Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • 5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

    5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

    Ini Cara Eri Cahyadi “Melunakkan Hati” Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    merespon perihal, rencana demo yang akhirnya batal digelar oleh
    Forum Solidaritas Madura
    Indonesia (FSMI), terkait penertiban juru parkir (jukir) liar.
    Eri mengatakan, sudah bertemu dengan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Jumat (13/6/2025).
    Mereka sepakat untuk membatalkan aksi yang rencananya digelar di Balai Kota Surabaya itu.
    “Insya Allah teman-teman apakah ada (demo) itu, insya Allah enggak ada. Karena apa? Karena ini kita sudah terangkan. Inilah yang terjadi,” kata Eri, di ruang kerjanya, Sabtu (14/6/2025).
    Eri menjelaskan, kebijakannya tersebut untuk menertibkan jukir liar yang tidak menaati peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
    Contohnya, penggunaan karcis parkir untuk konsumen.
    “Kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu jangan menarik parkir di atas karcis yang sudah ditentukan, kedua jangan menarik uang tanpa karcis, beres
    toh
    ,” ujarnya.
    Kemudian, kata Eri, FSMI memahami, arah langkahnya untuk menerapkan jukir yang menggunakan rompi perusahaan.
    Akhirnya, mereka sepakat agar peraturan tersebut tetap dilanjutkan.
    “Kalau orang yang tidak mengerti kan
    akhire

    ono sing
    (ada yang) fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tapi ketika dijelaskan gamblang, loh ya
    wis
    berarti
    wis
    bener, ya, benar, makanya kita jalan bersama,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Eri mengimbau, agar masyarakat melawan pihak yang tidak menjalan aturan.
    Dengan demikian, maka situasi Surabaya tetap aman dan nyaman bagi waeganya.
    “Warga Surabaya kan
    kepengin ngono tok to
    (keinginannya hanya begitu saja kan) aman, nyaman. Nah, yang kalau ternyata ada oknum yang itu (melanggar) ya ayo kita lawan begitu loh,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RUPS Tahun Buku 2024, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp 401 Triliun

    RUPS Tahun Buku 2024, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp 401 Triliun

    RUPS Tahun Buku 2024, Pertamina Raih Laba Bersih Rp 49,5 Triliun, Kontribusi ke Negara Capai Rp 401 Triliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) mencatatkan kinerja positif dengan raihan laba bersih mencapai 3,13 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 49,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.847) sepanjang 2024.
    Raihan kinerja positif itu tak terlepas dari dukungan pemerintah serta keberhasilan Pertamina menjaga
    revenue
    di tengah tantangan global belakangan ini.
    Pada periode tersebut, Pertamina juga mencatatkan kontribusi sebesar Rp 401,73 triliun kepada negara, baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dividen. Kemudian, penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai Rp 415 triliun.
    Dalam Konferensi Pers Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 di Grha Pertamina, Jumat (13/6/2025), Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, di tengah berbagai dinamika global, Pertamina terus beradaptasi untuk menjaga
    operation excellent
    yang secara konsisten diterapkan di seluruh lini bisnis.
    “Dengan fokus pada peningkatan layanan publik dan menjaga pertumbuhan perusahaan, Pertamina berhasil mengoptimalkan seluruh proses bisnis sehingga mampu mempertahankan kinerja finansial yang solid,” ujarnya dalam siaran pers.
     
    Simon menambahkan, kontribusi berbagai program efisiensi dan optimalisasi kinerja memberikan dampak signifikan bagi kinerja positif perusahaan. 
    Dia menyebutkan, Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja dan menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan. 
    “Kami optimistis dengan peluang dan potensi yang dimiliki, Pertamina akan mampu mengakselerasi pencapaian target perusahaan dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” jelas Simon. 
    Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menambahkan, program Cost Optimization yang dijalankan Pertamina berhasil memberikan kontribusi sebesar 1,38 miliar dollar AS terhadap kinerja positif perusahaan. 
    Emma menambahkan, laporan keuangan Pertamina pada 2024 juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang bersifat material. 
    Pertamina juga patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam seluruh operasional bisnisnya.
    “Ini menunjukkan bahwa praktik
    good corporate governance
    (GCG) di Pertamina secara group solid dan Pertamina dipandang bagus untuk mendapat kepercayaan dari
    stakeholders
    dan investor,” terangnya.
    Emma menilai, di tengah dinamika global, Pertamina berkomitmen terus meningkatkan modal kerja (
    capital expenditure/capex
    ) yang tumbuh secara berkesinambungan. 
    “Dilihat dari rasio keuangan, justru terjadi perbaikan. Kalau kami lihat dari realisasi
    capex
    2024, meningkat 4,3 persen ketimbang 2023 karena Pertamina berkomitmen harus tumbuh berkelanjutan,” jelasnya.
    Kinerja finansial yang baik juga tergambar dari peringkat kredit Pertamina dari lembaga pemeringkat internasional yang memberikan peringkat level investasi, dengan
    outlook
    stabil. 
    “Secara keseluruhan, 2024, kami berhasil menutup kinerja Pertamina secara grup, baik sisi finansial atau operasional, terjaga cukup baik. Capaian ini berkat kinerja yang solid dari
    holding
    dan
    subholding
    , serta dukungan pemerintah dan seluruh
    stakeholders
    ,” katanya.  
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina juga menjadi badan usaha milik negara (BUMN) terbesar dalam penyerapan TKDN, yakni mencapai Rp 415 triliun. 
    “Serapan belanja dalam negeri menjadi komitmen Pertamina dalam mendukung perekonomian, terutama usaha lokal sebagai tulang punggung ekonomi agar terus berkembang dan maju,” ujar Fadjar. 
    Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). 
    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan
    environmental, social, governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Polri Masih Telusuri Keluarga Anak Korban Kekerasan di Pasar Kebayoran Lama

    Bareskrim Polri Masih Telusuri Keluarga Anak Korban Kekerasan di Pasar Kebayoran Lama

    Bareskrim Polri Masih Telusuri Keluarga Anak Korban Kekerasan di Pasar Kebayoran Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi masih menelusuri keberadaan keluarga M (7), anak korban kekerasan yang ditemukan di Pasar
    Kebayoran Lama
    , Jakarta Selatan. 
    “Dapat kami jelaskan bahwa terkait identitas anak dan keluarganya masih kami dalami, karena kondisi kesehatan anak belum memungkinkan untuk dimintai keterangan,” ujar Direktur PPA-PPO Bareskrim
    Polri
    , Brigjen Nurul Azizah kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
    Menurut Nurul, kondisi korban perlahan membaik. Tim medis saat ini masih terus melakukan sejumlah tindakan untuk mendukung proses pemulihan kesehatan.
    “Alhamdulillah kondisi anak membaik dan tim dokter sedang melakukan beberapa tindakan medis untuk pemulihan,” tambahnya.
    Nurul menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan korban, sembari tetap menjalankan proses penegakan hukum.
    “Kami akan melakukan berbagai upaya untuk menemukan identitas anak dan keluarganya,” katanya.
    “Fokus utama saat ini tentu pemulihan dan keselamatan korban, tanpa meninggalkan proses penegakan hukum,” tambah dia.
    Dalam upaya mendampingi korban, Polri memastikan akan memberikan
    trauma healing
    setelah kondisi anak dinyatakan stabil.
    “Terkait trauma healing pasti dilakukan, dan saat ini masih fokus dalam tindakan medis untuk pemulihan kondisi kesehatan,” ujarnya.
    Untuk sementara waktu, korban didampingi langsung oleh tim dari Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mengingat belum ada keluarga yang muncul.
    “Yang dampingi dari kita dan KemenPPPA,” kata Nurul.
    Diberitakan sebelumnya, anak perempuan itu diduga mengalami kekurangan gizi dan menjadi korban kekerasan.
    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap YA, ayah kandung yang menelantarkan anaknya itu.
    Komisioner KPAI Sub Klaster Anak Korban Pengasuhan Salah dan Penelantaran, Kawiyan, menegaskan pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
    “Jika kelak tertangkap, pelaku harus dihukum berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar Kawiyan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan Denpasar

    10 Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan Denpasar

    Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com- 
    Polisi masih memburu penembak dua warga negara Australia, berinisial ZR (33) dan SG (35), di sebuah vila di Desa Munggu, Kecamtan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 24.15 Wita.
    Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, pelaku berjumlah dua orang dan diduga kuat berasal dari negara yang sama dengan korban.
    Saat melancarkan aksinya, salah satu pelaku mengenakan jaket hijau yang menyerupai atribut driver ojek online. Sedangkan, satu pelaku lainnya mengenakan jaket oranye terang.
    “Dalam kejadian penembakan ini mengakibatkan satu korban WNA Australia meninggal dunia, inisial ZR, dibawa ke RSUP Prof Ngoerah untuk dilakukan otopsi dan satu korban luka tembak inisial SG, dibawa ke rumah sakit di Kuta, Badung, untuk dilakukan perawatan,” kata kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, lewat keterangan tertulis, Sabtu.
    Ariasandy mengatakan penembakan disaksikan langsung oleh saksi berinisial GJ (29) yang merupakan istri dari ZR, dan DN istri korban SG, di dalam vila tersebut.
    Saat kejadian, GJ sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Dia tiba-tiba terbangun saat mendengar suara teriakan suamimya.
    Dalam ketakutan, GJ sempat mengintip dari balik selimut melihat seorang pria mengenakan jaket oranye terang dan helm hitam mendekati suaminya.
    Pria bersenjata itu lalu menembaki suaminya yang berada di kamar mandi dengan membabi buta.
    Saat bersamaan, GJ juga mendengar suara teriakan SG yang berada di kamar sebelahnya, dan diikuti suara tembakan serta suara pecahan kaca jendela.
    Dia baru berani bangun dari kasurnya setelah kedua pelaku terdengar meninggalkan lokasi.
    Dia pun langsung memeriksa keadaan suaminya, namun denyut nadinya sudah tidak ada.
    GJ lalu membantu korban SG yang mengalami pendarahan dan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut.
    “Berdasarkn hasil identifikasi Polres Badung dan Inafis Polda Bali pada ZR, ditemukan satu luka tembak di telapak kaki kanan, dua luka tembak pada dada kiri, dan luka robek pada pelipis, hidung, bahu kiri,” kata dia.
    Sementara menurut kesaksian DN, saat itu dia juga sedang tertidur dan tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam kamar sebelahnya.
    Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan jaket warna hijau dan wajahnya ditutup masker dan helm hitam masuk ke dalam kamarnya.
    Dia pun langsung lari keluar dari vila untuk mencari bantuan.
    Sedangkan, saksi lainnya juga sempat melihat saat kedua pelaku langsung melarikan diri mengunakan dua sepeda motor matic usai kejadian tersebut.
    “Saksi melihat dari celah pintu melihat satu orang laki-laki diatas motor matic kecil dengan jaket hijau ojek online, helm gelap, dan mekai masker atau penutup wajah dengan bahasa atau logat Australia kental dengan kata ‘I cant start my bike’,” kata Ariasandi.
    Ariasandy mengatakan berdasarkan kekerangan saksi-saksi di lokasi kejadian diduga kedua pelaku berasal dari Australia.
    Selain memeriksa saksi, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 17 buah selongsong peluru, 2 buah proyektil utuh dan 55 buah pecahan proyektil.
    “Dua orang pelaku dengan logat bahasa Australian kental,” kata kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Alami Kekerasan Sepanjang Hidupnya

    Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Alami Kekerasan Sepanjang Hidupnya

    Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Alami Kekerasan Sepanjang Hidupnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
    Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.
    “Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada kisah, trauma, penderitaan, dan dampak serius, baik fisik, psikologis, kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” kata Arifah di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
    Arifah juga mengungkapkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).
    Disebutkan, 1 dari 2 anak mengalami kekerasan emosional, dan 9 dari 100 anak pernah menjadi korban kekerasan seksual.
    Dia menyebutkan, melalui sistem pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (
    SIMPONI PPPA
    ), sejak Januari hingga 12 Juni 2024 tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
    Jumlah korbannya mencapai 12.604 orang, dengan lebih dari 10.000 di antaranya adalah perempuan.
    “Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 5.246 kasus. Yang paling sering terjadi justru di lingkungan rumah tangga,” ujar Arifah.
    Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga mandat konstitusi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.
    Menurut Arifah, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan korban.
    Oleh karena itu, kerja sama antar-lembaga dan lintas sektor sangat krusial.
    Arifah menyebut kehadiran paralegal sangat penting dalam mendampingi korban, terutama saat berada dalam kondisi paling rentan.
    Paralegal menjadi jembatan antara korban dan sistem hukum, membantu menyiapkan dokumen dan membuka akses keadilan.
    “Paralegal akan membantu korban dalam menyiapkan dokumen hukum dan informasi hukum lainnya yang diperlukan korban. Saya percaya pelatihan paralegal akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Ungkap Warga Aceh Mulai “Teriak” Imbas Sengketa 4 Pulau dengan Sumut

    Anggota DPR Ungkap Warga Aceh Mulai “Teriak” Imbas Sengketa 4 Pulau dengan Sumut

    Anggota DPR Ungkap Warga Aceh Mulai “Teriak” Imbas Sengketa 4 Pulau dengan Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI
    Ahmad Doli Kurnia
    mengungkapkan, masyarakat Provinsi Aceh mulai bersuara untuk memprotes keputusan pemerintah pusat soal status 4 pulau masuk ke wilayah Provinsi
    Sumatera Utara
    (Sumut).
    Pasalnya secara historis dan administratif, empat pulau tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Klaim kepemilikan Sumut itu kini disengketakan oleh dua provinsi tersebut.
    “Makanya yang penting jangan dibiarkan berlama-lama, jangan berlarut. Karena di sana sudah mulai ada yang teriak-teriak di Aceh sana,” kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).
    Doli menuturkan, informasi itu didapatnya dari sejumlah kerabat yang tinggal di Aceh. Dia bilang, protes itu mulai terjadi sekitar 2-3 hari yang lalu.
    Bahkan semalam, Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf
    sudah mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI, dan DPRD di Aceh untuk membahas masalah ini.
    “Ya dua, tiga hari ini, ya. Ada teman-teman kita yang Aceh itu sudah mulai memberikan informasi ke saya, termasuk misalnya pertemuan kan tadi malam Pak Gubernur Aceh mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI kan sama DPRD di Aceh,” tutur Doli.
    “Dan Muzakir Manaf juga sudah ngomong kalau ini diterusin, kita bisa mengibarkan dua bendera gitu-gitu kan,” imbuhnya.
    Oleh karenanya, Doli meminta masalah ini segera diselesaikan. Terlebih, konflik mengenai batas wilayah akan sangat sensitif luar biasa.
    Doli mengaku punya pengalaman saat mengurus sengketa tapal batas antar desa di wilayah lain. Konflik antar warga hingga tawuran dan memakan korban jiwa menjadi dampak yang dituai karena masalah tersebut.
    Provinsi Aceh sendiri, kata Doli, memiliki masa kelam Pemberontakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sejak tahun 1976-2005.
    “Yang paling penting, masalah ini harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Karena saya punya pengalaman soal batas wilayah ini sensitif luar biasa. Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri cepat bisa mengambil inisiatif 1-2 hari ini,” jelas Doli.
    Lebih lanjut, Doli mengaku sempat kaget mengapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan putusan kontroversi itu.
    Jika mengacu pada sejumlah peraturan dan sejarahnya, empat pulau tersebut merupakan milik Aceh.
    Masyarakat Aceh mengetahui bahwa empat pulau itu adalah bagian wilayahnya, lewat kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Sumut pada tahun 1992.
    Penandatangan kesepakatan itu pun disaksikan langsung oleh Mendagri, Jenderal Rudini.
    Posisi keempat pulau kemudian diperkuat dalam UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (PA).
    Begitu pun lewat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Provinsi Sumatera Utara atas kepemilikan keempat pulau.
    “Satu, atas pertimbangan hukum apa? Yang kedua latar belakangnya apa? Ini kan tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba memutuskan. Apakah ada pengajuan dari Provinsi Sumatera Utara? Atau ada masalah apa sehingga memang tiba-tiba keluar SK itu? Ini yang menurut saya perlu dijelaskan,” tandas Doli.
    Sebelumnya diberitakan, Keputusan Kemendagri soal status empat pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara menimbulkan gejolak.
    Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
    Pemprov Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Adapun aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Empat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Rismon Sianipar Curigai KKN Jokowi di Wonosegoro Fiktif, Sekdes: Kami Ada sejak 1954! Regional

    7 Rismon Sianipar Curigai KKN Jokowi di Wonosegoro Fiktif, Sekdes: Kami Ada sejak 1954! Regional

    Rismon Sianipar Curigai KKN Jokowi di Wonosegoro Fiktif, Sekdes: Kami Ada sejak 1954!
    Editor
    KOMPAS.com –
    Ahli digital forensik Rismon Sianipar yang juga menjadi salah satu saksi dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali melontarkan tudingan.
    Kali ini, ia menyebut lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi fiktif.
    Menurut Rismon, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, lokasi yang menjadi tempat Jokowi melaksanakan pengabdian sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu baru berdiri pada tahun 2000-an. Sementara, Jokowi lulus tahun 1985.
    Rismon pun berencana mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk menelusuri kebenarannya.
    “Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” kata Rismon di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (12/6/2025).
    “Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN? Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” ujar Rismon menambahkan.
    Tudingan Rismon dibantah oleh Sekretaris Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Tofan Bangkit Sanjaya.
    Ia menyebut klaim yang mengatakan Desa Ketoyan baru berdiri tahun 2000-an adalah tidak benar dan menyesatkan.
    Tofan menegaskan bahwa Desa Ketoyan telah ada sejak lama dan memiliki dokumen sah secara administratif.
    “Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik (sekretaris desa), dan perangkat lain,” ujar Tofan kepada awak media, Jumat (13/6/2025).
    Sambil menunjukkan buku catatan desa, Tofan memaparkan bahwa pada 13 September 1954, Bupati Boyolali telah mengesahkan jabatan Lurah Djentoe Abdul Wahab melalui Surat Keputusan (SK).
    Dia mengatakan, dalam buku ini tertulis lengkap, ada satu lurah, satu carik, dan tiga kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun. 
     
    Tofan juga memperlihatkan buku Later C dan dokumen-dokumen lama lainnya yang semakin memperkuat bahwa Desa Ketoyan telah eksis jauh sebelum tahun 2000.
    “Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada,” ujarnya.
    “Kalau ada
    statement
    yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan,” tandasnya.
    Selain dokumen administratif, keberadaan Jokowi saat melaksanakan KKN di Desa Ketoyan juga diakui warga setempat.
    Muh Huri (70), salah satu warga, mengaku berinteraksi langsung dengan Jokowi selama sekitar tiga bulan masa KKN berlangsung.
    “Iya, (salah satunya) Pak Jokowi. Saya pernah ketemu beliau selama sekitar tiga bulan waktu KKN,” ungkapnya.
    Huri bahkan mengingat pengalaman unik bersama Jokowi saat keduanya pergi ke Solo untuk membeli gitar menggunakan motor Vespa.
    “Yang paling saya ingat, kami sempat mampir ke rumah saudaranya Pak Jokowi, rumahnya di dekat sungai dan banyak kayunya, kayak pabrik mebel,” kenangnya.
    Gitar tersebut rencananya akan digunakan untuk mengiringi Jokowi menyanyikan lagu “Stuck on You” saat malam perpisahan KKN.
    Namun, rencana itu batal karena pemain musik tidak menguasai lagunya.
    “Karena yang ngiringi kurang pinter, akhirnya gagal dinyanyikan,” tambah Huri.
    Kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin (80), warga yang tidak melihat langsung aktivitas para mahasiswa, tetapi mendengar langsung dari orangtuanya bahwa mahasiswa UGM kala itu tinggal di rumah lurah setempat, Djentoe Abdul Wahab.
    “Saya meyakini mahasiswa itu adalah Pak Jokowi. Mereka tinggal di rumah Pak Lurah Djentoe,” ujarnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Buntut Rismon Sianipar Tuduh Lokasi KKN Jokowi Fiktif, Sekdes Ucap Menyesatkan, Warga Beber Fakta
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Konflik 4 Pulau Aceh-Sumut Cepat Kelar: Sensitif Luar Biasa

    DPR Minta Konflik 4 Pulau Aceh-Sumut Cepat Kelar: Sensitif Luar Biasa

    DPR Minta Konflik 4 Pulau Aceh-Sumut Cepat Kelar: Sensitif Luar Biasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta konflik perebutan empat pulau antara
    Provinsi Aceh
    dan Provinsi
    Sumatera Utara
    (Sumut) segera diselesaikan.
    Pasalnya, konflik mengenai batas wilayah akan sangat sensitif luar biasa. Terlebih, Provinsi Aceh pernah memiliki masa pemberontakan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sejak tahun 1976-2005.
    “Yang paling penting, masalah ini harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Karena saya punya pengalaman soal batas wilayah ini sensitif luar biasa. Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri cepat bisa mengambil inisiatif 1-2 hari ini,” kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).
    Doli mengaku punya pengalaman saat mengurus sengketa tapal batas antar desa di wilayah lain. Konflik antar warga hingga tawuran dan memakan korban jiwa menjadi dampak yang dituai karena masalah tersebut.
    Dia tidak ingin, konflik serupa antara dua provinsi ini tidak membuka luka lama bagi Provinsi Aceh.
    “Sensitifnya ini di Aceh gitu, loh. Nah, masyarakat Aceh ini kan punya sejarah yang terus kita harus pulihkan hubungannya dengan pemerintah pusat gitu. Jangan dengan kasus ini seolah-olah kita membuka luka lama,” beber Doli.
    “Dan perlu hati-hati, ini sekarang masyarakat internasional ini sudah mulai ikut mencermati. Mereka menunggu gitu, loh. Jangan sampai ini menjadi isu baru, urusan-urusan masa lama soal merdeka-merdeka ini muncul lagi,” imbuh dia.
    Lebih lanjut ia meminta
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) segera mengundang pihak yang bersengketa untuk duduk bersama.
    Mediasi, kata dia, perlu dilakukan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Bahkan jika perlu, Kemendagri juga mengundang para bupati yang berdekatan atau berada di tapal batas pulau tersebut.
    “Dijelaskan di situ. Dijelaskan apa tadi yang jadi pertimbangan lain-lainnya sehingga dikeluarkan SK (Kepmendagri) ini. Dan dipersilakan masing-masing (memberikan statement) baik Aceh maupun Provinsi, terutama Aceh yang merasa keberatan,” tuturnya.
    Doli berharap, mediasi ini menjadi forum rekonsiliasi data dan keputusan bersama.
    Artinya, kata Doli, jika bukti-bukti yang ditunjukkan Aceh lebih kuat, pemerintah pusat harus bersedia meninjau ulang keputusan.
    Namun jika tetap terjadi sengketa, maka dicari jalan tengahnya bersama.
    “Misalnya, contoh kerja sama teknis pengelolaan dan macam-macam. Kalaupun kemudian akhirnya juga tidak ketemu, kemudian disepakati untuk melalui jalur hukum. Ya itu juga berdasarkan kesepakatan bahwa tidak terjadi kesepakatan, maka kemudian sepakat untuk menempuh jalur hukum,” jelas Doli.
    Sebelumnya diberitakan, Keputusan Kemendagri soal status empat pulau yang sebelumnya milik Aceh menjadi milik Sumatera Utara menimbulkan gejolak.
    Keputusan ini dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak, menyusul konflik perebutan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
    Pemprov Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Adapun aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Empat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

    Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kasus mafia tanah
    yang menimpa Mbah Tupon warga Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir.
    Bahkan,
    Bupati Bantul
    Abdul Halim Muslih pada Jumat (13/6/2025) melakukan pertemuan tertutup dengan tim hukum yang mendampingi Mbah Tupon.
    Saat disinggung soal hasil pertemuan itu ia menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Mbah Tupon ini sudah dalam tahap akhir.
    “Secara umum sudah di ujung eksekusi,” kata Halim, Sabtu (14/6/2025).
    Menurut dia aparat penegak hukum (APH) sudah siap untuk mengembalikan hak Mbah Tupon.
    “Kejaksaan maupun APH terkait pengembalian hak-hak Mbah Tupon,” kata dia.
    Dalam pertemuan dengan tim hukum pendamping Mbah Tupon Halim tidak merincinya dengan detail, lantaran kasus ini kewenangannya berada di penegak hukum.
    “Sudah ranah aph kami tidak bisa sampaikan detailnya. Karena masih ada proses yang harus dilalui,” kata dia.
    “Silakan tanya ke Polda (DIY),” imbuhnya.
    Halim menjamin Pemkab Bantul tetap akan mengawal kasus ini hingga rampung, Pemkab Bantul juga sudah membentuk tim hukum pendamping Mbah Tupon untuk mendampingi.
    “Pasti (sampai kasus selesai), Pemkab sebagai pembelanya,” kata dia.
    Di sisi lain kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari menyampaikan pihaknya telah menerima informasi nama-nama yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda DIY.
    “Memang sudah ditetapkan tujuh tersangka, di antaranya Bibit Rustanto, Triono, Triyono, Fitri Wartini, Indah Fatmawati, Muhammad Ahmadi dan Anhar Rusli,” katanya.
    Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Polda DIY untuk segera umumkan tersangka kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY.
    Kadiv Humas JPW Baharuddin kamba mengatakan tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi terancam hilang karena diduga ulah nakal mafia tanah.
    Tanah tersebut tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.
    Kasus yang dialami Mbah Tupon hingga kini telah masuk tahap penyidikan di Polda DIY.
    “Jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam
    kasus mafia tanah
    yang dialami Mbah Tupon, maka segera saja Polda DIY untuk mengumumkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Kamba, Jumat (13/6/2025).
    Menurutnya dengan ditetapkannya tersangka agar kasus ini ada kepastian hukum.
    “Jangan kesannya ditarik ulur dengan tidak segera mengumumkan tersangka,” kata Kamba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung Surabaya

    8 Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung Surabaya

    Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Forum Solidaritas Madura Indonesia (
    FSMI
    ) batal menggelar aksi demonstrasi di Surabaya, yang rencananya diadakan selama 5 hari.
    Sebab, mereka sepakat dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
    Koordinator aksi, Baihaki Akbar mengatakan, awalnya pihaknya mengkritisi perihal kegiatan penertiban
    juru parkir
    (jukir) liar yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    .
    Menurut Baihaki, kegiatan Eri ketika menertibkan parkir dan tersebar di berbagai media sosial menimbulkan stigma negatif.
    “Sehingga harapan kami tidak ada lagi konten-konten yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap salah satu suku,” kata Baihaki, Sabtu (14/6/2025).
    Kemudian, Baihaki telah menerima penjelasan Eri secara langsung dari Eri perihal kegiatan yang disebar ke media sosial tersebut.
    Dia setuju dengan tindakan yang dilakukan Pemkot Surabaya.
    Baihaki mengaku, menerima alasan Eri Cahyadi terkait penertiban itu karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyejahterakan para jukir yang ada di Surabaya.
    “Program yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memberikan kesejahteraan maupun kemajuan warganya, pasti kita dukung karena merupakan bentuk menghormati pemerintah daerah,” ujarnya.
    Oleh karena itu, kata Baihaki, pihaknya mengurungkan niat untuk menggelar aksi demonstrasi, yang rencananya menyasar ke Balai Kota Surabaya, pada 16-20 Juni 2025 mendatang.
    “Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.