Category: Kompas.com

  • Diusulkan Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Setuju?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Diusulkan Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Setuju? Nasional 4 Juni 2025

    Diusulkan Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Setuju?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
    PSSI
    ) Erick Thohir mengatakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto menyetujui usulan menjadi Dewan Kehormatan PSSI.
    Hal itu disampaikan Erick Thohir usai bertemu
    Presiden Prabowo
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
    “Salah satu yang kita bicarakan di Kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI,” kata Erick Thohir.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, usulan itu akan disahkan dalam
    Kongres Biasa PSSI
    2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu ini.
    “Jadi, Alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di kongres kita akan usulkan. Salah satu memang sudah masuk ke statuta,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan posisi Prabowo sebagai Dewan Kehormatan PSSI sangat penting.
    Sebab, menurut dia, dengan keberadaan Prabowo maka pemerintah dan FIFA berjalan selaras sehingga sepak bola Indonesia semakin baik.
    Sebagaimana diketahui,
    Kongres Biasa PSSI 2025
    digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada 4 Juni 2025.
    Dalam kongres rencananya bakal dibahas mengenai amandemen statuta federasi. Oleh karenanya, dihadiri 92 perwakilan yang terdiri dari 38 Asprov; 18 klub Liga 1; 16 klub Liga 2; 15 klub Liga 3; dan 5 Asosiasi.
    Selain itu, hadir juga jajaran Exco PSSI, petinggi atau perwakilan AFC dan FIFA, serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan KONI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya
                        Megapolitan

    8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa perluasan jalur Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) akan diprioritaskan lebih dulu dibanding ke Depok.
    Pernyataan ini disampaikan menanggapi aspirasi dari Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang menginginkan perluasan MRT menjangkau wilayah Kota Depok.
    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah berdiskusi langsung dengan Gubernur Banten untuk membahas teknis proyek ini, termasuk skema pembiayaan dan pembagian kewenangan.
    Pramono menegaskan, Pemprov DKI siap menanggung modal awal proyek MRT ke Tangsel, asalkan perhitungan bisnisnya saling menguntungkan.
    “Kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI. Ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” jelas Pramono di Jakarta, pada Minggu (26/5/2025).
    Proyek perluasan MRT ke Tangsel saat ini telah memasuki tahap uji kelayakan dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah di DKI dan Banten.
    Dua rute MRT yang disebut paling potensial ke wilayah Tangerang Selatan, yakni:
    Dua rute ini dianggap potensial karena akan menghubungkan kawasan perumahan, pusat aktivitas warga Tangsel, serta area pendidikan.
    Selain itu, dua rute ini dianggap sebagai jalur dengan potensi penumpang harian tinggi karena banyaknya penduduk yang bekerja di Jakarta.
    Dua jalur potensial ini nantinya dapat terkoneksi langsung ke Stasiun MRT Lebak Bulus.
    Dengan dukungan modal awal dari Pemprov DKI dan kerja sama lintas wilayah serta kementerian, proyek MRT ke Tangsel diharapkan dapat segera direalisasikan.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital Nasional 4 Juni 2025

    Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
    Wamenaker
    )
    Immanuel Ebenezer
    bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Social Security Association (
    ISSA
    ) Marcelo Abi-Ramia Caetano di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Selasa (3/6/2025).
    Pertemuan itu merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor digital yang kian mendominasi lanskap ketenagakerjaan nasional.
    Immanuel menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar pada isu
    perlindungan tenaga kerja
    .
    Perhatian itu juga diberikan kepada
    pekerja digital
    , seperti pengemudi ojek
    online
    , kurir aplikasi, dan
    freelancer
    digital.
    “Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat fokus pada perlindungan tenaga kerja, termasuk kelompok pekerja platform digital,” ujar Immanuel dalam siaran persnya, Rabu (4/6/2025). 
    Ia mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil terhadap sistem jaminan sosial. 
    Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan ISSA dinilai penting untuk mendorong reformasi sistem jaminan sosial Indonesia agar lebih inklusif dan adaptif. 
    Immanuel menyebutkan, pertemuan itu merupakan momen strategis untuk menggali kontribusi ISSA dalam mendukung pembenahan kelembagaan dan teknis di sektor jaminan sosial nasional.
    “Kami menyambut baik undangan ISSA dan berharap kolaborasi ini dapat membantu Indonesia dalam penguatan kelembagaan, penyempurnaan program, hingga peningkatan kapasitas pelaksana jaminan sosial,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Immanuel menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi fokus Indonesia kepada ISSA.
    Salah satunya adalah kebutuhan akan referensi praktik terbaik (
    best practices
    ) dari negara-negara dengan kondisi serupa, khususnya terkait cakupan perlindungan bagi pekerja platform. 
    Selain itu, Indonesia juga memerlukan asistensi teknis dari ISSA terkait tantangan kelembagaan, serta pedoman
    monitoring
    dan evaluasi agar pelaksanaan program jaminan sosial lebih efektif dan terukur.
    “Kami melihat ISSA sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat, terutama untuk menjangkau sektor informal dan pekerja mandiri yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi,” katanya.
    ISSA merupakan asosiasi internasional di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional (
    ILO
    ) yang didirikan pada 1927. 
    Organisasi tersebut beranggotakan lembaga-lembaga jaminan sosial dari berbagai negara dan berperan penting dalam penyebaran standar, inovasi, serta praktik terbaik di bidang perlindungan sosial. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Razia di Lapas Nabire, Ditjen Pas Sita Senjata Tajam dan Ponsel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Razia di Lapas Nabire, Ditjen Pas Sita Senjata Tajam dan Ponsel Nasional 4 Juni 2025

    Razia di Lapas Nabire, Ditjen Pas Sita Senjata Tajam dan Ponsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menyita sejumlah
    senjata tajam
    , ponsel, dan barang elektronik lain dalam razia di Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.
    Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas)
    Mashudi
    mengatakan, operasi ini digelar setelah dua narapidana menyerang petugas dengan senjata tajam dan 19 tahanan melarikan diri.
    Pihaknya menggelar operasi ini bersama personel dari Polda, Danrem setempat, dan Dandim Papua Tengah.
    “Dengan 242 personel melakukan razia di
    Lapas Nabire
    . Ini dalam rangka sterilisasi Lapas Nabire pasca terjadinya pelarian dan penyerangan, juga bagian dari keseriusan kami memangkas akar masalah, agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama,” kata Mashudi, dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip, Rabu (4/6/2025).
    Menurut Mashudi, penyitaan sejumlah benda yang dilarang di lapas tersebut bisa menekan risiko berbahaya di Lapas Nabire.
    Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan TNI dan Polri untuk menempatkan anggotanya di Lapas Nabire.
    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Jayapura dan Pangdam Jayapura.
    “Ini juga merupakan langkah kami untuk melakukan mitigasi risiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah lain, khususnya dalam hal ini Jayapura. Agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi,” tutur Mashudi.
    Sebelumnya, dua narapidana menyerang petugas Lapas Nabire pada Senin menggunakan senjata tajam.
    Di tengah situasi yang kacau, 19 narapidana, termasuk anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kemudian melarikan diri.
    Saat ini, pihak Lapas Nabire telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) 19 narapidana tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Terdakwa Sebut Yoory Kumpulkan Pegawai Sebelum Pemeriksaan BPK
                        Nasional

    8 Terdakwa Sebut Yoory Kumpulkan Pegawai Sebelum Pemeriksaan BPK Nasional

    Terdakwa Sebut Yoory Kumpulkan Pegawai Sebelum Pemeriksaan BPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PPJ) Yoory Corneles Pinontoan disebut mengumpulkan pegawainya sebelum pemeriksaan
    Badan Pemeriksa Keuangan
    (BPK).
    Hal ini terungkap ketika jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar eks Direktur Pengembangan PPSJ, Indra Sukmono Aharrys, sebagai terdakwa dugaan
    korupsi pengadaan lahan
    di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
    Pada sidang tersebut, jaksa mendalami langkah Yoory yang memberikan arahan kepada para pegawainya sendiri.
    “Dalam pertemuan yang dikumpulkan oleh saudara Yoory itu, apakah ada perintah untuk merapikan dokumen dalam rangka pemeriksaan oleh BPK ini?” tanya jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
    “Betul, Bapak,” jawab Indra.
    Menurut dia, pada kurun 2021-2022, Yoory menggelar rapat internal yang dihadiri seluruh awak manajemen hingga tingkat junior manager.
    Ia meminta agar semua dokumen yang menyangkut investasi diperiksa dan dilengkapi.
    Jaksa KPK lantas mengonfirmasi, apakah benar salah satu obyek
    pemeriksaan BPK
    saat itu menyangkut pengadaan lahan di Rorotan.
    “Saya kurang ingat, Pak, apa saja investasi yang dicek BPK saat itu. Tapi, kemungkinan kalau tahun 2021-2022 memang salah satunya Rorotan, Pak,” ujar Indra.
    Tidak hanya pegawainya sendiri, Yoory bahkan meminta pegawai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bernama Wisnu untuk dikondisikan sebelum menjalani pemeriksaan BPK.
    Adapun audit itu tidak hanya menyasar PPSJ, melainkan pihak ketiga yang menjadi rekanan perusahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
    Menurut Indra, Yoory meminta Wisnu menjawab pertanyaan auditor BPK secara terbatas.
    “Jadi, Pak Yoory cuma minta, ‘Pak Wisnu, tolong dikasih tahu, di-
    briefing
    apabila BPK nanya A, ya sudah jawabnya A saja, jangan sampai B, C, D, E’,” tutur Indra.
    Dalam perkara ini, Indra didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan lahan di Rorotan bersama-sama terdakwa lain.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk Donald Sihombing, kemudian Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk, Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo, dan eks Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles Pinontoan.
    “Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 224.696.340.127,” kata jaksa KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
    Kasus pengadaan lahan di Rorotan ini hanya satu dari sekian perkara korupsi lainnya.
    Yoory, dalam kapasitasnya sebagai Dirut Perumda Sarana Jaya, telah didakwa dan dinyatakan bersalah dalam pengadaan lahan di Pulogebang.
    Yoory dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, terkait proyek Rumah DP Rp 0.
    Dalam kasus korupsi itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Yoory pada 24 Februari 2022.
    Ia juga dihukum bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun dalam pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Siswa SMK Gadai HP demi Ujian Sekolah Kini Punya "Abang Baru" yang Tak Biasa
                        Regional

    2 Siswa SMK Gadai HP demi Ujian Sekolah Kini Punya "Abang Baru" yang Tak Biasa Regional

    Siswa SMK Gadai HP demi Ujian Sekolah Kini Punya “Abang Baru” yang Tak Biasa
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Perhatian terhadap RL, siswa SMK Negeri 1 Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, yang sempat menggadaikan handphone agar bisa mengikuti ujian kenaikan kelas, terus berdatangan.
    Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, menjadi salah satu pihak yang memberi perhatian khusus. Emil mengangkat RL, seorang anak yatim, menjadi adik angkatnya.
    “Ya, RL jadi adik angkat saya. Ini sebagai kepedulian kami terhadap RL dan pendidikannya,” kata Emil saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/6/2025).
    Emil menyebut dirinya bersama jajaran dan pengurus Bhayangkari Polres Rohul telah mengunjungi rumah orangtua RL di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Rohul.
    Dalam kunjungan tersebut, ibu RL, Mariatun (58), menceritakan kondisi anaknya yang terpaksa menggadaikan handphone seharga Rp 100.000 untuk membayar uang praktik sebesar Rp 240.000.
    Sambil menangis, Mariatun menyampaikan bahwa ia tak memiliki uang untuk menutupi biaya tersebut, sehingga RL harus mencari cara agar bisa tetap mengikuti ujian.
    Emil mengaku prihatin dan menyatakan komitmennya untuk membantu RL agar tetap bisa melanjutkan sekolah.
    “Ke depannya, insyaallah kami akan membantu kebutuhan sekolahnya RL. Kami bantu sesuai kemampuan dan kewenangan. Kami harap, RL terus semangat bersekolah,” ujar Emil.
    Sebelumnya diberitakan, RL tidak dapat mengikuti ujian pada Senin (2/6/2025) karena belum membayar uang praktik. Ia pun pulang ke rumah dan meminta uang kepada ibunya, namun tak berhasil. Dalam keadaan menangis, RL mencari pinjaman hingga akhirnya menggadaikan
    handphone
    agar bisa mengikuti ujian.
    Kasus ini viral dan mendapat perhatian luas, termasuk dari pihak kepolisian.
    Namun pihak sekolah membantah bahwa RL dilarang mengikuti ujian karena belum membayar administrasi. Hal ini disampaikan Pelaksana harian (Plh) Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangun Purba, Habibi.
    “Kami mau memberikan klarifikasi kepada media, terkait informasi yang beredar siswa kami yang katanya disuruh pulang karena tidak bisa ikut ujian,” ujar Habibi kepada wartawan di Rohul, Senin.
    Habibi menyatakan bahwa sekolah tidak pernah menyuruh siswa yang belum menyelesaikan administrasi untuk tidak mengikuti ujian.
    “Buktinya ini sudah ada daftar nama dan nilai ujian anak kami Resta. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah menyuruh anak-anak pulang atau tidak ikut ujian karena belum melunasi administrasi,” jelasnya.
    Meski demikian, pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
    Dinas Pendidikan Provinsi Riau kemudian mencopot Habibi dari jabatannya sebagai Pelaksana harian Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangun Purba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Istana Wapres Sebut Gibran Sudah "Unfollow" Akun Terkait Judol Usai Viral
                        Nasional

    6 Istana Wapres Sebut Gibran Sudah "Unfollow" Akun Terkait Judol Usai Viral Nasional

    Istana Wapres Sebut Gibran Sudah “Unfollow” Akun Terkait Judol Usai Viral
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretariat Wakil Presiden (
    Setwapres
    ) mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming
    Raka sudah tidak mengikuti (
    unfollow
    ) akun terkait judi
    online
    (judol).
    Sebab, belakangan akun Instagram milik Gibran viral disorot karena mengikuti (
    follow
    ) akun terkait judi
    online
    @bang_jabrik.game.
    “Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-
    unfollow
    oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku,” tulis keterangan Setwapres RI, yang diterima Kompas.com, Rabu (4/6/2025).
    Pihak Setwapres menuturkan bahwa mereka sudah melaporkan soal akun itu kepada
    Kementerian Komunikasi Digital
    (Komdigi).
    Setwapres menyebut, akun tersebut sudah diblokir.
    “Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat,” tulisnya.
    Pihak Istana Wapres menyatakan, berdasarkan hasil penelusuran digital, akun @bang_jabrik.game diketahui telah dibuat sejak November 2022.
    Akun tersebut disebut sudah mengganti nama akun (username) sebanyak tujuh kali.
    Menurut keterangan Setwapres, riwayat perubahan nama itu mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan akun yang memuat konten terkait judi
    online
    .
    Dari keterangan yang sama, awalnya akun itu adalah akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas.
    “Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan, terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut,” tutur Setwapres.
    Setwapres menambahkan bahwa fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru.
    “Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Menteri Ara Semprot Pejabat di Bandung soal Rutilahu: Sudah Jangan Banyak Omong Lagi Kamu!
                        Bandung

    4 Menteri Ara Semprot Pejabat di Bandung soal Rutilahu: Sudah Jangan Banyak Omong Lagi Kamu! Bandung

    Menteri Ara Semprot Pejabat di Bandung soal Rutilahu: Sudah Jangan Banyak Omong Lagi Kamu!
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, menegur keras Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Mulya Permana, saat meninjau program renovasi
    rumah tidak layak huni
    (rutilahu) di Gang Mukami, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).
    Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi Program Bebenah Kampung, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Saat meninjau salah satu rumah yang sedang diproses renovasinya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara mempertanyakan status kelayakan rumah tersebut. Namun, Mulya Permana tidak mampu menjawab dengan meyakinkan, sehingga memicu ketegangan.
    “Kriterianya pilih yang tidak layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jangan orang kaya yang dapat. Tidak adil, itu tidak benar. Saya tidak mau dengar, jangan sampai orang kaya menengah dapat sementara orang miskin enggak dapat,” kata Ara.
    Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Ara mengajak Mulya Permana bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Sekda Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi ke salah satu rumah lainnya yang akan direnovasi. Rumah tersebut ternyata terkunci, dan bagian depannya tampak masih layak huni.
    “Jangan
    muter-muter
    , Bapak sudah lihat ke lapangan belum? Kalau sudah, jawab pertanyaan saya dengan jelas,” ujar Ara.
    Ara terlihat geram saat Mulya menjawab pertanyaan secara berbelit-belit dan belum pernah masuk ke dalam rumah yang dimaksud.
    “Sudah jangan banyak omong lagi kamu, berarti Bapak tidak pernah
    ngecek
    ke lapangan,” ucap Ara.
    “Saya sportif saja, Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Bapak mengatakan rumah ini tidak layak huni, padahal belum masuk ke dalam, belum ketemu sama orangnya. Bapak besok-besok harus lebih sering cek ke lapangan, ketemu orangnya, main ke dalam. Ini saya kasih peringatan keras ya. Saya saja cek lapangan, apalagi Bapak,” tuturnya.
    Setelah rumah berhasil dibuka, Ara menilai kondisi dalam rumah memang perlu direnovasi.
    “Memang di luar masih layak dan di bawah masih lumayan bagus. Tapi begitu ke lantai atas ternyata banyak bocor, banyak yang jebol, tidak ada pencahayaan. Maka saya simpulkan rumah tadi harus direnovasi,” akunya.
    Ara pun meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program untuk mempercepat renovasi 500 unit rutilahu di Kota Bandung hingga Oktober 2025. Ia mengingatkan bahwa hingga kini, baru 11 rumah yang mulai diproses dalam waktu satu bulan.
    “Minimal di bulan Juli 2025 sudah ada 100 rutilahu yang selesai, supaya target bisa tercapai,” katanya.
    Ara juga meminta agar proses verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar program tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik data.
    Wali Kota Bandung Muhammad
    Farhan
    , yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan komitmennya menyelesaikan target renovasi 500 rutilahu sesuai tenggat.
    “Ayo sama-sama kita kebut renovasi 500 rumah selesai karena ini hak rakyat. Gimana caranya harus diselesaikan. Kalau saya optimistis satu bulan satu lokasi selesai,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indo Defence 2025 Akan Dibuka Presiden Prabowo, Dihadirkan 55 Negara dan 1.180 Perusahaan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Indo Defence 2025 Akan Dibuka Presiden Prabowo, Dihadirkan 55 Negara dan 1.180 Perusahaan Nasional 4 Juni 2025

    Indo Defence 2025 Akan Dibuka Presiden Prabowo, Dihadirkan 55 Negara dan 1.180 Perusahaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    dijadwalkan membuka gelaran
    Indo Defence 2025
    yang akan digelar pada 11 Juni 2025 mendatang.
    Acara ini merupakan
    pameran industri pertahanan
    yang akan diikuti oleh 55 negara dan 1.180 perusahaan dari dalam dan luar negeri.
    “Indo Defence rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden. Beliau juga akan meninjau sejumlah stan pameran,” kata Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan dalam media gathering di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Wamenhan mengatakan, Prabowo juga bakal melakukan pertemuan dengan beberapa
    head of delegation
    dari negara-negara sahabat, utamanya menteri pertahanan dari sejumlah negara di dunia.
    Donny bilang, Indo Defence ke-10 ini seharusnya digelar pada 2024.
    Namun, lantaran berdekatan dengan masa transisi pemerintahan, pelaksanaannya diputuskan untuk digeser ke tahun 2025 demi persiapan yang lebih matang.
    “Dulu biasanya dilaksanakan November, seperti tahun 2022 lalu. Tapi karena November 2024 adalah masa peralihan pemerintahan. Karena itu, kami siapkan secara utuh untuk 2025,” kata Wamenhan.
    Meski digeser, skala dan substansi Indo Defence tidak berkurang.
    Bahkan, Donny menyebut ada peningkatan signifikan dari sisi partisipasi internasional.
    “Ada 13 Menteri Pertahanan dari negara-negara sahabat yang telah mengonfirmasi kehadiran. Total ada 55 negara yang akan berpartisipasi dan 32 negara membawa paviliun masing-masing,” kata Donny.
    Adapun tema Indo Defence 2025 adalah Defence Partnership for Global Peace and Stability.
    Donny menekankan, tujuan dari forum ini bukan sekadar bisnis pertahanan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia, sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945.
    “Kita semua tahu bahwa
    global stability, peace
    itu sangat kita harapkan untuk perdamaian, untuk kesejahteraan. Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, suatu kawasan, ya
    nonsense
    kita bisa mendapatkan kesejahteraan, ekonomi enggak akan berkembang,” kata Donny.
    “Sehingga ini menjadi harapan kita semua, enggak hanya Indonesia saja, tapi semua negara,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan Nasional 4 Juni 2025

    Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Transparansi Internasional
    Indonesia (TII) menjabarkan sejumlah temuan
    pengadaan apartemen
    untuk para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
    Temuan itu didasarkan pada penelusuran dengan sumber terbuka di lpse.kpu.go.id.
    Anggota TII, Agus Sarwono, memaparkan, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan adanya pengadaan sewa apartemen delapan unit yang dilakukan pada 16 Januari 2024.
    Sewa apartemen itu terdapat dalam detail paket 994.002.0B.001079 dengan keterangan Sewa di Kantor KPU Imam Bonjol.
    Nilai anggaran mencapai Rp 1,08 miliar dengan rincian apartemen tipe 2BR delapan unit selama tiga bulan dengan harga satuan Rp 45 juta per bulan, dan apartemen tipe 3BR empat unit dengan harga satuan Rp 55 juta per bulan.
    Lama sewa 12 unit apartemen ini adalah tiga bulan.
    Sewa apartemen yang sama dilakukan perpanjangan untuk sembilan bulan, terhitung April-Desember 2024, untuk tujuh unit apartemen dengan satuan Rp 55 juta per bulan dengan nilai total Rp 3,84 miliar.
    “Nah pertanyaan jadi begini, kok bores banget di KPU? Nah perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan gitu ya,” kata Agus saat ditemui di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
    Dia juga berharap temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan audit dengan lebih dalam.
    “Kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan
    audit investigatif
    ,” imbuhnya.
    Selain apartemen, Transparansi Internasional juga menemukan paket belanja sewa kantor yang dilakukan untuk ruang kerja pimpinan, ruang meeting, dan ruang pleno di apartemen dengan harga satuan Rp 40 juta per bulan.
    Sedangkan ruang tunggu dan tamu empat unit dengan harga Rp 35 juta per bulan.
    Temuan ini menambah catatan anggaran janggal yang dilakukan KPU setelah temuan pengadaan jet pribadi dan helikopter yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.