriminasi Loker Harus Dikuatkan Nasional 30 Mei 2025

    Agar Tak Cuma Jadi “Lip Service”, SE Antidiskriminasi Loker Harus Dikuatkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Migrant Watch,
    Aznil Tan
    , menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan surat edaran (SE) antidiskriminasi lowongan kerja (loker) apabila benar-benar ingin serius memberantas diskriminasi terhadap para pekerja.
    Menurut Aznil, surat edaran terkait antidiskriminasi terhadap tenaga kerja juga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat atau mengikat.
    “Itu tidak cukup dilakukan seperti itu. Surat edaran tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau pemerintah serius, kementerian tenaga kerja serius, harus mengeluarkan kepmen (
    keputusan menteri
    ) secara berani,” kata Aznil saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Sebab, menurutnya, surat edaran itu hanya bersifat imbauan dan tidak ada sanksinya karena tidak mempunyai kekuatan hukum.
    Meski begitu, ia tetap mengapresiasi niat baik pemerintah karena sudah menerbitkan edaran tersebut.
    “Tapi tidak cuma sekadar surat edaran, imbauan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini perlu gerakan yang komprehensif, yang holistik. Bukan sekadar
    lip service
    saja,” tuturnya.
    Bahkan, Aznil mengusulkan agar poin-poin antidiskriminasi tersebut bisa dimuat dalam undang-undang.
    “Kalau perlu di undang-undang ketenagakerjaan kita, kalau mau direvisi nanti ke depan, itu harus dibunyikan hal-hal itu. Masalah usia, batasan usia, masalah good looking, masalah ijazah yang harus memenuhi syarat, itu bentuk-bentuk diskriminasi,” bebernya.
    Sekilas soal SE Antidiskriminasi loker
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan SE Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Rabu (28/5/2025).
    Menaker Yassierli
    juga meminta para gubernur menyampaikan SE ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.
    Pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
    Kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
    a. untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau
    b. tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
    Keempat, larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi Istana soal Minuman Bersulang Prabowo-Macron: Bukan Alkohol, Sari Apel Bersoda
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Klarifikasi Istana soal Minuman Bersulang Prabowo-Macron: Bukan Alkohol, Sari Apel Bersoda Nasional 30 Mei 2025

    Klarifikasi Istana soal Minuman Bersulang Prabowo-Macron: Bukan Alkohol, Sari Apel Bersoda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Istana
    mengklarifikasi soal minuman dalam gelas yang dipegang Presiden
    Prabowo
    Subianto saat bersulang dengan Presiden Perancis Emmanuel
    Macron
    dan istrinya Brigitte Macron dalam jamuan makan malam kenegaraan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
    Pasalnya, beredar potongan video yang viral memperlihatkan
    Presiden Prabowo
    dan Macron memegang gelas berisi minuman berwarna kekuningan.
    Video tersebut lantas menimbulkan kecurigaan warganet bahwa minuman yang dipegang
    Prabowo dan Macron
    tersebut beralkohol.
    Dugaan warganet tersebut dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang menegaskan minuman yang diteguk Presiden Prabowo bersama Presiden Perancis adalah sari apel bersoda yang tidak mengandung
    alkohol
    .
    “Oh, itu
    Sparkling Apple Cider
    . 100 persen
    juices
    ,” kata Teddy kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Bahkan, Teddy mengirimkan beberapa gambar minuman untuk menguatkan pernyataannya bahwa tidak mengandung alkohol.
    Gambar tersebut menjelaskan perihal minimal tersebut dan bertuliskan, ”
    perfectly carbonated, our non-alcoholic Organic Sparkling Cider is a wonderful addition to any occasion
    “.
    “Bukan wine ya, dan tidak mengandung alkohol. Itu memang yang dipilih buat
    toast
    , karena non alkohol,” ujar Teddy.
    Bantahan juga disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia memastikan bahwa Istana tidak menyediakan alkohol dalam jamuan makan malam (gala dinner) Presiden Prabowo dan Presiden Macron.
    “Kami informasikan bahwa yang diminum beliau adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf dalam pernyataannya, Jumat.
    Yusuf pun berterima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap peristiwa itu.
    “Kami sangat berterimakasih dan menghargai perhatian serta kepedulian masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo tampak mengajak Presiden Perancis, menteri Kabinet Merah Putih, hingga delegasi Perancis untuk mengangkat gelas berisi minuman mereka dan bersulang.
    Momen itu terjadi dalam acara Gala Dinner di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Prabowo awalnya menyampaikan pidato dalam acara santap malam tersebut.
    Dalam pidatonya, Prabowo merasa mendapat kehormatan besar untuk bisa menerima Macron beserta istrinya, Brigitte Macron.
    “Hubungan antara Prancis dan Indonesia sudah cukup lama dan meningkat terus sampai hari ini, kita menyaksikan bersama bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang,” ujar Prabowo.
    Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak hadirin bersulang bagi Perancis dan Indonesia.
    “Terima kasih dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita,” kata Prabowo.
    “Minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Perancis beserta Ibu dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis, dan bangsa Indonesia.
    Vive la France, vive la
    Indonesia (Hidup Perancis, hidup Indonesia). Terima kasih banyak,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SE Antidiskriminasi Pekerja, Pemerintah Perlu Siapkan Pengawas-Pelaporan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    SE Antidiskriminasi Pekerja, Pemerintah Perlu Siapkan Pengawas-Pelaporan Nasional 30 Mei 2025

    SE Antidiskriminasi Pekerja, Pemerintah Perlu Siapkan Pengawas-Pelaporan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR RI,
    Netty Prasetiyani
    , menyambut baik terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Antidiskriminasi Tenaga Kerja.
    Meski begitu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan agar ini tidak menjadi dokumen administratif semata.
    “Surat edaran ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah perlu memastikan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, agar implementasinya benar-benar terjadi di lapangan,” ujar Netty saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Pengawasan yang dimaksud, kata Netty, bisa mencakup mulai dari sisi jumlah maupun kapasitasnya.
    Selain itu, pemerintah disarankan untuk membuat sarana pengaduan jika ada masyarakat yang masih mendapat perlakuan diskriminatif.
    “Juga soal sarana pelaporan dari masyarakat, khususnya pekerja, perlu dipermudah dan dilindungi, agar korban diskriminasi tidak takut bersuara,” ucap Netty.
    Selanjutnya, ia juga menekankan soal pemberian sanksi dan teguran bagi perusahaan yang melanggar aturan ini.
    “Juga soal pemberian sanksi atau teguran terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, agar ada efek jera,” tegasnya.
    Lebih lanjut, politikus PKS ini menganggap SE tersebut merupakan langkah progresif yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif.
    Dia berharap ke depannya tidak lagi ada diskriminasi terhadap pekerja.
    “Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam proses rekrutmen, promosi, maupun pemutusan hubungan kerja,” kata Netty.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan SE Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang
    Larangan Diskriminasi
    Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Rabu (28/5/2025).
    Dilansir dari salinan resmi SE tersebut, Kemenaker ingin mewujudkan prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
    Selain itu, Kemenaker memperhatikan dinamika ketenagakerjaan saat ini terkait persyaratan rekrutmen tenaga kerja.
    Oleh karena itu, Menaker Yassierli mengeluarkan empat poin dalam SE terbaru ini.
    Pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
    Kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
    Namun, SE ini tetap memberi ruang pengecualian untuk syarat usia dengan kriteria ketat, yakni:
    a. Untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau
    b. Tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
    Keempat,
    larangan diskriminasi
    dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.
    Menaker Yassierli meminta para gubernur menyampaikan SE ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar
                        Bandung

    10 Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar Bandung

    Selain Jam Malam, Dedi Mulyadi Ubah Waktu dan Hari Belajar Sekolah Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Selain menerapkan aturan
    jam malam
    ,
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , bakal mengubah
    jam belajar
    mengajar sekolah untuk siswa tingkat dasar hingga atas menjadi lebih pagi, yaitu pukul 06.00 WIB, mulai Juni 2025.
    Dedi Mulyadi juga menyeragamkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang akan berlangsung dari Senin hingga Jumat.
    “Saya mengajak kepada bupati dan wali kota (para pelajar) hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/5/2025).
    “Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya menurut saya di
    Jawa Barat
    diseragamkan, semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat,” tuturnya.
    Dedi mengatakan, semasa menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, dirinya pernah menerapkan aturan tersebut.
    Dia pun mengeklaim aturan belajar lebih pagi telah berhasil menciptakan situasi kondusif bagi tumbuh kembang para peserta didik.
    “Dulu waktu menjadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tetapi belajarnya kan sampai Jumat,” katanya.
    Semua bupati dan wali kota di Jabar diharapkan memperhatikan aturan ini dan menerapkannya secara optimal sehingga tidak ada perbedaan antardaerah.
    “Mudah-mudahan para bupati, wali kota, sama dengan Gubernur Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Di samping itu, Dedi bakal mengubah kegiatan layanan publik “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” yang berlangsung setiap Rabu selanjutnya akan digeser ke hari Jumat.
    Kemudian, untuk aktivitas layanan publik dimulai setelah shalat Jumat sekitar pukul 14.00-15.00 WIB atau berlangsung hingga sore hari.
    Kemudian, disambung dengan kegiatan hiburan rakyat seperti biasa.
    Dia mengungkapkan, alasan perubahan ini agar orangtua dan para pelajar bisa lebih leluasa mengikuti rangkaian kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
    “Pada sore hari orang-orang sudah pulang kerja, pulang dari sawah, kemudian dilanjutkan hiburan rakyat, juga tidak mengganggu anak sekolah karena hari Sabtunya libur,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik pada 23 Mei 2025.
    Dalam surat tersebut, bupati dan wali kota diminta mengoordinasikan pemberlakuan jam malam ini kepada tingkat kecamatan hingga desa.
    Aturan jam malam
    ini melarang siswa untuk berada di luar rumah, kecuali untuk keperluan penting dan darurat, seperti kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan, aktivitas keagamaan yang diketahui orangtua, serta kondisi darurat dan bencana.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Kasus Pembacokan Jaksa, KPK: Unit Reaksi Cepat Kerja Intens Pastikan Keamanan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Tanggapi Kasus Pembacokan Jaksa, KPK: Unit Reaksi Cepat Kerja Intens Pastikan Keamanan Nasional 30 Mei 2025

    Tanggapi Kasus Pembacokan Jaksa, KPK: Unit Reaksi Cepat Kerja Intens Pastikan Keamanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan terus mengoptimalkan unit reaksi cepat. Hal itu merespons sejumlah kasus aparat penegak hukum (APH), terutama kasus pembacokan jaksa di Sumatera Utara (Sumut) dan Sawangan, Depok, belum lama ini.
    “Unit reaksi cepat, bagian tim di pengamanan KPK yang memang bertugas, salah satunya adalah untuk membantu pengamanan personel KPK, dan itu juga dilakukan secara intens ya untuk memastikan bahwa keamanan dari para pegawai KPK itu tetap terjaga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari
    Antaranews
    , Jumat (30/5/2025).
    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa KPK memandang setiap penanganan perkara memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, terutama mengenai keselamatan.
    “Bahkan tidak hanya dalam soal penanganan perkara, tantangan pemberantasan korupsi juga kami hadapi dalam upaya-upaya pendidikan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi,” kata Budi.
    Sebagaimana diberitakan, pegawai Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ), DSK, sempat dihadang dua orang tak dikenal (OTK) kemudian dibacok di bagian pergelangan tangan kanan di di Pengasinan, Sawangan, Depok pada Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 02.30 WIB.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Pegawai di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti) Kejagung tersebut mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan.
    Kasus tindak pidana ini, menurut Harli, telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari Polres Depok dan Polda Metro Jaya.
    Kemudian, Harli mengungkapkan bahwa kondisi DSK sudah stabil usai menjalani operasi.
    “Kondisi yang bersangkutan sesungguhnya stabil dan sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit,” ujar Harli pada 28 Mei 2025.
    Harli juga mengatakan, Kejagung juga telah memberikan bantuan kepada DSK melalui Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung. Bantuan santunan ini juga telah diterima oleh pihak keluarga.
    Setelah peristiwa yang menimpa DSK, terjadi juga peristiwa pembacokan terhadap jaksa fungsional Jhon Wesli Sinaga, dan aparatur sipil negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Acensio Silvanov Hutabarat pada hari yang sama, pukul 15.40 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Bikin Dedi Mulyadi Ngamuk, Ini Alasan Suporter Persikas Bentangkan Spanduk 
                        Bandung

    6 Bikin Dedi Mulyadi Ngamuk, Ini Alasan Suporter Persikas Bentangkan Spanduk Bandung

    Bikin Dedi Mulyadi Ngamuk, Ini Alasan Suporter Persikas Bentangkan Spanduk
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sejumlah pendukung klub sepakbola asal Subang, Jawa Barat,
    Persikas
    mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Mereka menyampaikan permintaan maaf sekaligus menyampaikan alasan membentangkan spanduk saat acara “Nganjang Ka Rakyat” yang digelar di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jabar, Rabu (28/5/2025) malam.
    Adapun tindakan para pendukung Persikas tersebut sempat membuat Dedi Mulyadi naik pitam.
    Salah satu pendukung Persikas yang mendatangi Dedi mengatakan, mereka datang karena kecintaan terhadap Persikas dan berharap klub tersebut bisa kembali berjaya di Liga 2.
    Para pendukung sepakbola berharap agar Persikas tidak dijual ke pihak di luar Subang.
    “Pak, kita bersatu dengan suporter dan manajemen mengenai sepakbola Persikas. Harapan besar, sebagian warga Subang menanti Persikas kembali ke Liga 2 dan kita adalah hiburan sepakbola untuk tanah kita sendiri, Pak,” ucap perwakilan suporter lewat video yang diunggah di akun Instagram milik Dedi pada Jumat (30/5/2025).
    Ia juga menyampaikan bahwa mereka kesulitan menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah daerah, sehingga memilih momen tersebut untuk bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi.
    “Saking cintanya, Pak, sampai-sampai harus ketemu hal yang salah dulu gitu. Padahal kita susah juga tembus ke Bapak,” tambahnya.
    Namun Dedi menegaskan kembali bahwa aksi mereka salah alamat, karena seharusnya aspirasi disampaikan kepada Bupati.
    “Jadi kamu mau demo gubernur apa bupati?” tanya Dedi.
    “Bupati, Pak,” jawab suporter.
    “Kenapa kalian demo bupati ngomong di depan saya?” balas Dedi.
    Dedi pun menjelaskan alasan kemungkinan akuisisi klub oleh daerah lain, yakni karena keterbatasan anggaran dan minimnya pengusaha lokal yang bersedia mengurus klub bola.
    Dedi juga menegaskan bahwa urusan klub Persikas bukan berada di ranah Gubernur, melainkan tanggung jawab Bupati Subang.
    “Urusan Persikas mah urusan bupati, bukan gubernur,” ujar Dedi.
    Dedi menagtakan bahwa bupati tidak diperbolehkan menggunakan uang negara untuk membantu klub profesional seperti Persikas.
    “Bupati gak boleh membantu klub profesional dengan menggunakan uang negara. Gak boleh,” tegasnya.
    “Sekarang pertanyaannya, di Subang ada gak orang yang mau keluarkan uang puluhan miliar untuk urus bola?” tanya Dedi.
    Saat suporter meminta agar Dedi sendiri turun tangan, ia menolak sambil bercanda:
    “Oh, gak mau saya. Jangankan urus bola, urus istri aja belum bisa,” ucapnya.
    Akhirnya, perwakilan suporter menyampaikan permintaan maaf atas kericuhan yang terjadi dan berharap warga serta panitia acara bisa memaklumi maksud aksi mereka.
    “Untuk warga, maafkan semuanya. Kami dari aliansi suporter Persikas meminta maaf ke panitia dan warga setempat,” tutup mereka.
    Sebelumnya diberitakan, sekelompok pendukung Persikas tiba-tiba membentangkan spanduk penolakan terhadap rencana penjualan klub kebanggaan warga Subang itu.
    Aksi mereka pun disertai dengan teriakan-teriakan yang membuat suasana menjadi gaduh.
    Dedi Mulyadi yang sedang berada di atas panggung tampak geram dan berdiri sambil menunjuk ke arah massa.
    “Hei, ini forum saya, bukan forum Persikas. Ini forum saya dengan rakyat, bukan dengan Persikas. Anak muda enggak punya otak kamu!” bentak Dedi dengan nada tinggi, seperti dikutip dari
    Tribunjabar.id
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil
                        Regional

    4 Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil Regional

    Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil
    Tim Redaksi

    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu menyesalkan minimnya respons Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kondisi 4.000 lebih masyarakat adat Enggano yang telah terisolasi selama lebih dari tiga bulan akibat tidak adanya layanan transportasi laut.
    Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyoroti bahwa saat kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Bengkulu pada Selasa (27/5/2025), pemerintah daerah hanya menyampaikan persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
    “Para pebisnis, benar terganggu dengan dangkalnya alur ini. Namun jangan lupa ada ribuan orang juga yang kini masih terkurung di pulau. Dan ini yang harusnya jadi perhatian serius pemerintah. Bukan cuma soal alur dan alur saja,” kata Fahmi dalam rilis tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Jumat (30/5/2025).
    Fahmi mencontohkan insiden lima orang warga yang nekat menyeberang dari Bengkulu ke
    Pulau Enggano
    dan terombang-ambing hingga ke Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebelum akhirnya ditemukan selamat pada Senin (25/5/2025).
    Menurut Fahmi, karena tidak adanya kapal penumpang, sebagian warga kini terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk melintasi Samudera Hindia.
    “Mereka harus bertaruh nyawa. Ini menyedihkan. Secara nyata, ini menampilkan ketidakmampuan pemerintah Bengkulu untuk menyiasati cara lain menyelamatkan orang-orang di Pulau Enggano. Cuma sibuk menunggu alur dikeruk,” ujarnya.
    Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Enggano, Mulyadi Kauno, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah dalam mengatasi isolasi wilayah tersebut. Ia menyebut pengerukan alur pelabuhan memang penting, tetapi mestinya ada solusi cepat untuk menyambungkan kembali akses transportasi warga.
    “Kami butuh kapal yang layak dan mampu untuk menyeberang samudera itu saja. Masa pemerintah Bengkulu tak punya sensitifitas soal ini,” ucapnya.
    Mulyadi menyebut, pihaknya sempat melarang warga menggunakan kapal kecil karena berisiko tinggi, namun kebutuhan ekonomi memaksa banyak orang tetap nekat melaut.
    “Jangan abaikan kami. Pendangkalan alur sudah dari dulu terjadi terus. Tapi ini sudah terlalu lama kami terkurung,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Datangi Rumah Dedi Mulyadi, Aliansi Suporter Persikas Subang Minta Maaf
                        Bandung

    8 Datangi Rumah Dedi Mulyadi, Aliansi Suporter Persikas Subang Minta Maaf Bandung

    Datangi Rumah Dedi Mulyadi, Aliansi Suporter Persikas Subang Minta Maaf
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah perwakilan dari aliansi suporter
    Persikas Subang
    mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    di Lembur Pakuan, Subang, pada Jumat (30/5/2025).
    Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi saat acara Nganjang ka Rakyat di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/5/2025) malam.
    “Saya atas nama Suporter Persikas meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pak Gubernur Jabar dan juga masyarakat yang sudah terganggu dengan kegaduhan kami,” ungkap Koordinator Lapangan Suporter Persikas, Rizki Maulana, dalam pernyataannya, dikutip dari
    Tribunjabar.id
    .
    Selain meminta maaf, para suporter juga berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat membantu memfasilitasi modal atau mencari investor untuk mendukung pembiayaan Persikas di Liga 2.
    “Kami berharap pak Gubernur bisa mencari investor untuk Persikas,” tambah Rizki.
    Selain itu, mereka juga menginginkan Dedi Mulyadi memfasilitasi pertemuan antara Bupati Subang, Reynaldy Putra, dengan manajemen Persikas untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi klub sepak bola tersebut.

    “Kami ingin sama-sama membangun sepak bola Subang, untuk itu kami ingin Persikas tetap ada di Subang,” tegasnya.
    Menanggapi permohonan tersebut, Dedi menyatakan bahwa ia telah memaafkan insiden yang terjadi dan meminta para suporter untuk menyalurkan aspirasinya ke pihak yang tepat.
    “Salurkan dan sampaikan aspirasi ke orang yang tepat. Soal Persikas, tentunya sampaikan aspirasi ke Manajemen Persikas, bukan ke Gubernur Jabar, karena tak ada hubungannya Pemprov Jabar dengan Persikas,” jelas Dedi.
    Dedi Mulyadi juga memahami rasa cinta para suporter terhadap klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang dan keinginan mereka agar Persikas tidak pindah atau dijual.
    “Tentunya semua aspirasi para Suporter Persikas kita kembalikan ke Manajemen, dan saya sendiri juga berharap ada jalan terbaik atau solusi terbaik bagi Persikas untuk tetap ada di Subang,” tandasnya.
    Dengan kehadiran para suporter di Lembur Pakuan, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa semua masalah atau insiden yang telah terjadi kini telah diselesaikan.
    “Kita sama-sama sudah saling memaafkan dan semoga tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya.
    Sebelumnya, sejumlah suporter Persikas membentangkan spanduk saat acara Nganjang ka Rakyat dan berteriak serta bernyanyi. 
    Dedi marah atas perilaku suporter tersebut yang berujung pada diamankannya para suporter yang berjumlah 22 orang oleh polisi. 
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Datangi Lembur Pakuan, Aliansi Suporter Persikas Minta Maaf ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos Nasional 30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan
    PT Pos Indonesia
    , akan kembali melakukan aksi/demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa (3/6/2025) pekan depan.
    Presiden Partai Buruh dan KSPI Sa’id Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan pada demo yang diperkirakan bakal diikuti 3.000 massa dari berbagai wilayah Jabodetabek ini.
    Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan, meliputi Tunjangan Pangan (TP) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Begitu pun sumbangan Iuran BPJS Kesehatan dan uang duka.
    “Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Jumat (30/5/2025).
    Kedua, menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos.
    Dia beranggapan, sistem kemitraan hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.
    “Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” bebernya.
    Ketiga, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan
    sistem outsourcing
    yang merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
    Tuntutan penghapusan
    outsourcing
    ini selaras dengan janji Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato Hari Buruh pada 1 Mei lalu.
    “Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
    Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
    “Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
    Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
    “Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
    Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
    Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
    “Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
    Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
    Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.