Category: Kompas.com

50 Bangkai Bus Transjakarta Terbakar di Cengkareng, Diduga akibat Percikan Las Megapolitan 10 Juni 2025

50 Bangkai Bus Transjakarta Terbakar di Cengkareng, Diduga akibat Percikan Las
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perwira Piket Pemadam Kebakaran (Damkar), Suroto AP, memastikan bahwa bus yang terbakar di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, merupakan bus bekas Transjakarta.
“Ini bus Transjakarta yang sudah bekas (yang terbakar),” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (10/6/2025).
Suroto menambahkan, sekitar 50 unit bus bekas ludes dilalap api dalam peristiwa tersebut.
“Bus yang terbakar kira-kira ada sekitar 50 unit,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan dugaan sementara penyebab kebakaran besar itu adalah aktivitas pemotongan besi rangka bus menggunakan alat las.
“Sementara dugaannya ada percikan dari pemotongan itu,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan bangkai bus Transjakarta yang terparkir di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hangus terbakar pada Selasa (10/6/2025) siang.
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat membutuhkan waktu hampir satu jam untuk mengendalikan api.
“Waktu mulai pemadaman pukul 14.45 WIB, pukul 15.31 WIB sudah dikendalikan,” ujar Kepala Seksi Operasional Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin, saat dikonfirmasi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:31
Hakim PN Jaksel Pertanyakan Kinerja 2 Eks Direktur Komdigi soal Pemblokiran Judol Megapolitan 10 Juni 2025

Hakim PN Jaksel Pertanyakan Kinerja 2 Eks Direktur Komdigi soal Pemblokiran Judol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hakim anggota Fitra Renaldo mempertanyakan kinerja eks Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komdigi),
Hokky Situngkir
, dan eks Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo,
Teguh Arifiyadi
, dalam memblokir situs judi
online
(judol).
Pertanyaan ini muncul saat jaksa menghadirkan Hokky dan Teguh sebagai saksi fakta dalam persidangan kasus Denden Imadudin dan kawan-kawan (dkk), mantan pegawai Kementerian Kominfo yang melindungi sejumlah situs judol agar tidak terblokir.
“Kami dapat surat dari Polda Metro Jaya, terhadap para (terdakwa) ini, ini direktur sama dirjen mau jadi tersangka juga enggak? Karena kasusnya Tipikor loh,” tanya Fitra dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
“Untuk itu, di tahap penyidik, Yang Mulia. Kami belum menerapkan itu,” jawab jaksa.
Setelah mendengar jawaban jaksa, Fitra pun mempertanyakan kinerja Hokky dan Teguh yang dianggap kurang bertanggung jawab terhadap pemblokiran situs judol.
“Ya karena dari semua uraian yang disampaikan, rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan itu tidak kelihatan,” ujar Fitra.
“Bagaimana alur-alur tanggung jawab seorang dirjen, seorang direktur, sehingga semua kejadian-kejadian ini masa harus menunggu laporan masyarakat, baru diblokir-blokir,” kata dia lagi.
Fitra mengatakan, ia kerap mengetahui situs judol saat melihat anaknya yang kerap bermain game
online
.
Untuk diketahui, setidaknya ada empat klaster terdakwa yang sedang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo.
Klaster-klaster tersebut adalah koordinator, eks pegawai Kementerian Kominfo, agen judol, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:31
Hampir 12 Jam Bos Sritex Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pemberian Kredit Nasional 10 Juni 2025

Hampir 12 Jam Bos Sritex Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pemberian Kredit
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK (
Sritex
)
Iwan Kurniawan Lukminto
(IKL) selesai diperiksa penyidik
Kejaksaan Agung
sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Iwan terlihat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 20.58 WIB, Selasa (10/6/2025). Sementara, ia diketahui tiba di kawasan Kejagung sekitar pukul 09.25 WIB. Artinya, Iwan diperiksa selama hampir 12 jam.
“Sebagai warga negara yang baik, tentunya saya menghormati proses hukum, dan saya juga salut dengan tim kejaksaan yang sangat-sangat dapat menyidik dengan baik,” ujar Iwan saat ditemui.
Ia mengaku dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Tapi, Iwan enggan menyebutkan apa saja yang ditanyakan kepadanya.
Iwan mengatakan, penyidik masih akan memeriksanya di kemudian hari.
Namun, ia belum terinformasi kapan pemeriksaan selanjutnya dilakukan.
“Belum ada dari penyidik, mereka juga masih belum menjadwalkan (pemeriksaan) lagi,” lanjut Iwan.
Hari ini, merupakan kali kedua Iwan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada Sritex.
Sebelumnya, Iwan diketahui pertama kali diperiksa oleh penyidik pada Senin (2/6/2025).
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit.
Tiga tersangka itu adalah DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022.
Angka pinjaman dari BJB dan Bank DKI mencapai Rp 692 miliar dan telah ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena pembayaran kredit yang macet.
Hingga saat ini, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 lalu.
Tapi, berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki total kredit macet hingga Rp 3,58 triliun.
Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri oleh penyidik.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diketahui memberikan kredit sebesar Rp 395.663.215.800.
Sementara, sindikasi bank yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI juga memberikan kredit dengan total keseluruhan kredit mencapai Rp 2,5 triliun. Status kedua bank ini masih sebatas saksi.
Berbeda dengan BJB dan Bank DKI yang sudah ditemukan ada tindakan melawan hukumnya.
Atas tindakannya, para tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mereka juga langsung ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:30
Timbulan Harian Sampah di Bali Tembus 3.436 Ton Denpasar 10 Juni 2025

Timbulan Harian Sampah di Bali Tembus 3.436 Ton
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Timbulan harian sampah di Pulau Bali telah mencapai 3.436 ton, dengan 64,86 persen di antaranya merupakan sampah organik dan 17,25 persen adalah plastik.
Koordinator tim Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) dan
Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber (PSBS), Dr Luh Riniti Rahayu, mengungkapkan bahwa kendala terbesar dalam penanganan sampah terjadi di pasar tradisional.
“Pedagang maupun pembeli masih menggunakan tas kresek untuk membungkus maupun membawa barang belanjaan,” ujarnya dalam sebuah rapat di Denpasar pada Selasa (10/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Riniti memaparkan tentang implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang mengatur Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Dari total 716 desa/kelurahan di Bali, hanya 290 desa yang memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Sementara itu, 426 desa/kelurahan lainnya belum dilengkapi dengan TPS3R.
Dari 290 TPS3R yang ada, sekitar 90 persen masih menghadapi masalah, terutama dalam hal kapasitas, tata kelola, sumber daya manusia, dan anggaran.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa meskipun pergub ini cukup berhasil diimplementasikan di pasar modern, mall, hotel, dan rumah makan, namun masih gagal di pasar tradisional.
“Di pasar tradisional saya lihat menurun komitmennya. Makin banyak yang pakai tas kresek,” ungkap Koster.
Koster menekankan perlunya pengawasan yang lebih intensif dan kerja keras dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Tidak ada kompromi lagi.
Tim PSP PSBS yang terdiri dari 11 orang kelompok kerja dan 12 sektor, dikomandani oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.
Mereka diminta untuk menyusun peta jalan atau masterplan pelaksanaan program kerja dan melaporkan perkembangan setiap bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:26
Pasar Baru Mati Suri, Rano Karno: Ruh Jakarta yang Terlupakan Megapolitan 10 Juni 2025

Pasar Baru Mati Suri, Rano Karno: Ruh Jakarta yang Terlupakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana merevitalisasi kawasan Pasar Baru,
Jakarta Pusat
, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
menyatakan, selama ini perhatian Pemprov terlalu terpusat pada penataan taman kota. Sementara itu, Pasar Baru sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas Jakarta justru terabaikan.
“Kami akan revitalisasi, karena Pasar Baru itu adalah ruh Jakarta. Ya kami benahi taman, tapi kita lupa membenahi Pasar Baru itu bagian kegagalan pemerintahan Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).
Rano menjelaskan,
revitalisasi Pasar Baru
akan menjadi bagian dari penataan kawasan Lapangan Banteng secara menyeluruh.
Ia menambahkan, proyek ini juga akan melibatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan, terutama untuk menghidupkan kembali sejumlah titik penting di sekitar kawasan, seperti Gedung Kesenian Jakarta dan Kantor Pos.
“Jadi Pasar Baru itu nanti masuk dalam kawasan,” kata Rano.
Revitalisasi ini ditujukan untuk mengembalikan daya tarik Pasar Baru yang sempat meredup, terutama sejak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan drastis jumlah pengunjung.
“Saya punya keyakinan saya bisa mengembalikan minimal 50 persen dari keramaian,” kata dia.
Salah satu konsep utama dalam rencana ini adalah mengubah Pasar Baru menjadi “
street mall
”, mirip dengan konsep yang diterapkan di Penang, Malaysia.
Nantinya, kendaraan bermotor tidak lagi diizinkan melintas di kawasan tersebut, dan jalur pedestrian akan dilengkapi dengan kanopi agar lebih nyaman bagi pejalan kaki.
“Mungkin ada wacana kami akan tutup, kami bikin kanopi, supaya enggak terlalu panas. Artinya menarik bisa kami lakukan revitalisasi,” ungkap Rano.
Pantauan
Kompas.com
pada Rabu (4/6/2025) menunjukkan bahwa kondisi Pasar Baru memang memprihatinkan.
Kawasan yang dulunya dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tertua dan tersibuk di Jakarta kini tampak meredup, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas niaga yang pernah menjadi denyut nadinya.
Gapura tua bertuliskan “Batavia Passer Baroe 1820” masih berdiri kokoh di ujung Jalan Pos, menyambut setiap orang yang melintas, meski langkah kaki yang terdengar kini semakin jarang.
Jalanan lengang hanya dilalui oleh segelintir pengendara dan pejalan kaki, memperkuat kesan muram yang menyelimuti kawasan ini.
Di balik gapura itu, deretan ruko berdiri dengan berbagai jenis usaha, mulai dari toko pakaian, perlengkapan ibadah, hingga kuliner.
Namun, yang lebih mencolok justru spanduk “Disewakan” dan “Dijual” yang menggantung di banyak toko.
Beberapa ruko tampak lusuh dan nyaris tak terurus, dengan pintu berkarat, cat dinding memudar, jendela berdebu, dan atap triplek yang mulai mengelupas.
Kontras tajam terlihat dari bangunan modern H Residence Pasar Baru Square di sisi kiri kawasan, yang menjulang di antara bangunan-bangunan tua.
Beberapa petugas keamanan berjaga di area tersebut, menjaga ketertiban di tengah suasana yang relatif sepi.
Jalanan ber-
paving block
juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Beberapa bagian tampak bergeser dan berlubang, memperkuat kesan kawasan yang terbengkalai.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:24
Harimau Terluka di Jambi Mati Setelah 28 Hari Perawatan, Diduga Terkena Virus Mematikan Regional 10 Juni 2025

Harimau Terluka di Jambi Mati Setelah 28 Hari Perawatan, Diduga Terkena Virus Mematikan
Tim Redaksi
JAMBI, KOMPAS.com
– Seekor harimau Sumatera yang terluka akibat jerat babi dilaporkan mati setelah 28 hari menjalani perawatan medis.
Kematian harimau
tersebut diduga disebabkan oleh
virus panleukopenia
, virus mematikan yang menyerang satwa kucing-kucingan.
“Dugaan sementara
kematian harimau
karena terserang virus mematikan yakni virus panleukopenia,” ungkap dokter hewan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Zulmanudin, dalam konferensi pers di tempat penyelamatan satwa pada Selasa (10/6/2025).
Zulmanudin menjelaskan bahwa harimau menunjukkan gejala kehilangan nafsu makan, muntah, diare berdarah, dehidrasi, dan sempoyongan sebelum akhirnya meninggal.
Hasil pembedahan menunjukkan adanya kelainan pada organ, termasuk peradangan pada lambung dan usus.
Sebelum kematian, kondisi harimau terus melemah. “Kita segera melakukan tindakan medis berupa pemberian injeksi obat, tetapi tubuh harimau tak lagi merespons,” ujarnya.
Virus panleukopenia
dikenal sangat ganas dan mematikan, dengan tingkat kematian yang signifikan bahkan dengan perawatan yang tepat. “Virus ini tidak bersifat zoonosis, sehingga tidak ada potensi penularan terhadap manusia,” tambahnya.
Namun, virus ini sangat mudah menular di antara satwa kucing-kucingan melalui kontak dengan feses, cairan tubuh, dan peralatan yang terkontaminasi.
Sebagai langkah pencegahan, pihak
BKSDA Jambi
telah melakukan sterilisasi dengan cairan disinfektan dan mengosongkan seluruh kandang di tempat penyelamatan satwa (TPS) selama 2-3 bulan.
Kepala BKSDA Jambi, Agung Nugroho, menyatakan bahwa kematian harimau ini menjadi kabar yang menyedihkan bagi dunia konservasi. “Kita berharap ke depan tidak ada lagi harimau yang mati karena jerat,” tegasnya.
Kematian harimau ini bermula pada 28 Mei, ketika kondisi cast pelindung luka yang dipasang saat operasi sudah lepas.
Pada 2 Juni, meskipun sempat menunjukkan perbaikan, kondisi harimau menurun drastis pada 4 Juni dengan adanya peradangan yang menyebabkan beberapa jaringan mengalami nekrosa.
Setelah beragam upaya medis, harimau tidak mau makan pada 9 Juni, dan gejala seperti muntah serta buang air besar berdarah muncul.
Meskipun tim medis telah bersiap dengan tindakan infus dan penyuapan makanan, harimau tersebut akhirnya meninggal pada pukul 21.45 malam.
Proses evakuasi harimau dimulai setelah warga melaporkan penemuan harimau yang terjebak jerat kepada pihak kepolisian, yang kemudian menghubungi BKSDA Jambi.
Tim lapangan melakukan evakuasi pada Selasa (13/5/2025) dan membawa harimau tersebut ke TPS.
Populasi harimau di alam liar terus mengalami penurunan akibat penyempitan habitat dan konflik dengan manusia.
Menurut data BKSDA Jambi tahun 2024, populasi harimau tersisa 183 ekor, dengan sekitar 150 ekor berada di Taman Nasional Kerinci Seblat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:22
37 Anak di Ngawi Ajukan Dispensasi Nikah, 15 di Antaranya Hamil Surabaya 10 Juni 2025

37 Anak di Ngawi Ajukan Dispensasi Nikah, 15 di Antaranya Hamil
Tim Redaksi
NGAWI, KOMPAS.com
– Sebanyak 37
anak di bawah umur
di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, telah mengajukan
dispensasi nikah
. Data ini hingga akhir Mei 2025.
Dari jumlah tersebut, 15 anak di antaranya dalam kondisi hamil sebelum menikah.
Kepala UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kabupaten Ngawi, Gatot Kariyanto, ungkap alasannya.
Ia menyatakan bahwa
pergaulan bebas
dan pornografi menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di kalangan anak-anak.
“Keahlian anak-anak mengakses internet tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang baik. Kondisi itu menjadikan anak-anak terkadang membuka situs-situs yang tidak pantas,” ujar Gatot dalam konfirmasi pada Selasa (10/6/2025).
Gatot merinci bahwa dari 37 anak yang mengajukan dispensasi, 31 di antaranya adalah perempuan dan enam lainnya laki-laki.
Dari 31 anak perempuan tersebut, 15 di antaranya sudah hamil, bahkan tiga di antaranya telah melahirkan.
Menurut Gatot, perangkat gawai seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif, tetapi malah menjadi media bagi anak-anak untuk terpengaruh oleh konten negatif.
Akibatnya, pergaulan bebas semakin marak dan banyak anak terjebak dalam hubungan seksual pra-nikah.
Gatot menambahkan bahwa kasus kehamilan di kalangan anak di bawah umur dapat mempengaruhi masa depan mereka.
“Kalau hamil duluan bukan hanya beban fisik. Tapi juga beban psikis dan sosial,” tuturnya.
Menanggapi permasalahan ini, Gatot menyatakan bahwa jajarannya melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
Dari sosialisasi tersebut, diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini.
“Pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi pemerintah saja. Membutuhkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terlebih orang tua harus peduli dengan apa yang dilihat anak melalui gadgetnya masing-masing,” ujar Gatot.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:20
Polisi Sebut Gangster Dulis di Bogor Belum Pernah Terlibat Tawuran Megapolitan 10 Juni 2025

Polisi Sebut Gangster Dulis di Bogor Belum Pernah Terlibat Tawuran
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Polresta Bogor Kota memastikan gangster
Dukuh Lieur Street
(Dulis) belum pernah terlibat dalam aksi tawuran.
“Untuk sementara ini dari beberapa kejadian peristiwa tawuran kebelakang belum ada keterlibatan Geng DULIS,” jelas Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Selasa (10/6/2025).
Meski belum tercatat dalam aksi tawuran, sejumlah barang bukti ditemukan saat delapan anggota gangster tersebut digerebek di sebuah kontrakan kosong di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Minggu (8/6/2025).
Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati minuman keras dan tiga bilah senjata tajam yang disembunyikan di bawah kasur.
“Saat diinterogasi mereka menerangkan mereka adalah kumpulan anak-anak Dukuh Lieur Street (Dulis). Namun di tempat kontrakan tersebut tidak terdapat tulisan atau pun grafiti tulisan Dulis,” jelas Eko.
Eko menambahkan, keenam remaja laki-laki yang diamankan bersama dua remaja perempuan dalam penggerebekan tidak ada yang mengaku memiliki senjata tajam tersebut.
Saat ini polisi masih meneyelidiki lebih lanjut terkait kepemilikan senjata tajam itu.
Sebelumnya diberitakan, polisi menggerebek sebuah kontrakan yang diduga dijadikan markas gangster Duku Lieur Street, di wilayah Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/6/2025).
Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan tiga buah senjata tajam (sajam) yang diduga digunakan untuk aksi tawuran.
Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus mengatakan, sajam tersebut disembunyikan di bawah kasur.

“Setelah dilakukan penggeledahan di kontrakan ditemukan tiga sajam di bawah kasur yaitu dua buah pedang dan satu buah sajam jenis klewang,” kata Eko, saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).
Selain sajam, polisi juga mendapati delapan orang remaja di dalam kamar kontrakan tersebut.
Mereka tertangkap basah sedang menggelar pesta minuman keras (keras).
Saat ini kedelapan remaja tersebut sudah dibawa untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan senjata tajam.
“Dari delapan remaja yang diamankan, dua orang di antaranya adalah perempuan,” ujar Eko.
Eko menuturkan, polisi akan terus melakukan operasi atau patroli terhadap aksi-aksi sekelompok remaja diduga gangster yang kerap berulah dengan melakukan aksi tawuran belakangan ini.
“Kita tidak akan memberi ruang bagi kelompok-kelompok ini. Mirisnya, mereka ini kan kebanyakan usia remaja,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:19
Polda Sumut Tangkap Purnawirawan Polri dan Istrinya yang Terlibat Penipuan Seleksi Bintara Medan 10 Juni 2025

Polda Sumut Tangkap Purnawirawan Polri dan Istrinya yang Terlibat Penipuan Seleksi Bintara
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap purnawirawan
Aipda Parlautan Banjarnahor
(52) dan istrinya, Rita Nurhaida (32), karena terlibat dalam kasus penipuan seleksi masuk Bintara Polri.
Dalam aksinya, pasangan ini menjanjikan jalur khusus kepada para korbannya, yang berujung pada kerugian total mencapai Rp 1,4 miliar.
Irwasda
Polda Sumut
, Kombes Pol Nanang Masbudi, mengungkapkan bahwa selain keduanya, pihak kepolisian juga menangkap seorang pelaku lain bernama Susilawati Siregar (37).
Kasus ini terungkap setelah lima orang korban melapor ke Polda Sumut, yang kemudian memicu penyelidikan dan penangkapan ketiga pelaku.
“Modusnya itu membuat bimbel (bimbingan belajar) untuk persiapan calon siswa (casis) Bintara Polri dengan iming-iming agar para peserta dapat masuk melalui jalur khusus. Alhamdulillah kami dan tim berhasil mengungkap kejadian tersebut, total kerugian korban-korban tersebut Rp 1,4 miliar,” ujar Nanang dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (10/6/2025).
Nanang menjelaskan bahwa kerugian yang dialami para korban bervariasi, dengan jumlah yang dilaporkan mencapai ratusan juta rupiah.
“Bervariasi (kerugian korban) ada yang Rp 450 juta, Rp 430 juta, ada Rp 170 juta. Namun, hingga saat ini baru lima yang melapor. Saya imbau bagi korban lainnya, silakan lapor ke Polda Sumut,” tambahnya.
Pihak Polda Sumut kini juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai atau personel di institusi kepolisian dalam kasus ini.
“Tersangka saat ini (baru) 3, nanti (soal dugaan) keterlibatan dari anggota Polda Sumut, akan kita dalami,” tandas Nanang.
Dia menegaskan bahwa proses perekrutan anggota Polri selalu mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, dan Humanis).
“Sehingga beliau (Kapolda Sumut) berkomitmen menindak tegas praktik percaloan dan penipuan terhadap casis yang dilakukan dengan bujuk rayu untuk meloloskan mereka lewat jalur tertentu,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:19
9 Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya Nasional

Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Sosial (
Kemensos
) resmi membuka perekrutan guru
Sekolah Rakyat
hari ini, Selasa (10/6/2025). Adapun syarat utama mengikuti seleksi ini adalah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Seleksi guru Sekolah Rakyat ini dibuka untuk 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi pada tahap pertama penyelenggaraan.
“Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).
Adapun persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan;
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persyaratan Khusus:
1. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan);
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN);
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico mengatakan, seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan oleh Kemensos secara daring meliputi, tes psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara.
“Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri,” kata Robben.
Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025.
Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025 Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025.
Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025.
Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.
Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.
Proses seleksi ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/06/2025 21:17