Category: Kompas.com Nasional

Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait bantuan dari Malaysia.
Sebagai informasi, pernyataan Tito yang menyebut bantuan medis yang dikirim dari
Malaysia
senilai kurang Rp 1 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dilakukan Indonesia .
Pernyataan itu yang disampaikan Tito dalam podcast “Suara Lokal Mengglobal” pada Kamis (11/12/2025) ini memicu polemik khususnya dari warga Malaysia.
Tito menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
“Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya,” kata Tito saat ditemui
Kompas.com
di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito mengatakan dirinya justru sangat menghormati warga di Malaysia, termasuk diaspora Aceh yang ada di Negeri Jiran.
Mantan Kapolri pun memberikan apresiasi tinggi atas bantuan dari Malaysia terhadap warga di Aceh.
“Sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati. Termasuk juga dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu,” ucap dia.
Hanya saja, ia ingin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal juga sudah bekerja keras untuk menangani bencana di tiga provinsi Sumatera.
Namun, justru bantuan dari luar negeri yang lebih tersorot.
Tito kembali menegaskan, tidak ada sama sekali niat untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
“Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, saya lebih maksudkan kepada pemberitaan-pemberitaan itu, tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu maksud saya,” jelas dia.
“Tidak ada yang maksud negatif sedikitpun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia,” tegas Tito lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 20:12
Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras sejak awal dalam menangani banjir di tiga provinsi Sumatera.
“Saya menjelaskan sebetulnya bagaimana saat itu Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, bekerja dengan sangat keras mulai dari hari pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Seskab, dari hari pertama,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Sejak awal bencana Sumatera terjadi, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memobilisasi semua kekuatan dari pusat untuk bergerak ke Sumatera, termasuk Aceh.
Tito menceritakan, dirinya juga langsung terbang ke Aceh pada 29 November 2025 serta melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban terdampak.
Bahkan, ia masih menugaskan jajarannya untuk tinggal di daerah terdampak banjir di Sumatera.
“Saya sendiri, tanggal 29 saya sudah berangkat ke sana. Ketika saya sudah dapat pesawat, kemudian saya langsung berangkat dengan staf-staf saya. Sampai hari ini Dirjen saya masih di situ, saya tugaskan,” tuturnya.
Sebagai sosok yang memiliki hubungan emosional dan pernah mendapat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Tito juga berkeliling Aceh untuk memberikan bantuan.
Tito juga terus menggelar rapat dan bergerak cepat untuk mengatasi pascabencana di Aceh.
“Dan kemudian saya ke Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, memberikan bantuan,” tuturnya.
Bahkan, Tito juga memaksakan diri untuk menembus daerah yang sempat terisolasi di Aceh akibat banjir dan longsor.
“Tidak bisa tembus ke Lhokseumawe, saya paksakan tembus juga menggunakan pesawat lokal yang ada di situ ya, ingin melihat situasi dan kemudian saya menghubungkan dengan Bulog, sehingga Bulog keluar beras ratusan ton saat itu,” bebernya.
Selain itu, Mendagri juga menginisiasi penggalangan dana agar kepala daerah menyumbang untuk daerah terdampak bencana.
“Saya menghubungi semua kepala-kepala daerah untuk menyumbang. Alhamdulillah terkumpul 48 miliar yang langsung mereka serahkan, bukan melalui saya. Ada juga yang langsung menyerahkan barang, semua,” tuturnya.
Setelah itu, Tito juga melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Presiden RI dan mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari pusat.
Presiden Prabowo pun menyetujui usulan Tito itu sehingga tersalurkan Rp 286 miliar untuk provinsi dan kabupaten/kota yang daerah terdampak.
“Dibantu semua oleh Bapak Presiden. Provinsi 20 miliar, kemudian apa, kabupaten/kota yang terdampak 4 miliar. Total 268 miliar atas usulan saya ke Pak Presiden, dan Pak Presiden langsung meng-approve. Saya terima kasih pada Pak Presiden,” paparnya.
Tak hanya itu, Kemendagri juga akan mengirimkan 100.000 bantuan pakaian untuk para warga di Aceh yang terdampak bencana.
“Dan nanti juga hari Senin, insyaallah saya akan datang ke sana lagi membawa pakaian yang jumlahnya di atas 100.000 ya, ke sana untuk membantu,” tuturnya.
Bukan hanya dirinya, tetapi semua elemen baik pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras mengatasi dampak bencana.
“Dan juga dari relawan-relawan, dari organisasi-organisasi, Muhammadiyah, NU, Palang Merah Indonesia, NGO, Save Children, macam-macam semua masuk ke sana. Ini semua bekerja sangat keras,” jelas Tito.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:10
Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pemulihan jalan di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera rampung pada akhir Desember 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional, termasuk jembatan-jembatan nasional,” ujar Dody dalam konferensi pers, Jumat.
Berdasarkan laporan awal Kementerian PU, terdapat sekitar 80 jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Sebanyak 81 persen di antaranya, jalan nasional tersebut sudah berfungsi kembali pascabencana.
Rinciannya, sebanyak 26 ruas jalan sudah berfungsi kembali. Sementara itu, 12 ruas jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.
“Sumatera Barat 30 (ruas), sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi, sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin,” ujar Dody.
Selain itu, 19 dari 33 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera telah beroperasi kembali.
“Sudah fungsional hampir sekitar 60 persenan, sekitar 19 jembatan,” ujar Dody.
Dalam forum yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pemasangan jembatan bailey di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Agus mengatakan bahwa pemasangan jembatan bailey ditujukan agar memulihkan akses masyarakat.
“Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi,” ujar Agus.
Lebih detail, terdapat 18 jembatan bailey yang disiapkan untuk Aceh dan tujuh di antaranya sudah dalam tahap pemasangan.
Sejumlah jembatan di Aceh juga dalam daftar pemasangan, yakni Jembatan Alu Kulus, Jembatan Enang-Enang, dan Jembatan Weh Pase.
“Jembatan Teupin Redep 99 persen, kemudian Jembatan Teupen Mane Juli sudah 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian Jembatan Kota Blang 60 persen, Jembatan Jerata sedang dalam tahap pemasangan,” ujar Agus.
Untuk Sumatera Utara, terdapat tiga jembatan bailey yang sudah terpasang 100 persen. Lalu, tiga jembatan lainnya tengah dalam proses pemasangan.
“Jembatan Garoga, Tapanuli Selatan, serta Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan,” ujar Agus.
Sedangkan di Sumatera Barat, TNI tengah menyiapkan pemasangan 11 jembatan bailey. Di mana empat di antaranya sudah terpasang 100 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:02
Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan
Pratikno
dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
) Pratikno.
Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:18
Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirim lebih banyak genset ke Aceh untuk memulihkan jaringan telekomunikasi dan internet pascabencana banjir dan tanah longsor.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
Nezar Patria
mengatakan pengiriman
genset
diperlukan mengingat jaringan listrik milik PLN belum sepenuhnya pulih.
“(Kendala utama) masih soal listrik. Dan ini kita sudah coba pecahkan dengan cara mengirimkan lebih banyak genset, sambil menunggu rekan-rekan PLN memperbaiki jaringan kelistrikan yang ada di sana,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Nezar memastikan tower Base Transceiver Station (BTS) akan kembali pulih ketika jaringan listrik normal.
Kendati demikian, ia tidak ingin menitikberatkan masalah kepada PLN, mengingat pemulihan pascabencana perlu dikerjakan bersama.
Oleh karena itu, genset-genset dikirim dan diaktifkan. Di sisi lain, jaringan fiber optik yang sempat terputus disambung kembali.
“Kita tidak mau menunggu, kita lakukan yang terbaik. Sementara untuk jaringan infrastruktur digitalnya sendiri, jaringan infrastruktur telekomunikasinya, kita juga ada kabel-kabel fiber optik yang tadinya terputus akibat longsor, terputus di jembatan, itu sudah mulai dilakukan penyambungan kembali,” beber dia.
Nezar mengungkapkan pihaknya bersama operator seluler akan berupaya meningkatkan persentase pemulihan demi mencapai titik yang paling optimal, yakni 100 persen.
Adapun sejauh ini,
jaringan telekomunikasi
yang pulih di wilayah tersebut baru mencapai 73 persen.
Artinya, stabilitas jaringan telekomunikasi baru sekitar 73 persen dalam 24 jam. Jaringan dikatakan pulih 100 persen jika stabil selama 24 jam penuh setiap hari.
“Itu sudah sekitar 73 persen, ya, di
Aceh
untuk perbaikan jaringan telekomunikasi. Nah, itu artinya uptime untuk semua BTS sudah 73 persen di wilayah-wilayah yang sudah normal pasokan BBM dan juga listriknya,” imbuh dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah wilayah yang menjadi fokus pemulihan. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
Dirinya pun sudah berkoordinasi dengan operator seluler untuk memberikan perhatian ekstra, sekaligus mengirimkan tenaga kerja untuk memperbaiki sesegera mungkin.
“Nah, ini kita terus meningkatkan, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kita memberikan perhatian di sana. Juga untuk Aceh Utara, kita terus memonitor walaupun sudah ada peningkatan uptime dari BTS yang ada di sana,” jelas Nezar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 16:12
KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi

KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, pada Kamis (18/12/2025).
“Benar. Jadi di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Budi mengatakan, dalam operasi senyap tersebut, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
“Tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detilnya kami akan sampaikan saat konferensi pers,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan,
OTT
yang menjerat
Bupati Bekasi
terkait kasus dugaan
suap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Iya (suap). Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” ucap dia.
Adapun KPK punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Bekasi dan enam orang lainnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 15:21
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 13:56
Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
Aceh
.
“Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
“PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
“Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
Telkomsel
), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
pemulihan jaringan
internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
“Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
“Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 12:15
Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
bantuan anggaran
tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 11:42