Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Rayakan Keputusan Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Para pelajar
SMAN 9 Tambun Selatan
, Kabupaten Bekasi, menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menonaktifkan kepala sekolah mereka, Kurniawati.
“Iya, saya senang, teman-teman juga merespons dengan riang gembira. Enggak sampai sujud syukur,” ujar Dirham (nama samaran), seorang pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, kepada
Kompas.com
, Kamis (5/6/2025).
Dirham menjelaskan, selama ini kepemimpinan Kurniawati dinilai kurang baik oleh para siswa.
Mereka juga sering menyampaikan masukan untuk memperbaiki berbagai masalah internal sekolah, namun sayangnya, saran-saran tersebut tidak pernah dilaksanakan.
“Masukan didengar, tapi tidak dilaksanakan,” tambah Dirham.
Setelah Kurniawati dinonaktifkan, Dirham berharap agar kepala sekolah yang baru dapat membawa perubahan positif.
“Iya, berharap semoga kepala sekolah yang baru lebih baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada Selasa (3/6/2025), ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan menggelar aksi damai di halaman sekolah.
Mereka menyoroti beberapa masalah yang terjadi di sekolah, seperti pemaksaan tanda tangan untuk pengadaan snack yang diduga fiktif.
Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan
pungutan liar
(pungli) berkedok sumbangan, seperti untuk pembangunan gedung sekolah dan pembelian alat pendingin ruangan (AC) untuk mushala.
Para pelajar juga mengajukan keluhan terkait fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang hingga saat ini hanya dilengkapi dengan meja tanpa kursi dan kasur.
Ketersediaan obat pun sudah dua bulan belakangan ini tidak ada pasokan dari pihak sekolah. Akibatnya, para pengurus UKS terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat jika ada pelajar yang membutuhkan perawatan.
Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang langsung mengambil tindakan dengan menonaktifkan Kurniawati. Dedi juga memerintahkan audit terhadap keuangan sekolah selama kepemimpinan Kurniawati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/06/05/6841270303848.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Suami Istri di Pusaran Kasus Judol Komdigi… Megapolitan 5 Juni 2025
Suami Istri di Pusaran Kasus Judol Komdigi…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
—
Darmawati
, istri dari Muhrijan alias Agus, ikut terseret dalam
kasus judi online
(judol) di pusaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang sebelumnya bernama Kementerian
Kominfo
.
Ia kini duduk di kursi terdakwa karena diduga menggunakan uang haram hasil kejahatan suaminya untuk membeli barang-barang mewah. Meski tidak terlibat langsung dalam praktik melindungi ribuan situs judol agar tidak diblokir, Darmawati tetap dijerat hukum karena menikmati aliran dana ilegal.
Sebagai informasi, Muhrijan alias Agus sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di bidang ekspor-impor. Sementara itu, Darmawati berstatus sebagai ibu rumah tangga.
Muhrijan mengaku mulai menjadi penghubung antara Kominfo dan para agen judi online sejak Maret 2024. Dalam peran tersebut, ia menetapkan tarif Rp 10 juta per situs kepada para agen dan Rp 8,5 juta per situs untuk oknum pegawai Kominfo yang membantunya.
Uang hasil kegiatan ilegal itu kemudian diberikan kepada Darmawati di kontrakan mereka di Jalan Bonjol No. 102 BB, RT 01/RW 04, Pondok Karya, Tangerang Selatan.
“Untuk penyetoran tunai uang sebesar Rp 2 miliar ke nomor rekening atas nama Darmawati dan beberapa setoran tunai lainnya hingga mencapai Rp 10,56 miliar,” bunyi dakwaan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Selain disetor lewat bank, penempatan dana juga dilakukan melalui mesin setor tunai (CDM) dan transfer elektronik seperti e-banking, BI Fast, serta transfer otomatis.
Uang haram itu digunakan Darmawati untuk membeli barang-barang mewah. Beberapa di antaranya adalah iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, MacBook Pro, dan iPad Pro.
Selain itu, ia juga membeli tiga mobil-mobil antara lain BMW X7, Toyota Fortuner, dan Lexus.
Selain perangkat elektronik, Darmawati juga memborong tas bermerek seperti Louis Vuitton, Dior, Chanel, hingga Longchamp, serta perhiasan emas dan berlian dalam jumlah besar.
Setelah tahu rekannya, Adhi Kismanto, ditangkap pada 1 November 2024, Muhrijan langsung menghubungi Darmawati dan meminta agar uang Rp 2 miliar ditarik dari rekening serta barang-barang mewah disembunyikan.
Darmawati lalu membawa lima tas, tiga kotak perhiasan, serta uang tunai dalam bentuk rupiah, dollar AS, dan dollar Singapura ke Mal Bintaro Plaza, tempat ia menitipkan semuanya kepada temannya, Rina Aguspina.
Namun karena suami Rina menolak menyimpan barang-barang itu, Rina kemudian menawarkan unit apartemen di Greeze Bintaro, lantai 3 nomor 8, sebagai tempat penyimpanan. Darmawati menyetujui dan memindahkan semua harta tersebut ke apartemen itu.
Dua hari kemudian, Muhrijan ditangkap pihak berwenang, disusul penangkapan Darmawati pada 10 November 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/05/68412403e8380.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Ahli UGM di Sidang Hasto: Orang yang Namanya Dijual untuk Tindak Pidana Tak Dibebani Tanggung Jawab Nasional
Ahli UGM di Sidang Hasto: Orang yang Namanya Dijual untuk Tindak Pidana Tak Dibebani Tanggung Jawab
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ahli pidana Universitas Gadjah Mada (UGM)
Muhammad Fatahillah Akbar
menyebut, seseorang yang namanya dijual untuk melakukan tindak pidana tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kesalahan.
Keterangan ini disampaikan Fatah saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang dugaan
suap Harun Masiku
dan perontangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Pada persidangan tersebut, pengacara Hasto, Patra M. Zen, menggali pandangan Fatah terkait beban kesalahan dan tanggung jawab seseorang yang namanya dijual untuk melakukan suap.
“Kesalahan itu adalah yang wajib ada untuk memberikan
responsibility
atau pertanggungjawabannya,” kata Fatah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).
Menurut Fatah, tanggung jawab harus dibebankan ketika terdapat kesalahan.
Mendengar ini, Patra kemudian bertanya apakah dalam kasus orang yang namanya dijual untuk melakukan tindak pidana juga dibebani tanggung jawab.
Adapun Hasto dan kuasa hukumnya dalam banyak kesempatan menyatakan namanya dijual oleh eks kader PDI-P, Saeful Bahri, agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR RI 2019-2024.
Akademisi itu kemudian menjelaskan, pihak yang namanya dijual atau dikutip untuk melakukan tindak pidana tidak dibebani tanggung jawab.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dalil bahwa nama seseorang itu dijual harus dibuktikan.
“Ya harus dibuktikan kalau hanya membawa nama saja,” ujar Fatah.
“Memang kalau dalam konteks itu harus dibuktikan, maka saya tekankan berkali-kali harus ada pengetahuan yang dibuktikan,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/15/6825fd376f8d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Surat Pemakzulan Gibran, HNW: MPR Baru Bisa Bahas Atas Usulan DPR Nasional 5 Juni 2025
Surat Pemakzulan Gibran, HNW: MPR Baru Bisa Bahas Atas Usulan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
MPR RI
, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jika mendapat usulan dari
DPR RI
.
Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati pimpinan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI agar menindaklanjuti usulan memakzulkan Gibran dari posisi Wapres RI.
“Memang sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu (membahas) atas usulan DPR,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Menurut dia, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengirimkan surat yang sama ke pimpinan DPR RI.
Berdasarkan aturan, kata HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu.
Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI.
“Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan
pemakzulan Gibran
Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.
“Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
Adapun surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/05/68188c378f597.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025
Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
kepuasan publik
terhadap Presiden RI
Prabowo Subianto
tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
personal branding
alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
“Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
personal branding
Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
“Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
“Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
Yang pasti sejauh ini,
personal branding
Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
political honeymoon
.
Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
“Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.
Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
“Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
“Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
”
Kepuasan publik
yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
“Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
“Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/05/6840f0e6e6618.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Kisah Suramin: dari Preman Pasar, Masuk Bui, Kini Jadi Kepala Desa Berprestasi Regional
Kisah Suramin: dari Preman Pasar, Masuk Bui, Kini Jadi Kepala Desa Berprestasi
Tim Redaksi
KEBUMEN, KOMPAS.com –
Suramin, seorang mantan
preman pasar
dari
Kebumen
, kini menjabat sebagai
Kepala Desa
Gemeksekti.
Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia kini menjadi
kepala desa
yang dihormati dan penuh prestasi.
Lahir pada 1977 di Koplak Dokar, Kebumen, Suramin tumbuh di lingkungan yang keras.
Bau menyengat minuman keras dan aroma wangi parfum PSK menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di Koplak Dokar, Kebumen, pada tahun 1977. Teriakan, umpatan, dan rayuan lelaki hidung belang, dibalas dengan senyuman genit para PSK.
Suasana gaduh itu adalah hal biasa di Koplak Dokar, yang kala itu merupakan tempat pemberhentian dokar—mirip terminal bus zaman sekarang. Tempat ini kini dikenal sebagai Pasar Burung Koplak.
Di tengah hiruk-pikuk tersebut, berdiri sebuah warung sederhana milik pasangan Sumeri dan Sulasiyah. Warung ini menjadi saksi lahirnya buah cinta mereka, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Suramin.
Ia lahir pada Jumat Kliwon di bulan Syura tahun 1977, di sebuah ruangan berukuran 6 x 8 meter yang menjadi warung sekaligus tempat tinggal keluarga kecil itu.
Suramin kecil tumbuh di lingkungan keras. Perkelahian, cekcok, makian, dan sabung ayam menjadi pemandangan sehari-hari.
Suara tawa mesra para PSK berpadu dengan deru minuman keras adalah hal yang biasa bagi Suramin. Lingkungan ini mengajarkannya untuk memiliki mental baja sejak dini.
Setelah lulus SD pada tahun 1989, Suramin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Teknik (kini SMP).
Meski mengenyam pendidikan formal, hidupnya tidak jauh dari kehidupan pasar dan terminal. Pagi hari ia membantu di pasar, sementara malamnya ia kembali ke rumah di Gemeksekti—jika tidak nongkrong hingga pagi.
“Dulu terdapat penjual Kaset dan CD perko (eper toko). Setiap kami mabok, musik tidak boleh berhenti hingga pagi. Harus nurut pokoknya,” kenang Suramin, saat ditemui.
Menjelang remaja, Suramin mulai mengukir reputasi di terminal sebagai timer Colt—profesi yang mengatur kendaraan Colt ngetem. Kehidupan ini menuntutnya untuk selalu waspada dan berani.
Kulit putihnya perlahan dihiasi tato, mulai dari naga melingkar di punggung hingga gambar wanita berpose di perutnya. Suramin menjadi preman kondang yang dikenal tegas sekaligus disegani.
“Ada lumayan tatonya, di kaki kanan kiri juga ada, dulu pertama kali buat tato itu di Temanggung,” kata Suramin sembari menunjukkan tatonya kepada kompas.com pada Kamis (5/6/2025).
Selama menjadi preman, Suramin tak lepas dari konflik. Ia beberapa kali berurusan dengan hukum. Pada tahun 2008, ia dipenjara selama empat bulan. Kasus serupa terulang pada tahun 2014, dengan masa hukuman satu tahun.
Meskipun demikian, Suramin tetap aktif dalam kegiatan masyarakat. Ia kerap hadir di acara kenduri atau yasinan, meskipun reputasinya sebagai preman masih melekat kuat di masyarakat.
“Meskipun saya preman, kalau acara sosial di masyarakat saya tetap ikut,” ujar Suramin.
Titik balik hidupnya datang saat dirinya menghadiri kenduri dan ada tokoh desa yang menyarankan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Gemeksekti.
“Kata tokoh itu, sudah saatnya Gemeksekti dipimpin oleh
wong dalan
(orang jalan).
Nek dadi ya dadi sisan
(kalau jadi, jadi sekalian),
nek ajur ya ajur sisan
(kalau rusak, rusak sekalian),” kenangnya.
Tahun 2019 menjadi momen penting bagi Suramin. Ia mencalonkan diri dan berhasil memperoleh 1.906 suara, mengalahkan empat calon lainnya. Ia meraih kemenangan mutlak saat Pilkades.
Saat pertama kali dilantik, Suramin langsung mengumpulkan perangkat desa untuk rapat perdana. Dengan tegas ia menyampaikan gagasan dan misinya sebagai pemimpin desa.
“Saat ini saya kades. Setiap kades tentu berbeda pola pikir dan kepemimpinan. Jika benar, kalian harus mendukung. Jika salah, kritik dan betulkan saya,” ujar Suramin.
Kepemimpinan Suramin membawa perubahan besar bagi Desa Gemeksekti. Desa yang dulunya termiskin di Kecamatan Kebumen kini dikenal sebagai kampung batik yang mandiri.
Pada awal kepemimpinannya, terjadi covid 19 yang di banyak desa terjadi anggaran yang seret. Namun, berkat relasinya saat menjadi anak jalanan, Desa Gemeksekti tabun 2022 pasca covid dapat bantuan hingga Rp 1,6 miliar untuk pembangunan ditengah sulitnya anggaran di desa-desa lainnya.
“Alhamdulillah banyak kenalan DPR Kabupaten atau provinsi sehingga kita banyak mendapatkan bantuan untuk pembangunan desa pasca Covid 19,” kata Suramin.
Prestasi demi prestasi diraih, termasuk predikat desa terbaik dalam pembayaran pajak dan pengelolaan dana desa tahun 2021. Tahun 2023, Gemeksekti mendapat penghargaan “Satu Desa Satu Cerita.”
Pada 2024, desa ini juga memenangkan lomba Perpusdes tingkat kabupaten dan meraih penghargaan Siskamling dari Polres Kebumen.
Selain itu, Desa Gemeksekti juga mendapatkan bantuan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2025.
“Saya punya prinsip, apapun yang saya kerjakan harus dilakukan dengan baik. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun masa lalu saya kelam, saya bisa memimpin dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Suramin.
Kini, setiap kali Suramin melihat anak jalanan, ia teringat pada dirinya yang dulu.
“Suatu saat mereka akan menemukan jalannya. Jika diberi kesempatan yang sama, mungkin keadaan akan berbeda. Mereka mampu dan berguna. Jangan pernah memandang mereka sebelah mata,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/18/6829f3db0e0ad.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Bagaimana Bisa Gibran "Follow" Akun Judi Online di Instagram? Nasional
Bagaimana Bisa Gibran “Follow” Akun Judi Online di Instagram?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Akun Instagram Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming
Raka menjadi sorotan karena tertangkap mengikuti atau mem-
follow
akun @bang_jabrik.game yang memuat konten judi online, meski saat ini sudah tidak lagi mengikuti.
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menjelaskan, ketika di-
follow
Gibran, akun @bang_jabrik.game belum menggunakan nama tersebut dan tidak memuat konten terkait judi online.
“Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan, terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut,” tulis Setwapres, Rabu (4/6/2025).
Pihak Istana Wakil Presiden menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran digital, akun @bang_jabrik.game telah dibuat sejak November 2022.
Akun tersebut tercatat telah mengganti nama pengguna (username) sebanyak tujuh kali.
Menurut keterangan Setwapres, riwayat perubahan nama itu menunjukkan bahwa akun tersebut awalnya bukanlah akun yang memuat konten judi online.
Setwapres menambahkan bahwa fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru.
“Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” tambahnya.
Setelah viral di media sosial, akun Instagram Gibran sudah tidak lagi mengikuti (unfollow) akun @bang_jabrik.game.
“Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-
unfollow
oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku,” tulis Setwapres.
Setwapres juga mengungkapkan bahwa akun tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi).
Setwapres berharap akun tersebut dapat diblokir oleh Komdigi supaya tidak merugikan masyarakat.
“Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat,” tulis Setwapres.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/05/68413393b49a1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/03/683ed23ec566a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/68413197e5689.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/6840f8cf95858.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)