Category: Kompas.com

  • Ketua DPRD Ungkap Komunikasi Terakhir Wakil Ketua DPRD Ngawi Sebelum Kecelakaan Maut di Tol Solo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Juni 2025

    Ketua DPRD Ungkap Komunikasi Terakhir Wakil Ketua DPRD Ngawi Sebelum Kecelakaan Maut di Tol Solo Regional 6 Juni 2025

    Ketua DPRD Ungkap Komunikasi Terakhir Wakil Ketua DPRD Ngawi Sebelum Kecelakaan Maut di Tol Solo
    Editor
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Wakil
    Ketua DPRD Ngawi
    , Jawa Timur (Jatim), Waluyo Jati Sasono sempat menjalani kunjungan kerja sebelum meninggal dunia akibat kecelakaan maut.
    Almarhum meninggal dunia saat mengendarai mobil Toyota Fortuner berplat nomor AE 1240 JP di
    Tol Solo
    -Ngawi KM 547+900 A wilayah Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (6/6/2025).
    Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, mengaku sempat berkomunikasi dengan almarhum terkait dengan kegiatan kedewanan.
    “Komunikasi terakhir dengan almarhum kemarin Kamis (5/6/2025) pukul 7.30 WIB. Saya koordinasi dengan beliau untuk mewakili saya salat Id di Kecamatan Karanganyar,” ujar Yuwono.
    Pak King, sapaan Yuwono, menambahkan jika almarhum menyanggupi tugas tersebut.
    Politisi PDI Perjuangan tersebut juga tidak mengira, kalau saat itu adalah komunikasi terakhirnya dengan almarhum.
    “Saya tidak menyangka, ketika beliau menyatakan kesanggupannya. Posisi beliau sudah tidak di Solo. Waktu itu ketemu terakhir di Solo, Rabu malam saat kunjungan kerja,” terangnya.
    “Kamis pagi saya telepon, saya pikir beliau masih di Solo, ternyata beliau sudah ada di Jakarta dan dari sana terjadi kecelakaan. Saya sangat syok, dan mengucapkan prihatin yang sangat mendalam,” imbuh Yuwono.
    Di satu sisi, Yuwono menilai, almarhum adalah sosok yang hangat, ramah, cerdas, pintar dan rajin turun menyapa masyarakat Kabupaten Ngawi.
    “Kami sudah begitu saling mengenal dan interaksi lama. Sekarang beliau meninggalkan kita pada hari yang bagus,” pungkasnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Aktivitas Terakhir Wakil Ketua DPRD Ngawi Waluyo Jati Sosono Sebelum Kecelakaan Maut di Tol Solo
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sapi Kurban Lepas Sebelum Disembelih, Warga Pancing Pakai Sapi Betina
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        6 Juni 2025

    Sapi Kurban Lepas Sebelum Disembelih, Warga Pancing Pakai Sapi Betina Yogyakarta 6 Juni 2025

    Sapi Kurban Lepas Sebelum Disembelih, Warga Pancing Pakai Sapi Betina
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Seekor
    sapi
    hewan kurban lepas sesaat sebelum disembelih ramai dibicarakan di media sosial di Prangwedanan, Potorono, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta. Untuk menangkapnya harus dipancing dengan sapi betina.
    “Iya betul tadi salah satu
    sapi kurban
    yang mau disembelih di Prangwedanan,” kata Lurah Potorono, Prawata saat dihubungi wartawan melalui telepon Jumat (6/6/2025).
    Dia mengatakan peristiwa bermula saat sapi akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Namun, sapi jenis peranakan Ongole ini melepaskan diri dan lari sekitar pukul 09.00 WIB.
    Dari pengamatan di akun media sosial, video berdurasi 18 detik, sapi berwarna putih itu berlarian di jalan kampung. Sejumlah warga pun sempat berlarian mengejar, dan bahkan ada yang ketakutan.
    “Mau disembelih sapi itu melakukan perlawanan dan talinya lepas,” kata Prawata.
    Beruntung sapi berwarna putih itu larinya tidak terlalu jauh. Warga berinisiatif memancing dengan sapi betina.
    Akhirnya sapi itu luluh dan mendekat, lalu ditangkap kembali oleh warga.
    “Setelah berhasil tertangkap sapi itu disembelih,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Ungkap Syarat Pemakzulan Gibran, PDI-P: Butuh Kajian Mendalam dan Hati-hati
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        6 Juni 2025

    Jokowi Ungkap Syarat Pemakzulan Gibran, PDI-P: Butuh Kajian Mendalam dan Hati-hati Surabaya 6 Juni 2025

    Jokowi Ungkap Syarat Pemakzulan Gibran, PDI-P: Butuh Kajian Mendalam dan Hati-hati
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyerahkan usulan pemakzulan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    pada mekanisme politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .
    Juru bicara DPP PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan bahwa PDI-P menyerahkan sepenuhnya usulan pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada mekanisme yang ada di DPR RI.
    “Ya itu nanti kajiannya akan dipelajari oleh DPR, seperti yang saya sampaikan tadi,” ujar Aryo, Jumat (6/6/2025).
    Aryo mengatakan bahwa usulan pemakzulan itu telah dikirimkan kepada pimpinan DPR RI sehingga DPR RI secara prosedural akan memprosesnya.
    Kata Aryo, usulan
    pemakzulan Gibran
    membutuhkan kajian yang hati-hati dan mendalam agar tidak keluar dari koridor konstitusi.
    “Jadi kita ikuti saja prosesnya di DPR. Tentu DPR lebih punya alat untuk melakukan itu,” ujarnya.
    Menurut Aryo, PDI-P memegang teguh asas konstitusi dalam menyikapi setiap dinamika dalam berbangsa dan bernegara, termasuk tentang
    usulan pemakzulan Gibran
    .

    PDI Perjuangan
    adalah partai yang taat asas konstitusional sehingga dalam melaksanakan seluruh prosedur kehidupan berbangsa dan negara harus berada di dalam koridor konstitusi, tidak bisa di luar itu,” tuturnya.
    Sebagaimana diberitakan,
    Jokowi
    memberikan tanggapan atas usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak sulungnya sendiri.
    Kata Jokowi, pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat, seperti korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran hukum serius.
    Jokowi juga mengingatkan bahwa presiden dan wakil presiden d Indonesia dipilih sebagai satu paket dalam pemilu presiden.
    Berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Filipina dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah.
    Isu pemakzulan terhadap Gibran muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat pada 26 Mei 2025 kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
    Surat usulan pemakzulan itu menyebutkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi jalan legal bagi Gibran untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden cacat hukum karena diputus oleh paman Gibran sendiri, yakni hakim MK Anwar Usman.
    “Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi salah satu bagian dari surat tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sate Sepanjang 100 Meter Warnai Idul Adha di Ponpes Al-Fath Sukabumi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        6 Juni 2025

    Sate Sepanjang 100 Meter Warnai Idul Adha di Ponpes Al-Fath Sukabumi Bandung 6 Juni 2025

    Sate Sepanjang 100 Meter Warnai Idul Adha di Ponpes Al-Fath Sukabumi
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Pada Jumat (6/6/2025) sore, kepulan asap memenuhi halaman utama
    Pondok Pesantren Al-Fath
    di Kota
    Sukabumi
    .
    Aroma kecap yang dibakar menambah suasana meriah saat para santri dan santriwati secara bergiliran menjaga api untuk memanggang
    sate
    dari daging hewan kurban.
    Panjang jajaran santri yang memanggang sate mencapai 100 meter, terlihat dari gerbang utama hingga aula ponpes.
    Pimpinan Ponpes Al-Fath, KH Fajar mengungkapkan, kegiatan membuat sate oleh para santri saat perayaan
    Idul Adha
    telah menjadi tradisi tahunan.
    Pada hari raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini, Ponpes Al-Fath memotong 5 ekor sapi, 1 kerbau, dan 19 domba.
    Hewan kurban tersebut diperoleh dari donatur, keluarga yayasan, serta dermawan yang menitipkan hewan untuk disembelih di lingkungan ponpes.
    “Dulu kita merancang bagaimana santri kita ini bisa bergembira, karena pesantren ini umumnya untuk yatim piatu dan duafa. Mereka tidak pulang, beda kalau pesantren yang sekolah formal, mereka libur di sini, mereka tidak pulang, dan mereka tidak punya orangtua. Nah, kita buat lah acara kegembiraan ini,” kata Fajar saat ditemui awak media di Ponpes Al-Fath.
    Daging dari hewan kurban yang disembelih di Ponpes Al-Fath juga dibagikan kepada warga sekitar.
    Menurut Fajar, ini mencerminkan kepedulian umat Islam terhadap tetangga.
    “Syiar juga, ajaran Islam itu sangat baik, luar biasa, menolong mereka yang tidak mampu. Setahun sekali bisa makan daging,” ucap Fajar.
    Perayaan Idul Adha di Ponpes Al-Fath tidak hanya menjadi momen bagi para santri, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sapi Kurban Prabowo dan Pejabat Jatim Jadi Tontonan Warga di Masjid Al Akbar Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        6 Juni 2025

    Sapi Kurban Prabowo dan Pejabat Jatim Jadi Tontonan Warga di Masjid Al Akbar Surabaya Surabaya 6 Juni 2025

    Sapi Kurban Prabowo dan Pejabat Jatim Jadi Tontonan Warga di Masjid Al Akbar Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Sapi milik Presiden RI, Prabowo Subianto yang disembelih di Masjid Nasional Al Akbar, menjadi tontonan masyarakat. Bahkan, disediakan petugas untuk menjaga jarak dengan hewan kurban itu.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat berjajar sapi milik Prabowo dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Kapolda Irjen Pol Nanang Avianto.
    Sedangkan, masyarakat tampak hanya bisa melihat sejumlah sapi tersebut dari jarak sekitar 5 meter. Sebab, mereka dibatasi menggunakan seutas tali agar tak bisa mendekat.
    Selain itu, terlihat juga sejumlah petugas Masjid Al Akbar yang berjajar di sekitar tali tersebut. Mereka menjaga untuk mengantisipasi masyarakat yang mendekat ke hewan kurban.
    Salah satu pengunjung, Ahmad Maul (27) warga Kebonsari, Kecamatan Jambangan, sengaja mengajak istri dan anaknya melihat sapi para pejabat yang berjajar di Masjid Al Akbar tersebut.
    “Tadi bingung mau ke mana, soalnya di rumah juga masih kurban besok, terus dapat kabar dari tetangga ada
    sapi Prabowo
    , ya ke sini sama anak istri,” kata Maul, saat ditemui di lokasi, Jumat (6/6/2025).
    Maul menilai, sapi Prabowo berukuran besar dibandingkan dengan pejabat lainnya yang juga ada di lokasi. Dia berharap, dagingnya bisa dibagikan ke masyakat sekitar masjid.
    “Enggak tahu bobotnya, tapi kayanya paling besar ya, dagingnya banyak pasti bisa dibagi-bagi ke warga sini. Kesini memang sengaja buat lihat sapi Prabowo, bentar lagi pulang,” ucapnya.
    Sementara itu, Humas Masjid Al-Akbar, Helmy M Noor mengatakan,
    sapi kurban
    Prabowo tersebut dibeli dari seorang peternak, asal Desa Takeran, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
    “Sapinya Pak Prabowo sebesar 1 ton 20 kilogram, sudah 2 hari ini di Masjid Al Akbar. Yang menarik sapinya dari peranakan ongole, jadi sapi lokal, tapi kualitasnya bagus,” ujar Helmy.
    Helmy menyebut, hewan kurban Prabowo sudah menarik perhatian pengunjung, sejak Rabu (4/6/2025). Bahkan, pihaknya sempat membatasi para warga untuk menjaga kenyamanan sapi.
    “Karena memang sapinya Prabowo itu kan gemoy, tinggi, kemudian putih sehingga menjadi tarik masyarakat untuk melihat, banyak diantara mereka yang selfie (swafoto),” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komjak: Perpres Perlindungan Jaksa Bentuk Visi Jangka Panjang Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    Komjak: Perpres Perlindungan Jaksa Bentuk Visi Jangka Panjang Prabowo Nasional 6 Juni 2025

    Komjak: Perpres Perlindungan Jaksa Bentuk Visi Jangka Panjang Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI)
    Pujiyono Suwadi
    menilai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 yang memberi kewenangan kepada TNI untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa merupakan bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo Subianto dalam
    penegakan hukum
    .
    Menurut Pujiyono, Perpres tersebut tidak bisa dilepaskan dari rangkaian kebijakan yang telah digagas Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya, termasuk ide denda damai dalam penanganan tindak pidana korupsi serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.
    “Kalau kita lihat Perpres ini kenapa kemudian TNI, saya lebih melihatnya begini, harapan Pak Prabowo ya, Presiden, itu Pak Prabowo seperti punya Indra ke-8, kalau beliau 08 kan, beliau punya visi yang panjang,” kata Pujiyono dalam program Gaspol!
    Kompas.com
    yang dikutip Jumat (6/6/2025).
    Pujiyono menjelaskan, dalam konteks Satgas Sawit, jaksa menjadi unsur terdepan dalam penanganan pelanggaran oleh perusahaan sawit, terutama terkait penguasaan lahan yang melebihi izin.
    Ia mencontohkan praktik penguasaan lahan hingga ratusan ribu hektar secara ilegal oleh perusahaan asing yang berkantor di luar negeri, seperti di Singapura dan Malaysia.
    Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menyebut ada perusahaan sawit yang hanya mempunyai izin mengelola 100.000 hektar lahan.
    Namun, pada kenyataannya, perusahaan ini memanfaatkan 500.000 hektar lahan.
    “Kalau ini kemudian dengan penegakan hukum bisnis berhenti, tapi untuk mengambil 400.000 hektar kan enggak mudah, jaksa sendiri tidak bisa melakukan pengamanan sendiri,” ujarnya.
    Ia menilai perlindungan dari TNI menjadi penting agar proses penyitaan dan pengamanan aset negara dapat dilakukan secara maksimal.
    Menurutnya, keberadaan aparat negara seperti TNI dapat memberikan efek gentar atau
    deterrent effect
    terhadap para pelanggar.
    “Jadi ketika kemudian jaksa yang datang sendiri mungkin takut, tapi ketika kemudian yang datang dengan aparat negara, TNI, nih pasti akan lebih takut lagi, inilah efek
    deterrent
    yang kemudian diinginkan Pak Prabowo agar kerugian-kerugian negara ini lebih maksimal,” lanjut Pujiyono.

    Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia diteken oleh Presiden Prabowo pada 21 Mei 2025.
    Peraturan ini memungkinkan keterlibatan TNI dalam pengamanan tugas-tugas Kejaksaan, terutama dalam konteks yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jaksa maupun keberhasilan pengembalian kerugian negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timnas Indonesia Dijamu Makan Siang Prabowo, Marselino Sempat Menyanyi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    Timnas Indonesia Dijamu Makan Siang Prabowo, Marselino Sempat Menyanyi Nasional 6 Juni 2025

    Timnas Indonesia Dijamu Makan Siang Prabowo, Marselino Sempat Menyanyi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menjamu skuad tim nasional (timnas) Indonesia dengan makan siang di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025) siang.
    Kunjungan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan timnas atas China dalam lanjutan
    Kualifikasi Piala Dunia 2026
    , Kamis (5/6/2025) malam.
    “(Acaranya) Makan siang, terus tadi Marselino (
    Marselino Ferdinan
    ) nyanyi. Yang biasa yang kayak waktu di Bali,” ungkap Ketua Umum PSSI
    Erick Thohir
    yang turut mendampingi para pemain dan pelatih
    timnas Indonesia
    , saat ditemui di depan kediaman Prabowo.
    Erick mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan, karena digelar di luar lingkungan resmi kenegaraan.
    Menurutnya, pelatih dan pemain timnas sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Presiden Prabowo.
    “Karena ini kan bukan di Istana Merdeka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga mentreat mereka sebagai keluarga,” beber Erick.
    Meski skuad Garuda sudah memastikan diri lolos ke babak playoff, Presiden Prabowo tetap menitipkan pesan agar tetap tampil maksimal saat melawan Jepang pada laga pemungkas grup, Selasa (10/6/2025).
    “Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ke playoff. Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus,” tutur dia.
    Saat ditanya apakah Prabowo akan terbang langsung ke Jepang untuk mendukung timnas, Erick menyebut saat ini Kepala Negara tengah fokus menjalankan agenda pemerintahan.
    “Saya rasa Bapak Presiden banyak agenda besar ya. Bola sudah lewat, Bapak Presiden bekerja lagi untuk masyarakat dan rakyat. Beliau sangat paham. Apalagi sekarang ada program yang sedang didorong stimulus ekonomi. Ini yang beliau juga fokuskan,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, rombongan timnas Indonesia menyambangi rumah pribadi Prabowo sejak pukul 13.25 WIB.
    Mereka disambut Erick Thohir dan didampingi masuk ke kediaman Prabowo.
    Mereka keluar dari kediaman Prabowo sekitar pukul 14.37 WIB.
    Adapun timnas Indonesia baru saja mengalahkan timnas China 1-0 dalam
    kualifikasi Piala Dunia 2026
    , pada Kamis malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Dalami Korupsi Izin TKA di Kemenaker hingga Level Menteri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Juni 2025

    KPK Dalami Korupsi Izin TKA di Kemenaker hingga Level Menteri Nasional 6 Juni 2025

    KPK Dalami Korupsi Izin TKA di Kemenaker hingga Level Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menyatakan akan mendalami dugaan aliran dana gratifikasi dalam kasus perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di
    Kementerian Ketenagakerjaan
    (Kemenaker) hingga tingkat menteri.
    “Kemudian sama terkait menteri, apakah ada potensi KPK sampai ke menteri atau melakukan klarifikasi kepada menteri? Tentunya sama, dugaan ini ada,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).
    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, mengatakan pihaknya tidak menghentikan pendalaman perkara ini pada delapan tersangka dengan jabatan tertinggi direktur jenderal (Dirjen).
    Saat ini, kata Budi, tim penyidik yang menangani perkara ini sedang mendalami apakah terdapat petunjuk aliran uang panas perizinan TKA hingga pejabat paling atas.
    Ia memastikan KPK akan meminta klarifikasi kepada Menteri Ketenagakerjaan.
    Pihaknya juga bakal meminta klarifikasi menyangkut berbagai barang bukti yang disita penyidik dari upaya paksa penggeledahan.
    “Ini merupakan gratifikasi yang diterima berjenjang, apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas di kementerian tersebut sedang kami perdalam dalam proses penyidikan,” tutur Budi.
    Sebelumnya, KPK menyatakan akan meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 2014-2019 Hanif Dhakiri dan Menaker 2019-2024, Ida Fauziyah, terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin TKA.
    KPK menyebut, modus
    dugaan korupsi
    ini sudah dilakukan sejak 2012.
    “Tadi sudah saya sampaikan juga ya, berjenjang dari Menteri HD (Hanif Dhakiri) sampai (Menaker) ID (Ida Fauziyah) pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terhadap praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial beliau-beliau adalah pengawasnya,” kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi kepada calon TKA.
    Mereka adalah eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono (SH); Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 Haryanto (HY); dan kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019 Wisnu Pramono (WP).
    Lalu, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni (DA); Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono (GTW); serta staf bernama Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF).
    KPK menyebut tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana ini sudah terjadi sejak 2012.
    Secara keseluruhan, para pelaku diduga menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Berhenti di Kemenaker, KPK bakal Usut Pemerasan TKA sampai Hilir Nasional 6 Juni 2025

    Tak Berhenti di Kemenaker, KPK bakal Usut Pemerasan TKA sampai Hilir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menyatakan tidak akan berhenti mengusut dugaan
    korupsi
    pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (
    Kemenaker
    ).
    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, mengatakan, hulu pengurusan
    izin TKA
    berada di Kemenaker.
    Pihaknya telah mengendus tindakan serupa juga terjadi pada tahapan pengurusan izin berikutnya, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
    “Sejauh ini kami sudah punya indikasi ke sana, kami akan terus mengembangkan ke mana saja hilirnya dari perizinan ini, tentunya tidak hanya cukup dari hulunya saja,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).
    KPK telah mengantisipasi pengembangan perkara di Kemenaker. Pihaknya sedang memburu alat bukti dugaan pemerasan hingga ke hilir.
    Pihaknya juga akan melakukan sensus guna memetakan dan menyusun klaster TKA berdasarkan sektor kerja mereka di Indonesia.
    “Kemudian TKA-TKA ini yang banyak di Indonesia dari sektor apa saja? Ini kami belum secara pasti mengklasterkan dari mana-mana saja, namun dalam proses ke depan akan kami klasterkan sektor mana saja yang paling banyak,” tutur Budi.
    Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi kepada calon TKA.
    Mereka adalah eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono (SH); Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 Haryanto (HY); dan kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019 Wisnu Pramono (WP).
    Lalu, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni (DA); Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono (GTW); dan staf bernama Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), serta Alfa Eshad (ALF).
    KPK menyebut,
    tempus delicti
    atau waktu terjadinya tindak pidana ini sudah terjadi sejak 2012.
    Secara keseluruhan, para pelaku diduga menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gudang dan Toko Ban di Pondok Gede Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Juni 2025

    Gudang dan Toko Ban di Pondok Gede Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Megapolitan 6 Juni 2025

    Gudang dan Toko Ban di Pondok Gede Hangus Terbakar, Diduga Akibat Korsleting
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Kebakaran melanda sebuah gudang dan
    toko ban
    di Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Kamis (5/6/2025) sekitar pukul 23.35 WIB.
    “Diduga karena korsleting,” ujar Komandan Pleton B Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi, Haryanto, dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
    Menurut keterangan seorang pegawai toko kepada petugas, kata Haaryanto, kebakaran bermula dari insiden mati lampu di area toko dan gudang. Pegawai tersebut kemudian berusaha menyalakan kembali saklar listrik.
    A post shared by Info Bekasi (@infobekasi)
    Namun, saat saklar dinyalakan, muncul percikan api dan asap tebal dari bagian belakang toko, yang kemudian memicu kebakaran.
    Melihat kejadian itu, pegawai toko segera melaporkan insiden tersebut ke Disdamkarmat Sektor Pondok Gede. Beberapa unit pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
    “Untuk korban nihil,” ungkap Haryanto.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, asap tebal masih membubung di sekitar area kebakaran. Asap tersebut diduga berasal dari sisa-sisa karet ban yang terbakar.
    Meskipun api telah berhasil dipadamkan, petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.