Category: Kompas.com

  • Momen Prabowo Minta Erick Thohir Tambah Bonus Peraih Emas SEA Games 2025 Jadi Rp 1 Miliar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2025

    Momen Prabowo Minta Erick Thohir Tambah Bonus Peraih Emas SEA Games 2025 Jadi Rp 1 Miliar Nasional 5 Desember 2025

    Momen Prabowo Minta Erick Thohir Tambah Bonus Peraih Emas SEA Games 2025 Jadi Rp 1 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menambah bonus peraih medali emas SEA Games 2025 dari Rp 500 juta untuk satu orang peraih medali emas menjadi Rp 1 miliar.
    “Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali emas akan kita kasih insentif?” kata Prabowo dalam pidatonya saat melepas kontingen di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Erick kemudian menyampaikan bahwa bonus yang disediakan untuk seorang peraih medali emas sebesar Rp 500 juta.
    Prabowo lalu bertanya apakah anggaran tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp 1 miliar.
    “Anggarannya Rp 500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp 1 miliar? Bisa. Bisa kan?” tanya Prabowo.
    Erick menyatakan kesiapannya, dengan berdiri dan memberikan tanda hormat.
    Sontak, ratusan atlet yang datang ke Istana Negara bertepuk tangan gembira.
    Tak cuma itu, Prabowo bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang berada di samping
    Erick Thohir
    .
    Mensesneg juga menyatakan siap menaikkan anggaran untuk peraih medali emas.
    “Mensesneg bisa?” tanya Prabowo.
    “Alhamdulillah,” ucap Prabowo, disambut riuh tepuk tangan kembali.
    Menurut Prabowo, pemberian bonus merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.
    “Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk Kemenpora ya, kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas. Negara akan memberi tempat yang terbaik,” jelas Prabowo.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu memberi contoh penghargaan negara yang diterima oleh atlet angkat besi, Rizki Juniansyah, yang kini diangkat menjadi perwira lantaran mampu menyabet medali emas dalam Olimpiade Paris tahun lalu.
    Rizki menjadi salah satu dari dua atlet yang duduk di barisan depan, sejajar dengan Erick Thohir dan Prasetyo Hadi.
    “Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Pangkatmu apa sekarang? Gagah sekali kau. Jadi putra-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan dihargai. Terima kasih,” tandas Prabowo.
    Total ada 1.021 orang atlet dari 48 cabang olahraga yang tergabung dalam kontingen Indonesia untuk
    SEA Games 2025
    .
    Erick Thohir menargetkan kontingen Indonesia meraih 80 medali emas dan masuk posisi 3 besar dalam SEA Games 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JPU Minta Hakim Lanjutkan Sidang Pemeriksaan 3 Terdakwa Demo Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    JPU Minta Hakim Lanjutkan Sidang Pemeriksaan 3 Terdakwa Demo Agustus Megapolitan 5 Desember 2025

    JPU Minta Hakim Lanjutkan Sidang Pemeriksaan 3 Terdakwa Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta majelis hakim menolak eksepsi dari tiga terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025 atas nama Ruby Akmal Azizi, Hafif Russel Fadilla, dan Muhammad Tegar Prasetya.
    Hal itu disampaikan JPU dalam
    sidang
    tanggapan eksepsi kasus demonstrasi Agustus 2025 di PN Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    “Penuntut umum berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Muhammad Tegar, Ruby Akmal Azizi, Hafif Russel Fadilla menolak semua keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa,” ujar JPU dalam persidangan.
    Selain itu, JPU juga meminta agar majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ketiga terdakwa tersebut.
    Dalam penjelasannya JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur perusakan fasilitas umum dalam demonstrasi Agustus 2025 sebagaimana yang didakwakan.
    “Perbuatan para terdakwa Muhammad Tegar, Ruby Akmal Azizi, dan terdakwa Hafif Russel Fadilla yang sengaja merusak fasilitas umum yang tidak ditujukan pada objek tertentu tetapi pada sembarang objek baik orang, petugas, pejabat yang bertugas, atau benda, atau tembok gerbang tol/fasilitas umum, menjadi rusak,” jelas JPU.
    JPU menilai, ketiganya seharusnya dapat membayangkan konsekuensi dari tindakan mereka dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan.
    Di sisi lain, JPU juga menilai eksepsi yang kuasa hukum ketiga terdakwa justru mengaburkan substansi dakwaan yang sudah menjangkau dalam materi pokok perkara, menyangkut kejelasan fakta yang dibuktikan di persidangan dalam surat dakwaan.
    “Seharusnya para terdakwa membayangkan kemungkinan adanya penyisiran penangkapan terhadap orang yang berakibat pengerusakan ataupun yang melakukan kerusuhan akibat dari aksi demonstrasi yang menyebabkan bentrok dan kerusuhan,” tutur JPU.
    Sebagai informasi, ketiga terdakwa merupakan bagian dari 21 orang yang sebelumnya didakwa melakukan penyerangan kepada polisi dan merusak fasilitas umum (fasum) saat demonstrasi akhir Agustus 2025 di Gedung DPR/MPR RI.
    Dakwaan sebelumnya dibacakan dalam sidang perdana yang digelar di PN Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
    Saat itu JPU menyebutkan, para terdakwa melakukan perusakan berupa menjebol satu bagian pagar DPR/MPR dengan cara memukul besi pagar dan tembok pagar.
    Ada pula yang menggunakan godam dan mesin gerinda untuk menjebol maupun melempar batu, melempar bom molotov, kayu, bambu, dan besi ke arah para anggota kepolisian.
    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 1 KUHP,” ujar JPU dalam sidang pada 20 November lalu.
    Yakni 21 terdakwa dianggap menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja.
    Selain itu, ada tiga alternatif ancaman pidana lain. Pertama, para terdakwa diancam pidana Pasal 212 KUHP juncto Pasal 214 ayat 1 KUHP tentang bersekutu melawan petugas.
    Kedua, ancaman pidana pasal 216 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tidak mengindahkan peringatan petugas secara bersama-sama.
    Terakhir, para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 218 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang sengaja tidak membubarkan diri dari kerumunan setelah diperingatkan petugas.
    Dalam dakwaannya, JPU menyebut para terdakwa sebelumnya sudah mendengar, melihat, membaca, maupun menerima informasi ajakan mengikuti aksi demonstrasi dari media sosial baik Instagram, WhatsApp Group, maupun berita online.
    Ajakan itu disebut membuat para terdakwa berinisiatif untuk mendatangi lokasi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR pada 29 Agustus 2025.
    Di sana, para terdakwa merusak pagar DPR/MPR serta melempari aparat kepolisian dengan batu, bom molotov, kayu hingga besi.
    Seluruh terdakwa masih bertahan di kawasan DPR/MPR RI sampai 30 Agustus 2025.
    Keesokan harinya, 31 Agustus 2025, demonstrasi masih berlanjut dan mangalami ricuh.
    “Minggu dini hari tanggal 31 Agustus 2025, masih terdapat massa unjuk rasa yang berkerumun dan bentrok sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum maupun mengakibatkan luka-luka,” tutur JPU.
    Akhirnya pihak kepolisian menangkap 13 orang dari 21 terdakwa.
    Penangkapan dilakukan di sejumlah titik seperti depan Polda Metro Jaya,
    flyover
    Semanggi hingga jalan Gatot Subroto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Kapal Pengangkut Gelondongan Kayu Asal Sumbar Terdampar di Lampung, Ada "Barcode" Perusahaan
                        Regional

    2 Kapal Pengangkut Gelondongan Kayu Asal Sumbar Terdampar di Lampung, Ada "Barcode" Perusahaan Regional

    Kapal Pengangkut Gelondongan Kayu Asal Sumbar Terdampar di Lampung, Ada “Barcode” Perusahaan
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Sebuah kapal tongkang pengangkut gelondongan kayu terdampar di pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Barat.
    Pada potongan kayu terdapat
    barcode
    perusahaan.
    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari menyampaikan, kapal itu terdampar di Pantai Tanjung Setia sejak 6 November 2025.
    Dari keterangan yang dihimpun kepolisian, kapal tongkang itu berasal dari Sumatera Barat (Sumbar) pada 2 November 2025.
    “Muatannya sekitar 4.800 kubik kayu,” kata Yuni saat dihubungi, Kamis (5/12/2025).
    Diduga,
    cuaca ekstrem
    menjadi penyebab utama kapal kehilangan kendali hingga akhirnya terdampar.
    Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” katanya.
    Dari pendataan sementara, ribuan batang kayu itu memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter mencapai 50-100 sentimeter.
    Selain itu, tercantum
    barcode 
    bertuliskan nama perusahaan PT MPL dan “Sumatera Barat”.
    Yuni memastikan, pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti insiden tersebut.
    Sejumlah anak buah kapal (ABK) juga telah dimintai keterangan.
    Hingga kini, kondisi tongkang beserta muatan kayu masih berada di lokasi, dan penanganan kasus ditangani Polres
    Pesisir Barat
    bersama Direktorat Polairud Polda Lampung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2025

    Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya Nasional 5 Desember 2025

    Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang menyetujui menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026.
    “Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
    Haji
    atau
    BPIH
    Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi salinan Keppres, Jumat (5/12/2025).
    Bagi calon
    jemaah haji
    , mereka harus membayar Bipih yang akan digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup.
    Berikut ini rincian besaran Bipih jemaah haji reguler yang perlu dibayar jemaah tiap embarkasi:
    Sebelumnya,
    Kementerian Haji dan Umrah
    (Kemenhaj) yelah resmi mengumumkan jadwal dan tahapan pelunasan
    Bipih 2026
    untuk jemaah reguler.
    Jadwal biaya pelunasan dibuka pada Senin (24/11/2025) hingga 23 Desember 2025, pukul 08.00–15.00 WIB.
    Para calon jemaah haji dapat melakukan pelunasan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.
    “Pelunasan tahap pertama dimulai hari ini hingga 23 Desember 2025 di bank-bank penerima setoran. Kami berharap jemaah mematuhi jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam siaran pers, Senin (24/11/2025).
    Ia menjelaskan, pelunasan tahap pertama ini ditujukan untuk tiga kategori, yakni:
    Jika pada tahap pertama masih terdapat sisa kuota per provinsi, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.
    Pelunasan tahap kedua, diprioritaskan kepada jemaah yang gagal melakukan pelunasan tahap pertama, pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah terpisah dari mahram atau keluarga, serta jemaah cadangan.
    “Seluruh mekanisme pelunasan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan pemerataan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan
                        Nasional

    7 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan Nasional

    Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana Aceh, Komisi II: Tak Pantas secara Etika Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
    Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya. 
    “Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
    Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami apakah keberangkatan
    Mirwan
    sudah mendapatkan izin resmi.
    Sebab, Komisi II DPR mendapat informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran larangan bepergian ke luar negeri untuk semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.
    “(Larangan ke luar negeri) Sampai dengan Januari 2026 yang akan datang di tengah situasi seperti ini,” kata Rifqi.
    “Nah, karena itu perlu ditelisik apakah keberangkatan yang bersangkutan, kendati atas nama melaksanakan ibadah
    umrah
    , telah melakukan persetujuan, meminta izin, atau tidak dari Kemendagri,” sambung dia.
    Diketahui, kabar
    Bupati Aceh Selatan
    , Mirwan, berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos).
    Sorotan ini lantaran kondisi Aceh sedang dilanda banjir.
    Adapun Bupati Aceh Selatan itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
    Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, mengatakan bahwa keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci dilakukan setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).
    Denny membantah bahwa Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika
    bencana banjir
    melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Puan Minta Pemerintah Lebih Fokus dan Tanggap Tangani Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih fokus serta tanggap dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Dia menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak, termasuk yang kini masih berada di posko pengungsian, menjadi prioritas utama yang harus diutamakan saat ini.
    “Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap,” ujar Puan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
    Ketika ditanya soal upaya
    penanganan bencana
    yang harus ditingkatkan, Puan menekankan bahwa fokus utama saat ini tetap pada upaya penyelamatan dan pemulihan korban.
    “Yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu,” ujar politikus PDI-P tersebut.
    Puan mengatakan Komisi IV DPR sebelumnya telah memanggil Menteri Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas penanganan bencana di wilayah terdampak.
    Namun, hasil evaluasi itu akan dibahas lebih lanjut setelah situasi darurat terkendali.
    Meski begitu, Puan meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di lapangan telah menjalankan tugas secara maksimal.
    “Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban terdampak
    banjir dan longsor
    di Aceh,
    Sumatera
    Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah.
    Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 836 orang meninggal dunia, 209 orang masih hilang, dan 2.700 orang mengalami luka-luka.
    Korban jiwa terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 orang, disusul Sumatera Utara 311 orang, dan Sumatera Barat 200 orang.
    Selain itu, kerusakan fasilitas publik juga cukup luas.
    Tercatat 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, 115 kantor, serta 295 jembatan rusak akibat bencana tersebut.
    Data ini diperoleh dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang dirilis Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Bupati Aceh Selatan Berangkat Umrah di Tengah Bencana Aceh, Pemkab Buka Suara
                        Regional

    5 Bupati Aceh Selatan Berangkat Umrah di Tengah Bencana Aceh, Pemkab Buka Suara Regional

    Bupati Aceh Selatan Berangkat Umrah di Tengah Bencana Aceh, Pemkab Buka Suara
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dikabarkan kini sedang berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah.
    Keberangkatannya itu mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos) lantaran kondisi
    Aceh
    tengah dilanda banjir.
    Sebelumnya,
    Bupati Aceh Selatan
    itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, mengatakan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).
    Denny menyebutkan, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya. 
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya. 
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian. 
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” ucapnya.
    Selain itu, kata dia, beberapa titik pengungsian di Aceh Selatan dalam beberapa hari ini masyarakat juga sudah kembali ke rumah masing-masing. 
    “Terutama wilayah terdampak Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah Aceh Selatan yang berada di lokasi pengungsian, demikian kami sampaikan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbah Tarman Resmi Ditahan, Cek Rp 3 Miliar yang Jadi Mahar Pernikahan Diduga Palsu
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        5 Desember 2025

    Mbah Tarman Resmi Ditahan, Cek Rp 3 Miliar yang Jadi Mahar Pernikahan Diduga Palsu Surabaya 5 Desember 2025

    Mbah Tarman Resmi Ditahan, Cek Rp 3 Miliar yang Jadi Mahar Pernikahan Diduga Palsu
    Editor
    PACITAN, KOMPAS.com
    – Kasus mahar pernikahan berupa cek senilai Rp 3 miliar yang diberikan Mbah Tarman (74) kepada istrinya, Sheila Arika (24), memasuki babak baru.
    Mbah Tarman
    kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga cek itu palsu.
    Kasat Reskrim Polres
    Pacitan
    , AKP Khoirul Maskanan, membenarkan penahanan tersebut. 
    Penahanan itu dilakukan setelah Mbah Tarman yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, dinaikkan menjadi tersangka.
    “Iya, Mbah Tarman kami tahan,” ujar Khoirul pada Jumat (5/12/2025), seperti dikutip Surya.co.id.
    Sementara itu, penyidik menetapkan Mbah Tarman sebagai tersangka setelah menemukan dua alat bukti yang memenuhi unsur pemalsuan dokumen.
    “Ya, sudah-sudah tersangka. Dia (Mbah Tarman) ditahan karena memalsukan dokumen, dalam hal ini cek,” tegas Khoirul.
    Sebelum menetapkan tersangka, penyidik memanggil sejumlah saksi, termasuk saksi ahli.
    Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan ketidaksesuaian antara cek yang diberikan dengan cek asli yang semestinya diterbitkan.
    “Saksi ahli menyatakan, bahwa cek yang diberikan tidak sesuai dengan asli. Kami sudah mengantongi dua alat bukti,” tambahnya.
    Penyidik juga telah memeriksa Mbah Tarman sebelum menahannya Kamis (4/12/2025).
    “Diperiksa, setelah cukup bukti, ditentukan Tarman langsung ditahan tadi malam,” pungkasnya.
    Pernikahan Mbah Tarman dengan istrinya, Sheila Arika, menuai sorotan. Selain usia kedua mempelai yang terpaut jauh, mahar yang fantastis menambah heboh pernikahan itu. 
    Pernikahan Tarman (74) dan Sheila Arika (24) berlangsung di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan pada Rabu (8/10/2025).
    Mahar pernikahan yang diberikan Tarman berupa cek Rp 3 miliar.
    Banyak yang mempertanyakan keaslian cek tersebut, hingga akhirnya kasus ini ditangani oleh Polres Pacitan.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Update Kasus Mahar Cek 3 Miliar di Pacitan, Mbah Tarman Resmi Ditahan Polisi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentrok Kembali Pecah di Papua Tengah, 3 Korban Tewas, 18 Luka-luka Terkena Panah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Desember 2025

    Bentrok Kembali Pecah di Papua Tengah, 3 Korban Tewas, 18 Luka-luka Terkena Panah Regional 5 Desember 2025

    Bentrok Kembali Pecah di Papua Tengah, 3 Korban Tewas, 18 Luka-luka Terkena Panah
    Tim Redaksi
    MIMIKA, KOMPAS.com
    – Aksi saling serang kembali pecah di Kampung Amole, Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Bentrokan terbaru terjadi pada Kamis (4/12/2025) dan Jumat (5/12/2025).
    Pada bentrokan kemarin satu orang tewas, sedangkan pada insiden hari ini ada dua orang yang tewas, selain belasan orang terluka akibat panah.
    Dua jenazah terakhir ditangani secara adat dengan cara dibakar tak jauh dari lokasi perang antar dua kelompok, Jumat siang.
    Tampak, selama prosesi, dijaga ketat aparat kepolisian. “Satu jenazah dibakar kemarin, dan hari ini dua jenazah.”
    Demikian penjelasan Kepala Polsek Kwamki Narama Ipda Yusak Sawaki saat ditemui di sela-sela prosesi pembakaran jenazah di Kwamki Narama.
    “Selain korban meninggal dunia, dari masing-masing kelompok juga banyak yang terluka, total sekitar 18 orang,” sambung Yusak.
    Yusak mengungkapkan, aksi saling serang dua kelompok sudah telah terjadi sejak beberapa bulan lalu.
    Konflik dipicu adanya kasus perselingkuhan hingga terjadi perang yang mengakibatkan seorang korban tewas dan belasan terluka.
    Bentrokan kedua kelompok itu menggunakan panah, senjata tradisional, dan seng menjadi tameng.
    “Masing-masing kelompok dari kelompok Newegalen dan kelompok Dang. Kita aparat keamanan terus bersiaga dan berupaya agar konflik ini segera selesai.”
    “Karena ini terjadi sudah beberapa bulan belum berhenti sampai sekarang,” kata Yusak.
    Meski konflik semakin memanas, namun lokasi perang tidak menyebar luas. Pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan hingga pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.
    “Jadi perangnya ini lokasinya tidak meluas. Hanya di sini saja (Kampung Amole). Aparat keamanan juga ada.”
    “Secara umum, situasi di sini aman. Masyarakat yang lainnya juga beraktivitas seperti biasa,” kata Yusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Terjang Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, Ribuan Warga Terdampak
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Desember 2025

    Banjir Terjang Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, Ribuan Warga Terdampak Bandung 5 Desember 2025

    Banjir Terjang Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang, Ribuan Warga Terdampak
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.co
    m – Ratusan ribu rumah di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Baleendah, terdampak akibat banjir luapan Sungai Citarum.
    Sungai Citarum
    kembali meluap usai hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sejak Kamis (4/12/2025) kemarin.
    Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Wahyudin, mengatakan, di Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 9.246 keluarga atau 25.918 jiwa terdampak.
    Tak hanya merendam rumah warga, air juga menggenangi beberapa ruas jalan di Kecamatan Dayeuhkolot, seperti di depan Jalan Raya Dayeuhkolot.
    Ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga 90 sentimeter.
    Berbeda dengan pemukiman warga di Kampung Bojong Asih, ketinggian air mencapai 1,5 meter.
    “Kalau yang mengungsi itu di Desa Bojong Asih sebanyak 99 keluarga atau 307 jiwa,” katanya saat ditemui di Desa Bojong Asih, Jumat (5/12/2025).
    Di Kecamatan Baleendah, terdata 1.873 keluarga atau 5.579 jiwa dari tiga kelurahan terdampak dan sebanyak 63 keluarga atau 150 jiwa terpaksa mengungsi.
    Terakhir, di Kecamatan Bojongsoang, sebanyak 1.236 keluarga atau sekitar 3.000 jiwa dari tiga desa juga terdampak luapan Sungai Citarum.
    “Kalau yang di Bojong Asih, tidak ada warga yang mengungsi,” terang dia.
    Data tersebut, kata Wahyudin, masih bisa berkembang melihat situasi dan kondisi Bandung Raya yang masih diperkirakan akan turun hujan.
    Camat Dayeuhkolot, Asep Suryadi, membenarkan data tersebut.
    Bahkan, hingga siang hari, air luapan Sungai Citarum masih belum menunjukkan tanda-tanda surut.
    “Masih belum surut, ketinggian air juga variatif, 70 sentimeter sampai 90 di titik terdalam,” ujar Asep.
    Asep menjelaskan, saat ini di Desa Cangkuang Wetan, tepatnya di Kampung Cibedug Hilir, ketinggian air mencapai 1,5 meter.
    Bahkan, akses jalan yang tergenang tidak bisa dilalui motor maupun berjalan kaki.
    “Banyak barang terendam, warga yang tidak bisa beraktivitas, jalan menuju masjid, hingga masjid yang tidak bisa digunakan karena terendam,” kata Asep.
    Di kampung tersebut, korban terdampak hampir 312 keluarga, dan yang mengungsi 42 keluarga atau 147 jiwa.
    “Itu baru terevakuasi, masih banyak yang belum terevakuasi,” ucapnya.
    Saat ini, kebutuhan mendesak di antaranya makanan dan minuman untuk pengungsi, alat masak untuk dapur umum, selimut dan karpet untuk pengungsi, serta perahu untuk evakuasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.