Category: Kompas.com

Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen

Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
Mahkamah Agung
(MA) Sunarto memberi peringatan keras setelah munculnya rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan
kenaikan gaji hakim
di Indonesia.
Dalam acara pengukuhan hakim MA, Prabowo mengungkapkan, kenaikan gaji paling tinggi akan mencapai angka 280 persen. Kenaikan gaji tertinggi itu akan diberikan kepada hakim yang paling junior.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan,” ujar Prabowo, Kamis (12/6/2025).
Prabowo pun menegaskan, semua hakim akan mendapat kenaikan gaji secara signifikan. Namun, ia tak merincikan detilnya dalam acara tersebut.
Menanggapi rencana Prabowo itu, Sunarto memberikan peringatan keras kepada seluruh hakim di Indonesia bahwa integritas pelayanan tidak bisa ditawar dengan bentuk apapun.
Sunarto menegaskan, tidak ada toleransi (zero tolerance) bagi hakim-hakim yang melanggar dan menyimpang, termasuk memberikan pelayanan secara transaksional.
“Sebagai respons menyambut upaya pemerintah tersebut, Mahkamah Agung akan tegas menegakkan prinsip zero tolerance,” ujar Sunarto dalam acara pembinaan bagi hakim di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Praktik pelayanan transaksional, kata dia, hanya akan menjerumuskan dan memperburuk keadaan.
“Saudara-saudara perlu mengingat, sekali saja saudara terjerumus melakukan pelayanan transaksional, maka ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus,” kata Sunarto.
Karena itu, Sunarto memperingatkan aparat peradilan yang kedapatan menerima gratifikasi bakal langsung dicopot, berapa pun besar uang yang mereka terima.

“Apalagi Rp 1 juta, Rp 100 juta. Rp 100 ribu saja saya copot jabatannya, saya nonpalu-kan. Ini bukan ancaman, tapi ini dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan saudara-saudara!” tegasnya.
Sunarto juga mengingatkan agar hakim menjaga integritas dalam menjalankan tugas, baik itu dalam kehidupan pribadi di luar persidangan.
Ia menegaskan, ketika seseorang telah memilih menjadi hakim, maka harus membatasi diri dalam banyak hal, termasuk aktivitas hiburan.
“Kalau Saudara bebas, mau ke karaoke, mau ke diskotek, silakan. Tapi usia jabatan saudara Insyaallah tidak akan panjang,” kata Sunarto.
Lebih lanjut, ia meminta para hakim untuk tidak mempermainkan keputusannya sendiri demi kepentingan pribadi atau uang.
“Saya minta tolong renungkan baik-baik ini. Saudara hormati jabatan saudara. Jangan gadaikan jabatan saudara hanya dengan ukuran dolar maupun rupiah,” ucapnya.
Jabatan hakim, kata Sunarto, bukan sekadar profesi melainkan amanah besar dari negara dan masyarakat.
“Karena saudara sebagai wakil Tuhan menjadi tumpuan masyarakat banyak,” ujar dia.
Untuk menjaga instansi yang dipimpinnya, Sunarto bakal mengawasi kinerja hakim dalam berbagai aspek di lingkungan pengadilan dengan mengirim pengawas rahasia atau
mystery shopper
.
“Pendekatan preventif dilakukan dengan pemantauan persidangan dan pemantauan terhadap hakim secara rutin atau insidental, di badan pengawasan itu adanya namanya
mystery shopper
,” tegas dia.
Sunarto mengatakan, pengawas misterius tersebut akan ditugaskan secara acak untuk mengawasi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, hingga pengadilan militer.
“(Pengawas misterius) ditugaskan untuk memantau kehidupan saudara sehari-hari, tidak akan kenal saudara dan saya buka, mereka semua dibekali oleh alat, kalau dipancing-pancing ‘tolonglah perkara nomor sekian’ dan ‘tersedia uangnya sekian’ itu sudah terekam jawaban saudara, hati-hati,” ujarnya.
Sunarto memperingatkan, saat ini sudah banyak peralatan canggih yang bisa merekam para hakim saat melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia.
“Saya bocorkan sedikit, ada kamera yang di kacamata, ada yang di kancing, ada yang di pulpen, harganya murah, hati-hati. Ada yang pakai HP, HP-nya dinyalakan, direkam saudara, hati-hati dengan kemajuan teknologi informasi sekarang,” kata Sunarto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 08:05
7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan 98
Penulis
JAKARTA, KOMPAS,com
– Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
dalam beberapa waktu terakhir dikecam atas pernyataannya yang menyebut tidak adanya pemerkosaan pada
kerusuhan Mei 1998
.
Fadli Zon mengatakan, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
“Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
Namun, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkata lain dengan pernyataan Fadli Zon.
Sebagai informasi, TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara PEranan Wanita, dan Jaksa Agung.
Adapun anggota TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998.
Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam empat kategori, yakni pemerkosaan (52 korban), pemerkosaan dengan penganiayaan (14 orang), penyerangan/penganiayaan seksual (10 orang), dan pelecehan seksual (9 orang).
“Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan,” bunyi laporan tersebut.
Berdasarkan hasil analisis TGPF, kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam dan rasa takut dan trauma yang luas.
“Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah membolehkan tindakan tersebut dilakukan sehingga melipatgandakan terjadinya perbuatan tersebut,” bunyi laporan TGPF.
Laporan itu juga menjelaskan, adanya kesimpangsiuran terkait jumlah korban pemerkosaan jika mengacu pada hukum yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetubuhan, dan/atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk.
“Di pihak lain, keadaan traumatis, rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami,” bunyi laporan itu.
Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia menilai, pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah dusta.
Ita yang pernah menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini.
“Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998,” tegas Ita.
Oleh karena itu, Ita menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini masih tertekan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 07:46
Komdigi: PIP Efektif Sosialisasikan MBG dan Pemberantasan Judol di Daerah 3T

Komdigi: PIP Efektif Sosialisasikan MBG dan Pemberantasan Judol di Daerah 3T
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan,
Penyuluh Informasi Publik
(PIP) terbukti efektif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“PIP masih menjadi ujung tombak efektif dalam menyampaikan program-program strategis pemerintah ke
daerah 3T
,” kata Fifi di kantornya, Jumat (13/6/2025).
Fifi juga mengungkapkan, pihaknya masih tetap menjalankan peran para PIP di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Komunikasi tatap muka melalui PIP memberikan konteks yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan metode lainnya,” jelas dia.
“Di daerah 3T, pendekatan personal ini terbukti lebih efektif memastikan pesan pemerintah sampai dengan baik,” lanjut Fifi.
Fifi melanjutkan, program PIP saat ini melibatkan hampir 300 orang. PIP dinilai masih menjadi solusi atas keterbatasan akses internet dan budaya tutur yang masih kuat di masyarakat pedesaan.
Ada tiga fokus utama PIP pada 2025, diantaranya sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi tentang prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan pencegahan judi online di desa.
“Fokus utama PIP, diantaranya, sosialisasi Program MBG, tentang prosedur resmi menjadi PMI, dan pencegahan judi online di desa-desa,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan sekaligus Plt. Direktur Komunikasi Publik Marroli J. Indarto menegaskan, program PIP tidak terdampak oleh efisiensi anggaran pemerintah.
“Ya, tidak terdampak karena memang itu salah satu
tools
dari Kementerian Komunikasi atau Pemerintah adalah untuk, tadi yang saya sebutkan di awal memang untuk komunikasi tetap buka,” ungkap Marroli.
Saat ini, jumlah
penyuluh informasi publik
mencapai 300 orang dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Marroli, jumlah ini akan ditingkatkan secara signifikan tahun ini.
“Angkanya seluruhnya 300 orang PIP. Mereka merupakan tokoh lokal ya atau warga lokal (warlok) yang punya pengaruh. Nanti akan kita tingkatkan menjadi 510 tahun ini. Bersama dengan Kementerian Desa,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 06:24
8 Ini Peta Kesepakatan 1992, Bukti 4 Pulau Masuk Sumut Milik Aceh Regional

Ini Peta Kesepakatan 1992, Bukti 4 Pulau Masuk Sumut Milik Aceh
Tim Redaksi
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Dalam dokumen peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 1992, empat pulau yang kini menjadi bagian Sumut adalah milik Aceh.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, mengungkapkan hingga saat ini Pemerintah Aceh masih berpegang kuat pada bukti-bukti tersebut.
Dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Polhukam, dokumen paling kuat yang digunakan dalam hal penegasan batas laut dan kepemilikan empat pulau tersebut adalah
kesepakatan 1992
.
“Kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh pada waktu itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumut, Raja Ina Siregar, disaksikan oleh Mendagri pada waktu itu, Pak Rudini, tepatnya pada 22 April 1992,” kata Syakir pada awak media, Jumat (13/6/2025).
Syakir menjelaskan, kesepakatan itu tidak hanya menyangkut persoalan darat, tetapi juga garis batas laut dari ujung Simanuk-manuk, Aceh Singkil.
“Ujung Simanuk-manuk itu masuk ke bawah mendekati perairan atau pantainya Tapteng, kemudian memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah Aceh,” ungkapnya.
Penetapan itu, kata Syakir, adalah kesepakatan antara pimpinan tertinggi kedua provinsi yang disaksikan oleh Mendagri pada waktu itu.
“Artinya, kalau mengacu pada kesepakatan tersebut, sebenarnya sudah selesai persoalan batas laut,” ucapnya.
Dokumen-dokumen lain yang menjadi pendukung, sebut Syakir, setelah kesepakatan tahun 1992 juga ada rapat antara tim batas penegasan daerah Aceh dan Sumut, yang ditandatangani oleh kedua tim.
“Pada waktu menyepakati ada titik acuan di Pulau Panjang tahun 2002. Artinya, dari sisi tahapan penegasan batas laut itu sudah masuk. Pertama, ada kesepakatan antar kedua daerah, kemudian menyepakati adanya titik acuan di lapangan,” tuturnya.
Karena itu, menurut Syakir, tahapan-tahapan yang sudah berjalan ini perlu dilanjutkan pada proses penetapan Permendagri batas laut.
“Ini yang kami dorong kepada Kemendagri dan beberapa kali kami sudah mengirim surat dari 2018-2022, kami dorong penyelesaian masalah
kepemilikan pulau
sekaligus garis batas laut,” tuturnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 06:01
Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri Diharapkan Bisa Terjemahkan Visi Kapolri

Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri Diharapkan Bisa Terjemahkan Visi Kapolri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Posisi Wakapolri akan segera kosong karena Komjen
Ahmad Dofiri
memasuki masa pensiunnya pada bulan ini atau Juni 2025.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, Wakapolri yang baru haruslah sosok yang dapat menerjemahkan visi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Perannya (Wakapolri) adalah menerjemahkan visi misi Kapolri menjadi kebijakan harian. Jadi, kalau ada kebijakan Kapolri yang tidak tepat, itu terjadi karena Wakapolrinya juga lemah,” ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (13/6/2025).
Bambang menilai, posisi Wakapolri krusial untuk menentukan arah
Polri
sebagai suatu organisasi.
Ia menyinggung sejumlah nama yang pernah mengisi posisi tersebut, seperti Adang Daradjatun, Jusuf Manggabarani, Makbul Padmanegara, hingga Oegroseno.
Lanjutnya, pengganti Ahmad Dofiri haruslah seorang personel senior di Polri yang diharapkan dapat melakukan konsolidasi internal dengan cepat.
“Dibutuhkan sosok senior dan bijak sehingga bisa melakukan konsolidasi dengan cepat,” ujar Bambang.
Di samping itu, sosok Wakapolri yang baru harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun fondasi Polri di masa depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Polri tengah menyiapkan sejumlah nama yang sudah berbintang tiga untuk mengisi posisi Wakapolri yang akan ditinggalkan Komjen Ahmad Dofiri.
“Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujar Sandi di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Sandi sendiri belum bisa mengungkap nama-nama polisi bintang 3 yang akan mengisi posisi Wakapolri.
“Saat ini sedang dalam proses. Nama yang disusun nanti Pak Kapolri akan menyampaikan,” ujar Sandi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 05:59
2 Iran Umumkan Perang Lawan Israel Internasional

Iran Umumkan Perang Lawan Israel
Tim Redaksi
TEHERAN, KOMPAS.com
– Iran menyebut serangkaian gempuran udara Israel pada Jumat (13/6/2025) sebagai deklarasi perang, setelah Tel Aviv meluncurkan serangan besar-besaran ke sekitar 100 target di wilayah Iran, termasuk fasilitas nuklir penting.
Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi konsekuensi pahit dan menyakitkan atas serangan tersebut.
Militer Iran menegaskan, tidak ada batasan terhadap bentuk balasan yang akan mereka ambil.
Serangan Israel menargetkan infrastruktur strategis Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Natanz.
Beberapa tokoh penting Iran dilaporkan tewas, seperti Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mohammad Bagheri dan Kepala Garda Revolusi Hossein Salami.
Media pemerintah Iran juga menyebutkan bahwa sejumlah ilmuwan nuklir menjadi korban.
Ayatollah Khamenei langsung menunjuk pengganti untuk para pejabat tinggi yang tewas. Seorang penasihat senior pemimpin tertinggi juga dilaporkan terluka.
Iran pun tidak tinggal diam. Beberapa jam setelah serangan Israel, Teheran meluncurkan sekitar 100
drone
ke wilayah Israel sebagai bentuk balasan.
Sistem pertahanan udara Israel dilaporkan berhasil mencegat sebagian
drone
di luar wilayahnya.
Sementara itu, Yordania mengklaim telah mencegat pesawat dan rudal yang melanggar wilayah udaranya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Dewan Keamanan segera menyikapi serangan Israel.
“Ini adalah deklarasi perang,” kata Araghchi, sebagaimana dikutip kantor berita
AFP
.
Amerika Serikat menegaskan tidak terlibat dalam operasi Israel. Presiden AS Donald Trump menyatakan kepada
Fox News,
ia sudah mengetahui rencana serangan tersebut. Dia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
Meski membantah keterlibatan, Washington memperingatkan Iran agar tidak menargetkan kepentingan atau personel Amerika Serikat. Namun, Iran menyatakan bahwa AS tetap akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan.
Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, serangan ke Iran bertujuan menghentikan program nuklir Iran yang disebutnya “tak bisa dibatalkan begitu saja”. Ia menyebut bahwa operasi militer akan berlanjut selama diperlukan.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan, “Serangan tepat sasaran terhadap para komandan senior mengirimkan pesan yang jelas bahwa siapa pun yang berupaya menghancurkan Israel akan dihapuskan.”
Perang Israel-Iran ini berdampak pada ekonomi global. Harga minyak melonjak dan pasar saham internasional mengalami tekanan.
Trump memperingatkan potensi konflik besar di kawasan dan menyatakan bahwa AS telah menarik staf dari Timur Tengah sebagai langkah antisipasi.
Ketegangan antara Iran dan Israel bukan hal baru. Sejak serangan Hamas yang disusul perang di Gaza pada Oktober 2023, Israel memperketat sikap terhadap Teheran.
Tahun lalu, kedua negara bahkan terlibat serangan langsung. Iran dikenal mendukung kelompok proksi seperti Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman.
Israel kembali menyerukan aksi global setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menuduh Iran melanggar kewajiban internasional terkait program nuklirnya.
Menanggapi tuduhan itu, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami menyebut resolusi IAEA sebagai “ekstremis”, dan mengumumkan rencana peluncuran fasilitas pengayaan baru di lokasi yang lebih aman.
Iran saat ini memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen, jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 05:30
3 Tengah Malam Mencekam di Israel, Rudal Balistik Iran Hujani Tel Aviv Internasional

Tengah Malam Mencekam di Israel, Rudal Balistik Iran Hujani Tel Aviv
Penulis
TEL AVIV, KOMPAS.com
– Pada Jumat (13/6/2025) tengah malam waktu setempat, Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel dengan menembakkan hampir 100 rudal, termasuk rudal balistik, ke Ibu Kota Tel Aviv.
BBC
melaporkan, ledakan besar terdengar di seluruh kota, membuat warga berlarian mencari perlindungan.
Suasana mencekam. Beberapa di antara mereka terlihat berdoa dengan khusyuk, sedangkan yang lainnya membuka gawai untuk mengikuti perkembangan serangan tersebut.
Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), ledakan yang terdengar berasal dari dampak pencegatan rudal atau rudal Iran yang jatuh ke daratan.
Juru bicara IDF, Avichay Adraee, mengungkapkan bahwa serangan tersebut terdiri dari dua gelombang rudal, tetapi sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel atau tidak mencapai target yang dituju.
“Ada beberapa bangunan yang terkena dampak tembakan, beberapa akibat pencegatan rudal, dan lainnya karena serpihan proyektil,” jelas Adraee.
Wartawan
BBC
yang berada di lokasi melihat ledakan besar di langit Israel tengah. IDF pun menyatakan bahwa serangan dari Iran kemungkinan besar akan terus berlanjut.
“Rentetan serangan puluhan roket telah diluncurkan ke Israel,” kata IDF.
Layanan Ambulans Israel, Magen David Adom (MDA), menyebutkan bahwa 40 orang terluka di pusat Kota Tel Aviv dan telah dilarikan ke rumah sakit.
Dua di antaranya dalam kondisi kritis. Para korban menderita berbagai jenis luka, seperti pecahan proyektil, syok, dan akibat menghirup asap.
“Tim ambulans telah dikerahkan untuk menyisir tujuh lokasi serangan di area metropolitan Tel Aviv,” tambah juru bicara MDA.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 05:00
5 Fadli Zon Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998, Usman Hamid: Kekeliruan yang Fatal Nasional

Fadli Zon Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998, Usman Hamid: Kekeliruan yang Fatal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia,
Usman Hamid
, menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah kekeliruan yang fatal.
“Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” kata Usman saat konferensi pers bersama para aktivis perempuan yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
Menurut Usman, rumor merupakan cerita yang tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan tanpa adanya otoritas yang mengetahui kebenarannya.
Sementara itu, kasus pemerkosaan Mei 98 sudah diakui secara faktual oleh otoritas yang diputuskan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung.
“Jadi otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya,” imbuhnya.
Padahal, kata Usman, kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 itu telah disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai
pelanggaran HAM
berat.
“Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Karena itu, menurut Usman, pernyataan Fadli Zon justru seperti penyangkalan terhadap sebuah pelanggaran HAM.
“Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam wawancara bersama IDN Times, Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.
Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
“Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon.
Fadli mengaku, pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.
Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dari era Presiden Soekarno.
“Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” tutur dia saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/06/2025 22:57
Komdigi: Media Harus Berkualitas, untuk Bentengi Misinformasi

Komdigi: Media Harus Berkualitas, untuk Bentengi Misinformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan pentingnya media memiliki kualitas sebagai benteng terakhir melawan
misinformasi
.
“Di tengah disrupsi, pemerintah terus mendukung industri media melalui regulasi yang adaptif dan program peningkatan kapasitas. Sebab,
media berkualitas
adalah benteng terakhir melawan misinformasi di era digital,” kata Fifi di kantornya, Jumat (13/6/2025).
Karena itulah pemerintah berkomitmen serius memikirkan masa depan industri media mengingat peran vitalnya dalam demokrasi.
“Gelombang
transformasi digital
yang masif telah mengubah lanskap industri media secara fundamental,” tegas Fifi.
Fifi mengungkapkan, perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir jauh lebih dramatis dibandingkan evolusi media selama 30 tahun sebelumnya.
“Strategi media lima atau sepuluh tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Kini kita berhadapan dengan era di mana platform media sosial menjadi sumber informasi utama masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyoroti dua tantangan utama saat ini, di antaranya transformasi bisnis media dan tsunami informasi yang membanjiri publik dengan konten sulit diverifikasi.
“Eksistensi media dan profesi
jurnalis
harus dijaga, bukan hanya untuk bisnis, tapi sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi berkualitas,” ujarnya.
Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai “era tsunami informasi” di mana publik kesulitan membedakan fakta dan fiksi.
Transformasi bisnis media menjadi keniscayaan. Banyak grup media besar telah beralih dari model konvensional ke platform digital.
“Televisi tradisional harus bertransformasi menjadi heavy digital untuk bertahan. Model bisnis dengan karyawan ribuan sudah tidak sustainable,” papar Fifi.
Tantangan lain adalah mempersiapkan talenta jurnalis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan digital.
“Kita perlu jurnalis dengan skill baru yang relevan dengan platform digital, termasuk kemampuan content activation dan data journalism,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/06/2025 22:48
Rantai Pasok Minyak Dinilai Akan Terganggu Jika Konflik Iran-Israel Berkepanjangan

Rantai Pasok Minyak Dinilai Akan Terganggu Jika Konflik Iran-Israel Berkepanjangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat hubungan internasional dari Central Normal University, Tiongkok,
Syaifuddin Zuhri
mengingatkan kepada semua pihak bahwa
rantai pasok energi
, khususnya bahan bakar minyak, akan terganggu jika
konflik Iran-Israel
berlangsung berkepanjangan.
Indonesia, menurutnya, akan terdampak hal ini jika rantai pasok energi terganggu.
“Jadi kita tahu kalau di daerah Teluk dan daerah Timur Tengah adalah penghasil terbesar minyak atau energi dunia, sehingga perang ini jika terus berlanjut akan mengkhawatirkan dari rantai pasok energi global,” ujar Zuhri kepada Kompas.com, Jumat (13/6/2025).
“Dan akan berdampak ke ekonomi global yang saat ini masih mengalami ketidakmenentuan. Dan ini yang akan berdampak juga ke Indonesia,” katanya lagi.
Sebab itu, Zuhri menyarankan agar pemerintah Indonesia turut mengantisipasi konflik berkepanjangan antara Israel dan Iran agar tidak terus meluas dan berkepanjangan.
Salah satunya adalah melalui jalur multilateral dan mendesak agar PBB mengambil tindakan atas serangan Israel.
“Sehingga Indonesia mendorong lewat jalur-jalur PBB maupun jalur multilateral yang lain untuk bisa menghentikan apa yang dilakukan Israel ke Iran kali ini,” kata Zuhri.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran, pada Jumat dini hari.
Serangan itu dikonfirmasi menewaskan salah satu perwira tinggi Garda Revolusi Iran, Hoseiin Salami.
Dikutip dari Kompas.id, media-media Iran, antara lain IRNA dan Mehr, melaporkan tewasnya Panglima Garda Revolusi Iran (IRGC) tersebut.
Charles Lister, peneliti senior Middle East Institute di Amerika Serikat, menyebut Mayjen Mohammed Bagheri juga tewas. Bagheri merupakan Kepala Staf IRGC.
Sementara Tasnim News melaporkan, serangan Israel juga menewaskan Mohammad Mahdi Tehranchi dan Fereydoon Abbasi. Mereka ilmuwan senior dalam pengembangan nuklir Iran.
Abbasi pernah jadi Kepala Badan Tenaga Atom Iran. Sementara Tehranchi jadi rektor Universitas Islam Azad.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui, Israel menyerang sejumlah rumah di Teheran, ibu kota Iran.
Ia berkilah, rumah-rumah itu kediaman para petinggi militer Iran.
Selain permukiman di Teheran, Israel juga menyasar sejumlah lokasi di beberapa provinsi lain.
Di Isfahan, pusat pengembangan nuklir Iran, terdengar sejumlah ledakan. Reaktor nuklir Natanz juga dilaporkan disasar Israel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/06/2025 22:37