Category: Kompas.com

  • Warga Kritik Pemasangan Countdown Perayaan HUT ke-500 Jakarta di Bundaran HI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Mei 2025

    Warga Kritik Pemasangan Countdown Perayaan HUT ke-500 Jakarta di Bundaran HI Megapolitan 31 Mei 2025

    Warga Kritik Pemasangan Countdown Perayaan HUT ke-500 Jakarta di Bundaran HI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga mengkritik pemasangan countdown atau hitung mundur perayaan HUT ke-500 DKI Jakarta di
    Bundaran Hotel Indonesia
    (HI), Jakarta Pusat.
    Salah satu warga, Roni (27) mengatakan pemasangan countdown terlalu cepat karena perayaan 5 abad Jakarta masih lama pada tahun 2027.
    “Kalau menurut saya kecepetan. Masih dua tahun lagi, belum tentu orang tahu itu countdown buat ulang tahun Jakarta,” ujar Roni (27) di kawasan Bundaran HI, Sabtu (31/5/2025).
    Roni juga menilai pemasangan layar hitung mundur tersebut justru membebani anggaran.
    Menurut dia, ada cara yang jauh lebih efektif melalui media sosial. 
    “Sekarang kan zamannya sosmed. Kalau lewat sosmed kayaknya lebih nyampai sama warga luas, dibanding kayak gitu,” katanya.
    Pantauan Kompas.com, countdown terpasang di kawasan Bundaran HI. Layar digital tersebut menunjukan angka 751 hari 9 jam 55 menit.
    Tinggi layar countdown sekitar 6 meter. Seluruh pengendara yang melintas kawasan tersebut melihat jelas angka mundur perayaan 5 abad Jakarta. 
    Warga yang melintas di kawasan tersebut dipastikan akan melihat tampilan countdown yang menyala terang.
    Hal senada disampaikan Lestari (33). Dia mengaku sempat mengira layar digital itu adalah iklan komersial, bukan bagian dari kampanye Pemprov Jakarta.
    “Awalnya saya kira itu billboard biasa. Baru tahu ternyata itu hitung mundur ulang tahun Jakarta, masih jauh banget,” ujar Lestari.
    Lestari meminta
    Pemprov DKI
    menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif jika ingin membangun antusiasme sejak dini.
    “Mendingan bikin campaign, ajak warga bikin video tentang Jakarta atau semacamnya. Jadi enggak melulu tampilan digital aja,” kata dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelajar Terlibat Tawuran di Tangsel Dibina, Kenakan Seragam Pramuka
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Mei 2025

    Pelajar Terlibat Tawuran di Tangsel Dibina, Kenakan Seragam Pramuka Megapolitan 31 Mei 2025

    Pelajar Terlibat Tawuran di Tangsel Dibina, Kenakan Seragam Pramuka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 10 pelajar yang terlibat tawuran di
    Ciputat Timur
    menjalani
    pembinaan karakter
    di Mapolsek Ciputat Timur, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (31/5/2025).
    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan, para pelajar itu mendapatkan pembekalan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran hukum dan sosial.
    Kepolisian menyeragamkan seluruh pelajar itu dengan atribut Pramuka sebagai simbolisasi pembentukan karakter positif.
    “Tawuran bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merugikan masa depan anak-anak kita. Bahkan bisa menyebabkan korban jiwa sia-sia,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu.
    Bambang menyampaikan, pembinaan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah kenakalan remaja serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
    “Kami ingin mereka sadar akan bahaya ini dan mulai membangun masa depan yang positif,” ujar Bambang.
    Dalam kegiatan ini, para orang tua siswa turut dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membina generasi muda.
    “Kami libatkan orang tua karena pembinaan karakter sejatinya dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik dan perhatian orang tua adalah kunci untuk mencegah anak-anak dari pergaulan negatif,” kata dia.
    Bambang meminta seluruh orang tua dan pihak sekolah untuk lebih aktif memantau aktivitas remaja, terutama di luar jam sekolah.
    “Sayangi anak kita, jauhkan dari tawuran, bangun karakter, raih masa depan gemilang,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

    100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program Mobile Training Unit
    (MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
    Ketua Komisi B
    DPRD DKI Jakarta
    dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur. 
    “Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
    Selain itu, dia menekankan pentingnya
    pelatihan kerja
    sebagai pendamping program
    Job Fair
    .
    “Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
    Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. 
    “Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
    Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
    job fair
    yang digelar setiap tiga bulan. 
    Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
    pengangguran
    di Jakarta.
    “Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
    Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
    “Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
    Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
    “Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR Nasional 31 Mei 2025

    Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) membutuhkan logistik yang besar untuk kembali ke DPR pada 2029.
    Logistik tersebut tentu akan berkaitan dengan tugas ketua umum PPP, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun branding partai dan mempererat soliditas kader PPP.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ujar Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Tanggung jawab yang berat tersebut dinilainya menjadi pertimbangan seorang tokoh untuk menerima tawaran memimpin PPP.
    Terbukti dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
    Dudung Abdurachman
    dan Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    yang menolak tawaran tersebut.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi
    ketum PPP
    untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” ujar Adi.
    Di samping itu, ia menilai Dudung dan Gus Ipul lebih memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis pro rakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” kata Adi.
    Diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP, karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak, oleh karena itu saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Bursa Kerja Membludak, "Warning" Darurat Lapangan Pekerjaan 
                        Nasional

    9 Bursa Kerja Membludak, "Warning" Darurat Lapangan Pekerjaan Nasional

    Bursa Kerja Membludak, “Warning” Darurat Lapangan Pekerjaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif
    Migrant Watch
    , Aznil Tan menilai, kejadian warga yang pingsan saat mengunjungi pameran lowongan pekerjaan atau
    job fair
    menjadi tanda Indonesia mengalami darurat
    lapangan pekerjaan
    .
    Ia menilai, hal ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengalihkan fokus pada
    pembukaan lapangan pekerjaan
    yang nyata dan sistemik.
    “Ini bukan warning lagi, ini sudah
    darurat lapangan pekerjaan
    . Rakyat datang cari kerja sampai pingsan. Pemerintah harus segera mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menyelesaikan persoalan ini lebih dulu,” kata Aznil dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Aznil menuturkan, program-program yang kini diprioritaskan Prabowo tidak secara langsung dapat membuka lapangan kerja secara masif dan berkelanjutan.
    Program andalan Prabowo antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dan program pembangunan 3 juta rumah.
    Ia berpendapat, Prabowo perlu membuang egonya pada program prioritasnya dan fokus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
    “Jika Prabowo ingin mendapat legitimasi nyata rakyat, beliau harus membuang egonya pada program-program simbolik seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan 3 juta. Itu bukan solusi membuka lapangan pekerjaan. Lebih baik energi bangsa ini all out untuk yang lebih efektif,” ujarnya.
    Dia berpendapat, program prioritas tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak menyentuh akar masalah. Sedangkan, membuka lapangan kerja butuh langkah yang luar biasa, bukan program normatif biasa.
    Lebih lanjut, Aznil meminta pemerintah berhenti dengan pendekatan populis yang tidak menyentuh inti persoalan ketenagakerjaan.
    Dirinya mengaku sudah menyusun peta jalan praktis dan teruji untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk mendorong tenaga kerja Indonesia masuk ke pasar kerja global secara terhormat dan bermartabat.
    “Sudahi program-program populis yang hanya menjawab gejala seperti pemadam kebakaran. Akar persoalan kita adalah minimnya lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini harus jadi prioritas nomor satu,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, sembilan pencari kerja sempat dilarikan ke instalasi gawat darurat (IGD) terdekat karena pingsan akibat berdesak-desakan saat mengikuti job fair di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/5/2025).
    Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati menuturkan, kesembilan peserta tersebut langsung diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan medis.
    Nur Hidayah mengakui bahwa kericuhan job fair Bekasi terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat.
    Ia mencatat, peserta yang datang bukan hanya dari Kabupaten Bekasi, tetapi juga ada yang berasal dari Kota Bekasi, Jakarta, dan Karawang. Kondisi tersebut membuat jumlah peserta jauh di luar ekspektasinya.
    “Memang yang tidak terprediksi adalah jumlah yang hadir,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Guru SD yang Pertontonkan Video Porno kepada 24 Siswi dalam Kelas Ditahan Polisi
                        Regional

    10 Guru SD yang Pertontonkan Video Porno kepada 24 Siswi dalam Kelas Ditahan Polisi Regional

    Guru SD yang Pertontonkan Video Porno kepada 24 Siswi dalam Kelas Ditahan Polisi
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – BEKD, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sabu Raijua,
    Nusa Tenggara Timur
    (NTT), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan.
    Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Paulus Naatonis, mengonfirmasi penetapan tersebut dan menyatakan bahwa tersangka telah ditahan sejak Jumat (30/5/2025).
    “Kita sudah jadikan tersangka dan ditahan sejak kemarin,” ujar Paulus Naatonis kepada Kompas.com pada Sabtu (31/5/2025).
    Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan marathon terhadap sejumlah saksi, termasuk para korban dan tersangka BEKD.
    Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya, yang menyebabkan pihak kepolisian langsung mengambil langkah penahanan.
    Selain menahan tersangka selama 20 hari ke depan, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini.
    Paulus menjelaskan, perbuatan tersangka terungkap setelah seorang siswa melaporkan tindakan gurunya kepada orangtuanya.
    Mendengar cerita anaknya, orangtua korban segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, yang kemudian memanggil dan memeriksa guru tersebut.
    “Kita segera lengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa,” tambahnya.
    Sebelumnya, BEKD dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Sabu Raijua pada 14 Mei 2025, atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap sejumlah anak kelas VI SD tempatnya mengajar.
    “Polres Sabu Raijua telah menerima laporan polisi pada tanggal 14 Mei 2025 dan saat ini sedang menangani kasus tersebut secara serius dan profesional,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra, Selasa (20/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    dan Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
    “Nama
    caketum PPP
    dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
    Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
    PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
    Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
    “Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
    Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
    “Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
    Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
    Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
    “Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden PKS Akan Ditentukan oleh Ketua Majelis Syura
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Presiden PKS Akan Ditentukan oleh Ketua Majelis Syura Nasional 31 Mei 2025

    Presiden PKS Akan Ditentukan oleh Ketua Majelis Syura
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) tengah menjalankan Pemilihan Raya (Pemira) calon anggota
    Majelis Syura PKS
    pada Sabtu (31/5/2025).
    Pemira dilakukan dengan menggunakan sistem e-voting untuk memilih 66 anggota Majelis Syura PKS yang akan mewakili setiap daerah pemilihan.
    “Proses awal dari suksesi kepemimpinan nasional PKS dimulai dari bawah dan demokratis. Melalui mekanisme
    Pemira PKS
    akan memilih 66 anggota majelis syura sebagai perwakilan seluruh anggota PKS di setiap daerah,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri lewat keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (31/5/2025).
    Setelah 66 anggota Majelis Syura PKS terpilih, mereka akan menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) untuk memilih Ketua Majelis Syura periode 2025-2030.
    “PKS ingin menjaga nilai-nilai pengelolaan partai berbasis sistem yang memastikan seluruh anggota PKS se-Indonesia untuk terlibat aktif sejak awal,” ucapnya.
    Muara dari Pemira ini adalah terpilihnya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS periode 2025-2030. Termasuk Presiden PKS yang akan ditentukan oleh Ketua Majelis Syura.
    “Setelah itu secara berjenjang dan sistematis juga akan digelar Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah untuk memilih Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di seluruh provinsi dan Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Tingkat Daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ungkap Mabruri.
    PKS sendiri sudah berganti kepemimpinan sebanyak delapan kali. Adapun Presiden PKS untuk periode 2020-2025 adalah Ahmad Syaikhu.
    Berikut delapan nama yang pernah menjabat sebagai Presiden PKS:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Bursa Kerja Membludak, "Warning" Darurat Lapangan Pekerjaan 
                        Nasional

    Syarat Usia dan Fisik dalam Perekrutan Kerja Termasuk Pelanggaran HAM Nasional 31 Mei 2025

    Syarat Usia dan Fisik dalam Perekrutan Kerja Termasuk Pelanggaran HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
    KSPI
    ), Said Iqbal menilai, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang batas usia dalam persyaratan perekrutan karyawan baru tidak terlalu kuat dan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perusahaan.
    Hal ini berdasarkan jajak pendapat dari Koalisi Serikat Pekerja yang ada di 38 provinsi dan 493 kabupaten/kota, dengan jumlah anggota dan keluarganya sekitar 10 juta orang.
    “Pelarangan batas usia, penampilan, tinggi badan, dan agama tertentu sebagai syarat merekrut karyawan baru sebenarnya sudah ada aturannya dari 20 tahun yang lalu yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian tetapi tidak dijalankan di tingkat lapangan,” ujar Iqbal ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Iqbal menilai, aturan tersebut seharusnya dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri tenaga kerja tentang pelarangan persyaratan tertentu.
    Sebab syarat tertentu berkaitan usia dan fisik dalam merekrut karyawan baru merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusional warga negara.
    “Pembatasan usia, penampilan menarik, dan persyaratan tinggi badan adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” jelas dia.
    “Artinya, tidak boleh ada syarat apa pun yang mendiskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan,” tegas Iqbal.
    Iqbal menambahkan, jika perusahaan mensyaratkan batas usia maksimal 25 tahun, maka satu generasi usia produktif telah dikorbankan.
    “Ini sangat merugikan negara karena usia tersebut adalah piramida emas angkatan kerja. Kalau ini dibiarkan, produktivitas nasional menurun dan kita akan tertinggal dalam persaingan global,” lanjutnya.
    Adanya persyaratan batas usia justru kontra produktif bagi strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Begitu pula dengan
    syarat penampilan menarik
    dan tinggi badan, yang sama-sama diskriminatif dan kontra produktif.
    Dari dua alasan di atas,on
    Meskipun dalam batas tertentu, persyaratan seperti batas usia, penampilan menarik, dan tinggi badan bisa dibenarkan. Misalnya industri penerbangan yang mensyaratkan pramugari dan pramugara memiliki tinggi tertentu untuk menjangkau bagasi kabin.
    Sedangkan di industri fashion yang memerlukan penampilan menarik bagi modelnya. Bahkan di laboratorium tertentu yang memerlukan ketajaman indera dari anak muda, hal ini bisa dipertimbangkan.
    “Namun, kami berpendapat bahwa untuk seluruh jenis industri di luar pengecualian tersebut, dilarang keras menetapkan batas usia, penampilan menarik, dan tinggi badan sebagai syarat kerja,” katanya.
    “Termasuk di perusahaan negara (BUMN, PNS, BUMD) yang justru paling banyak menerapkan batas usia dalam perekrutan. Hal itu jelas melanggar UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan,” jelas dia.
    Dia menyarankan, perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan persyaratan tertentu, ada baiknya jika melewati izin dari Kemnaker.
    “Bila ada jenis perusahaan tertentu (industri penerbangan, industri fashion, industri laboratorium, dll) membutuhkan persyaratan tertentu maka wajib memberitahu dan meminta izin untuk mendapatkan persertuan dari Menaker,” tegas Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.