Category: Kompas.com

  • 3
                    
                        Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
                        Denpasar

    3 Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali Denpasar

    Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com

    Gubernur Bali

    Wayan Koster
    gelar rapat darurat dengan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, Sabtu 31 Mei 2025.
    Hal tersebut dilakukan setelah menerima rentetan keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait kian maraknya dominasi usaha pariwisata oleh warga negara asing (WNA).
    Hal ini dinilai akan memojokkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri.
    Dalam rapat tersebut juga mengevaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan regulasi usaha pariwisata pun jadi langkah awal yang ia tempuh.
    “Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster dalam rapat tersebut.
    Kekesalan Koster didasari oleh banyaknya temuan praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh WNA.
    Terutama melalui celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
    Ia menilai, sistem tersebut membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis.
    Bahkan hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.
    “Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkap Koster.
    Lebih lanjut, ia menilai praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika berusaha, tapi juga menciptakan ketimpangan dan memperparah degradasi ekonomi lokal.
    Koster memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, Bali berisiko mengalami kemunduran serius dalam lima tahun ke depan, baik secara ekonomi, sosial, maupun citra pariwisata.
    “Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan,” ujarnya.
    Sebagai tindak lanjut konkret, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha pariwisata di Bali.
    Ia juga menyiapkan regulasi baru yang lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.
    Langkah awalnya adalah penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang akan menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.
    Tak hanya itu, Koster juga mengusulkan kebijakan wajib bagi semua agen perjalanan wisata untuk menjadi anggota asosiasi lokal.
    Verifikasi faktual juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan “hantu” yang hanya tercatat di OSS namun tidak memiliki eksistensi di lapangan.
    “Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri,” tegasnya.
    Langkah Koster ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha lokal.
    Mereka menilai tindakan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi ruang usaha rakyat.
    “Kalau dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Rakyatnya cuma jadi penonton di rumah sendiri,” ujar seorang pelaku UMKM transportasi wisata yang enggan disebut namanya.
    Kini, dengan semangat kolaboratif antar instansi dan keberanian politik dari Gubernur Koster, harapan masyarakat kembali tumbuh.
    Bali diharapkan bisa kembali menjadi rumah yang adil dan ramah bagi warganya, bukan sekadar surga bagi investor asing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    PDI-P

    Djarot Saiful Hidayat
    menegaskan bahwa
    korupsi
    merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
    Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
    Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
    Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
    Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
    Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
    “Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
    Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
    Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga WNI yang Ditemukan di Gurun Diduga Akan Masuk ke Mekkah Secara Ilegal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Tiga WNI yang Ditemukan di Gurun Diduga Akan Masuk ke Mekkah Secara Ilegal Nasional 1 Juni 2025

    Tiga WNI yang Ditemukan di Gurun Diduga Akan Masuk ke Mekkah Secara Ilegal
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga warga negara Indonesia (WNI) yang ditemukan otoritas keamanan Arab Saudi di wilayah gurun Jumum, diduga hendak memasuki wilayah Mekkah secara ilegal.
    “Dalam upayanya mencoba masuk kota Makkah secara ilegal tersebut, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh supir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary melansir Antara, Minggu (1/6/2025).
    Ia menjelaskan, SM awalnya masuk berencana masuk ke Mekkah untuk berhaji memakai visa nonhaji, yaitu visa ziarah multiple, bersama 10 WNI lainnya. Namun, ia kemudian terkena razia aparat dan diusir ke Kota Jeddah.
    Ia kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke wilayah Mekkah bersama J dan S memakai taksi gelap melalui area gurun. Belakangan, SM beserta kedua rekannya, J dan S, diminta turun oleh sopir taksi tersebut karena takut tertangkap patroli aparat.
    Ketiga WNI tersebut kemudian ditemukan oleh patroli pesawat Drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga kuat akibat dehidrasi.
    “Sementara itu, J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah,” kata dia.
    Saat ini jenazah SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan dilakukan proses visum. Pemakaman bagi jenazah SM akan dilakukan setelah proses visum selesai.
    Yusron menjelaskan KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum SM yang berasal dari daerah Madura.
    KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas
    haji
    nonprosedural, serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.
    “Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai uang hilang haji melayang,” ujar Yusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        3 WNI Ditemukan di Gurun Saat Hendak Masuk Mekkah, Satu di Antaranya Meninggal
                        Nasional

    2 3 WNI Ditemukan di Gurun Saat Hendak Masuk Mekkah, Satu di Antaranya Meninggal Nasional

    3 WNI Ditemukan di Gurun Saat Hendak Masuk Mekkah, Satu di Antaranya Meninggal
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga warga negara Indonesia (
    WNI
    ) ditemukan di area gurun wilayah Jumum, Mekkah, oleh aparat keamanan Arab Saudi, Selasa (27/5/2025) lalu. Satu di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, diduga karena dehidrasi.
    “Satu WNI atas nama SM ditemukan telah meninggal dunia, sementara dua WNI lainnya atas nama J dan S, berhasil diselamatkan,” ujar Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambary melansir
    Antara
    , Minggu (1/6/2025).
    Yusron menjelaskan almarhum SM bersama 10 WNI lain sebelumnya terkena razia oleh aparat keamanan Arab Saudi karena mencoba berhaji dengan visa nonhaji dan diusir ke Kota Jeddah.
    Almarhum SM yang tiba di Arab Saudi menggunakan visa ziarah
    multiple
    memutuskan kembali mencoba memasuki wilayah Makkah bersama J dan S dengan taksi gelap melalui area gurun pasir.
    “Dalam upayanya mencoba masuk kota Makkah secara ilegal tersebut, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh supir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi,” kata dia.
    Ketiga WNI tersebut kemudian ditemukan oleh patroli pesawat drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga kuat akibat dehidrasi.
    “Sementara itu, J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah,” kata dia.
    Saat ini jenazah SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan dilakukan proses visum. Pemakaman bagi jenazah SM akan dilakukan setelah proses visum selesai.
    Yusron menjelaskan KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum SM yang berasal dari daerah Madura.
    KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas
    haji
    nonprosedural, serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.
    “Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai uang hilang
    haji
    melayang,” ujar Yusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional Nasional 1 Juni 2025

    Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) turun dibandingkan tahun sebelumnya,
    DPR
    menilai kualitas layanan justru meningkat dan penyelenggaraan berjalan semakin profesional.
    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Kota Madinah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025).
    Menurutnya, kekhawatiran publik bahwa penurunan biaya akan berdampak pada kualitas layanan tidak terbukti. Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal.
    Data resmi dari Kementerian Agama, Bipih pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 93.410.286 per Jemaah atau turun sekitar Rp 7 juta dari 2024 yang berada di kisaran Rp 100 juta.
    “Tidak ada masalah dengan turunnya
    biaya haji
    . Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
    Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatannya, salah satu faktor utama meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah. Tahun ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, penginapan, dan transportasi selama ibadah haji berlangsung.
    Dirinya menyampaikan sistem tersebut memudahkan pemerintah dan DPR dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
    “Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya,” terangnya.
    Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa penurunan biaya bukan semata soal penghematan anggaran, melainkan hasil dari upaya efisiensi serta negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan sistem distribusi logistik dan pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas.
    Adies juga mengapresiasi upaya Kementerian Agama dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan mutu layanan. Ia menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi, perbaikan distribusi logistik, serta koordinasi antar-lembaga turut berperan penting dalam keberhasilan ini.
    Namun, ia juga mencatat masih adanya tantangan teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi kartu nusuk. Hingga akhir Mei 2025, sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 belum menerima kartu tersebut.
    “Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah,” ujarnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
                        Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia? Nasional 1 Juni 2025

    Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus penyebaran
    Covid-19
    di negara-negara Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah terus mengalami peningkatan sejak awal Mei 2025.
    Pada pertengahan Mei 2025,
    Malaysia
    sempat mengeluarkan peringatan waspada karena peningkatan kasus tersebut.
    Peringatan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, merespons tingginya penularan Covid-19 di Singapura dan Thailand.
    “Malaysia mencatat rata-rata sekitar 600 kasus per minggu, jauh di bawah ambang batas kewaspadaan nasional,” tulisnya di media sosial X, Sabtu (17/5/2025).
    Ia juga menegaskan, tidak ada laporan kematian akibat Covid-19 di Malaysia sepanjang 2025 sejauh ini.
    Situasi berbeda terlihat di negara tetangga. Thailand melaporkan lebih dari 16.600 kasus baru dan enam kematian dalam periode 4-10 Mei.
    Sementara itu, Singapura mengalami lonjakan kasus menjadi 14.200 selama 27 April-3 Mei, naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Tercatat ada 133 pasien yang dirawat di rumah sakit.
    Sejak awal tahun ini hingga 10 Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus Covid-19. Angka tertinggi tercatat pada awal tahun, kemudian menurun dan stabil dalam beberapa minggu terakhir.
    Pemerintah “Negeri Jiran” pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala, serta melindungi kelompok rentan.
    Indonesia baru bicara soal peningkatan kasus Covid-19 ini sepekan setelah Malaysia.
    Pada 23 Mei 2025,
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes) RI mengeluarkan surat edaran imbauan waspada penyebaran Covid-19 dengan dasar tren kasus yang meningkat di negara-negara tetangga.
    “Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial kejadian luar biasa atau wabah lainnya,” bunyi surat edaran yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami.
    Dalam surat ini juga dijelaskan, varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan J.1).
    Dalam surat tersebut, Kemenkes mengeklaim transmisi penularan Covid-19 dan angka kematian masih rendah.
    “Dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%) dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Kemenkes.
    Edaran ini juga memberikan arahan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk mewaspadai penularan Covid-19 yang semakin merebak tersebut.
    Dalam edarannya, Kemenkes menyampaikan arahan antara lain kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan, RS, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan.
    Berikut daftar arahan Kemenkes kepada fasilitas layanan kesehatan:
    1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
    2. Meningkatkan pelaporan ILI/SARI/Pneumonia/
    COVID-19
    melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
    3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
    4. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen Covid-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (https://allrecord-tc19.kemkes.go.id).
    5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
    6. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
    7. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan Covid-19 di masyarakat.
    8. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respons kasus sesuai dengan ketentuan.
    9. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        31 Mei 2025

    Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental Surabaya 31 Mei 2025

    Narasi ‘Laki-Laki Tidak Bercerita’ Ternyata Bisa Picu Kesehatan Mental
    Editor
    MALANG, KOMPAS.com
    – Narasi “
    laki-laki tidak bercerita
    ” terbukti sangat berbahaya bagi
    kesehatan mental
    , khususnya di kalangan Generasi Z.
    Di Malang, Jawa Timur, kelompok usia ini menjadi yang paling rentan mengalami gangguan psikologis, termasuk depresi berat, bipolar, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.
    Generasi Z tercatat mendominasi layanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan Indonesia Sehat Jiwa.
    Mereka mengalami berbagai gejala gangguan jiwa akibat tekanan hidup, mulai dari perundungan
    (bullying),
    trauma keluarga, hingga jeratan pinjaman online (pinjol).
    “Masalah kesehatan mental banyak sekali pasien yang kami tangani. Mulai dari bipolar, kemudian masalah depresi berat yang paling banyak,” kata Ketua Indonesia Sehat Jiwa, Sofia Ambarini pada Sabtu (31/5/2025).
    Pasien yang datang sebagian besar berasal dari usia
    Gen Z
    , mulai dari pelajar SMA sederajat hingga pekerja muda.
    “Usia Gen Z, ya yang paling banyak datang ke kami. Pasien kami termuda ada yang 16 tahun, sampai 65 tahun. Dari 100 persen, 80 sampai 85 persen itu Gen Z,” kata dia.
    Salah satu temuan paling mencolok adalah banyaknya pasien laki-laki yang mengalami keinginan untuk bunuh diri. Sebagian besar dari mereka tidak pernah membagikan beban yang dirasakan karena merasa tidak tahu harus bercerita kepada siapa.
    “Kasus orang ingin bunuh diri paling banyak pada laki-laki, mencapai 95 persen. Kebanyakan yang ingin bunuh diri adalah mereka yang memendamnya sendiri, karena tidak tahu mau cerita ke mana, atau tidak bisa percaya orang,” ujar Ambarini.
    “Ini tentu sebagai peringatan keras terhadap stigma ‘laki-laki tidak bercerita’,” lanjut dia.
    Stigma tersebut membuat banyak laki-laki Gen Z menghindari bantuan psikologis, yang berujung pada kerentanan tinggi terhadap gangguan mental serius.
    Sebagian besar dari mereka terjebak dalam tekanan diam-diam hingga akhirnya merasa tidak sanggup lagi bertahan.
    Pasien bipolar
    biasanya memiliki latar belakang trauma mendalam, seperti ditelantarkan orang tua atau kendala dalam pendidikan.
    Sementara untuk kasus perundungan, pemicunya sangat beragam namun kerap berasal dari masalah keluarga.
    “Biasanya mengenai
    bullying,
    itu yang paling banyak.
    Bullying
    yang berangkat dari parenting,” jelas dia.
    Di tengah meningkatnya kasus, budaya konseling psikologis di Indonesia dinilai masih belum terbentuk.
    Hal ini menjadi tantangan besar, terutama ketika masyarakat masih menganggap gangguan mental sebagai hal yang tabu.
    “Itu yang kami coba untuk terus dimunculkan, sehingga pencari bantuan psikologis layaknya berobat ke dokter seperti sakit fisik,” kata dia.
    Indonesia Sehat Jiwa saat ini terus berupaya memperluas akses layanan psikologis. Salah satunya melalui kerja sama dengan PMI Kota Malang dengan mendirikan Poli Psikologi, yang kini telah berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1) dengan dukungan BPJS.
    Selain itu, layanan Pojok Curhat di Gedung Malang Creative Center (MCC) juga dibuka setiap Senin dan Kamis, pukul 10.00–16.00 WIB sejak 17 April 2025.
    Sejak 2023, layanan konseling online gratis juga dibuka dan telah melayani 300 orang. Sedangkan untuk layanan konseling di MCC, baik online maupun offline, telah melayani sekitar 80–90 orang.
    (Penulis: Nugraha Perdana I Editor: Fabian Januarius Kuwado)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Gubernur Koster: 400 Biro Perjalanan dan Sewa Mobil Dikuasai Warga Asing tapi Tak Berkantor di Bali
                        Denpasar

    Gubernur Koster Bentuk Tim Khusus, Audit Izin Usaha Pariwisata WNA di Bali Denpasar 31 Mei 2025

    Gubernur Koster Bentuk Tim Khusus, Audit Izin Usaha Pariwisata WNA di Bali
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com –
    Semakin marak usaha pariwisata di Bali yang didominasi oleh warga negara asing (
    WNA
    ).
    Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing.
    Persoalan itu dibeberkan
    Gubernur Bali
    , I Wayan Koster, dalam rapat darurat di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (31/5/2025).
    “Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkap dia.
    Koster mengakui pariwisata Bali sedang tidak baik-baik saja. Banyak masalah, dari macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, hingga wisatawan nakal.
    Menurut dia, semua harus ditata, mulai dari hulu regulasi dan perizinan.
    Untuk mengatasi persoalan ini, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap
    izin usaha pariwisata
    di Bali.
    Koster menyiapkan regulasi baru, yang menurut dia lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.
    Peraturan tersebut nantinya berupa penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata.
    Itulah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.
    Diusulkan pula dalam pertemuan itu bahwa wajib bagi semua agen perjalanan wisata untuk menjadi anggota asosiasi lokal.
    Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan yang hanya tercatat di OSS, tetapi kenyataannya tidak memiliki eksistensi di lapangan.
    “Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri,” tegas dia.
    Para pelaku UMKM bidang transportasi wisata pun sempat mengamini jika situasi ini dibiarkan, Bali hanya akan jadi panggung bisnis asing. Sementara warga Bali hanya jadi penonton di rumah sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        31 Mei 2025

    Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu Surabaya 31 Mei 2025

    Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Sebuah mobil pikap pengangkut
    kerupuk mentah
    terguling di akses
    jembatan Suramadu
    , tepatnya di Jalan Raya Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten
    Bangkalan
    , Jawa Timur.
    Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Diyon Fitrianto mengatakan, mobil dengan nomor polisi S 8679 WL itu dikemudikan oleh Muhammad Ivandri (30), warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
    Semula, pikap berangkat dari Sidoarjo hendak menuju Bangkalan. Rencananya, kerupuk tersebut akan dikirimkan ke sejumlah toko yang ada di Bangkalan.
    “Ini kendaraan dari Sidoarjo hendak ngirim kerupuk mentah ke toko-toko di Bangkalan,” ujar dia, Sabtu (31/5/2025).
    Setelah melintasi jembatan Suramadu, mobil masih berjalan normal. Namun, beberapa saat kemudian, pikap berjalan oleng. Diduga, ban kendaraan bak terbuka itu pecah.
    “Menabrak tiang penerangan jalan umum (PJU) yang ada di tepi jalan,” ungkap dia.
    Akibat menabrak tiang, pikap pun terguling, hingga seluruh muatan tumpah ke jalan.
    Beruntung, warga yang ada di lokasi membantu korban dan juga menyelamatkan kerupuk yang berserakan di jalan. ”
    Alhamdulillah
    aman (tidak dijarah),” tutur dia.
    Akibat kejadian tersebut, pengemudi pikap mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya. Sedangkan kendaraan mengalami ringsek pada bagian samping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.