Category: Kompas.com

  • Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah Megapolitan 19 Desember 2025

    Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kecelakaan hebat melibatkan sebuah mobil dengan Kereta Api (KA) Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) terjadi di perlintasan sebidang Jalan Alastua, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (19/12/2025).
    Insiden yang terjadi sekitar pukul 06.45 WIB itu menyebabkan satu mobil rusak parah dan pengemudinya mengalami luka serius.
    Peristiwa tersebut terjadi di perlintasan yang belum dilengkapi sistem portal otomatis.
    Berdasarkan video yang beredar di akun Instagram @
    warga.jakbar,
    mobil Toyota Avanza bernomor polisi B 1926 VZK tampak ringsek parah dan terdampar di sisi rel.
    Hampir seluruh bagian bodi mobil berwarna hitam tersebut remuk tak berbentuk akibat benturan keras dengan kereta.
    Kerusakan paling mencolok terlihat pada sisi kiri badan mobil yang penyok parah hingga menjorok ke dalam.
    Selain itu, struktur kerangka kendaraan tampak bengkok dan seluruh kaca jendela pecah berantakan di sekitar lokasi kejadian.
    Sementara itu, bodi bagian kanan mobil terlihat mengalami kerusakan lebih ringan dan pintu kanan depan masih dapat dibuka secara normal.
    Pintu tersebut kemudian dimanfaatkan warga sekitar untuk mengevakuasi pengemudi yang berada di dalam mobil dalam kondisi tidak sadarkan diri.
    Dalam rekaman video, terlihat sejumlah warga bahu-membahu menggotong sopir keluar dari bangkai kendaraan.
    Kepolisian memastikan pengemudi mobil mengalami sejumlah luka akibat benturan keras.
    “Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto.
    Joko menjelaskan, kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan pria berinisial IKM (59) melaju dari arah Jalan Warung Pojok menuju Jalan Alastua V.
    Saat hendak melintasi rel, pengemudi diduga tidak menyadari kedatangan kereta yang melintas.
    “Sesampainya di dekat perlintasan Kereta Api Warung Pojok, Kalideres, tertabrak kereta api Bandara arah Jakarta yang melaju dari arah barat ke timur,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto.
    Diketahui, perlintasan sebidang di kawasan tersebut belum dilengkapi sistem portal otomatis.
    Selama ini, pengamanan perlintasan hanya mengandalkan petugas yang menutup palang pintu secara manual.
    Pihak KAI Commuter membenarkan bahwa perlintasan tersebut tidak dijaga saat kejadian berlangsung.
    “KAI Commuter sangat menyayangkan terjadinya kembali insiden tabrakan KA Commuter Line Basoetta No.807A (Manggarai-Bandara Soekarno Hatta) di perlintasan sebidang tidak dijaga antara Stasiun Poris dan Stasiun Kalideres,” kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan.
    Leza menegaskan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    “Berhenti saat sinyal sudah berbunyi atau saat palang perlintasan mulai bergerak, serta tertib dalam berkendara. Berikan hak utama kepada kereta yang akan melintas,” kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi

    KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi

    KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar. Jadi di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Budi mengatakan, dalam operasi senyap tersebut, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
    “Tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detilnya kami akan sampaikan saat konferensi pers,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Budi mengatakan,
    OTT
    yang menjerat
    Bupati Bekasi
    terkait kasus dugaan
    suap
    di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
    “Iya (suap). Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” ucap dia.
    Adapun KPK punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Bekasi dan enam orang lainnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
    Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto Megapolitan 19 Desember 2025

    Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sejumlah awak media dilarang mengambil gambar di kawasan rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat wartawan mendatangi kediaman Ade, mereka dihampiri petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di depan rumah.
    Awak media sempat meminta izin untuk mengonfirmasi serta mengambil gambar suasana rumah dari luar area tanpa memasuki kawasan tersebut.
    Namun, sejumlah anggota Satpol PP terlebih dahulu masuk ke dalam kawasan rumah untuk meminta izin kepada pimpinan.
    Tak berselang lama, petugas kemudian menyampaikan kepada awak media yang menunggu di depan pagar bahwa pengambilan gambar tidak diperbolehkan.
    “Enggak bisa foto, Bang, harus steril,”ucap salah satu anggota Satpol PP.
    Meski demikian, sempat ada awak media yang mencoba mengambil gambar dari kejauhan atau dari luar jalan kawasan rumah Ade Kuswara.
    “Bang, jangan foto ya, tadi kan udah sepakat tidak foto, tolong dihapus ya, Bang,” ucap salah satu Anggota Satpol PP.
    “Kita foto dari luar kawasan, Bang, enggak dari dekat kok,” ucap salah awak media.
    Dari pantauan Kompas.com, rumah Ade Kuswara didominasi warna putih dan hitam. Di dalam kawasan tersebut juga terdapat sejumlah rumah lainnya.
    Kawasan rumah terlihat relatif sepi. Beberapa mobil dan sepeda motor tampak terparkir di depan sejumlah rumah.
    Untuk memasuki area kediaman Ade Kuswara, pengunjung harus melalui pintu gerbang besar yang dijaga petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    Selain itu, lingkungan rumah Ade Kuswara tampak asri dengan banyak pepohonan dan tanaman.
    Sebuah gazebo juga terlihat berada di dalam kawasan tersebut.
    Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap
    Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
    Tito menjelaskan, ternyata, staf
    Mualem
    yang mengirim surat ke
    PBB
    , dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
    “Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
    Aceh
    , kami sudah mengecek yang
    UNDP
    dan
    UNICEF
    , berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    “Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
    Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
    Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
    Sebelumnya,
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
    Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
    Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
    Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
    Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
    Aceh
    .
    “Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
    Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
    Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
    Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
    “PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
    Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
    Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
    “Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
    Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
    Telkomsel
    ), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
    pemulihan jaringan
    internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
    Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
    Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
    “Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
    Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
    “Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
    Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
    bantuan anggaran
    tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
    “Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
    Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
    “Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi

    Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi

    Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rabu (17/12/2025) hingga Kamis (18/12/2025) menjadi hari yang sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena mereka melakukan operasi tangkap tangan di tiga lokasi berbeda.
    OTT
    KPK
    itu digelar sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) kemarin.
    Komisi antirasuah itu belum mengungkap detail terkait kasus dari tiga OTT tersebut, tetapi mereka sudah mengungkap terkait jumlah orang yang diamankan.
    Lantas, bagaimana KPK melakukan OTT di mana saja yang berujung diamankannya 25 orang? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    KPK melakukan OTT di wilayah Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12/2025) malam. Informasi OTT tersebut mulai mencuat ke publik pada Kamis (18/12/2024) pagi.
    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sembilan orang dari berbagai latar belakang. Salah satunya diketahui berasal dari unsur aparat penegak hukum.
    “Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
    Selain mengamankan para terduga pelaku, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 900 juta.
    Kendati demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar pelaksanaan
    OTT di Banten
    tersebut.
    Dalam perkembangan selanjutnya, KPK memutuskan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara.
    “Bahwa terkait dengan koordinasi kemudian juga dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejagung, kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Satu kabar lagi soal
    OTT KPK
    , yakni dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK belum memberikan detail soal kasus yang ditangani di Bekasi ini.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,” kata Budi.
    Salah satu nama yang dijaring KPK dalam OTT tersebut adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    KPK kembali melakukan OTT di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski begitu, belum ada keterangan lebih detail soal kasus yang ditangani KPK di Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut.
    “Sampai saat ini enam orang sudah diamankan. Tim masih di lapangan,” kata Budi, Kamis (18/12/2025) malam.
    Wartawan Kompas.com di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), melaporkan OTT tersebut berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU.
    Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres HSU, Iptu Asep, membenarkan adanya peminjaman ruangan oleh KPK untuk keperluan pemeriksaan.
    “Memang ada ruangan yang dipinjam KPK untuk pemeriksaan,” ujar Asep kepada wartawan, kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak adanya kebijakan afirmatif, perbaikan distribusi guru, hingga peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di Papua.
    Desakan tersebut disampaikannya setelah Presiden
    Prabowo Subianto
    menaruh perhatian soal informasi mengenai 700.000 anak di
    Papua
    tidak bersekolah.

    Komisi X
    tentu mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak
    pendidikan
    anak Papua benar-benar terpenuhi,” ujar Lalu kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025).
    Di samping itu, ia meminta pemerintah memverifikasi kebenaran informasi tersebut untuk menyusun kebijakan
    pendidikan di Papua
    .
    Verifikasi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah.
    “Data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Lalu.
    “Proses c
    ross-check
    ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap laporan yang menyebutkan sekitar 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.
    Informasi tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    menjelaskan, data tersebut berasal dari laporan Bupati Manokwari Hermus Indou, yang disampaikan dalam rapat pengarahan Prabowo kepada kepala daerah se-Papua.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai rapat.
    Menanggapi laporan itu, Prabowo meminta agar data tersebut segera diverifikasi. Tito mengatakan, pemerintah akan memastikan keakuratan informasi tersebut.
    “Nah kita harus
    cross-check
    dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita
    cross-check
    dulu benar nggak,” ucapnya.
    Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Papua memperoleh akses pendidikan.
    Apabila ditemukan anak-anak yang belum bersekolah, pemerintah akan berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka dapat mengenyam pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Cerita Penerima Bantuan Becak Listrik Prabowo di Brebes, Dibawa Pulang tapi Ditarik di Tengah Jalan
                        Regional

    10 Cerita Penerima Bantuan Becak Listrik Prabowo di Brebes, Dibawa Pulang tapi Ditarik di Tengah Jalan Regional

    Cerita Penerima Bantuan Becak Listrik Prabowo di Brebes, Dibawa Pulang tapi Ditarik di Tengah Jalan
    Tim Redaksi
    BREBES, KOMPAS.com – Pengayuh becak bernama Daklan (57), warga Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merasa hanya dijadikan atas nama sebagai penerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto.
    Meski sudah sesuai prosedur mulai dari pelatihan hingga mengisi formulir,
    becak listrik
    yang diterima
    Daklan
    hingga kini masih ditahan pihak Badan Usaha Milik Desa (
    BUMDes
    ) Mekar Jaya desa setempat.
    Sebelumnya, Daklan bersama 99 orang lainnya dari desa lain dipanggil ke Pendapa Brebes untuk menerima becak listrik pada Sabtu (6/12/2025).
    Daklan bercerita bahwa awalnya ia dihubungi pihak pemerintah desa melalui Ketua BUMDes sebagai bakal penerima becak listrik.
    “Awalnya yang mengundang Pak Herman, dia ketua Bumdes. Terus saya dapat becak listrik,” kata Daklan kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
    Usai penyerahan, Daklan dari Pendapa Brebes pulang dengan becak barunya.
    Namun, sampai di tengah jalan, dia diberhentikan dan becak listrik tersebut dinaikkan mobil oleh Ketua BUMDes.
    “Terus saya naiki mau bawa pulang. Tapi sampai di tengah jalan ternyata saya disuruh berhenti dan becak dinaikkan mobil sama Pak Herman,” katanya.
    Daklan menyebut, setelah sampai di desa, ternyata becak dimasukkan ke Kantor Bumdes.
    Pihak Bumdes meminta agar becak disimpan terlebih dahulu.
    Diketahui di lokasi penyimpanan becak yang dimaksud oleh Daklan, ada tiga becak listrik tersimpan rapi.
    Daklan ternyata bukan satu-satunya penerima bantuan becak listrik di desa tersebut, melainkan ada dua nama lain.
    Mereka adalah Muhtadi (55), buruh harian lepas, dan Sudrajat (65) yang merupakan karyawan Bumdes di bidang sampah.
    “Becaknya sampai saat ini masih di kantor BUMDes, saya takut tidak berani menanyakan,” ungkap Daklan.
    Menurut Daklan, jika dari awal becak listrik tersebut tidak akan digunakan olehnya, ia tidak akan mau untuk mengambil becak itu ke Pendapa.
    Daklan mengaku kecewa, lantaran becak dari Presiden Prabowo tidak bisa ia manfaatkan untuk mencari nafkah.
    “Kalau tahu becak itu bukan untuk saya, saya tidak mau meskipun dikasih uang seratus ribu rupiah,” pungkasnya.
    Ketua BUMDes Mekar Jaya, Desa Padakaton, Suherman (44) saat dikonfirmasi wartawan menegaskan bahwa becak listrik tersebut tidak diterima Bumdes, melainkan hanya dititipkan sementara di aula TPS 3R KSM Sejahtera Bersama.
    “Diterima BUMDes itu tidak. Saat ini posisinya ada di gedung TPS 3R karena lokasinya bisa untuk garasi, untuk transit sementara,” kata Herman.
    Menurutnya, penempatan becak di TPS 3R hanya sementara saja.
    Hal itu karena lokasi tersebut memiliki gudang yang memadai.
    Herman menilai munculnya anggapan bahwa becak diterima BUMDes hanya kesalahpahaman.
    Herman juga menyebut proses pembagian berlangsung mendadak. “Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak desa, yang pada intinya becak tersebut kita rawat dulu,” kata dia.
    “Malam ditelpon, paginya harus berangkat ke sana (Pendapa). Setelah dibawa pulang, langsung ramai. Tidak ada woro-woro kalau ada bantuan ini,” sambung Herman.
    Herman menjelaskan, di Desa Padakaton terdapat tiga nama penerima becak listrik.
    Mereka adalah Muhtadi (55) yang bekerja sebagai harian lepas, Sudrajat (65) yang merupakan staf Bumdes, dan Daklan (57) yang sehari-hari bekerja sebagai pencetak batu bata.
    “Kalau Sudrajat memang bekerja di Bumdes, tapi Muhtadi itu harian lepas, bukan anggota Bumdes,” ungkapnya.
    Herman menegaskan hingga kini tidak ada warga yang meminta becak tersebut.
    Ia menegaskan, disimpannya becak tersebut hanya untuk menghindari kegaduhan di tengah masyarakat atau kecemburuan sosial, lantaran keterbatasan bantuan becak listrik yang diterima oleh pihak desa.
    “Sampai hari ini, becak listrik masih di gudang. Tidak ada satupun yang datang ke saya untuk meminta itu,” kata dia.
    Herman mengaku akan secepatnya mendistribusikan becak tersebut. “Secepatnya kami akan menyerahkan becak listrik bantuan tersebut ke masyarakat, melihat kondusifitas di tengah masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid
                        Regional

    8 Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid Regional

    Cerita Tetangga, Maman Suherman dan Anaknya yang Tewas di Cilegon Kerap Jalan Kaki Shalat Subuh ke Masjid
    Editor
    CILEGON, KOMPAS.com
    – Anak berinisial MAHM (9) tewas mengenaskan di rumah mewah di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS), Kota Cilegon, Banten, Selasa (16/12/2025).
    MAHM merupakan putra dari anggota Dewan Pakar
    PKS

    Cilegon
    , Banten,
    Maman Suherman
    .
    Gina (nama disamarkan), seorang tetangga dekat rumah mewah tempat kejadian perkara (TKP), mengatakan, dia sudah sekitar tujuh tahun bertetangga dengan keluarga Maman Suherman.
    Menurut perempuan lanjut usia itu, hampir semua anggota keluarga Maman berperilaku baik di lingkungan setempat.
    Sebagai contoh, ia mengatakan, ketika hendak pulang ke rumah pribadinya itu, Maman ataupun sang istri kerap membuka jendela mobil untuk menyapa Gina yang kebetulan sedang berada di depan rumah.
    “Haji Maman sosok yang baik banget. Dia menyapa kalau lewat. Misalnya pas ketemu, walaupun di dalam mobil dia buka jendela, ‘Bu, permisi Bu’,” kata Gina kepada
    Tribunnews.com
    , Kamis (18/12/2025).
    “Istrinya juga gitu, lewat itu ya menyapa juga,” kata dia. 
    Saat ditemui sekira pukul 15.00 WIB, Gina sedang berada di depan pagar rumahnya yang persis berada di sebelah rumah mewah milik
    politikus PKS
    itu.
    Rumah mereka berada di sisi kanan sebuah jalan yang buntu karena adanya portal di ujung jalan yang selalu ditutup oleh warga sekitar.
    Oleh karena itu, untuk menuju ke rumah Maman Suherman atau TKP ditemukannya MAHM, harus terlebih dahulu melalui rumah Gina.
    Rumah mewah Maman Suherman berdiri di kavling yang luasnya sekitar 500 meter persegi.
    Di depan rumah itu terdapat sejumlah karangan bunga ucapan dukacita atas wafatnya MAHM dari sejumlah pihak.
    Bangunan rumah tersebut dicat dengan warna putih di seluruh bagian dinding dengan perpaduan cat warna hitam serta emas pada bagian pagar maupun teralis-teralis yang terdapat pada bangunan rumah itu.
    Halaman di depan rumah Maman Suherman terlihat masih cukup lapang. Hanya ada bangunan pendopo, parkiran mobil, dan taman kecil di sisi-sisi halaman rumah mewah itu.
    Penghuni rumah diduga sedang tidak berada di lokasi saat ini. Sebab, beberapa lampu gantung bergaya Eropa klasik pada dua teras rumah dalam kondisi masih menyala.
    Gina mengatakan, putra politikus PKS yang ditemukan tewas secara mengenaskan beberapa waktu lalu itu juga merupakan anak yang baik.
    Menurut Gina, MAHM kerap tersenyum sambil menundukkan kepala ketika berpapasan dengan dia.
    “Dia (MAHM) anaknya baik kok. Kalau ketemu ya senyum, gini (menundukkan kepala). Dan suka bercanda dengan cucu saya yang masih kecil (balita),” ucap Gina.
    Tak hanya itu, Gina menyebut, dia kerap melihat Maman Suherman dan putranya, MAHM, berjalan kaki bersama untuk shalat subuh berjemaah di masjid kompleks perumahan itu.
    “Emang Pak Haji (Maman) salat enggak pernah ketinggalan. Dia sama anaknya yang paling kecil (korban MAHM) itu sering jalan lewat sini, mau shalat subuh ke masjid,” ungkap Gina.
    Hal ini juga dibenarkan Ketua RT setempat, Istianto (65) yang mengatakan bahwa ia kerap melihat Maman Suherman mengajak sang putra untuk shalat subuh berjemaah di masjid.
    “Pak Maman itu sama anaknya (MAHM) suka shalat subuh berjemaah di masjid, terutama pas si anaknya itu masih kecil ya,” kata Istianto, saat ditemui, Kamis.
    “Ya sekarang juga masih. Anaknya itu di masjid, shalat subuh, shalat Jumat juga,” kata dia.
    Terkait dugaan perampokan yang sempat beredar di media sosial, Sigit menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan adanya barang milik korban maupun keluarga korban yang hilang.
    “Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 8 saksi, ataupun keluarga korban, sejauh ini tidak ditemukan barang milik korban ataupun barang milik keluarga korban, itu tidak ada yang hilang,” ujar dia.
    Meski demikian, Sigit menegaskan, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan belum dapat menyimpulkan motif dalam kasus kematian bocah tersebut.
    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama menduga bahwa MAHM bukan korban perampokan seperti yang beredar di masyarakat.
    “Kasus ini itu dugaan pembunuhan, dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit,” ucapnya.
    Selain tak ada barang berharga yang hilang, tubuh korban mengalami sejumlah luka.
    Saat peristiwa terjadi, di rumah hanya ada korban dan kakaknya.
    Adapun Maman dan istrinya sedang tak berada di rumah karena tengah bekerja.
    Maman mengetahui MAHM dalam kondisi bersimbah darah setelah ia menerima telepon darurat dari anak berinisial D sekira pukul 14.20 WIB.
    Dalam telepon tersebut D berteriak meminta tolong ayahnya.
    Mendapat kabar itu, Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah.
    Setibanya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah.
    Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bethsaida Kota Cilegon, tetapi korban dinyatakan telah meninggal dunia.
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Kesaksian Tetangga: Maman Suherman dan Korban Kerap Jalan Kaki, Berangkat Salat Subuh ke Masjid.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.