Category: Kompas.com

  • Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI Megapolitan 19 Desember 2025

    Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan hingga kini belum dapat memastikan waktu pengoperasian Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), meskipun sebelumnya sempat ditargetkan beroperasi sebelum masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
    VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda menjelaskan, kepastian operasional stasiun tersebut masih menunggu instruksi resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan.
    “Jadi untuk ini (
    Stasiun JIS
    ) memang kita juga masih menunggu ya, dari DJKA, karena kewenangannya (operasional) ini ada di pemerintah,” ujar Karina dalam konferensi pers Angkutan Nataru di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Meski demikian, Karina menegaskan bahwa KAI Commuter telah menyelesaikan seluruh persiapan fasilitas pendukung layanan penumpang di Stasiun JIS. Menurutnya, dari sisi operator, kesiapan teknis telah dipenuhi.
    “Tapi prinsipnya untuk yang JIS, KCI itu sudah mempersiapkan fasilitas pendukungnya untuk kesiapan pengoperasian,” tegas Karina.
    Saat ini, KCI masih berada dalam posisi menunggu arahan dan penugasan resmi terkait tanggal operasional stasiun tersebut, termasuk perintah untuk mulai melayani penumpang.
    “Jadi sekarang kita tinggal menunggu arahan dan penugasan lebih lanjut kapan itu akan mulai beroperasi,” sambungnya.
    Selain Stasiun JIS, Karina juga menyebut bahwa status pengoperasian Stasiun Karet yang rencananya akan terhubung dengan Stasiun BNI City masih berada dalam tahap koordinasi dengan DJKA.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono terkait rencana operasional Stasiun
    KRL
    JIS.
    Pramono berharap dalam waktu dekat KRL Commuter Line dapat berhenti langsung di kawasan JIS guna mempermudah akses masyarakat, khususnya saat berlangsung berbagai acara besar.
    “Saya sudah secara langsung berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, yang namanya KRL betul-betul berhentinya itu di bawahnya JIS. Dan betul-betul bisa menghubungkan di berbagai ruas yang ada,” ujar Pramono saat memberikan sambutan dalam acara 12th Anniversary Jakarta Utara Rumah Kita di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).
    Menurut Pramono, keterhubungan transportasi di kawasan JIS akan semakin lengkap apabila Stasiun JIS dan layanan LRT juga telah beroperasi.
    Ia juga menyebut kawasan JIS akan mengalami perubahan wajah dalam waktu dekat seiring pembangunan infrastruktur pendukung.
    Salah satu proyek yang direncanakan adalah pembangunan jembatan sepanjang 350 meter yang akan menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.
    Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pengunjung konser, pertandingan sepak bola, dan berbagai acara lain, sekaligus mengurangi persoalan parkir di sekitar lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Desember 2025

    Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254 Bandung 19 Desember 2025

    Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu secara resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 menjadi Rp 2.910.254.
    Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,15 persen atau Rp 116.016,72 dibandingkan dengan UMK tahun 2025 sebesar Rp 2.794.237.
    Usulan ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang melibatkan perwakilan Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Rapat pleno tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
    Indramayu
    pada Jumat (19/12/2025) dan berlangsung dari pagi hingga sore hari.
    “Alhamdulillah rapat berlangsung kondusif, baik dari serikat pekerja, Apindo, dan kami pemerintah daerah semuanya sepakat untuk UMK tahun 2026,” ujar Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Lutfi Alharomain, usai rapat.
    Selain UMK, rapat pleno juga membahas usulan
    kenaikan Upah
    Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Indramayu tahun 2026.
    UMSK diusulkan mengalami kenaikan dengan persentase yang sama, yaitu 4,15 persen, menjadi Rp 3.729.638 dari sebelumnya Rp 3.580.956,50, atau meningkat sebesar Rp 148.681,31.
    “Adapun sektoral kabupaten yang diusulkan ini adalah pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam,” tambah Lutfi.
    Lutfi menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan UMK dan UMSK merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai
    Pengupahan
    .
    Formula yang diterapkan adalah Inflasi ditambah hasil perkalian Pertumbuhan Ekonomi dengan Alfa, lalu dikalikan dengan UMK tahun berjalan.
    Dalam perhitungannya,
    Dewan Pengupahan
    menggunakan data inflasi
    Jawa Barat
    sebesar 2,19 persen.
    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mengacu pada data BPS yang tercatat sebesar 2,18 persen.
    “Dan untuk Alfa kita pakai yang paling besar 0,9. Ini karena Pertumbuhan Ekonomi Indramayu sangat kecil, dari Apindo pun setuju, mereka bahkan menyampaikan akan pasang badan karena mereka juga menilai Pertumbuhan Ekonomi Indramayu sangat kecil, dipakainya alfa 0,9 keterangan dari Apindo demi memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerjanya,” jelas Lutfi.
    Usulan kenaikan UMK dan UMSK ini selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati Indramayu dan dijadwalkan akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Senin (22/12/2025).
    Lutfi berharap kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Indramayu serta menciptakan iklim kerja yang lebih baik di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah Megapolitan 19 Desember 2025

    Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Di tengah keramaian pembagian rapor di SMP Negeri 176 Jakarta pada Jumat (19/12/2025), seorang pria bernama Jefri (60) tampak duduk tenang menunggu giliran nama anaknya dipanggil.
    Mengenakan jaket dan peci hitam, tubuh pria paruh baya yang tak lagi tegap itu bersiap menerima laporan hasil belajar sang anak. Ia datang seorang diri, tanpa didampingi istri, berbeda dengan sejumlah orangtua lain yang hadir bersama pasangan mereka.
    Warga Pondok Randu, Cengkareng, Jakarta Barat itu menilai pengambilan rapor bukan sekadar kewajiban administratif sekolah, melainkan sumber kebanggaan tersendiri.
    Sejak istrinya meninggal dunia bertahun-tahun lalu, Jefri menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya.
    “Ya saya sih merasa bangga ya jadi orangtua, karena itu sebagai tanggung jawab. Karena kan ibunya udah enggak ada, jadi saya harus siap,” ujar Jefri saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi. Jumat.
    Jefri menuturkan, ia telah menjadi orangtua tunggal selama belasan tahun. Istrinya meninggal dunia ketika anak bungsunya yang kini duduk di bangku SMP masih bersekolah di taman kanak-kanak.
    “Sejak anak saya yang sekarang ini TK. Pas masukin TK dia itu, lalu dia itu sakit ibunya, ya lantas meninggal,” ucapnya lirih.
    Ujian hidup Jefri tidak berhenti di situ. Dari tujuh orang anak yang dimilikinya, ia harus merelakan kepergian dua anaknya yang lain menyusul sang istri.
    “Baru-baru ini juga baru meninggal (anak Jefri), setelah mamanya meninggal tuh ada dua orang yang meninggal. Satu perempuan anak pertama, yang kedua anak lelaki adiknya,” tuturnya.
    Kini, fokus hidupnya tercurah sepenuhnya untuk dua anaknya yang masih sekolah, satu di bangku SMP dan kakaknya yang akan segera lulus SMA.
    Meski bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga, Jefri memastikan dirinya selalu hadir dalam setiap momen penting pendidikan anak-anaknya.
    Ia mengaku tidak pernah mewakilkan pengambilan rapor kedua anaknya kepada orang lain.
    “Termasuk abangnya yang sekarang SMA kelas 3, itu saya juga. Karena kan saya juga merasa kasihan lah, merasa tanggung jawab gitu sama anak,” ucapnya.
    “Ya itulah, apa pun lah berani saya lakukan buat anak,” sambungnya.
    Ketika masuk ke ruang kelas dan berhadapan dengan wali kelas, Jefri mengaku kerap menanyakan perilaku anaknya dan kebutuhan anak-anaknya yang perlu ia penuhi.
    “Ya yang ditanyakan guru ya seperti kayak masalah makan anak, atau butuh apa lagi sih. Ya namanya saya kan sebagai orangtua satu-satunya yang diharapkan sama anak saya kan ya, itulah semampunya saya gitu,” ungkap Jefri.
    Meskipun lelah bekerja serabutan dan mengurus rumah tangga sendirian, Jefri mengaku tidak pernah merasa terbebani saat harus datang ke sekolah untuk mengambil rapor.
    Sebaliknya, momen mengambil rapor justru memberikan kebahagiaan tersendiri baginya.
    “Alhamdulillah seneng sekali (bisa ambil rapor anak). Ya merasa bangga gitu sebagai orangtua, merasa tanggung jawab gitu,” ucap Jefri.
    “Yang jelas, ya benar-benar lah, anak-anak saya, ini juga (mengambil rapor) itu sebuah kebanggaan buat saya kan menjadi ayah,” sambung dia.
    Jefri pun menyampaikan harapannya kepada anak-anaknya yang masih bersekolah agar bisa meraih kesuksesan melalui pendidikan.
    “Ya Insyaallah, semoga yang penting menjadi anak sholeh, berbakti untuk agama, dan jadi orang yang bermanfaat,” ujar Jefri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026 Megapolitan 19 Desember 2025

    Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memperbolehkan penumpang KRL Commuter Line yang tertinggal kereta terakhir untuk menginap di area stasiun selama perayaan malam tahun baru 2025–2026.
    VP Corporate Secretary PT KCI, Karina Amanda, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk pemahaman terhadap kondisi darurat yang kerap dialami penumpang pada momen pergantian tahun, khususnya saat kepadatan penumpang meningkat hingga dini hari.
    Karina memastikan penumpang yang tertinggal kereta terakhir tidak akan diusir dari area stasiun.
    Sebaliknya, petugas akan mengarahkan mereka ke titik-titik aman di dalam stasiun untuk beristirahat sambil menunggu operasional kereta pertama.
    “Kami menghimbau bagi masyarakat kalau memang tertinggal di KA-KA terakhir, ini untuk tetap menjaga ketertiban di area stasiun. Kami memahami kebutuhannya,” kata VP Corporate Secretary PT KCI, Karina Amanda.
    Ia menyebut, kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi dari kejadian sebelumnya, termasuk fenomena viral banyaknya penumpang yang terpaksa menginap di Stasiun Cikarang.
    Meski demikian, Karina menegaskan bahwa ketertiban di dalam stasiun tetap menjadi prioritas utama.
    Untuk itu, PT KCI akan menyiagakan petugas khusus di sejumlah stasiun yang diprediksi menjadi pusat keramaian di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama malam tahun baru.
    “Kami menghimbau tertib menunggu di area stasiun kalau memang calon penumpang tetap ingin menunggu ya. Nanti akan ada arahan dari petugas-petugas yang ada di stasiun,” jelas Karina.
    Petugas tersebut nantinya akan berperan sebagai pemandu bagi penumpang yang menunggu kereta pagi, agar tidak tersebar di sembarang lokasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan stasiun.
    “Sehingga kami juga ada tim-tim petugas-petugas yang memang posko, ini nanti juga akan membantu mengarahkan masyarakat yang nantinya akan menggunakan KA-KA pertama, istirahatnya di bagian titik yang mana. Supaya, ini untuk menjaga keamanannya penumpang juga, yang sedang menunggu,” ucapnya.
    Selain memberikan kelonggaran bagi penumpang untuk menunggu di stasiun, PT KCI juga melakukan antisipasi dengan memperpanjang jam operasional Commuter Line hingga pukul 03.00 WIB pada malam pergantian tahun.
    Sebanyak 45 perjalanan tambahan disiapkan untuk melayani masyarakat yang kembali dari kawasan perayaan tahun baru di sejumlah titik di Jakarta.
    “Operasional kereta tambahan ini akan melayani masyarakat sampai dengan dini hari, kurang lebih sampai jam 03.00 pagi,” ujar Karina.
    Salah satu perpanjangan jadwal diterapkan pada keberangkatan terakhir dari Stasiun Jakarta Kota menuju Bogor, yang diperpanjang hingga pukul 01.25 WIB dan dijadwalkan tiba di Stasiun Bogor sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
    Kepastian tersebut disampaikan
    Pratikno
    dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
    Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
    Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
    Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
    “Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
    Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
    Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
    ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
    Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
    “Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno.
    Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
    “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
    Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
    Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual Megapolitan 19 Desember 2025

    Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah deru kendaraan yang melintas di Flyover Jalan Haji Darip, RW 08, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, terdapat sebuah kebun kota.
    Hasil panen dari kebun ini tidak dijual, melainkan dibagikan kepada warga sekitar.
    “Dibagikan ke warga sekitar. Tidak dijual,” kata Ajul, petugas PPSU
    Cipinang Melayu
    , saat ditemui di lokasi Trasa Balong, Kamis (18/12/2025).
    Prinsip itu menjadi fondasi pengelolaan
    kebun kota
    di kolong flyover.
    Dalam keterbatasan ruang, kebun ini berfungsi sebagai ruang berbagi, ruang temu, dan ruang belajar bagi warga.
    Darma (40), warga RW 08, mengenang kondisi kawasan sebelum ditata.
    “Dulu di sini gelap, kotor, orang juga jarang lewat,” ujarnya.
    Kini, kolong flyover yang dulunya sepi dan penuh sampah berubah menjadi area hijau rapi.
    Bedeng-bedeng tanaman berjajar, jalur paving membelah lahan, dan papan kecil menandai jenis tanaman.
    “Sekarang sudah beda. Lebih terang, bersih, dan enak dilihat. Kalau lewat juga rasanya lebih adem karena banyak tanaman,” kata Darma.
    Keberadaan kebun membuat warga turut menjaga lingkungan. Kawasannya dibersihkan dan tanamannya disiram.
    “Kadang kalau lihat tanaman kering ya disiram. Kalau ada sampah, langsung dibersihin. Soalnya ini kan buat kita juga,” ujarnya.
    Hasil panen dibagi
    ke warga sehingga semua merasa memiliki.
    Risa (38), warga lain, menilai kolong flyover yang sebelumnya identik parkir liar dan sampah kini memiliki fungsi jelas.
    “Sekarang anak-anak juga sering lewat sini, lihat tanaman, tanya-tanya. Jadi bukan cuma jalan kosong, tapi ada fungsinya,” kata Risa.
    Ajul, 50 tahun, terlibat sejak awal pengelolaan kawasan pada 2016. Aktivitas saat itu belum seperti sekarang.
    “Ikut dari awal. Dulu masih jalan biasa, belum seperti sekarang,” ujarnya.
    Inisiatif ini melibatkan lurah, organisasi masyarakat seperti NU, petugas PPSU, dan warga.
    Tanaman awalnya sayuran, kemudian bertambah menjadi sawi, kangkung, cabai, jagung, tomat, terong, hingga pohon tabebuya.
    “Macam-macam. Kadang cari sendiri, kadang minta dari kelurahan. Warga juga ikut kalau ada,” kata Ajul.
    Panen dilakukan sekitar sebulan sekali, dihitung per ikat, lalu dibagi ke warga.
    Dalam beberapa kesempatan, hasil panen diolah bersama.
    “Sering. Kalau dapat sayur, dimasak, lalu dikasih ke petugas,” ujarnya.
    Pepohonan dan semak hijau membuat udara di kolong lebih sejuk dibanding jalan di atasnya. Pilar flyover dihiasi mural berwarna cerah, menambah kesan hidup.
    Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menyebut kolong flyover sebagai residual urban space, ruang sisa perkotaan yang masih jarang dimanfaatkan.
    “Pemanfaatan ruang sisa menjadi kebun kota bisa jadi solusi berbasis alam (nature-based solution). Tumbuhan bisa menurunkan suhu dan membantu infiltrasi air,” katanya.
    Namun, Mahawan menekankan bahwa vegetasi tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk polusi.
    Mahawan mengingatkan kehati-hatian menanam tanaman pangan di kolong flyover karena potensi polusi dan logam berat.
    “Kalau menanam cabai di kolong tol, polusinya kan luar biasa,” katanya.
    Di Trasa Balong, hasil panen lebih dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas, bukan ketahanan pangan skala besar.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai kebun kota sebagai model inovasi memanfaatkan keterbatasan ruang terbuka hijau.
    “Ini salah satu model inovasi untuk menyiasati keterbatasan ruang terbuka hijau,” kata Aziz.
    Jika direncanakan holistik dan melibatkan warga, pemanfaatan kolong flyover bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK Megapolitan 19 Desember 2025

    Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BEKASI, KOMPAS.com –
     Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengaku belum menerima informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Ia mengaku baru mengetahui adanya penyegelan di sejumlah ruang dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
    “Belum bisa bilang apa-apa karena informasinya juga baru, beritanya baru rilis dan masih simpang siur,” kata Asep di Cikarang, Jumat (19/12/2025).
    Asep menambahkan, komunikasi terakhirnya dengan Ade terjadi dua hari lalu, yakni Rabu (17/12/2025).
    Saat itu, ia menghubungi Ade terkait tugas dan agenda kedinasan rutin sebagai kepala daerah.
    “Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau (Ade) akan ke Bandung,” ucapnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap
    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
    dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
    Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        KPK Ungkap Ada yang Kabur Saat OTT di Kalsel
                        Nasional

    8 KPK Ungkap Ada yang Kabur Saat OTT di Kalsel Nasional

    KPK Ungkap Ada yang Kabur Saat OTT di Kalsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pihak yang tidak kooperatif dan diduga melarikan diri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
    Namun,
    KPK
    tak mengungkapkan identitas pihak yang tak kooperatif tersebut.
    “Diduga dalam kegiatan di lapangan ada pihak-pihak yang tidak kooperatif dan diduga melarikan diri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, Budi mengimbau para pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK agar proses penyelidikan berjalan efektif.
    “Karena dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara, ini tentu kemudian membantu untuk membuat terang suatu perkara,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi) Kajari Hulu Sungai Utara (HSU) dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Kamis (18/12/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat (19/12/2025), keduanya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.
    Satu orang tiba di Gedung Merah Putih lebih dulu pada pukul 08.19 WIB. Dia terlihat mengenakan kaus abu-abu dan memakai masker putih.
    Disusul, satu orang lainnya pada pukul 08.23 WIB. Dia terlihat mengenakan jaket hitam, masker, sambil membawa ransel.
    Keduanya langsung digiring tim penyidik ke ruang pemeriksaan tanpa ada sepatah kata pun yang disampaikan ke awak media.
    “Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di gedung Merah Putih KPK, diantaranya yaitu 2 orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat.
    Budi mengatakan, ada enam orang yang dibawa penyidik ke Gedung KPK.
    Dari jumlah tersebut, dua orang dibawa memasuki gedung melalui pintu depan dan sisanya lewat pintu belakang.
    Dia juga membenarkan bahwa ada pihak swasta yang turut dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
    “Benar, diantaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujarnya.
    Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai ratusan juta rupiah.
    “Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif, di mana dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar kooperatif dalam rangkaian kegiatan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Hulu Sungai Utara ini.
    “Sehingga proses-proses dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak Megapolitan 19 Desember 2025

    Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pemandangan berbeda terlihat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 18 Jakarta Timur pada Jumat (19/12/2025) pagi.
    Sejumlah ayah tampak hadir langsung ke sekolah untuk mengambil rapor anak-anak mereka.
    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Program ini bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak sejak usia dini.
    Salah satu orang tua murid, Hari, mengaku meluangkan waktu khusus untuk mengambil rapor anaknya yang duduk di kelas IV.
    Ia menilai kehadiran ayah memberikan dampak berbeda bagi anak, meski diakui tidak selalu mudah bagi orang tua laki-laki yang bekerja.
    “Cuma yang jadi permasalahan, ketika orang tua laki-laki itu kan biasanya bekerja. Nah, kalau misalnya memang dilibatkan untuk pengambilan rapot, berarti kan dia harus mengorbankan pekerjaannya. Salah satunya kalau misalnya dia bisa cuti, ya cuti,” ungkap Hari di MIN 18, Jumat.
    Meski demikian, Hari menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Menurutnya, kehadiran ayah saat pengambilan rapor membuat anak merasa lebih diperhatikan.
    “Kalau biasanya kan dari ibunya. Ya mungkin seperti itu sama, cuman tanggapan dari si anak ya mungkin merasa kurang diperhatikan gitu. Istilahnya kalau sama si Ibu, anak mikir ‘Ah, Ibu ini biasa lah’, cuman kalau sama ayahnya kan mungkin sedikit rada takut atau merasa diperhatikan gitu,” jelasnya.
    Ia juga menyarankan agar sekolah mempertimbangkan penjadwalan pengambilan rapor pada hari Sabtu agar lebih banyak ayah dapat hadir.
    “Saran sih ya, kalau misalnya mau ambil rapot minimal hari Sabtu lah. Karena pasti banyak yang libur, untuk orang kantoran juga kan begitu,” ungkanya.
    Hal senada disampaikan Heri, orang tua murid lainnya. Ia mendukung kebijakan yang mendorong ayah untuk mengambil rapor anak karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu.
    “Sebetulnya ini saya lagi jam kerja, saya tukar shift untuk memaksakan ini. Apalagi ada himbauan gerakan untuk mengambil raport bahwa itu harus ayah ya,” jelas Heri.
    “Tapi menurut saya sih bagus juga. Jadi selama ini tugas pendidikan anak tidak diserahkan langsung ke ibunya saja,” ungkap Heri.
    Heri mengaku merasakan perubahan positif sejak dirinya lebih aktif terlibat dalam aktivitas sekolah anaknya.
    “Kebetulan istri saya kan lagi sakit ya, kemarin jatuh kecelakaan di sini nih. Akhirnya saya, ya mau enggak mau akhirnya saya yang mengambil, biasanya nih [istri],” ucapnya.
    “Kalau ini saya sudah sebulan terakhir nih, karena istri saya sakit ya. Sebulan ini saya mengontrol terus perkembangan anak saya di sini dan Alhamdulillah ada perubahan,” jelasnya.
    Sebelumnya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi meluncurkan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah.
    Program tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Anak ke Sekolah yang ditandatangani Kepala BKKBN Wihaji pada 1 Desember 2025.
    Dalam surat edaran tersebut, BKKBN menyatakan bahwa Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini.
    Kehadiran ayah pada momen penting di sekolah diharapkan dapat membangun kedekatan emosional yang berdampak positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar.
    Gerakan ini juga menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia, dari yang sebelumnya terpusat pada peran ibu menjadi lebih kolaboratif dan setara.
    Sejalan dengan mandat Kemendukbangga/BKKBN dalam membangun keluarga berkualitas dan generasi emas, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional
                        Nasional

    3 Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional Nasional

    Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi aspirasi agar banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera diberikan status darurat bencana nasional.
    “Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas
    status bencana nasional
    ,” kata Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Teddy menegaskan pemerintah pusat langsung mengerahkan penanganan skala nasional serta mengucurkan anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” ujar Teddy.
    Teddy menegaskan, lebih dari 50.000 pasukan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan sudah menangani bencana di Sumatera.
    Bahkan, pada seminggu awal bencana, sudah 26.000 pasukan yang diterjunkan.
    “Sudah ada 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasad bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana,” ucap dia.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan kembali komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran dari pusat akan diturunkan untuk penanganan bencana Sumatera.
    “Kemudian yang kedua, katanya kalau tidak Bencana Nasional anggaran tidak dari pusat? Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” tuturnya.
    Menurutnya, sudah ada Rp 60 triliun anggaran negara dikucurkan untuk melakukan perbaikan, termasuk membangun hunian warga dan infrastruktur.
    “Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” kata dia.
    Teddy menambahkan, kepala daerah setempat juga mendapat berbagai bantuan dan diberikan uang untuk penanganan bencana di daerahnya.
    “Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu diberikan uang tunai untuk hari itu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu,” ungkap Teddy.
    Terakhir, ia juga menepis anggapan bahwa sarana prasarana dan fasilitas tidak akan dibantu dari pusat jika status bencana nasional Sumatera tidak ditetapkan.
    Teddy menyampaikan ribuan alat berat hingga ratusan pesawat dan helikopter sudah dikerahkan untuk menangani bencana di Sumatera.
    “Sudah dijawab juga di lapangan. 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana,” kata Teddy.
    Menurut Teddy, semua sudah dikerahkan untuk pemulihan di tiga provinsi Sumatera.
    Meskipun begitu, memang pemulihan memerlukan proses.
    Semua elemen pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras memulihkan Sumatera.
    “Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Begitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, 7 sampai 10 hari jadi. Itu yang kerja bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” tuturnya.
    Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak saling mendukung dan menguatkan.
    Pemerintah akan terus melakukan proses pemulihan di daerah yang terdampak di Sumatera.
    “Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.