Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Kelima RI,
Megawati Soekarnoputri
, menyampaikan pesan soal pentingnya nilai-nilai
Pancasila
saatpembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
Megawati menegaskan bahwa mereka yang tidak menjunjung Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia.
“Kalau kalian adalah pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak (Pancasilais),
please
, jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran,” ujar Megawati di hadapan para tamu dan undangan.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam konteks keprihatinannya terhadap kondisi sosial-politik dan lunturnya semangat kebangsaan di tengah masyarakat saat ini.
Ia menilai banyak pihak kini hanya menyuarakan nasionalisme dan Pancasila sebagai “lip service” belaka tanpa memahami esensi atau sejarah perjuangannya.
Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung soal peran perempuan di era modern yang dinilainya banyak terjebak pada aspek penampilan luar.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan tokoh-tokoh perempuan masa lalu seperti Kartini dan Laksamana Malahayati yang disebutnya sebagai pejuang sejati.
“Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya memulas di luarnya saja. Tapi mana, kalau ada seperti Ibu, saya selalu manggilnya Ibu kita Kartini. Laksamana Malahayati, itu bukannya nama, dia adalah Laksamana Malahayati, yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah, lihat sejarah,” ujar Megawati.
“Kita melupakan sejarah, itu makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah,” tambahnya.
Megawati juga mempertanyakan kembali narasi sejarah penjajahan selama tiga setengah abad, dan menegaskan pentingnya memverifikasi fakta sejarah secara akademis.
Ia mendorong para menteri, khususnya Menteri Kebudayaan, untuk lebih serius mempelajari dan menyampaikan kekayaan budaya Indonesia secara mendalam.
Ia juga menyoroti
generasi muda
yang dinilainya kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa.
Menurutnya, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini.
Megawati tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang hanya menjadikan Pancasila sebagai retorika.
“Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih,
go to hell
,” tegas Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Megawati menekankan bahwa menjadi orang Indonesia harus dilakukan dengan penuh kebanggaan dan kesadaran sejarah.
“Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia, Betul kan?” pinta Ketua Umum PDI-P itu disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/06/07/6843d80cb7666.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja Nasional 7 Juni 2025
-
/data/photo/2025/06/07/6843d80cb7666.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi Nasional 7 Juni 2025
Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-5 RI,
Megawati
Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya dipanggil
polisi
sekarang ini hanya karena buka suara atau menyuarakan
kebenaran
.
Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
“Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang lain, saya kalau tanya, ‘kenapa kamu diam saja sih, punya mulut?’ (Dijawab) Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi,” kata Megawati.
Akibat ketakutan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran.
Padahal, menurut Megawati, seharusnya tidak perlu takut jika yang disuarakan adalah sebuah kebenaran.
“Di manakah kebenaran sejati itu, adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran,” ujar Megawati.
“Hanya karena kalau saya (tayanyakan), kenapa kamu takut sih? (Dijawab) ‘Iya kan nanti panggil polisi, langsung, enggak di ini lagi, sudah ditangkap’. Kamu kan bisa bilang saya enggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun menanyakan seberapa terhormatnya
Polisi
sehingga harus takut menyuarakan kebenaran.
“Memangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak, tidak, tidak,” ujarnya.
Kemudian, Megawati menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden ke-5 RI yang memisahkan kekuasaan Polisi dengan TNI. Sehingga, dia menegaskan bahwa tidak takut bicara mengenai kebenaran.
“Saya tuh bingung lho, kalau sama polisi sekarang siapa dia. Iya lho orang saya juga yang misahin. Kalau enggak mau misahin waktu itu mana ada polisi, itu sejarah, iya lho,” katanya.
Bahkan, Megawati mengaku, mempersilakan dan siap jika harus dipanggil Polisi karena menyuarakan kebenaran.
“Lalu, sekarang apa-apa, ‘oh bu Megawati orangnya provokator, lalu nanti kita mau panggil’. Panggil lah,” ujar Megawati menegaskan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/68442d3a200b3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga Nasional 7 Juni 2025
Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga
Penulis
KOMPAS.com –
Direktur Utama PT
Jasa Marga
(Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono mengingatkan masyarakat yang akan bepergian untuk manfaatkan diskon tarif tol sebesar 20 persen periode libur Iduladha 1446H.
Diskon tarif tol diberlakukan selama empat hari (6-9 Juni 2025) di ruas-ruas strategis di Trans Jawa dan Trans Sumatra sebagai berikut:
Diskon Tarif Tol di Trans Jawa
Diskon Tarif Tol di Trans Sumatra
“Diskon tarif tol 20 persen pada periode libur Iduladha 1446H terbagi dalam dua periode, 2 hari mulai dari tanggal 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 7 Juni 2025 pukul 24.00 WIB dan 2 hari mulai dari tanggal 8 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB,” tambahnya.
Besaran diskon tarif tol 20 persen yang diterapkan di ruas Jasa Marga Group pada 6-9 Juni 2025 dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut :
Rivan mengimbau kepada seluruh pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy.
Dia menegaskan, Travoy memberikan informasi lalu lintas melalui CCTV
real-time
, lokasi
rest area,
fitur GetPay, informasi tarif tol dan fitur menarik lainnya yang sangat berguna bagi pengguna jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman, tenang dan menyenangkan.
Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan dengan baik.
Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu cukup beristirahat di
rest area
, memastikan kecukupan BBM, saldo uang elektronik, dan mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.
Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080, Aplikasi X @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/68441f25d7eaf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai Nasional 7 Juni 2025
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Kepala PPATK
Yunus Husein
mengungkapkan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Dirjen
Bea Cukai
Letnan Jenderal (Purn)
Djaka Budi Utama
.
Ia menyampaikan, situasi di internal Bea Cukai memang harus dibenahi dan membutuhkan figur yang berani dan jujur.
Pasalnya, jalur keluar masuk Tanah Air itu sering jebol untuk jual beli
narkotika
dan pencucian uang yang cukup masif.
Kondisi ini terjadi karena ada banyak oknum yang ikut membantu berjalannya tindak pidana tersebut.
Yunus menuturkan, keberanian para oknum di internal Bea Cukai diduga karena adanya beking dari aparat penegak hukum dengan jabatan yang tinggi.
Maka, Djaka mesti berani berperang dengan para beking tersebut.
Perang bintang
pun tak bisa dihindarkan di internal Bea Cukai untuk mewujudkan perubahan.
Bagaimana obrolan selengkapnya?
Simak di program
Gaspol
! di YouTube Kompas.com, tayang perdana, Sabtu (7/6/2025) pukul 20:00 WIB.Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
-
/data/photo/2025/06/07/6843f7918fb18.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKS Libatkan "Juleha" untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban Nasional 7 Juni 2025
PKS Libatkan “Juleha” untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
) menyembelih hampir 10.000
hewan kurban
secara serentak di seluruh Indonesia pada perayaan
Idul Adha 1446
Hijriah.
Proses penyembelihan dilakukan secara profesional, termasuk dengan melibatkan para juru sembelih halal atau “Juleha”.
Presiden PKS Al
Muzzammil Yusuf
menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
“Proses pemotongan dikelola secara profesional, dilakukan sesuai syariat. Bahkan di Lampung tadi ada Juleha, juru sembelih halal. Sudah punya saya, ada Juleha itu ya. Dikemas secara higienis dan didistribusikan secara tertib dan aman,” kata Muzzammil.
Menurut dia, pemotongan hewan kurban dilakukan secara simbolis di kantor pusat PKS dan dilanjutkan di berbagai rumah pemotongan hewan serta ribuan titik lainnya di seluruh Indonesia.
PKS mencatat jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini mencapai 9.757 ekor, terdiri dari 4.294 ekor sapi, 10 ekor kerbau, dan 5.453 ekor kambing. Data tersebut diperbarui terakhir pada Sabtu pagi pukul 07.45 WIB.
Hewan-hewan kurban itu berasal dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif PKS di semua tingkatan, kepala daerah, kader, hingga simpatisan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kader, pejabat publik, kepala daerah, simpatisan, dan lain-lain yang telah menyemarakkan syiar Idul Kurban tahun ini,” katanya.
Dalam momentum perayaan Idul Adha sekaligus ulang tahun PKS yang ke-23, partai berlambang bulan sabit kembar ini menargetkan dapat menyalurkan 2,3 juta paket kurban ke masyarakat.
“Paket kurban akan dibagikan kepada pengurus, anggota, dan masyarakat sekitarnya. Di kantor-kantor kita, masjid-masjid sekitar kita, itu yang kita dahulukan karena mereka adalah orang-orang terdekat,” kata Muzzammil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/6843c92b7fdea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies Nasional
Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
),
Al Muzzammil Yusuf
mengaku tidak hanya akan membawa kepengurusan baru partainya bertemu Presiden
Prabowo Subianto
, tapi juga tokoh nasional lain seperti
Anies Baswedan
.
Hal itu disampaikan Muzzammil merespons pertanyaan wartawan apakah akan memboyong kepengurusan baru PKS bertemu Anies.
Sebab, Anies diketahui memiliki kedekatan dengan PKS, terlebih saat Pilpres 2024.
“(Tentu akan bertemu) Pak Anies, tokoh Indonesia, saudara kita, saudara PKS,” kata Muzzammil ditemui di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Muzzammil berpendapat bahwa Anies juga merupakan salah satu tokoh potensial untuk membangun bangsa.
Menurutnya, Indonesia bisa menjadi besar jika ada sinergi antar-tokoh bangsa. Dia menilai sinergitas ini juga digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Karena dengan sinergi kebaikan itulah bangsa Indonesia akan besar. Saya kira Pak Prabowo juga semangatnya sama, kolaborasi, persatuan, sinergisitas. Kami juga begitu, yang tua yang muda, sinergi,” jelas Muzzammil.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid menambahkan bahwa pihaknya tengah menentukan waktu yang tepat untuk menemui Prabowo.
Selain Prabowo dan Anies, lanjut dia, kepengurusan baru PKS juga membuka peluang bertemu dengan tokoh pimpinan partai politik lainnya.
“Sebagaimana disampaikan oleh Presiden PKS, bahwa kepengurusan baru akan merencanakan bersilaturahim dengan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Kita sedang mengatur teknisnya untuk mencari waktu beliau,” ungkap Kholid.
“Dan akan berencana juga untuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya dan pimpinan partai politik lainnya, para sahabat-sahabat partai politik lainnya. Insyaallah, itu yang akan menjadi rencana kita,” tambah dia.
Berikut susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025-2030:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/6844019ecf458.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru Nasional
Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Pertahanan
(Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama
Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan
kunjungan kerja
ke wilayah rawan konflik di Nduga,
Papua
, Sabtu (7/6/2025).
Kunjungan ini diawali dari Bandara Timika, lalu dilanjutkan ke Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
Di sana, keduanya meninjau langsung Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku yang berada di garis depan wilayah konflik.
Selama kunjungan ke daerah tersebut, Menhan dan Menkeu serta rombongan mengenakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan karena tingginya risiko keamanan.
“Hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan yang diterima, Sabtu.
Pertahanan negara, lanjut dia, membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya.
Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di wilayah rawan konflik di Papua.
Dalam kunjungan itu, kedua menteri mendapat paparan situasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, terkait kondisi keamanan dan dinamika operasi TNI di wilayah tersebut.
Selain meninjau langsung kondisi pasukan dan sarana pertahanan, Menhan dan Menkeu juga berinteraksi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga serta masyarakat setempat.
Kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan menjawab tantangan keamanan di daerah-daerah strategis.
“Melalui kunjungan ini, tecermin sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan, sekaligus menjadi simbol kuatnya kerja sama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tantangan keamanan strategis seperti Papua,” jelas Frega.
Setelah dari Kenyam, Menhan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Merauke.
Dalam rombongan turut hadir Kasum TNI, Wakasad, Kabaranahan Kemhan, serta pejabat eselon I dan II dari Kemenkeu dan Kemenhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/6843ad4b26192.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya Nasional 7 Juni 2025
PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
)
Al Muzzammil Yusuf
mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas
revisi Undang-Undang
Pemilu.
Menurutnya, pembentukan pansus penting agar pembahasan berlangsung menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen bangsa.
“Saya berharap kalau Undang-undang dibahas, memang bisa, kalau kita ingin melibatkan orang terbaik, bagus diangkat di Pansus. Dan ketika diangkat di Pansus itu, semua komponen, semua pakar terlibat di dalamnya,” kata Muzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Ia menambahkan, pembentukan pansus memungkinkan seluruh fraksi dan para pakar pemilu dilibatkan sejak awal. Hal ini ebagaimana yang dilakukan dalam pembahasan UU Pemilu sebelumnya pada periode 2004, 2009, dan 2014.
“Undang-undang (Pemilu) yang periode 2004, 2009, 2014 melibatkan semua fraksi dan melibatkan orang-orang terbaik,” imbuh anggota DPR empat periode ini.
Muzzammil juga menekankan pentingnya tidak hanya terfokus pada isu ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) atau ambang batas pencalonan presiden (
presidential threshold
). Namun, kata dia, lebih luas pada upaya memperbaiki kualitas pemilu secara menyeluruh.
“Saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parliamentary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan MK kita hormati,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilakukan menjelang masa pemilu.
Hal ini agar tidak menimbulkan perdebatan pragmatis yang dapat mengganggu persiapan teknis penyelenggara pemilu.
“Kalau Undang-undang Pemilu di ujung, itu perdebatan kita terlalu pragmatis. Kalau dari awal ini kita masih sangat jauh, dan persiapan KPU Bawaslu akan semakin baik,” sebut Muzzammil.
Selain itu, Muzzammil mendorong agar revisi UU juga membahas bantuan keuangan partai politik. Menurutnya, belajar dari praktik terbaik di negara lain untuk mencegah korupsi dan memperkuat kelembagaan parpol.
PKS, kata dia, mendukung pembahasan RUU Pemilu dan Parpol selesai tahun ini agar seluruh pihak bisa fokus pada tahapan pemilu berikutnya tanpa gangguan regulasi yang belum matang.
“Mudah-mudahan segera memang PKS mendorong, agar pembahasan itu di tahun ini selesai. Sehingga tahun berikutnya kita sudah fokus,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR rencananya akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2026.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menjelaskan, pengembangan terkait poin-poin yang akan direvisi dalam UU Pemilu sudah dilakukan dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan diskusi.
“Kalau rancangan timeline yang ada di Komisi II, kalau tidak ada aral melintang, InsyaAllah di tahun 2026 itu sudah mulai dilakukan (
revisi UU Pemilu
),” ujar Khozin di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/07/684415c50d8bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)