Category: Kompas.com Metropolitan

3 4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno Nasional

4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke
DPR dan MPR
untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
.
Berdasarkan salinan surat yang beredar di kalangan wartawan, surat itu diterbitkan pada 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.
Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
impeachment
) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Selasa (3/6/2025).
Namun, tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dalam daftar perwakilan purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut.
Nama Try hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI, yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi kebenaran surat yang beredar tersebut.
Dia pun mengatakan bahwa surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku bahwa pihak telah menerima surat tersebut.
Kini, surat berisi permintaan agar parlemen menindaklanjuti usulan
pemakzulan Gibran
itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR.
“Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) sore.
Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
Forum Purnawirawan TNI
yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 17:34
1 DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan Nasional

DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR RI
Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan
pemakzulan
Gibran Rakabuming Raka
dari posisi Wakil Presiden RI.
“Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
Kompas.com
, Selasa (3/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.
“Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.
“Ya betul. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat,” kata Bimo.
Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
Forum Purnawirawan TNI
yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 16:46
2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
Gibran Rakabuming Raka
dari posisi Wakil Presiden.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
Dorongan pemrosesan
pemakzulan Gibran
tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 16:10
9 Arab Saudi Soroti Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat, Menag Jelaskan Alasannya Nasional

Arab Saudi Soroti Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat, Menag Jelaskan Alasannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
menjelaskan, Menteri Kesehatan
Arab Saudi
, Fahad Al-Jalajel, yang menyoroti jumlah
jemaah haji
Indonesia yang wafat di Tanah Suci.
Pemerintah Arab Saudi menyampaikan keprihatinan dan menanyakan sistem seleksi kesehatan sebelum keberangkatan serta jumlah dan distribusi tenaga medis yang disiapkan.
“Dokter Indonesia sebelumnya dibatasi ruang geraknya dalam memberikan perawatan di tenda atau klinik sendiri,” jelas Nasaruddin dalam keterangan pers, Selasa (3/5/2025).
Namun, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Taruna Ikrar, otoritas Arab Saudi melonggarkan aturan tersebut.
“Menteri Kesehatan Saudi akhirnya menyepakati bahwa dokter Indonesia dapat kembali memberikan layanan medis di klinik-klinik haji,” ucapnya.
Nasaruddin menilai bahwa keberadaan dokter-dokter Indonesia di Arab Saudi membuat jemaah lebih nyaman berobat.
“Ini penting, karena banyak jemaah merasa lebih nyaman berobat di klinik Indonesia, apalagi ada kendala bahasa jika langsung ke rumah sakit Saudi,” jelasnya.
Nasaruddin menyambut baik sikap kooperatif Pemerintah Arab Saudi dan menyebutnya sebagai bentuk kerja sama yang produktif.
Ia menyatakan bahwa masukan-masukan dari otoritas Saudi menjadi bahan evaluasi penting bagi Indonesia dalam meningkatkan layanan haji ke depan.
“Kita harus terus introspeksi dan mengambil pelajaran dari tahun ini, agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik di masa yang akan datang,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 14:58
5 Kecewanya Pengusaha Travel Visa Haji Furoda Tak Terbit, Heran yang Pakai Visa Amil Bisa Berangkat… Regional

Kecewanya Pengusaha Travel Visa Haji Furoda Tak Terbit, Heran yang Pakai Visa Amil Bisa Berangkat…
Tim Redaksi
NUNUKAN, KOMPAS.com
– Gagalnya keberangkatan jemaah haji furoda 2025, akibat otoritas Arab Saudi tak menerbitkan visa, menjadi keluhan para jemaah juga pemilik travel haji dan umrah.
Para pemilik travel harus menelan kerugian miliaran rupiah.
Batalnya keberangkatan jemaah haji furoda menjadi beban moral dan mental.
“Saya gemetaran waktu para jemaah haji furoda tak bisa berangkat. Ini kan masalah ibadah, jadi fikiran saya bukan kerugian yang saya alami, tapi lebih pada beban moral. Terus terang itu ngaruh juga ke mental,” ujar
owner
PT An Nur Kaltara Arafah, Nur Rahmat, saat ditemui pada Selasa (3/6/2025).
Rahmat menuturkan, An Nur sudah melakukan pelunasan biaya tiket, konsumsi, dan hotel di Arab Saudi.
Tahun ini, An Nur Kaltara Arafah memberangkatkan 32 jemaah haji furoda dengan biaya relatif murah sekitar Rp 340 juta per jemaah.
Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa ketika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa haji furoda tahun 2025.
“Dari yang saya tahu, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perbaikan sistem haji. Itu kebijakan negara sana, dan bukan hanya Indonesia yang visanya tak terbit. Banyak negara lain juga sama,” jelas Rahmat.
Beruntung, An Nur memiliki koneksi langsung ke Arab Saudi sehingga mereka tak perlu bertaruh seperti travel lain yang nekat memberangkatkan jemaah ke Jakarta, sembari berharap visa keluar.
Di lain sisi, Rahmat menyesalkan banyaknya jemaah haji ilegal, dalam artian menggunakan
visa amil
/pekerja, justru bisa berhaji dengan gampangnya.
“Kekecewaan kami bertumpuk setelah mendengar justru banyak jemaah haji dengan visa amil bisa berangkat haji. Sedangkan visa haji furoda ditahan. Ini kan lucu,” imbuhnya.
Para jemaah haji ilegal diberangkatkan dengan cara kucing-kucingan, melalui sejumlah lokasi, ada yang dari Medan, Batam, Riau.
Mereka diterbangkan ke Singapura, Kuala Lumpur, Istanbul, dan sebagainya.
“Tapi akibat keberangkatan menggunakan visa amil, silakan lihat di pemberitaan. Ada yang ditangkap, ada yang dikembalikan lagi ke Jeddah,” kata Rahmat.
Jika dikalkulasi, batalnya 32 jemaah haji furoda yang memercayakan keberangkatan melalui An Nur Kaltara Arafah mengakibatkan kerugian hampir Rp 2 miliar.
Rahmat juga sempat mencoba menghubungi pihak hotel di Arab Saudi untuk refund/pengembalian uang. Namun, upaya tersebut nihil.
Rahmat kemudian memberikan pilihan kepada para jemaah haji furoda yang gagal berangkat.
1. Apakah dananya dikembalikan utuh.
2. Digunakan untuk berangkat haji tahun depan.
“Alhamdulillahnya, mereka memilih tetap ingin berangkat tahun depan. Jadi nanti akan saya upayakan beralih ke ONH Plus. Kami akan menghadap Kemenag untuk percepatan, semoga tahun depan bisa berangkat,” jelasnya.
Untuk diketahui,
haji furoda adalah
program haji yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus atau visa mujamalah.
Program ini tidak menggunakan kuota haji reguler maupun kuota haji plus nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, warga negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan undangan visa haji furoda dari Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu lembaga berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan haji khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 13:24
10 Toko Emas Tertipu Nenek Licik, Gelang Palsu Lolos Uji Awal dan Bawa Kabur Uang Rp 29 Juta Regional

Toko Emas Tertipu Nenek Licik, Gelang Palsu Lolos Uji Awal dan Bawa Kabur Uang Rp 29 Juta
Tim Redaksi
SRAGEN, KOMPAS.com –
Seorang nenek, Supraptini (62), warga Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, diamankan Polisi karena menipu pemilik toko emas di
Pasar Gondang
,
Sragen
.
Ia dikenal sebagai seorang residivis kasus serupa.
Berdasarkan keterangan yang diterima, Selasa (3/6/2025), Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, mengungkapkan bahwa pelaku menjual gelang palsu seolah-olah emas murni.
Kejadian tersebut bermula pada Jumat (30/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
Pelaku mendatangi Toko Emas Rejo di Kios No. 11-12 Pasar Gondang dengan membawa dua cincin dan satu gelang yang diduga emas, dan menawarkan barang tersebut kepada pemilik toko, Evi Kristiana (42).
Dua cincin itu diuji dan menunjukkan hasil positif sebagai emas, sehingga korban percaya dan membeli seluruh perhiasan seberat total 26,8 gram senilai Rp 29,6 juta.
Namun, kecurigaan muncul setelah pelaku terburu-buru meninggalkan toko dan menghilang ke dalam keramaian pasar.
Ketika gelang yang dijual digerinda, barulah terungkap bahwa bagian dalamnya hanya logam biasa.
Berdasarkan informasi tersebut, tim Resmob Polres Sragen segera bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil membekuk pelaku pada Senin (2/6/2025) pukul 14.45 WIB di rumahnya di Madiun.
Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa yang pernah ditangani Polres Ponorogo dan Polres Pacitan.
Pelaku memiliki modus awal dengan menawarkan emas asli, lalu mengelabui korban dengan menyisipkan perhiasan palsu yang tampak seperti asli dari luar.
“Uji awal menggunakan air keras dan penggosokan tidak cukup, karena ternyata bagian dalamnya logam biasa,” ujarnya.
Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti satu gelang palsu, surat pernyataan milik pelaku, nota penjualan toko, uang tunai Rp 2,55 juta, serta satu buah kalung dengan liontin.
Pelaku saat ini tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Gondang.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 13:16
4 Tak Setuju Sekolah Gratis untuk Seluruh SD-SMP, Haedar Nashir: Jangan Sampai Mematikan Swasta… Yogyakarta

Tak Setuju Sekolah Gratis untuk Seluruh SD-SMP, Haedar Nashir: Jangan Sampai Mematikan Swasta…
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah
,
Haedar Nashir
, menegaskan ketidaksetujuan lembaganya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengusulkan penggratisan sekolah swasta dan negeri di Indonesia.
Haedar menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam.
“Iya betul (tidak setuju),” ungkap Haedar saat ditemui seusai acara ground breaking TK ABA Semesta di Ambarketawang, Gamping, Sleman, pada Selasa (3/6/2025).
Haedar berharap agar para perancang konstitusi dan pembuat kebijakan di sektor yudikatif, legislatif, dan eksekutif dapat memahami semangat pendiri bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
“Kalau kemudian melakukan kebijakan misalkan seperti hasil MK kemarin, itu ya harus saksama yang dasarnya. Jangan sampai mematikan swasta yang sama dengan mematikan pendidikan nasional,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kemampuan finansial negara dalam mengakomodasi
pendidikan swasta
, mengingat pemerintah hanya mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

“Kalau negara harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap seluruh lembaga pendidikan swasta, apakah sanggup? Oke, normatifnya dua puluh persen, tetapi kan tersebar di banyak institusi negara. Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diberi anggaran cukup untuk menanggung seluruh lembaga pendidikan swasta?” tuturnya.
Haedar menambahkan bahwa sekolah swasta cenderung ingin berkembang dan beradaptasi dengan cepat.
Ia menyarankan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada pendidikan swasta untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di negara.
“Beri keleluasaan, apalagi kan ada fenomena di mana sekolah negeri saja diberi badan hukum. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha atau bisnis di bawah badan pendidikan, padahal itu negara,” jelasnya.
Muhammadiyah berencana untuk memantau pelaksanaan
putusan MK
sebelum memutuskan untuk mengajukan judicial review.
Haedar menegaskan bahwa jika putusan tersebut berdampak buruk, Muhammadiyah akan siap untuk mengambil langkah hukum.
“Ada hal-hal yang berdampak buruk, baru kami ambil kebijakan. Kami tidak tergesa-gesa; kami berpandangan agar ke depan semua dilakukan dengan saksama,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 12:40
8 Bentrok GPK dan TNI di Magelang Berakhir Damai, Kapendam Diponegoro: Jangan Merasa Jagoan Regional

Bentrok GPK dan TNI di Magelang Berakhir Damai, Kapendam Diponegoro: Jangan Merasa Jagoan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat dan dua batalion infanteri Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Video
bentrokan GPK dan TNI
tersebut viral di media sosial.
Insiden tersebut terjadi pada Rabu (28/5/2025) dan terekam di dua lokasi, yakni pertigaan Brojonalan, Kecamatan Borobudur, dan Tugu Bunderan Salaman.
Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Andy Soelistyo, menyebut bahwa masalah tersebut sudah berakhir secara kekeluargaan.
“Betul (selesai kekeluargaan), kemarin sudah dilaksanakan pertemuan yang diinisiasi oleh Forkopimda Kabupaten Magelang,” kata Andy saat dikonfirmasi, Selasa (3/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, anggota GPK sudah menyampaikan permohonan maaf kepada TNI.
“Intinya sudah ada penyampaian permohonan maaf,” lanjutnya.
Meski masalah tersebut sudah selesai, Andy tetap memperingatkan kepada ormas seperti GPK agar tidak merasa jagoan.
“Kita tidak boleh merasa jagoan atau dapat berbuat lepas tanpa memedulikan hak orang lain untuk memperoleh kenyamanan,” pesan dia.
Menurutnya, semua warga Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti menghormati hak orang lain saat di jalan.
“Jangan mementingkan diri sendiri dan organisasi dengan mengorbankan orang lain,” kata Andy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 12:13
6 Bobol Uang Nasabah Rp 7,1 Miliar, Eks Karyawati Bank Jambi Cuma Sisakan Rp 80.000 di Rekening Regional

Bobol Uang Nasabah Rp 7,1 Miliar, Eks Karyawati Bank Jambi Cuma Sisakan Rp 80.000 di Rekening
Editor
KOMPAS.com –
Eks karyawati
Bank Jambi
cabang Kerinci berinisial RS (26) ditangkap aparat kepolisian setelah membobol dana nasabah senilai total Rp 7,1 miliar.
Setelah menyedot dana puluhan rekening nasabah, uang yang tersisa di rekening pribadi RS hanya Rp 80.000.
“Jadi, pengakuannya uang tersebut kebanyakan dia pakai untuk bermain judi online,” ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, dalam konferensi pers di Mapolda Jambi, Senin (2/5/2025).
Taufik menjelaskan, RS menggunakan dana hasil kejahatannya untuk berjudi online.
Bahkan, dalam satu kali permainan, pelaku bisa menyetor modal hingga puluhan juta rupiah.
“Jadi, kalau istilahnya depositnya itu bisa sampai Rp 70 juta sekali main,” jelasnya.
RS yang sebelumnya menjabat sebagai analis kredit di Bank Jambi Kerinci ini menjalankan aksinya sejak September 2023 hingga September 2024.
Ia menguras dana dari 27 rekening nasabah dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar.
Modusnya, RS awalnya mendapatkan kepercayaan dari seorang nasabah untuk melakukan penarikan dana.
Kepercayaan itu kemudian dimanfaatkan untuk menarik uang dari rekening nasabah lain, bahkan dengan memalsukan tanda tangan.
“Jadi, dia mengaku ke teller bank bahwa dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut,” lanjutnya.
Kasus ini terungkap setelah sejumlah nasabah mengeluhkan pengajuan pinjaman yang tak kunjung disetujui.
Setelah diselidiki, ternyata pinjaman tersebut sudah dicairkan, namun uang tidak pernah sampai ke tangan nasabah.
“Setelah ada keributan itu, kita melakukan penyelidikan dan pengungkapan,” ujar Taufik.
Atas perbuatannya, RS dijerat dengan Pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Pembangunan Sektor Keuangan.
(Penulis: Kontributor Jambi Aryo Tondang|Editor: Reni Susanti)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 08:15
7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah momen menyejukkan antara tokoh bangsa terekam menjelang upacara peringatan
Hari Lahir Pancasila
di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Momen-momen itu bahkan terjadi sejak di ruang tunggu atau
holding room
, sebelum upacara dimulai.
Momen akrab terjadi antara Presiden
Prabowo Subianto
, Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
, dan Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI
Megawati Soekarnoputri
.
Ketika acara belum berlangsung, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Megawati.
Momen ini bermula ketika Prabowo masuk ke ruang tunggu di mana Megawati dan Wakil Presiden ke-6 RI
Try Sutrisno
sudah lebih dulu tiba.
Prabowo langsung menuju ke sebuah meja panjang lalu menyapa dan menyalami Megawati dan Try Sutrisno yang memakai baju putih khas seragam BPIP.
“Bu, Pak Try,” kata Prabowo sambil menyalami sembari menunduk kecil, Senin.
Prabowo kemudian duduk berhadapan dengan Megawati.
Prabowo duduk sebaris dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk di sampingnya.
Pada momen inilah, Prabowo menggoda Megawati bahwa tubuhnya kini lebih kurus.
“Ibu, agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet ibu berhasil,” kata Prabowo kepada Megawati.
Menanggapi hal itu, Megawati berseloroh dietnya memang berhasil.
“Oh iya, berhasil,” ucapnya.
“Dietnya berhasil,” imbuh Prabowo.
Perbincangan itu berlangsung beberapa saat hingga Prabowo memberikan tips kepada Mega untuk meminum kopi di pagi hari.
“Yang penting kalau pagi kopi,” seloroh Prabowo.
Dalam momen lain, Prabowo juga tertangkap kamera menggandeng lengan Megawati saat berjalan.
Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo tampak berdiri di samping kiri Megawati, sembari memegang tangan kiri Megawati.
Megawati juga terlihat menggapai uluran tangan Prabowo.
Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo juga sempat berbisik-bisik dengan Megawati dalam pertemuan kemarin.
Muzani mengaku belum tahu apa yang dibisikkan, meski tidak menutup kemungkinan soal rencana pertemuan lanjutan keduanya.
“Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Sepertinya begitu (soal pertemuan kembali), tapi saya belum tahu,” kata Muzani seusai acara.
Muzani melanjutkan, Megawati juga menunjukkan momen keakraban dengan Gibran yang notabene bekas kadernya di PDI Perjuangan.
Muzani menyebutkan, Megawati, Gibran, bersama pejabat lain sempat larut dalam canda.
“Iya (ngobrol dengan Bu Mega). Bercanda-canda juga. Bercanda di antara kita. Yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo,” bebernya.
Selain bercanda, rupanya Gibran sempat bertanya kondisi kesehatan ke Megawati.
“Iya, (Mas Gibran) bertanya (ke Ibu Mega), menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” tutur Muzani.
Momen lain yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran menyalami Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang turut hadir dalam
Upacara Hari Lahir Pancasila
.
Hubungan keduanya memang menjadi perhatian publik setelah Try ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya meminta agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
Momen Gibran menyalami Try itu diunggah Gibran melalui akun Instagram-nya.
Dalam foto tersebut, Gibran yang mengenakan jas menyalami Try dengan membungkukkan badannya sambil dilihat oleh Megawati.
”
Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla
,” tulis Gibran.
Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus bahwa pemimpin bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa.
“Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” kata Muzani.
“Keakraban, kekeluargaan, penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Sekarang itu kami bersyukur, bergembira dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman dan saling ngobrol,” ujar dia.
Dalam pidatonya, Prabowo juga berbicara soal pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakpastian.
“Saya yakin pada saat ini bangsa indonesia di tengah tantangan global, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu,” kata Prabowo.
Prabowo menyebutkan, nilai Pancasila sendiri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.
Prabowo juga berpesan agar Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol formalitas.
Ia menyinggung, kegagalan menerapkan Pancasila dalam praktik bernegara menjadi akar dari banyak permasalahan nasional, termasuk korupsi, penyelewengan kekuasaan, serta ketimpangan sosial.
Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh pejabat publik untuk kembali memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
“Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 08:03