Category: Kompas.com

Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
Jakarta
menyoroti kebijakan Gubernur Jakarta
Pramono Anung
yang membuka sejumlah taman selama 24 jam.
Ketua Fraksi PSI,
William Aditya Sarana
, menilai kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan fasilitas penunjang, terutama penerangan dan kebersihan toilet umum.
“Kita membutuhkan perhatian, memang penerangannya itu tindak lanjut yang nanti cukup simpel lah. Tapi bisa, saya kira bisa mengurangi (rawan kejahatan) kalau misalnya daerah semuanya itu terang lah gitu ya,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
Ia mengkhawatirkan, tanpa pengawasan dan perawatan memadai, taman-taman yang buka selama 24 jam justru bisa menjadi titik rawan kriminalitas atau disalahgunakan untuk aktivitas tak semestinya.
Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu juga mendorong pengawasan dan penindakan tegas bagi pelanggaran di taman, seperti merokok sembarangan dan tindakan asusila, demi menciptakan rasa aman bagi pengunjung.
“Jadi, kalau ada yang ingin melakukan tindak kriminal itu pasti akan menahan diri lah gitu dan memang harus ada penindakan. Misalnya yang merokok atau yang melakukan asusila, ada penindakan sehingga ada efek jelas di situ,” tegas William.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Joga, mengakui sejumlah taman memang belum sepenuhnya dilengkapi dengan pencahayaan maupun kamera pengawas (CCTV).
Ia juga menyoroti keluhan warga soal kebersihan toilet umum di taman-taman tersebut.
“Dan juga saya masih dapat komplain soal toilet ya. Toilet dia juga menjadi catatan juga. Masih bisa dikatakan belum 100 persen itu bersih maksudnya,” ungkap Nirwono.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meresmikan lima taman yang beroperasi selama 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
“Dengan resmi malam hari ini, ada lima taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak,” ujar Pramono saat peresmian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi, berolahraga, serta berbagi dan berkolaborasi sesuai minat dan hobi mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 21:11
Pemprov Jakarta Segera Realisasikan Daycare Gratis untuk Perempuan Pekerja Megapolitan 14 Juni 2025

Pemprov Jakarta Segera Realisasikan Daycare Gratis untuk Perempuan Pekerja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan fasilitas penitipan anak atau
daycare gratis
untuk perempuan di dunia kerja, termasuk
sektor informal
.
Pasalnya, masih banyak perempuan di Jakarta dan sekitarnya yang kesulitan mencari tempat penitipan anak yang terjangkau ketika harus bekerja.
“Apa yang kurang dari Jakarta? Ini lagi kita perjuangkan nih, lagi didorong. Satu aja deh, beresin daycare. Semoga Om Pram punya konsen juga soal ini, membuat perempuan itu nyaman bekerja,” ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, keberadaan daycare merupakan solusi konkret dan praktis untuk meningkatkan produktivitas perempuan.
Oleh karenanya, penyediaan daycare gratis penting agar perempuan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, tidak kesulitan mencari tempat menitipkan anak.
Apalagi tidak semua perempuan memiliki privilege untuk menitipkan anak kepada anggota keluarga seperti ibu mertua.
“Banyak perempuan yang akan berpartisipasi di tempat kerja. Kalau perempuannya ingin jadi full time ibu rumah tangga, enggak ada masalah, itu pilihan. Mau kerja informal, silahkan,” kata dia.
Bhima berharap agar program daycare gratis bisa masuk dalam agenda pembangunan Jakarta menjelang ulang tahun ke-500.
“Ini hal kecil, konkret, praktikal, tapi belum banyak dikerjakan pemerintah,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:41
Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut

Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR telah berkomunikasi dengan Presiden RI
Prabowo Subianto
terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
Dasco menyatakan, Prabowo sebagai Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Menurutnya, Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
Dasco mengatakan, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut sudah bisa rampung pekan depan.
“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” imbuh Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.
Salah satunya adalah klaim Pemprov Aceh yang mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:27
PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
transportasi umum
di
luar jam sibuk
.
Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
“Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
“Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
aplikasi JAKI
(Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
“Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
“Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
“Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:26
5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

Ini Cara Eri Cahyadi “Melunakkan Hati” Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
merespon perihal, rencana demo yang akhirnya batal digelar oleh
Forum Solidaritas Madura
Indonesia (FSMI), terkait penertiban juru parkir (jukir) liar.
Eri mengatakan, sudah bertemu dengan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Jumat (13/6/2025).
Mereka sepakat untuk membatalkan aksi yang rencananya digelar di Balai Kota Surabaya itu.
“Insya Allah teman-teman apakah ada (demo) itu, insya Allah enggak ada. Karena apa? Karena ini kita sudah terangkan. Inilah yang terjadi,” kata Eri, di ruang kerjanya, Sabtu (14/6/2025).
Eri menjelaskan, kebijakannya tersebut untuk menertibkan jukir liar yang tidak menaati peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Contohnya, penggunaan karcis parkir untuk konsumen.
“Kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu jangan menarik parkir di atas karcis yang sudah ditentukan, kedua jangan menarik uang tanpa karcis, beres
toh
,” ujarnya.
Kemudian, kata Eri, FSMI memahami, arah langkahnya untuk menerapkan jukir yang menggunakan rompi perusahaan.
Akhirnya, mereka sepakat agar peraturan tersebut tetap dilanjutkan.
“Kalau orang yang tidak mengerti kan
akhire

ono sing
(ada yang) fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tapi ketika dijelaskan gamblang, loh ya
wis
berarti
wis
bener, ya, benar, makanya kita jalan bersama,” ujarnya.
Oleh karena itu, Eri mengimbau, agar masyarakat melawan pihak yang tidak menjalan aturan.
Dengan demikian, maka situasi Surabaya tetap aman dan nyaman bagi waeganya.
“Warga Surabaya kan
kepengin ngono tok to
(keinginannya hanya begitu saja kan) aman, nyaman. Nah, yang kalau ternyata ada oknum yang itu (melanggar) ya ayo kita lawan begitu loh,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:24
RUPS Tahun Buku 2024, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp 401 Triliun

RUPS Tahun Buku 2024, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp 401 Triliun
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT
Pertamina
(Persero) mencatatkan kinerja positif dengan raihan laba bersih mencapai 3,13 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 49,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.847) sepanjang 2024.
Raihan kinerja positif itu tak terlepas dari dukungan pemerintah serta keberhasilan Pertamina menjaga
revenue
di tengah tantangan global belakangan ini.
Pada periode tersebut, Pertamina juga mencatatkan kontribusi sebesar Rp 401,73 triliun kepada negara, baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dividen. Kemudian, penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai Rp 415 triliun.
Dalam Konferensi Pers Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 di Grha Pertamina, Jumat (13/6/2025), Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, di tengah berbagai dinamika global, Pertamina terus beradaptasi untuk menjaga
operation excellent
yang secara konsisten diterapkan di seluruh lini bisnis.
“Dengan fokus pada peningkatan layanan publik dan menjaga pertumbuhan perusahaan, Pertamina berhasil mengoptimalkan seluruh proses bisnis sehingga mampu mempertahankan kinerja finansial yang solid,” ujarnya dalam siaran pers.

Simon menambahkan, kontribusi berbagai program efisiensi dan optimalisasi kinerja memberikan dampak signifikan bagi kinerja positif perusahaan.
Dia menyebutkan, Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja dan menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan.
“Kami optimistis dengan peluang dan potensi yang dimiliki, Pertamina akan mampu mengakselerasi pencapaian target perusahaan dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” jelas Simon.
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menambahkan, program Cost Optimization yang dijalankan Pertamina berhasil memberikan kontribusi sebesar 1,38 miliar dollar AS terhadap kinerja positif perusahaan.
Emma menambahkan, laporan keuangan Pertamina pada 2024 juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang bersifat material.
Pertamina juga patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam seluruh operasional bisnisnya.
“Ini menunjukkan bahwa praktik
good corporate governance
(GCG) di Pertamina secara group solid dan Pertamina dipandang bagus untuk mendapat kepercayaan dari
stakeholders
dan investor,” terangnya.
Emma menilai, di tengah dinamika global, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan modal kerja (
capital expenditure/capex
) yang tumbuh secara berkesinambungan.
“Dilihat dari rasio keuangan, justru terjadi perbaikan. Kalau kami lihat dari realisasi
capex
2024, meningkat 4,3 persen ketimbang 2023 karena Pertamina berkomitmen harus tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.
Kinerja finansial yang baik juga tergambar dari peringkat kredit Pertamina dari lembaga pemeringkat internasional yang memberikan peringkat level investasi, dengan
outlook
stabil.
“Secara keseluruhan, 2024, kami berhasil menutup kinerja Pertamina secara grup, baik sisi finansial atau operasional, terjaga cukup baik. Capaian ini berkat kinerja yang solid dari
holding
dan
subholding
, serta dukungan pemerintah dan seluruh
stakeholders
,” katanya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina juga menjadi badan usaha milik negara (BUMN) terbesar dalam penyerapan TKDN, yakni mencapai Rp 415 triliun.
“Serapan belanja dalam negeri menjadi komitmen Pertamina dalam mendukung perekonomian, terutama usaha lokal sebagai tulang punggung ekonomi agar terus berkembang dan maju,” ujar Fadjar.
Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan
environmental, social, governance
(ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 19:51
Bareskrim Polri Masih Telusuri Keluarga Anak Korban Kekerasan di Pasar Kebayoran Lama

Bareskrim Polri Masih Telusuri Keluarga Anak Korban Kekerasan di Pasar Kebayoran Lama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi masih menelusuri keberadaan keluarga M (7), anak korban kekerasan yang ditemukan di Pasar
Kebayoran Lama
, Jakarta Selatan.
“Dapat kami jelaskan bahwa terkait identitas anak dan keluarganya masih kami dalami, karena kondisi kesehatan anak belum memungkinkan untuk dimintai keterangan,” ujar Direktur PPA-PPO Bareskrim
Polri
, Brigjen Nurul Azizah kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Nurul, kondisi korban perlahan membaik. Tim medis saat ini masih terus melakukan sejumlah tindakan untuk mendukung proses pemulihan kesehatan.
“Alhamdulillah kondisi anak membaik dan tim dokter sedang melakukan beberapa tindakan medis untuk pemulihan,” tambahnya.
Nurul menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan korban, sembari tetap menjalankan proses penegakan hukum.
“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk menemukan identitas anak dan keluarganya,” katanya.
“Fokus utama saat ini tentu pemulihan dan keselamatan korban, tanpa meninggalkan proses penegakan hukum,” tambah dia.
Dalam upaya mendampingi korban, Polri memastikan akan memberikan
trauma healing
setelah kondisi anak dinyatakan stabil.
“Terkait trauma healing pasti dilakukan, dan saat ini masih fokus dalam tindakan medis untuk pemulihan kondisi kesehatan,” ujarnya.
Untuk sementara waktu, korban didampingi langsung oleh tim dari Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mengingat belum ada keluarga yang muncul.
“Yang dampingi dari kita dan KemenPPPA,” kata Nurul.
Diberitakan sebelumnya, anak perempuan itu diduga mengalami kekurangan gizi dan menjadi korban kekerasan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap YA, ayah kandung yang menelantarkan anaknya itu.
Komisioner KPAI Sub Klaster Anak Korban Pengasuhan Salah dan Penelantaran, Kawiyan, menegaskan pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Jika kelak tertangkap, pelaku harus dihukum berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Kawiyan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 19:22
10 Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan Denpasar

Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com-
Polisi masih memburu penembak dua warga negara Australia, berinisial ZR (33) dan SG (35), di sebuah vila di Desa Munggu, Kecamtan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 24.15 Wita.
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, pelaku berjumlah dua orang dan diduga kuat berasal dari negara yang sama dengan korban.
Saat melancarkan aksinya, salah satu pelaku mengenakan jaket hijau yang menyerupai atribut driver ojek online. Sedangkan, satu pelaku lainnya mengenakan jaket oranye terang.
“Dalam kejadian penembakan ini mengakibatkan satu korban WNA Australia meninggal dunia, inisial ZR, dibawa ke RSUP Prof Ngoerah untuk dilakukan otopsi dan satu korban luka tembak inisial SG, dibawa ke rumah sakit di Kuta, Badung, untuk dilakukan perawatan,” kata kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, lewat keterangan tertulis, Sabtu.
Ariasandy mengatakan penembakan disaksikan langsung oleh saksi berinisial GJ (29) yang merupakan istri dari ZR, dan DN istri korban SG, di dalam vila tersebut.
Saat kejadian, GJ sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Dia tiba-tiba terbangun saat mendengar suara teriakan suamimya.
Dalam ketakutan, GJ sempat mengintip dari balik selimut melihat seorang pria mengenakan jaket oranye terang dan helm hitam mendekati suaminya.
Pria bersenjata itu lalu menembaki suaminya yang berada di kamar mandi dengan membabi buta.
Saat bersamaan, GJ juga mendengar suara teriakan SG yang berada di kamar sebelahnya, dan diikuti suara tembakan serta suara pecahan kaca jendela.
Dia baru berani bangun dari kasurnya setelah kedua pelaku terdengar meninggalkan lokasi.
Dia pun langsung memeriksa keadaan suaminya, namun denyut nadinya sudah tidak ada.
GJ lalu membantu korban SG yang mengalami pendarahan dan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut.
“Berdasarkn hasil identifikasi Polres Badung dan Inafis Polda Bali pada ZR, ditemukan satu luka tembak di telapak kaki kanan, dua luka tembak pada dada kiri, dan luka robek pada pelipis, hidung, bahu kiri,” kata dia.
Sementara menurut kesaksian DN, saat itu dia juga sedang tertidur dan tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam kamar sebelahnya.
Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan jaket warna hijau dan wajahnya ditutup masker dan helm hitam masuk ke dalam kamarnya.
Dia pun langsung lari keluar dari vila untuk mencari bantuan.
Sedangkan, saksi lainnya juga sempat melihat saat kedua pelaku langsung melarikan diri mengunakan dua sepeda motor matic usai kejadian tersebut.
“Saksi melihat dari celah pintu melihat satu orang laki-laki diatas motor matic kecil dengan jaket hijau ojek online, helm gelap, dan mekai masker atau penutup wajah dengan bahasa atau logat Australia kental dengan kata ‘I cant start my bike’,” kata Ariasandi.
Ariasandy mengatakan berdasarkan kekerangan saksi-saksi di lokasi kejadian diduga kedua pelaku berasal dari Australia.
Selain memeriksa saksi, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 17 buah selongsong peluru, 2 buah proyektil utuh dan 55 buah pecahan proyektil.
“Dua orang pelaku dengan logat bahasa Australian kental,” kata kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 19:13
Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Alami Kekerasan Sepanjang Hidupnya

Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Alami Kekerasan Sepanjang Hidupnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada kisah, trauma, penderitaan, dan dampak serius, baik fisik, psikologis, kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” kata Arifah di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Arifah juga mengungkapkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).
Disebutkan, 1 dari 2 anak mengalami kekerasan emosional, dan 9 dari 100 anak pernah menjadi korban kekerasan seksual.
Dia menyebutkan, melalui sistem pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (
SIMPONI PPPA
), sejak Januari hingga 12 Juni 2024 tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jumlah korbannya mencapai 12.604 orang, dengan lebih dari 10.000 di antaranya adalah perempuan.
“Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 5.246 kasus. Yang paling sering terjadi justru di lingkungan rumah tangga,” ujar Arifah.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.
Menurut Arifah, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan korban.
Oleh karena itu, kerja sama antar-lembaga dan lintas sektor sangat krusial.
Arifah menyebut kehadiran paralegal sangat penting dalam mendampingi korban, terutama saat berada dalam kondisi paling rentan.
Paralegal menjadi jembatan antara korban dan sistem hukum, membantu menyiapkan dokumen dan membuka akses keadilan.
“Paralegal akan membantu korban dalam menyiapkan dokumen hukum dan informasi hukum lainnya yang diperlukan korban. Saya percaya pelatihan paralegal akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 18:59
Anggota DPR Ungkap Warga Aceh Mulai “Teriak” Imbas Sengketa 4 Pulau dengan Sumut

Anggota DPR Ungkap Warga Aceh Mulai “Teriak” Imbas Sengketa 4 Pulau dengan Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia
mengungkapkan, masyarakat Provinsi Aceh mulai bersuara untuk memprotes keputusan pemerintah pusat soal status 4 pulau masuk ke wilayah Provinsi
Sumatera Utara
(Sumut).
Pasalnya secara historis dan administratif, empat pulau tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Klaim kepemilikan Sumut itu kini disengketakan oleh dua provinsi tersebut.
“Makanya yang penting jangan dibiarkan berlama-lama, jangan berlarut. Karena di sana sudah mulai ada yang teriak-teriak di Aceh sana,” kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).
Doli menuturkan, informasi itu didapatnya dari sejumlah kerabat yang tinggal di Aceh. Dia bilang, protes itu mulai terjadi sekitar 2-3 hari yang lalu.
Bahkan semalam, Gubernur Aceh
Muzakir Manaf
sudah mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI, dan DPRD di Aceh untuk membahas masalah ini.
“Ya dua, tiga hari ini, ya. Ada teman-teman kita yang Aceh itu sudah mulai memberikan informasi ke saya, termasuk misalnya pertemuan kan tadi malam Pak Gubernur Aceh mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI kan sama DPRD di Aceh,” tutur Doli.
“Dan Muzakir Manaf juga sudah ngomong kalau ini diterusin, kita bisa mengibarkan dua bendera gitu-gitu kan,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Doli meminta masalah ini segera diselesaikan. Terlebih, konflik mengenai batas wilayah akan sangat sensitif luar biasa.
Doli mengaku punya pengalaman saat mengurus sengketa tapal batas antar desa di wilayah lain. Konflik antar warga hingga tawuran dan memakan korban jiwa menjadi dampak yang dituai karena masalah tersebut.
Provinsi Aceh sendiri, kata Doli, memiliki masa kelam Pemberontakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sejak tahun 1976-2005.
“Yang paling penting, masalah ini harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Karena saya punya pengalaman soal batas wilayah ini sensitif luar biasa. Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri cepat bisa mengambil inisiatif 1-2 hari ini,” jelas Doli.
Lebih lanjut, Doli mengaku sempat kaget mengapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan putusan kontroversi itu.
Jika mengacu pada sejumlah peraturan dan sejarahnya, empat pulau tersebut merupakan milik Aceh.
Masyarakat Aceh mengetahui bahwa empat pulau itu adalah bagian wilayahnya, lewat kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Sumut pada tahun 1992.
Penandatangan kesepakatan itu pun disaksikan langsung oleh Mendagri, Jenderal Rudini.
Posisi keempat pulau kemudian diperkuat dalam UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (PA).
Begitu pun lewat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Provinsi Sumatera Utara atas kepemilikan keempat pulau.
“Satu, atas pertimbangan hukum apa? Yang kedua latar belakangnya apa? Ini kan tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba memutuskan. Apakah ada pengajuan dari Provinsi Sumatera Utara? Atau ada masalah apa sehingga memang tiba-tiba keluar SK itu? Ini yang menurut saya perlu dijelaskan,” tandas Doli.
Sebelumnya diberitakan, Keputusan Kemendagri soal status empat pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara menimbulkan gejolak.
Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Pemprov Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
Adapun aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Empat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 18:21