Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat Nasional 8 Juni 2025

    Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat Nasional 8 Juni 2025

    Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Lingkungan Hidup
    (KLH) akan melakukan peninjauan kembali
    persetujuan lingkungan
    untuk empat
    tambang nikel
    di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    “Kami kemudian mencoba melakukan kajian lingkungan hidup strategis, termasuk terkait persetujuan lingkungan yang telah diberikan pada 4 lokasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisan Nurofiq, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).
    Keempat perusahaan tambang tersebut adalah:
    1.
    PT Gag Nikel
    (PT GN)
    2. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
    3. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
    4. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
    mengatakan, empat perusahaan tersebut menambang di pulau kecil.
    Kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
    Hanif mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk memantau kondisi tambang di empat perusahaan tersebut.
    Berdasarkan pemantauan dari citra satelit dan drone, kegiatan tambang yang dilakukan anak usaha Antam,
    PT GAG Nikel
    (PT GN), tak berdampak serius terhadap lingkungan di Kawasan Raja Ampat.
    “Pelaksanaan kegiatan tambang di PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, artinya bahwa tingkat pencemaran yang tampak oleh mata itu hampir, hampir tidak terlalu serius,” ujarnya.
    Hanif mengatakan, PT GAG Nikel memiliki luas bukaan tambang mencapai 187,87 hektar di Pulau GAG, Raja Ampat.
    Dia mengatakan, meski pemantauan awal menunjukkan tak ada kerusakan lingkungan yang serius, tetap dibutuhkan kajian mendalam untuk mengecek masalah pada terumbu karang yang mengelilingi Pulau Gag tersebut.
    “Pulau ini (Pulau Gag) dikelilingi koral (terumbu karang), dengan demikian sangat penting bagi kehidupan kita semua, terutama yang bermuara kepada laut, jadi ini yang kemudian kita nanti perlu mendalami lagi,” tuturnya.
    Sementara itu, Hanif mengatakan, Kementerian LH menyegel kegiatan penambangan PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP).
    Dia mengatakan, penyegelan dilakukan setelah tim Kementerian LH menemukan adanya sedimentasi tinggi atau kekeruhan di pantai akibat penambangan.
    “Jadi ini sudah dikasih juga, juga diberikan papan penyegelan oleh teman-teman penegakan hukum,” ujarnya.
    Hanif mengatakan, Kementerian LH memerintahkan Bupati
    Raja Ampat
    untuk meninjau kembali persetujuan lingkungan PT ASP selaku pihak yang menerbitkan izin.
    Dia juga mengatakan, akan dilakukan penegakan hukum pidana dan gugatan perdata kepada PT ASP.
    “Percemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, akan tentu dilakukan penegakan hukum, baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan, harus mempertanggungjawabkan kegiatannya,” tuturnya.
    Hanif menambahkan, berdasarkan temuan di lapangan, PT MRP melakukan kegiatan tambang tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan.
    “Kita juga telah menghentikan kegiatan eksplorasi yang dilakukan di PT MRP,” kata dia.
    Terakhir, Hanif mengatakan, untuk PT KSM, tim Kementerian LH menemukan kegiatan penambangan di luar PPKH seluas 5 hektar.
    “Atas kejadian perambahan kawasan hutan, akan dilakukan penegakan hukum pidana, dan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT KSM,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbaikan Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Depok Bakal Gunakan Anggaran BTT Megapolitan 8 Juni 2025

    Perbaikan Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Depok Bakal Gunakan Anggaran BTT Megapolitan 8 Juni 2025

    Perbaikan Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Depok Bakal Gunakan Anggaran BTT
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk memperbaiki ratusan rumah yang rusak akibat
    angin puting beliung
    .
    Dana tersebut akan segera diperhitungkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
    “Ya ini kita ada Disrumkim, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga atau BTT. Tapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhannya berapa,” kata Wali Kota Depok
    Supian Suri
    kepada wartawan di lokasi, Minggu (8/6/2025).
    Supian menjelaskan, mekanisme penganggaran bisa dipercepat melalui pembentukan panitia di tingkat RW atau kelurahan agar dana bisa segera cair.
    “Nanti kita bayar dari BTT pas cair. Saya minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim kepanitiaan (untuk mendata kebutuhan tiap rumah yang rusak),” ujar Supian.
    “Prioritasnya jangan bocor saja dulu (rumah warga), enggak usah rapi-rapi dalam arti harus sempurna, saya minta tolong,” sambungnya.
    Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan material bangunan serta membayar tukang renovasi.
    Sementara itu, Supian menerima data sementara bahwa sebanyak 366 rumah terdampak angin puting beliung yang melanda wilayah Depok pada Sabtu (7/6/2025) sore.
    Wilayah yang paling parah terdampak adalah Kelurahan Tapos dan Kelurahan Cilangkap, dengan rincian sebagai berikut:
    Supian memastikan, tidak ada korban jiwa yang ditemukan akibat peristiwa rumah rusak di Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Prioritaskan Bantu Balita yang Jadi Korban Kebakaran Penjaringan Megapolitan 8 Juni 2025

    Pramono Prioritaskan Bantu Balita yang Jadi Korban Kebakaran Penjaringan Megapolitan 8 Juni 2025

    Pramono Prioritaskan Bantu Balita yang Jadi Korban Kebakaran Penjaringan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    akan memprioritaskan bantuan bagi balita yang menjadi korban
    kebakaran di Kapuk Muara
    , Penjaringan, Jakarta Utara.
    Pramono menyampaikan, sebagian besar kebutuhan balita di tenda pengungsian sudah terpenuhi.
    “Balita menjadi prioritas bagi kami. Karena tadi ada bayi yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, kebetulan saya berdialog secara langsung, relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi,” ucap Pramono usai menemui korban
    kebakaran Kapuk Muara
    di lokasi pengungsian, Minggu (8/6/2025).
    Dalam kunjungannya ke pengungsian, Pramono menyerahkan secara simbolis beberapa bantuan untuk para korban kebakaran, di antaranya perlengkapan bayi, perlengkapan anak sekolah, peralatan mandi, obat-obatan, hingga sembako.
    Selain itu, ia juga memastikan susu formula untuk bayi dan balita yang menjadi korban kebakaran sudah disediakan.
    Meski demikian, Pramono mengaku tengah memikirkan nasib para korban ke depannya. Ia juga belum dapat memastikan apakah warga akan direlokasi atau bagaimana penanganan selanjutnya.
    Rencananya, Pramono akan membahas nasib para korban kebakaran tersebut dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    Untuk diketahui, kebakaran hebat terjadi di Kampung Sawah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).
    Kebakaran tersebut berlangsung cukup lama dan baru bisa dipadamkan setelah 12 jam.
    Akses yang sempit dan sumber air yang susah membuat proses pemadaman kebakaran ini cukup lama.
    Alhasil, 485 bangunan terbakar dan 3.200 jiwa menjadi korban.
    Sampai saat ini, penyebab kebakaran di Kapuk Muara masih simpang siur dan tengah didalami polisi.
    Sedangkan ribuan korban sementara waktu mengungsi di tenda darurat yang didirikan oleh Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Kementerian Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di atas lahan kosong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Depok Bakal Perbaiki Ratusan Rumah yang Rusak akibat Angin Puting Beliung Megapolitan 8 Juni 2025

    Pemkot Depok Bakal Perbaiki Ratusan Rumah yang Rusak akibat Angin Puting Beliung Megapolitan 8 Juni 2025

    Pemkot Depok Bakal Perbaiki Ratusan Rumah yang Rusak akibat Angin Puting Beliung
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Depok akan membantu memperbaiki ratusan rumah yang mengalami kerusakan akibat angin peting beliung yang melanda pada Sabtu (7/6/2025).
    Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok
    Supian Suri
    setelah meninjau salah satu rumah warga RT 01/RW 02 Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok, yang turut terdampak bencana tersebut.
    “Saya minta teman-teman kecamatan untuk kerahin tukang renovasi dan semuanya, (termasuk) minta bahan-bahan material (untuk dikirim ke warga),” kata Supian kepada wartawan di lokasi, Minggu (8/6/2025).
    Supian menjelaskan, perbaikan akan diprioritaskan untuk menutup lubang di plafon agar rumah tidak bocor saat hujan turun kembali.
    Anggaran perbaikan ini direncanakan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), yang akan dipersiapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
    “Prioritasnya jangan bocor saja dulu, enggak usah rapi-rapi dalam arti harus sempurna, saya minta tolong,” ujar Supian.
    Langkah ini ditempuh usai Supian meninjau beberapa titik rumah warga yang rusak, salah satunya di RT 01/RW 02 Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
    Saat peninjauan, Supian melihat plafon rumah milik warga bernama Lili (49) sudah ambruk. Material sisa kerusakan tampak sudah dibersihkan dan diletakkan di teras rumah.
    Meski kerangka rumah masih utuh, beberapa sisi atap tetap roboh dan mengalami kerusakan parah.
    Berdasarkan data sementara, diperkirakan sebanyak 366 rumah terdampak akibat angin peting beliung, termasuk yang atap rumahnya terbang, dengan rincian sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Teken Pergub 1 RT 1 APAR untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman Megapolitan 8 Juni 2025

    Pramono Teken Pergub 1 RT 1 APAR untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman Megapolitan 8 Juni 2025

    Pramono Teken Pergub 1 RT 1 APAR untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mewajibkan setiap RT memiliki satu alat pemadam api ringan (
    APAR
    ).
    “Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR,” ucap Pramono saat ditemui di lokasi
    kebakaran Kapuk Muara
    , Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (8/6/2025).
    Pergub ini dibuat untuk mencegah terjadinya kebakaran hebat di kawasan padat penduduk kembali terjadi.
    Pramono juga menyebutkan bahwa Gerakan “Satu RT, Satu APAR” sebenarnya sudah ada sejak lama.
    Namun, karena kebakaran sering kali terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, pemanfaatan APAR selama ini belum optimal. Selain itu, belum semua RT di Jakarta memiliki APAR.
    “Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu,” jelas Pramono.
    Pramono pun menargetkan agar setiap RT di Jakarta sudah memiliki APAR pada bulan Agustus mendatang.
    Untuk diketahui, kebakaran hebat terjadi di Kampung Sawah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).
    Kebakaran tersebut berlangsung cukup lama dan baru bisa dipadamkan setelah 12 jam.
    Akses yang sempit dan sumber air yang susah membuat proses pemadaman kebakaran ini cukup lama.
    Alhasil, 485 bangunan terbakar dan 3.200 jiwa menjadi korban.
    Sampai saat ini, penyebab
    kebakaran di Kapuk Muara
    masih simpang siur dan tengah didalami polisi.
    Sedangkan ribuan korban sementara waktu mengungsi di tenda darurat yang didirikan oleh Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Kementerian Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di atas lahan kosong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Video Warga Cikiwul Bayar Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban Megapolitan 8 Juni 2025

    Viral Video Warga Cikiwul Bayar Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban Megapolitan 8 Juni 2025

    Viral Video Warga Cikiwul Bayar Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sebuah video yang menampilkan sejumlah warga harus membayar Rp 15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban di wilayah Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram
    @
    feedgramindo, tampak warga yang sudah mendapatkan kupon untuk penukaran daging kurban disebut dimintai membayar Rp 15.000 untuk menebus satu kantong daging kurban.
    ”
    Jadi teringat preman Cikiwul dulu pakai kacamata. Warga di Cikiwul kecamatan Bantargebang kota Bekasi keluhkan pembagian daging kurban tapi masih disuruh bayar, padahal sudah ada himbauan dari Kang Dedi Mulyadi
    ,” tulis keterangan diakun instagram feedgramindo.
    Masih dalam video yang sama,  terdapat dua orang ibu-ibu membawa sejumlah kantong kresek berisi daging kurban.
    Saat ditanya, kedua ibu-ibu itu mengaku harus membayar Rp 15.000 per kantong plastik daging kurban.
    “Sudah bagi daging? nebus?” tanya perekam video.
    “Sudah, nebus Rp 45.000. Satu kantong Rp 15.000,” kata seorang ibu-ibu yang ada di dalam video.
    Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi menjelaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara musyawarah.
    “Sudah dikomunikasikan, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah,” tutur Sukadi saat dikonfirmasi, Minggu (8/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN Nasional 8 Juni 2025

    Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN Nasional 8 Juni 2025

    Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pertama, Yunus Husein, berkelakar dengan menyebut gen masyarakat Indonesia
    korupsi
    ,
    kolusi
    , dan
    nepotisme
    (KKN).
    Pandangan ini Yunus sampaikan ketika membicarakan kolusi antara pejabat dengan penguasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    “Seringkali mereka, pengusaha Indonesia sama penguasa ada kaitan. Enggak berdiri sendiri, karena karakter kita, kayaknya gen kita itu KKN, saya curiganya begitu,” ujar Yunus berkelakar dalam wawancara di program GASPOL! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (7/6/2025).
    Yunus menuturkan,
    Bea Cukai
    merupakan sumber pendapatan negara.
    Ditjen di bawah Kementerian Keuangan itu ditargetkan mengumpulkan pendapatan negara Rp 300 triliun per tahun.
    Jumlah ini setara dengan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Bea Cukai tidak hanya bertugas untuk memungut bea masuk dari barang-barang impor.
    Sebab, wewenang mereka ketika disalahgunakan bisa merusak harga pasar komoditas dalam negeri.
    Pada suatu kasus, terjadi kawasan berikat Bea Cukai yang digunakan untuk menimbun barang impor guna diolah sebelum akhirnya diekspor.
    Barang-barang impor di kawasan itu tidak dikenakan bea masuk.
    Namun, terdapat orang yang menyalahgunakan wewenangnya.
    Barang-barang masuk kawasan berikat lalu dijual ke pasar dalam negeri.
    “Ya ngerusak pasar di dalam karena pasti murah kan,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Yunus berharap Letjen TNI Djaka Budi Utama bersikap tegas mengusut pegawai Bea Cukai yang berkongsi dengan pengusaha menyelundupkan barang-barang dari luar negeri. “Jadi kalau mau tercapai (target Rp 300 triliun) janganlah banyak yang smuggling-smuggling (penyelundup), harus keras,” tutur Yunus.

    Pandangan mengenai KKN ini bukan tanpa alasan.
    Menurut Yunus, begitu maraknya korupsi di Indonesia, perbuatan rasuah dilakukan penyidik hingga hakim agung, di sekolah TK hingga perguruan tinggi, dan Sabang sampai Merauke meski tengah dilanda wabah pandemi Covid-19.
    “
    Korupsi
    itu ada semua, enggak turun-turun,” kata Yunus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat Nasional

    1 Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat Nasional

    Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
    mengatakan,
    PT GAG Nikel
    (PT GN) dan 12 perusahaan lainnya mendapatkan hak spesial untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Hanif mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pertambangan dengan pola terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung.
    “Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan (
    tambang nikel
    ) pola terbuka,” kata Hanif di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).
    Hanif mengatakan, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang kegiatan pertambangan dengan pola terbuka di hutan lindung.
    Kemudian, untuk PT GN dan tiga belas perusahaan lainnya diberikan pengecualian melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004.
    Dia mengatakan, seluruh kawasan di Kabupaten
    Raja Ampat
    merupakan kawasan hutan.
    Namun, PT GN memenuhi syarat perizinan.
    “Tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sehingga dengan demikian maka berjalannya kegiatan penambangan legal,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Hanif mengatakan, jika dilihat dari foto yang diambil dari drone, kerusakan alam yang terjadi akibat kegiatan pertambangan oleh PT GN tidak terlalu besar.
    Namun, ia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.
    Dia mengatakan, akan segera ke lokasi setelah penanganan polusi udara di Jakarta selesai ditangani.
    “Memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin sehingga beberapa hal harus kami tangani dulu di Jakarta. Kemudian, kami akan ke sana (Raja Ampat) dalam waktu yang sangat segera,” ucap dia.

    Kata Kementerian ESDM
    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menunjukkan adanya permasalahan signifikan.
    Penilaian ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang bersama timnya.
    “Kami lihat dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi
    overall
    ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri Bahlil meninjau Pulau Gag, dikutip dari Jakarta, Minggu (8/6/2025) lalu.
    Meskipun demikian, Tri menjelaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat.
    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh
    PT Gag Nikel
    , berjalan sesuai ketentuan.
    “Kalau secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga, tapi nanti kita tetap menunggu laporan dari Inspektur Tambang seperti apa. Hasil dari evaluasi itulah yang akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengeksekusi keputusan selanjutnya,” ujar Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

    9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

    5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak lima orang teknisi dari
    PT Dirgantara Indonesia
    (DI) yang sempat dituduh mencuri data pesawat
    jet tempur KF-21
    di
    Korea Selatan
    (Korsel) telah kembali ke Indonesia.
    “Betul, 5 teknisi PT DI sudah pulang ke Indonesia tanggal 4 Juni lalu,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI,
    Judha Nugraha
    , kepada
    Kompas.com
    , Minggu (8/7/2025).
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa seluruhnya telah tiba pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu.
    Judha tidak menjelaskan lebih perinci proses pemulangan lima orang WNI tersebut.
    Hanya saja, dia bilang, seluruhnya telah kembali berkumpul bersama keluarga.
    “Kondisi mereka baik dan sehat dan sudah berkumpul kembali bersama keluarga di Indonesia,” kata Judha.
    Dilansir dari pemberitaan
    Kompas.com,
    Korsel menuduh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di negaranya mencuri data pesawat jet tempur KF-21.
    Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menyebutkan, insinyur Indonesia menyimpan data tentang pengembangan KF-21 dalam sebuah USB.

    Korsel kemudian melakukan penyelidikan yang difokuskan pada data yang disimpan, yang berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21.
    Insinyur Indonesia yang dituduh melakukan pencurian data KF-21 saat ini dilarang meninggalkan Negeri Ginseng.
    “Penyelidikan gabungan yang terdiri dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional,” ujar DAPA, dikutip dari kantor berita
    Yonhap
    .
    KF-21 adalah proyek kerja sama antara Indonesia dengan Korsel bernilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121,35 triliun.
    Kedua negara bersepakat akan memproduksi 120 jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

    9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

    5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak lima orang teknisi dari
    PT Dirgantara Indonesia
    (DI) yang sempat dituduh mencuri data pesawat
    jet tempur KF-21
    di
    Korea Selatan
    (Korsel) telah kembali ke Indonesia.
    “Betul, 5 teknisi PT DI sudah pulang ke Indonesia tanggal 4 Juni lalu,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI,
    Judha Nugraha
    , kepada
    Kompas.com
    , Minggu (8/7/2025).
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa seluruhnya telah tiba pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu.
    Judha tidak menjelaskan lebih perinci proses pemulangan lima orang WNI tersebut.
    Hanya saja, dia bilang, seluruhnya telah kembali berkumpul bersama keluarga.
    “Kondisi mereka baik dan sehat dan sudah berkumpul kembali bersama keluarga di Indonesia,” kata Judha.
    Dilansir dari pemberitaan
    Kompas.com,
    Korsel menuduh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di negaranya mencuri data pesawat jet tempur KF-21.
    Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menyebutkan, insinyur Indonesia menyimpan data tentang pengembangan KF-21 dalam sebuah USB.

    Korsel kemudian melakukan penyelidikan yang difokuskan pada data yang disimpan, yang berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21.
    Insinyur Indonesia yang dituduh melakukan pencurian data KF-21 saat ini dilarang meninggalkan Negeri Ginseng.
    “Penyelidikan gabungan yang terdiri dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional,” ujar DAPA, dikutip dari kantor berita
    Yonhap
    .
    KF-21 adalah proyek kerja sama antara Indonesia dengan Korsel bernilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121,35 triliun.
    Kedua negara bersepakat akan memproduksi 120 jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.