Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Pramono Sebut Ada 69.000 Hewan Kurban yang Akan Disembelih di Jakarta Megapolitan 5 Juni 2025

    Pramono Sebut Ada 69.000 Hewan Kurban yang Akan Disembelih di Jakarta Megapolitan 5 Juni 2025

    Pramono Sebut Ada 69.000 Hewan Kurban yang Akan Disembelih di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengatakan, 69.000 ekor hewan kurban akan disembelih di Jakarta pada perayaan
    Idul Adha 2025
    .
    “Kami memperkirakan yang akan disembelih di Jakarta ini kurang lebih 69.000 ekor dan Dharma Jaya sendiri menyiapkan 1.200 ekor,” ujar Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).
    Dari puluhan ribu ekor hewan kurban ini, Pramono memastikan semuanya dalam kondisi sehat.
    “Sehingga dengan demikian, Jakarta untuk menyambut Idul Adha ini sudah sangat siap dan sama sekali tidak ada penyakit PMK di Jakarta pada saat ini,” kata Pramono.
    Untuk proses penyembelihan hewan kurban, Pemprov Jakarta mengerahkan 300 orang juru sembelih halal.
    “Kami juga mengerahkan yang disebut dengan juleha atau juru sembelih halal sebanyak 300 orang dan ada 90 dokter hewan yang dikoordinasikan tadi,” ucap Pramono.
    Dengan segala persiapan tersebut, Pramono berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada esok hari bisa berjalan lancar.
    “Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan besok pelaksanaan Idul Adha akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan di lapangan,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Berlangsung H+1 Idul Adha Megapolitan 5 Juni 2025

    Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Berlangsung H+1 Idul Adha Megapolitan 5 Juni 2025

    Penyembelihan Hewan Kurban di Masjid Istiqlal Berlangsung H+1 Idul Adha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pengelola
    Masjid Istiqlal
    akan melakukan
    penyembelihan hewan kurban
    pada Sabtu (7/6/2025) atau sehari setelah Hari Raya Idul Adha 2025.
    “Untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini diadakan pada hari Sabtu,” ucap Ketua Panitia Idul Kurban Istiqlal Abu Hurairah melalui keterangan resmi, Kamis (5/6/2025).
    Menurut Abu, keputusan ini diambil karena tingginya jumlah jemaah yang hadir pada Hari Idul Adha dan keterbatasan waktu pada hari Jumat (7/6/2025).
    “Jamaah yang sholat, yang datang ini sangat membludak sekitar 100.000 hingga 150.000 orang, justru itu kami adakan pada hari Sabtu penyembelihannya untuk lebih memudahkan,” kata Abu.
    Abu juga menjelaskan bahwa distribusi daging kurban di Masjid Istiqlal tidak dilakukan dengan pembagian langsung di tempat.
    “Distribusi daging kurban di Masjid Istiqlal itu tidak lagi dilaksanakan dengan cara membagi langsung daging kurban, tetapi kami akan distribusikan melalui proposal-proposal yang kami terima,” ujar Abu.
    Saat ini, Masjid Istiqlal telah menerima banyak proposal dari berbagai lembaga, di antaranya rumah yatim, panti jompo, penyandang disabilitas, masjid, mushola, majelis taklim, kampus, dan lain-lain.
    Nantinya daging kurban akan diantar oleh panitia ke masing-masing lembaga yang sudah mengajukan proposal.
    “Insyaallah kami yang akan mengantar kepada masjid, mushola yang bertetangga langsung dengan Istiqlal kalau memang dibutuhkan untuk diantar, kami yang antar,” jelas Abu.
    “Tetapi karena ini yang memasukkan proposal itu lembaga-lembaga yang kami sudah kenal, kalau memang dapat kami akan telepon dia yang datang mengambil langsung ke sini,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apakah BSU 2025 Sudah Cair? Ini Bocoran Waktu Penyalurannya Megapolitan 5 Juni 2025

    Apakah BSU 2025 Sudah Cair? Ini Bocoran Waktu Penyalurannya Megapolitan 5 Juni 2025

    Apakah BSU 2025 Sudah Cair? Ini Bocoran Waktu Penyalurannya
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, bahwa
    bantuan subsidi upah
    (
    BSU
    ) tahun 2025 akan segera disalurkan sebelum minggu kedua Juni 2025.
    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    “Sebelum minggu kedua kami berharap sudah tersalurkan,” ujar Yassierli dikutip dari
    Antara
    .
    Dengan demikian, maka pencairan dana bantuan BSU Kemnaker 2025 paling lambat dilakukan sebelum 14 Juni 2025.
    Saat ini, pemerintah masih menyempurnakan pemutakhiran data penerima agar penyaluran
    BSU 2025
    agar tepat sasaran.
    Penyaluran subsidi ini ditujukan untuk pekerja/buruh berpenghasilan rendah, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pemerataan manfaat.
    Aturan tentang penyaluran BSU 2025 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah.
    Berdasarkan regulasi tersebut, berikut adalah syarat penerima BSU Kemnaker 2025:
    BSU Kemnaker 2025 diberikan sebesar Rp 300.000 untuk dua bulan (Juni-Juli 2025) dan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 600.000.
    Menteri Yassierli juga menekankan, bahwa BSU tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga mencakup kelompok guru, tenaga honorer, dan pekerja informal yang memenuhi syarat.
    “Karena tidak hanya pekerja, kan. Ada segmen guru, honorer, dan macam-macam yang dapat BSU juga,” ungkapnya.
    Penyaluran BSU yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sejak masa pandemi COVID-19, dinilai telah berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, akurasi data menjadi fokus utama agar pelaksanaan tahun ini dapat kembali berjalan lancar.
    Menaker menegaskan, bahwa pemberian BSU Kemnaker 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
    “BSU ini insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli, di bawah koordinasi Menko Perekonomian, kepada mereka yang menerima upah di bawah Rp3,5 juta,” kata Yassierli.
    Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja rentan serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
    Informasi lebih lanjut mengenai BSU Kemnaker 2025 dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://kemnaker.go.id.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar Megapolitan 5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar Megapolitan 5 Juni 2025

    Dua Bos Asosiasi Pengusaha Berkurban di Masjid Al-Azhar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menyalurkan satu ekor sapi kurban ke
    Masjid Al-Azhar
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    “Yang sudah berkurban di sini salah satunya adalah Ketua Kadin, Bapak Anindya,” ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar, Tatang Komara, saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (5/6/2025).
    Selain Anindya, Tatang juga menyebutkan bahwa salah satu pejabat lainnya, yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah, TB Imam Taufik, juga menyalurkan satu ekor sapi kurban di Masjid Al-Azhar.
    “Yang kedua, Ketua Umum HIPMI Syariah. Beliau juga menitipkan
    hewan kurban
    di sini,” ucap Tatang.
    Hingga saat ini, Tatang belum dapat memastikan apakah masih ada pejabat lain yang akan menyalurkan hewan kurban di masjid tersebut.
    “Biasanya, para pejabat lain baru menyalurkan hewan kurban pada malam takbiran nanti,” jelasnya.
    Hingga Kamis (5/6/2025), Masjid Al-Azhar telah menerima ratusan hewan kurban dari masyarakat. Menurut Tatang, jumlah tersebut terdiri dari 28 ekor sapi dan 210 ekor kambing.
    Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar direncanakan akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025).
    “Karena waktu masih panjang, kami masih punya waktu dua hari. Proses pemotongan akan dilakukan pada hari Sabtu,” tambahnya.
    Pengurus Masjid Al-Azhar juga bakal menerjunkan dokter hewan pada saat proses penyembelihan hewan kurban.
    Langkah ini diambil guna memastikan daging hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak untuk dikonsumsi.
    Tatang menegaskan bahwa para pekurban diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) saat menyerahkan hewan kurbannya ke Masjid Al-Azhar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat Megapolitan 5 Juni 2025

    Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat Megapolitan 5 Juni 2025

    Masjid Al-Azhar Jamin Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Hewan Kurban Milik Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus
    Masjid Al-Azhar
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memastikan tidak ada perlakuan khusus untuk
    hewan kurban
    milik pejabat.
    “Tidak ada sama sekali, semua sama saja,” ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar, Tatang Komara, kepada Kompas.com di lokasi, Kamis (5/6/2025).
    Sejauh ini, tercatat ada dua pejabat yang menitipkan hewan kurbannya ke Masjid Al-Azhar, yakni Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Hipmi Syariah, TB Imam Taufik.
    Masjid Al-Azhar sendiri telah menerima ratusan hewan kurban per Kamis (5/6/2025).
    Hewan kurban
    itu terdiri dari  28 ekor sapi dan 210 ekor kambing.
    Nantinya, pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (7/6/2025) di lingkungan Masjid Al-Azhar, dengan melibatkan panitia khusus yang sudah dibentuk sejak jauh hari.
    Sebagai informasi, Kementerian Agama telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah jatuh pada 6 Juni 2025.
    Penetapan ini diumumkan setelah sidang isbat yang dilaksanakan pada Selasa (27/5/2025) berdasarkan laporan rukyatul hilal dari berbagai lokasi di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Singgung Gangguan Asing: Sekarang Lebih Waspada, Tidak Mau Dikerjain Lagi Nasional 5 Juni 2025

    Prabowo Singgung Gangguan Asing: Sekarang Lebih Waspada, Tidak Mau Dikerjain Lagi Nasional 5 Juni 2025

    Prabowo Singgung Gangguan Asing: Sekarang Lebih Waspada, Tidak Mau Dikerjain Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia kerap diganggu oleh pihak asing setiap kali hendak bersinergi untuk membuat negara ini lebih maju.
    Sebab, menurut Prabowo, mereka tahu Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur dengan bersinergi.
    Gangguan itu muncul saat Indonesia lengah.
    Hal ini ditekankannya dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II di Landasan Udara Harry Hadisoemantri, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/6/2025).
    “Kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. Ini adalah sesuatu yang unik dan ini adalah sesuatu yang selalu kita diganggu. Bangsa-bangsa lain, kekuatan-kekuatan asing, kadang enggak suka melihat sinergi ini, karena kita akan muncul sebagai suatu negara yang sangat makmur,” kata Prabowo.
    Ia mengajak semua pihak untuk lebih waspada dalam menganalisis gangguan-gangguan tersebut.
    “Selalu kita lengah, setiap kali kita mau muncul, kita dikerjain. Sekarang kita lebih waspada, dan kita tidak mau dikerjain, kita tidak mau diadu domba,” ucap Prabowo.
    Prabowo ingin Indonesia tidak mudah diadu domba, baik antara suku dengan suku, agama dengan agama, maupun etnis dengan etnis.
    “Mereka yang coba-coba mengadu domba, rakyat kita tidak bodoh lagi. Sinergi ini sangat menentukan,” jelas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Rayakan Keputusan Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah Megapolitan 5 Juni 2025

    Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Rayakan Keputusan Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah Megapolitan 5 Juni 2025

    Pelajar SMAN 9 Tambun Selatan Rayakan Keputusan Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Para pelajar
    SMAN 9 Tambun Selatan
    , Kabupaten Bekasi, menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menonaktifkan kepala sekolah mereka, Kurniawati.
    “Iya, saya senang, teman-teman juga merespons dengan riang gembira. Enggak sampai sujud syukur,” ujar Dirham (nama samaran), seorang pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (5/6/2025).
    Dirham menjelaskan, selama ini kepemimpinan Kurniawati dinilai kurang baik oleh para siswa.
    Mereka juga sering menyampaikan masukan untuk memperbaiki berbagai masalah internal sekolah, namun sayangnya, saran-saran tersebut tidak pernah dilaksanakan.
    “Masukan didengar, tapi tidak dilaksanakan,” tambah Dirham.
    Setelah Kurniawati dinonaktifkan, Dirham berharap agar kepala sekolah yang baru dapat membawa perubahan positif.
    “Iya, berharap semoga kepala sekolah yang baru lebih baik,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pada Selasa (3/6/2025), ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan menggelar aksi damai di halaman sekolah.
    Mereka menyoroti beberapa masalah yang terjadi di sekolah, seperti pemaksaan tanda tangan untuk pengadaan snack yang diduga fiktif.
    Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan
    pungutan liar
    (pungli) berkedok sumbangan, seperti untuk pembangunan gedung sekolah dan pembelian alat pendingin ruangan (AC) untuk mushala.
    Para pelajar juga mengajukan keluhan terkait fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang hingga saat ini hanya dilengkapi dengan meja tanpa kursi dan kasur.
    Ketersediaan obat pun sudah dua bulan belakangan ini tidak ada pasokan dari pihak sekolah. Akibatnya, para pengurus UKS terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat jika ada pelajar yang membutuhkan perawatan.
    Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang langsung mengambil tindakan dengan menonaktifkan Kurniawati. Dedi juga memerintahkan audit terhadap keuangan sekolah selama kepemimpinan Kurniawati.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kegiatan Akademik di SMAN 9 Tambun Selatan Tetap Normal Usai Kepseknya Dinonaktifkan Megapolitan 5 Juni 2025

    Kegiatan Akademik di SMAN 9 Tambun Selatan Tetap Normal Usai Kepseknya Dinonaktifkan Megapolitan 5 Juni 2025

    Kegiatan Akademik di SMAN 9 Tambun Selatan Tetap Normal Usai Kepseknya Dinonaktifkan
    Tim Redaksi
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Kegiatan akademik SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dipastikan tetap berjalan normal pasca-kepala sekolah, Kurniawati, dinonaktifkan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    “Tidak terganggu, tetap berjalan normal seperti biasanya,” ujar Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan kepada Kompas.com, Kamis (5/6/2025).
    Sahri juga mengungkapkan, kepala sekolah sudah dua hari tak masuk ke kantor, sehari setelah didemo ratusan pelajarnya pada Selasa (3/6/2025).
    Kurniawati disebut tak masuk ke kantor tanpa pemberitahuan ke pimpinan sekolah lainnya.
    “Iya tanpa pemberitahuan,” ungkap Sahri.
    Sahri juga menuturkan bahwa tidak ada intimidasi terhadap pelajar yang melancarkan aksi demonstrasi terhadap Kurniawati.
    Ia memastikan, SMAN 9 Tambun Selatan secara kelembagaan menjamin kebebasan berpendapat para pelajar untuk menyuarakan aspirasinya.
    “Tidak ada intimidasi sama sekali atau ancaman lainnya, sekolah menjamin kebebasan berpendapat para peserta didik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).
    Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif.
    Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.
    Pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur.
    Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah.
    Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.
    Kasus ini ternyata sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kurniawati pun langsung dinonaktifkan.
    Dedi Mulyadi bahkan mengaudit keuangan sekolah selama kepemimpinan Kurniawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suami Istri di Pusaran Kasus Judol Komdigi… Megapolitan 5 Juni 2025

    Suami Istri di Pusaran Kasus Judol Komdigi… Megapolitan 5 Juni 2025

    Suami Istri di Pusaran Kasus Judol Komdigi…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    —
    Darmawati
    , istri dari Muhrijan alias Agus, ikut terseret dalam
    kasus judi online
    (judol) di pusaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang sebelumnya bernama Kementerian
    Kominfo
    .
    Ia kini duduk di kursi terdakwa karena diduga menggunakan uang haram hasil kejahatan suaminya untuk membeli barang-barang mewah. Meski tidak terlibat langsung dalam praktik melindungi ribuan situs judol agar tidak diblokir, Darmawati tetap dijerat hukum karena menikmati aliran dana ilegal.
    Sebagai informasi, Muhrijan alias Agus sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di bidang ekspor-impor. Sementara itu, Darmawati berstatus sebagai ibu rumah tangga.
    Muhrijan mengaku mulai menjadi penghubung antara Kominfo dan para agen judi online sejak Maret 2024. Dalam peran tersebut, ia menetapkan tarif Rp 10 juta per situs kepada para agen dan Rp 8,5 juta per situs untuk oknum pegawai Kominfo yang membantunya.
    Uang hasil kegiatan ilegal itu kemudian diberikan kepada Darmawati di kontrakan mereka di Jalan Bonjol No. 102 BB, RT 01/RW 04, Pondok Karya, Tangerang Selatan.
    “Untuk penyetoran tunai uang sebesar Rp 2 miliar ke nomor rekening atas nama Darmawati dan beberapa setoran tunai lainnya hingga mencapai Rp 10,56 miliar,” bunyi dakwaan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Selain disetor lewat bank, penempatan dana juga dilakukan melalui mesin setor tunai (CDM) dan transfer elektronik seperti e-banking, BI Fast, serta transfer otomatis.
    Uang haram itu digunakan Darmawati untuk membeli barang-barang mewah. Beberapa di antaranya adalah iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, MacBook Pro, dan iPad Pro.
    Selain itu, ia juga membeli tiga mobil-mobil antara lain BMW X7, Toyota Fortuner, dan Lexus.
    Selain perangkat elektronik, Darmawati juga memborong tas bermerek seperti Louis Vuitton, Dior, Chanel, hingga Longchamp, serta perhiasan emas dan berlian dalam jumlah besar.
    Setelah tahu rekannya, Adhi Kismanto, ditangkap pada 1 November 2024, Muhrijan langsung menghubungi Darmawati dan meminta agar uang Rp 2 miliar ditarik dari rekening serta barang-barang mewah disembunyikan.
    Darmawati lalu membawa lima tas, tiga kotak perhiasan, serta uang tunai dalam bentuk rupiah, dollar AS, dan dollar Singapura ke Mal Bintaro Plaza, tempat ia menitipkan semuanya kepada temannya, Rina Aguspina.
    Namun karena suami Rina menolak menyimpan barang-barang itu, Rina kemudian menawarkan unit apartemen di Greeze Bintaro, lantai 3 nomor 8, sebagai tempat penyimpanan. Darmawati menyetujui dan memindahkan semua harta tersebut ke apartemen itu.
    Dua hari kemudian, Muhrijan ditangkap pihak berwenang, disusul penangkapan Darmawati pada 10 November 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ahli UGM di Sidang Hasto: Orang yang Namanya Dijual untuk Tindak Pidana Tak Dibebani Tanggung Jawab Nasional

    4 Ahli UGM di Sidang Hasto: Orang yang Namanya Dijual untuk Tindak Pidana Tak Dibebani Tanggung Jawab Nasional

    Ahli UGM di Sidang Hasto: Orang yang Namanya Dijual untuk Tindak Pidana Tak Dibebani Tanggung Jawab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ahli pidana Universitas Gadjah Mada (UGM)
    Muhammad Fatahillah Akbar
    menyebut, seseorang yang namanya dijual untuk melakukan tindak pidana tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kesalahan.
    Keterangan ini disampaikan Fatah saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang dugaan
    suap Harun Masiku
    dan perontangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.
    Pada persidangan tersebut, pengacara Hasto, Patra M. Zen, menggali pandangan Fatah terkait beban kesalahan dan tanggung jawab seseorang yang namanya dijual untuk melakukan suap.
    “Kesalahan itu adalah yang wajib ada untuk memberikan
    responsibility
    atau pertanggungjawabannya,” kata Fatah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).
    Menurut Fatah, tanggung jawab harus dibebankan ketika terdapat kesalahan.
    Mendengar ini, Patra kemudian bertanya apakah dalam kasus orang yang namanya dijual untuk melakukan tindak pidana juga dibebani tanggung jawab.
    Adapun Hasto dan kuasa hukumnya dalam banyak kesempatan menyatakan namanya dijual oleh eks kader PDI-P, Saeful Bahri, agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR RI 2019-2024.
    Akademisi itu kemudian menjelaskan, pihak yang namanya dijual atau dikutip untuk melakukan tindak pidana tidak dibebani tanggung jawab.
    Meski demikian, ia menekankan bahwa dalil bahwa nama seseorang itu dijual harus dibuktikan.
    “Ya harus dibuktikan kalau hanya membawa nama saja,” ujar Fatah.
    “Memang kalau dalam konteks itu harus dibuktikan, maka saya tekankan berkali-kali harus ada pengetahuan yang dibuktikan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.