Category: Kompas.com Metropolitan

Feri Amsari: Kalkulasi Politik dan Anggaran Bikin Pemerintah Enggan Tetapkan Bencana Nasional Sumatera Regional 19 Desember 2025

Feri Amsari: Kalkulasi Politik dan Anggaran Bikin Pemerintah Enggan Tetapkan Bencana Nasional Sumatera
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap tiga provinsi di Sumatera tidak lepas dari kesalahan kalkulasi politik dan keterbatasan anggaran negara.
“Bencana ini disebabkan kalkulasi politik yang tidak cermat, terutama ketidakpatuhan kepada Undang-Undang Dasar. Akibatnya timbul bencana,” kata Feri usai menghadiri Sarasehan Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk “Korupsi dan Darurat Iklim” di Semarang, Kamis (18/12/2025).
Feri juga menilai, status
bencana nasional
tidak ditetapkan Presiden Prabowo Subianto karena pemerintah pusat tidak memiliki cukup anggaran untuk menangani bencana di
Sumatera
Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Kalkulasi lain ya karena angka-angka mereka tidak sanggup untuk bertanggung jawab. Kalau diterapkan sebagai status bencana nasional kan seluruh penanggulangan akan diserahkan kepada pemerintah pusat,” lanjutnya.
Ia menyebut salah satu faktor utama adalah ketidakmampuan pemerintah pusat menanggung konsekuensi penanganan bencana nasional.
“Sementara uang pemerintah pusat sedang tidak ada, buktinya dana penanggulangan bencana dipotong 50 persen. Itu yang menyebabkan tersendat-sendat dan mereka tidak mampu kemudian untuk menerapkan ini sebagai status bencana nasional,” ujarnya.
Menurut Feri, penetapan status bencana nasional juga memiliki konsekuensi penting yang kerap dihindari pemerintah, salah satunya kewajiban mengevaluasi kebijakan yang selama ini dijalankan.
“Di balik penetapan status bencana nasional itu ada konsekuensi lain, misalnya me-review kebijakan sebelumnya di tata kelola tambang atau kewajiban melakukan evaluasi kebijakan lingkungan hidup,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa bencana yang terjadi tidak semata-mata akibat faktor alam, melainkan hasil dari kebijakan negara.
“Ini bukan karena peristiwa alam, tetapi akibat ulah orang yang berdasarkan dari kebijakan negara,” kata Feri.
Feri menilai kondisi penanganan bencana di lapangan masih jauh dari harapan.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional agar bantuan internasional dapat masuk dan tersalurkan kepada korban.
“Status bencana nasional harus segera diumumkan. Kita itu terbuka mestinya dibantu sebagai mitra. Ini kan negara-negara ASEAN dan warga dunia,” ujarnya.
Ia menegaskan, menerima bantuan internasional tidak akan meruntuhkan kewibawaan negara maupun kepemimpinan nasional.
“Apa salahnya menerima bantuan? Ini bukan meruntuhkan kewibawaan negara atau seorang pemimpin menerima bantuan,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:19
Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib Surabaya 19 Desember 2025

Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, menyediakan layanan uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor.
Layanan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Jadi
Lumajang
ke 770 dan menjelang libur
Natal dan Tahun Baru
(
Nataru
) 2025/2026.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin mengatakan, layanan
uji emisi
gratis diberikan kepada kendaraan angkutan barang maupun kendaraan umum. Sedangkan kendaraan pribadi tidak diwajibkan untuk melakukan uji emisi.
“Uji emisi itu kan salah satu materi pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan. Hanya saja yang wajib uji baru sebatas kendaraan mobil penumpang, bus, truk angkutan barang. Kendaraan pribadi belum ada kewajiban uji berkala,” kata Rasmin di Lumajang, Jumat (19/12/2025).
Meski begitu, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang membuka peluang untuk kendaraan pribadi melakukan
uji emisi gratis
.
Menurut Rasmin, selama ini belum ada masyarakat Lumajang yang melakukan uji emisi pada kendaraan pribadinya.
Nantinya, apabila ada kendaraan pribadi yang akan melakukan uji emisi akan mendapatkan penanganan khusus. Sehingga, tidak menggangu kendaraan lain yang memang diwajibkan melakukan uji emisi.
Para pemilik kendaraan pribadi yang ingin melakukan uji emisi bisa langsung datang ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
“Karena belum wajib, terus di SOP (Standar Operasional Prosedur) saya belum mengatur, maka kalau ada masyarakat yang akan mengujikan kendaraan pribadi akan dapat penanganan khusus, supaya tidak tumpang tindih dengan kendaraan yang memang wajib uji,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:14
Jaksa Ubah Tuntutan Kakek Masir Jadi 6 Bulan Penjara, Pakar Hukum: Harus Tetap Dinyatakan Bersalah Surabaya 19 Desember 2025

Jaksa Ubah Tuntutan Kakek Masir Jadi 6 Bulan Penjara, Pakar Hukum: Harus Tetap Dinyatakan Bersalah
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno angkat bicara soal perubahan tuntutan Kakek Masir, pencuri 5 ekor burung Cendet, di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo.
Warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo itu semula dituntut 2 tahun penjara. Namun jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan menjadi 6 bulan penjara.
Perubahan materi tuntutan dibacakan JPU Kejari Situbondo Huda Hazamal pada Kamis (18/12/2025), dalam sidang dengan agenda pembacaan replik JPU.
“Saya sepaham dengan jaksa, penuntutan harus dengan pertimbangan asas futuristik,” katanya dikonfirmasi Jumat (19/12/2025).
Namun dia berharap, dalam proses pengadilan terdakwa harus diputus bersalah.
“Untuk edukasi, terdakwa harus tetap diputus bersalah,” ujar Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair ini.
Menurut dia, yurisprodensi pada kasus tersebut sudah banyak, di antaranya kasus pencurian sendal jepit dan pencurian tanaman Kakau di daerah lain.
“Prinsipnya yang dilakukan terdakwa pencurian ringan. Nilai ekonominya tak seberapa,” ujarnya.
Dia menjelaskan paradigma hukuman pidana saat ini tidak bertumpu pada hukuman badan, tapi lebih pada pembinaan.
Prinsip itu juga sesuai dengan KUHP Nasional Undang Undang No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 02 Januari 2026 dan Undang – Undang Penyesuaian Pidana yang telah disahkan DPR tanggal 8 Desember 2025.
Seperti diketahui, kakek 71 tahun warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo itu dituntut 2 tahun penjara karena dianggap melanggar Pasal 40 B Ayat 2 huruf B UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.
Video
Kakek Masir
sempat viral saat menangis di persidangan usai mendengar tuntutan JPU yang menuntutnya 2 tahun penjara.
Masir yang mengenakan kemeja putih lengan panjang sempat terjatuh dari tempat duduknya di ruang sidang.
Tak lama kemudian, ia dibawa keluar dan mengenakan rompi tahanan merah. Tangannya terborgol di depan.
Masir menangis histeris saat bertemu laki-laki berbaju hitam. Bahkan Masir sampai terjatuh ke lantai sambil menangis.
“Demi anak pak, Ya Allah Ya karim,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:12
Pelaku Lain Pembunuhan Mahasiswi UMM, Teman Kecilnya Bripka AS Surabaya 19 Desember 2025

Pelaku Lain Pembunuhan Mahasiswi UMM, Teman Kecilnya Bripka AS
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Polda Jatim telah menangkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berinisial FAN (21).
Sebelumnya, 1 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Ia adalah
Bripka AS
, kakak ipar korban dan anggota Polres Probolinggo Kabupaten.
Tim Jatanaras lalu memburu pelaku lainnya berinisial SY (38) dan telah ditangkap di Jalan Panglima Sudirman, Kraksaan, Probolinggo pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.
SY ditangkap usai bersembunyi dan lari ke Lumajang, Pamekasan, dan kembali ke Probolinggo.
Kini, ia diamankan di Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan bersama AS.
Kabid Humas
Polda Jatim
, Kombes Polisi Jules Abraham Abast mengatakan bahwa SY dan AS merupakan teman sejak kecil.
“Jadi kalau hubungan informasi sementara ini yang didapatkan dari penyidik bahwa mereka sudah berteman sejak kecil,” kata Jules di Mapolda Jatim, Jumat (19/12/2025).
SY bukanlah anggota polisi seperti AS.
Ia merupakan seorang petani.
Tim penyidik Polda Jatim masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait masing-masing tersangka dalam tindak pidana ini.
“Kita masih mendalami peran-peran dari keluarga, kerabat dari para terduga pelaku maupun para tersangka. Untuk tersangka SY ini sesuai dengan status pekerjaannya petani,” ungkap Jules.
Sebelumnya, jenazah
mahasiswi UMM
, asal Tiris, Probolinggo, FAN (21) ditemukan warga di sebuah sungai pinggir Jalan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/12/2025).
Ia ditemukan dalam kondisi terlungkup, mengenakan jaket hitam, celana panjang warna krem, serta helm berwarna pink.
Tubuh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan otopsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:09
Walhi: Sawit Justru Timbulkan Konflik Horizontal di Papua Regional 19 Desember 2025

Walhi: Sawit Justru Timbulkan Konflik Horizontal di Papua
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
– Organisasi gerakan lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua melontarkan kritik atas rencana Pemerintah membuka lahan sawit dengan alasan swasembada pangan dan energi.
Walhi menilai rencana tersebut hanya akan menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi
Papua
, Maikel Peuki menyebut, monokultur besar seperti
sawit
dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.
“Kami dari
Walhi Papua
memandang bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini akan membawa dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada di Papua,” kata Maikel ketika ditemui di Abepura, Jumat (19/12/2025).
Selain itu, dia mengatakan, selama kehadiran
sawit di Papua
tidak pernah memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat.
Sebaliknya, rencana ini justru menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan maupun aparat keamanan.
“Dari pantauan kami di seluruh Papua bahwa kehadiran sawit belum memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Justru yang mereka dapatkan adalah bencana alam, banjir, longsor hingga konflik horizontal,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Maikel, pembukaan lahan sawit akan memberikan ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami Walhi Papua mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu, dan terkait program pangan atau energi.”
“Hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan,” kata dia.
Maikel menilai, kebijakan Pemerintah ini pun mengabaikan Otonomi Khusus dan Pemerintahan Khusus dengan kewenangan tersendiri.
“Pemerintah harusnya menghormati Tanah Papua bukan tanah kosong. Ada pemilik adat yang berhak atas tanah dan hutan adat.”
“Pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (
Free, Prior, and Informed Consent
/FPIC) sebelum mengambil keputusan,” ujar dia.
Maikel khawatir bahwa kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya.
“Kemudian, yang menjadi catatan penting bahwa masyarakat adat tidak pernah mendapatkan manfaat baik dari perkebunan sawit.”
“Justru menyebabkan kerusakan ekologi, konflik sosial, konflik antar kelompok akan semakin tinggi di Papua,” tandas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:07
Polisi Pastikan Situasi Kondusif Pasca Bentrok Warga dan Mahasiswa di Depan Asrama Papua Makassar Regional 19 Desember 2025

Polisi Pastikan Situasi Kondusif Pasca Bentrok Warga dan Mahasiswa di Depan Asrama Papua Makassar
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Polisi memastikan kondisi di sekitar Asrama Papua Makassar telah kondusif pasca bentrokan yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa pada Jumat (19/12/2025) siang.
Meskipun situasi telah dinyatakan aman, sejumlah personel kepolisian masih berjaga di area tersebut.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menjelaskan bahwa kericuhan bermula ketika sejumlah mahasiswa asal Papua menggelar unjuk rasa memperingati Hari Trikora.
“Jadi ada unjuk rasa mahasiswa, tadi sempat ada salah paham sedikit, dan ada juga Ormas yang menolak unjuk rasa mereka sehingga terjadi gesekan, sekarang kondisinya sudah kondusif,” ujar Arya saat ditemui awak media di lokasi.
Ia menambahkan bahwa saat bentrokan terjadi, beberapa aparat kepolisian yang berusaha melerai justru menjadi sasaran amukan massa, mengakibatkan beberapa personel mengalami luka ringan.
“Yah ada yang berusaha untuk berkonflik dengan anggota, tapi sudah dihalau dan bisa diselesaikan. Yah anggota ada lecet-lecet sedikit,” tuturnya.
Arya menyatakan pihaknya telah mengerahkan kurang lebih 300 personel untuk mengawal jalannya aksi mahasiswa.
“Tujuan kita untuk melayani mereka. Untuk mengemukakan pendapatnya silakan, yang penting tidak menganggu ketertiban umum, tidak dilakukan dengan tindakan negatif,” pungkasnya.
Sebelumnya, kericuhan terjadi di depan Asrama Papua, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (19/12/2025) siang.
Kericuhan tersebut melibatkan mahasiswa dengan sejumlah masyarakat serta pengguna jalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa awal dilakukan oleh puluhan mahasiswa Papua di depan Monumen Mandala Makassar, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari asrama.
Aksi berlangsung damai hingga massa membubarkan diri dan diantar kembali ke asrama menggunakan mobil truk polisi.
Namun, setibanya di depan asrama, puluhan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa dengan memblokir ruas jalan protokol, yang kemudian memicu kemarahan masyarakat dan terjadi saling lempar batu di lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:06
Pemkab Tangerang Bangun Taman Literasi Digital di Tugu Titik Nol Tigaraksa, Anggaran Rp 2,3 Miliar Regional 19 Desember 2025

Pemkab Tangerang Bangun Taman Literasi Digital di Tugu Titik Nol Tigaraksa, Anggaran Rp 2,3 Miliar
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
— Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun Tugu Titik Nol di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Tigaraksa. Proyek tersebut viral di media sosial karena anggarannya mencapai sekitar Rp 2,3 miliar.
Proyek yang diberi nama Taman Tugu Nol Tigaraksa itu saat ini masih dalam tahap pembangunan, namun wujud fisiknya sudah terlihat di kawasan Puspemkab.
Pantauan Kompas.com, Jumat (19/12/2025), tugu tersebut dibangun di sebuah taman yang berada di antara Gedung Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Tangerang
.
Tugu berbentuk persegi empat dengan tinggi sekitar satu meter itu berwarna ungu dan bertuliskan “Titik 0 KM Kabupaten Tangerang”.
Di belakang tugu terdapat sebuah bangunan berbentuk melingkar dengan pintu masuk berwarna putih.
Di sisi kanan pintu masuk terpasang logo Pemerintah Kabupaten Tangerang dan tulisan Titik 0 KM Kabupaten Tangerang.
Di dalam bangunan tersebut terdapat dua ruangan yang saat ini masih kosong, dengan sebuah pohon besar tetap dipertahankan di bagian tengah bangunan.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandi menjelaskan, pembangunan
Tugu Titik Nol
tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan pengembangan kawasan taman literasi digital.
“Tugu nol ini awalnya dibangun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penanda koordinat wilayah yang penting untuk pemetaan dan pendataan kewilayahan. Namun kondisinya sebelumnya sudah kurang layak,” kata Erwin kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat.
Menurut Erwin,
Pemkab Tangerang
kemudian meminta izin kepada BIG untuk merapikan dan memperbaiki tugu tersebut. Izin pun diberikan, dengan catatan fungsi dasar tugu tetap dipertahankan.
“BIG mengizinkan tugu nol ini dirapikan. Tapi kami ingin mengembangkan fungsinya. Tidak hanya sebagai monumen, tapi juga sebagai pusat literasi dan edukasi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kawasan tersebut dikembangkan menjadi taman literasi nonkonvensional berbasis digital yang ditujukan terutama bagi generasi muda. Konsepnya menggabungkan ruang terbuka hijau dengan fasilitas edukasi modern.
“Banyak masyarakat yang berolahraga pagi dan sore di sini. Kami ingin kawasan ini juga menjadi ruang belajar. Perpustakaannya bukan konvensional, tapi dengan nuansa digital,” kata Erwin.
Ke depan, taman literasi ini akan dilengkapi dengan berbagai perangkat digital seperti layar LED, komputer, dan tablet untuk menunjang pembelajaran sains, teknologi, sejarah, hingga ensiklopedia digital.
Erwin menyebutkan, proyek pembangunan Taman Tugu Nol Tigaraksa telah berjalan sekitar tiga bulan terakhir dan saat ini masih difokuskan pada pembangunan fisik.
“Sekarang masih tahap fisik. Untuk pengisian konten digital dan kelengkapan teknologi, kami targetkan rampung sekitar enam bulan ke depan,” ujarnya.
Setelah rampung, taman literasi tersebut akan dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip (Perpusip) Kabupaten Tangerang. Pemkab juga merencanakan kegiatan kunjungan rutin pelajar ke lokasi tersebut.
“Kami ingin ada aktivitas rutin, misalnya anak-anak sekolah datang belajar menggunakan media digital,” kata Erwin.
Terkait anggaran yang ramai diperbincangkan publik, Erwin menjelaskan bahwa nilai tersebut telah melalui perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) karena berada di kawasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Ia juga menanggapi komentar warganet yang menilai ukuran tugu relatif kecil.
“Wajar kalau ada komentar seperti itu karena informasinya belum utuh. Ini bukan hanya membangun tugu, tapi mengembangkan kawasan taman literasi digital yang fungsinya jangka panjang,” ujar Erwin.
Diketahui, berdasarkan laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pembangunan tugu ini memiliki nilai pagu anggaran Rp 2.331.000.000 dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Tangerang tahun 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:04
Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI Megapolitan 19 Desember 2025

Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan hingga kini belum dapat memastikan waktu pengoperasian Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), meskipun sebelumnya sempat ditargetkan beroperasi sebelum masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda menjelaskan, kepastian operasional stasiun tersebut masih menunggu instruksi resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan.
“Jadi untuk ini (
Stasiun JIS
) memang kita juga masih menunggu ya, dari DJKA, karena kewenangannya (operasional) ini ada di pemerintah,” ujar Karina dalam konferensi pers Angkutan Nataru di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Meski demikian, Karina menegaskan bahwa KAI Commuter telah menyelesaikan seluruh persiapan fasilitas pendukung layanan penumpang di Stasiun JIS. Menurutnya, dari sisi operator, kesiapan teknis telah dipenuhi.
“Tapi prinsipnya untuk yang JIS, KCI itu sudah mempersiapkan fasilitas pendukungnya untuk kesiapan pengoperasian,” tegas Karina.
Saat ini, KCI masih berada dalam posisi menunggu arahan dan penugasan resmi terkait tanggal operasional stasiun tersebut, termasuk perintah untuk mulai melayani penumpang.
“Jadi sekarang kita tinggal menunggu arahan dan penugasan lebih lanjut kapan itu akan mulai beroperasi,” sambungnya.
Selain Stasiun JIS, Karina juga menyebut bahwa status pengoperasian Stasiun Karet yang rencananya akan terhubung dengan Stasiun BNI City masih berada dalam tahap koordinasi dengan DJKA.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono terkait rencana operasional Stasiun
KRL
JIS.
Pramono berharap dalam waktu dekat KRL Commuter Line dapat berhenti langsung di kawasan JIS guna mempermudah akses masyarakat, khususnya saat berlangsung berbagai acara besar.
“Saya sudah secara langsung berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, yang namanya KRL betul-betul berhentinya itu di bawahnya JIS. Dan betul-betul bisa menghubungkan di berbagai ruas yang ada,” ujar Pramono saat memberikan sambutan dalam acara 12th Anniversary Jakarta Utara Rumah Kita di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Pramono, keterhubungan transportasi di kawasan JIS akan semakin lengkap apabila Stasiun JIS dan layanan LRT juga telah beroperasi.
Ia juga menyebut kawasan JIS akan mengalami perubahan wajah dalam waktu dekat seiring pembangunan infrastruktur pendukung.
Salah satu proyek yang direncanakan adalah pembangunan jembatan sepanjang 350 meter yang akan menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.
Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pengunjung konser, pertandingan sepak bola, dan berbagai acara lain, sekaligus mengurangi persoalan parkir di sekitar lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:01
Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254 Bandung 19 Desember 2025

Dewan Pengupahan Usulkan UMK Indramayu 2026 Naik Menjadi Rp 2.910.254
Tim Redaksi
INDRAMAYU, KOMPAS.com
– Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu secara resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 menjadi Rp 2.910.254.
Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,15 persen atau Rp 116.016,72 dibandingkan dengan UMK tahun 2025 sebesar Rp 2.794.237.
Usulan ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang melibatkan perwakilan Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat pleno tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Indramayu
pada Jumat (19/12/2025) dan berlangsung dari pagi hingga sore hari.
“Alhamdulillah rapat berlangsung kondusif, baik dari serikat pekerja, Apindo, dan kami pemerintah daerah semuanya sepakat untuk UMK tahun 2026,” ujar Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Lutfi Alharomain, usai rapat.
Selain UMK, rapat pleno juga membahas usulan
kenaikan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Indramayu tahun 2026.
UMSK diusulkan mengalami kenaikan dengan persentase yang sama, yaitu 4,15 persen, menjadi Rp 3.729.638 dari sebelumnya Rp 3.580.956,50, atau meningkat sebesar Rp 148.681,31.
“Adapun sektoral kabupaten yang diusulkan ini adalah pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam,” tambah Lutfi.
Lutfi menjelaskan bahwa perhitungan kenaikan UMK dan UMSK merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai
Pengupahan
.
Formula yang diterapkan adalah Inflasi ditambah hasil perkalian Pertumbuhan Ekonomi dengan Alfa, lalu dikalikan dengan UMK tahun berjalan.
Dalam perhitungannya,
Dewan Pengupahan
menggunakan data inflasi
Jawa Barat
sebesar 2,19 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mengacu pada data BPS yang tercatat sebesar 2,18 persen.
“Dan untuk Alfa kita pakai yang paling besar 0,9. Ini karena Pertumbuhan Ekonomi Indramayu sangat kecil, dari Apindo pun setuju, mereka bahkan menyampaikan akan pasang badan karena mereka juga menilai Pertumbuhan Ekonomi Indramayu sangat kecil, dipakainya alfa 0,9 keterangan dari Apindo demi memperjuangkan kesejahteraan bagi para pekerjanya,” jelas Lutfi.
Usulan kenaikan UMK dan UMSK ini selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati Indramayu dan dijadwalkan akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Senin (22/12/2025).
Lutfi berharap kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Indramayu serta menciptakan iklim kerja yang lebih baik di wilayah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:57
Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah Megapolitan 19 Desember 2025

Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Di tengah keramaian pembagian rapor di SMP Negeri 176 Jakarta pada Jumat (19/12/2025), seorang pria bernama Jefri (60) tampak duduk tenang menunggu giliran nama anaknya dipanggil.
Mengenakan jaket dan peci hitam, tubuh pria paruh baya yang tak lagi tegap itu bersiap menerima laporan hasil belajar sang anak. Ia datang seorang diri, tanpa didampingi istri, berbeda dengan sejumlah orangtua lain yang hadir bersama pasangan mereka.
Warga Pondok Randu, Cengkareng, Jakarta Barat itu menilai pengambilan rapor bukan sekadar kewajiban administratif sekolah, melainkan sumber kebanggaan tersendiri.
Sejak istrinya meninggal dunia bertahun-tahun lalu, Jefri menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya.
“Ya saya sih merasa bangga ya jadi orangtua, karena itu sebagai tanggung jawab. Karena kan ibunya udah enggak ada, jadi saya harus siap,” ujar Jefri saat ditemui
Kompas.com
di lokasi. Jumat.
Jefri menuturkan, ia telah menjadi orangtua tunggal selama belasan tahun. Istrinya meninggal dunia ketika anak bungsunya yang kini duduk di bangku SMP masih bersekolah di taman kanak-kanak.
“Sejak anak saya yang sekarang ini TK. Pas masukin TK dia itu, lalu dia itu sakit ibunya, ya lantas meninggal,” ucapnya lirih.
Ujian hidup Jefri tidak berhenti di situ. Dari tujuh orang anak yang dimilikinya, ia harus merelakan kepergian dua anaknya yang lain menyusul sang istri.
“Baru-baru ini juga baru meninggal (anak Jefri), setelah mamanya meninggal tuh ada dua orang yang meninggal. Satu perempuan anak pertama, yang kedua anak lelaki adiknya,” tuturnya.
Kini, fokus hidupnya tercurah sepenuhnya untuk dua anaknya yang masih sekolah, satu di bangku SMP dan kakaknya yang akan segera lulus SMA.
Meski bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga, Jefri memastikan dirinya selalu hadir dalam setiap momen penting pendidikan anak-anaknya.
Ia mengaku tidak pernah mewakilkan pengambilan rapor kedua anaknya kepada orang lain.
“Termasuk abangnya yang sekarang SMA kelas 3, itu saya juga. Karena kan saya juga merasa kasihan lah, merasa tanggung jawab gitu sama anak,” ucapnya.
“Ya itulah, apa pun lah berani saya lakukan buat anak,” sambungnya.
Ketika masuk ke ruang kelas dan berhadapan dengan wali kelas, Jefri mengaku kerap menanyakan perilaku anaknya dan kebutuhan anak-anaknya yang perlu ia penuhi.
“Ya yang ditanyakan guru ya seperti kayak masalah makan anak, atau butuh apa lagi sih. Ya namanya saya kan sebagai orangtua satu-satunya yang diharapkan sama anak saya kan ya, itulah semampunya saya gitu,” ungkap Jefri.
Meskipun lelah bekerja serabutan dan mengurus rumah tangga sendirian, Jefri mengaku tidak pernah merasa terbebani saat harus datang ke sekolah untuk mengambil rapor.
Sebaliknya, momen mengambil rapor justru memberikan kebahagiaan tersendiri baginya.
“Alhamdulillah seneng sekali (bisa ambil rapor anak). Ya merasa bangga gitu sebagai orangtua, merasa tanggung jawab gitu,” ucap Jefri.
“Yang jelas, ya benar-benar lah, anak-anak saya, ini juga (mengambil rapor) itu sebuah kebanggaan buat saya kan menjadi ayah,” sambung dia.
Jefri pun menyampaikan harapannya kepada anak-anaknya yang masih bersekolah agar bisa meraih kesuksesan melalui pendidikan.
“Ya Insyaallah, semoga yang penting menjadi anak sholeh, berbakti untuk agama, dan jadi orang yang bermanfaat,” ujar Jefri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:47