Category: Kompas.com Metropolitan

  • Ancol Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Desember 2025

    Ancol Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api Megapolitan 23 Desember 2025

    Ancol Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ancol Taman Impian meniadakan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Sumatera.
    Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Daniel Windriatmoko mengatakan, langkah itu merupakan wujud empati dan kepedulian kemanusiaan.
    “Sebagai wujud empati dan kepedulian kemanusiaan, Ancol memutuskan untuk meniadakan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun,” kata Daniel dalam pengumuman resmi, Selasa (23/12/2025).
    Meski tanpa kembang api, Daniel memastikan rangkaian acara
    malam Tahun Baru di Ancol
    tetap berlangsung. Salah satunya adalah Konser Peduli Sumatera yang digelar di Pantai Carnaval Ancol.
    “Konser Peduli Sumatera di Pantai Carnaval Ancol yang disiarkan langsung di Gempita SCTV yang menampilkan Dewa 19 feat Ello, Helloband, FiveMinutes, dan Konser New Palapa di Pantai Festival, tetap berlangsung,” ujarnya.
    Daniel mengatakan, Ancol mengajak seluruh pengunjung menjadikan pergantian tahun ini sebagai momen refleksi dan doa bersama, sekaligus menumbuhkan harapan baru melalui kebersamaan dan kepedulian.
    “Tahun baru bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang empati dan kepedulian terhadap sesama,” ucap Daniel.
    Dalam pengumuman tersebut, Ancol juga menyampaikan pesan solidaritas untuk masyarakat Sumatera.
    “Satu pesan ungkapan hati dan rasa solidaritas untuk Sumatra, ‘Pulihlah dan Bangkitlah’ karena kami selalu ada,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Kejagung Periksa Sudirman Said dalam Kasus Pengadaan Minyak Mentah
                        Nasional

    5 Kejagung Periksa Sudirman Said dalam Kasus Pengadaan Minyak Mentah Nasional

    Kejagung Periksa Sudirman Said dalam Kasus Pengadaan Minyak Mentah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015.
    “Iya benar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (23/12/2025).
    Anang menyampaikan, pemeriksaan terhadap
    Sudirman Said
    masih berlangsung.
    “Masih berlangsung,” ucap dia.
    Anang menyebutkan, Sudirman diperiksa karena ia sedang menjabat sebagai Menteri ESDM ketika kasus korupsi di Petral berlangsung.
    Diberitakan sebelumnya, Kejagung membantah telah melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Pertama, pelimpahan belum ada, belum ada pelimpahan sama sekali. Yang kedua, tidak ada istilah pertukaran atau tukar guling, enggak ada, enggak ada,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Institusi ini menegaskan penyidikan perkara tersebut hingga kini masih berjalan di internal Kejaksaan.
    Anang menjelaskan, penyidikan kasus Petral di Kejagung mencakup periodisasi 2008-2015, berdasarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan.
    Sementara itu, KPK menangani dugaan korupsi yang berada dalam periode 2009-2015.
    “Kebetulan juga KPK menangani perkara yang sama, tapi periodenya Kejaksaan Agung kan ada di 2008 sampai 2015 dan kalau enggak salah ada dua, satu lagi periodenya ada sampai 2017, kalau saya tidak salah,” beber Anang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Lokasi Bekas Bangunan Rans Nusantara Hebat Raffi Ahmad Kini Dibangun Lapangan Padel
                        Megapolitan

    4 Lokasi Bekas Bangunan Rans Nusantara Hebat Raffi Ahmad Kini Dibangun Lapangan Padel Megapolitan

    Lokasi Bekas Bangunan Rans Nusantara Hebat Raffi Ahmad Kini Dibangun Lapangan Padel
    Tim Redaksi
    KABUPATEN TANGERANG, KOMPAS.com –
    Setelah dibongkar, lokasi bekas bangunan Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat di Jalan Raya BSD Pusat, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kini sedang dibangun menjadi sebuah lapangan padel.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (23/12/2025), seluruh sisi bangunan masih ditutupi pagar seng, sebagian di antaranya dipasang spanduk pemberitahuan.
    Pada spanduk sepanjang pagar seng tersebut tertulis beberapa keterangan, salah satunya “FIP standard court”, “ITF standard court”, dan “USAPA standard court”.
    Spanduk itu juga menampilkan tiga ilustrasi yang menggambarkan seseorang bermain Padel, Tenis, dan Pickleball. Selain itu, terdapat tulisan “Dreams Premier 2026” pada spanduk berwarna hijau.
    Di lokasi, terlihat struktur bangunan melengkung berwarna putih. Di atas struktur tersebut tampak dua pekerja.
    Suara mesin las terdengar dari balik pagar, menandakan adanya aktivitas proyek, sementara sebuah truk berwarna kuning terlihat keluar dari area proyek.
    “Iyaa, ini mau dijadiin lapangan padel dan di sana (menunjuk ke arah depan) bakal dijadiin kafe,” ucapnya saat ditanya
    Kompas.com
    di lokasi.
    Menurut Andre, lokasi tersebut sudah bukan lagi milik Rans Nusantara.
    “Udah engga, sekarang udah pindah kepemilikan,” ungkapnya.
    Terkait hal ini,
    Kompas.com
    sudah menghubungi pihak Rans Nusantara, tetapi belum mendapatkan jawaban.
    Sebelumnya diberitakan, bangunan Pusat Kuliner
    Rans Nusantara Hebat
    di wilayah Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, diketahui telah dibongkar sejak awal September 2025.
    “Sudah lama, dari awal September,” ujar Asep (bukan nama sebenarnya), warga setempat, saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (28/11/2025).
    Asep mengaku tidak mengetahui pasti rencana pemanfaatan lahan tersebut. Namun, ia sempat mendengar kabar bahwa area itu akan dikembangkan kembali menjadi pusat kuliner baru hingga arena olahraga.
    “Saya kurang tahu sih, tapi katanya mau dijadiin restoran sama kafe. Ada juga lapangan padel,” katanya.
    Warga lainnya, Jojon (bukan nama sebenarnya), menambahkan bahwa sebelum dibongkar, bangunan tersebut tampak tidak terurus. Penyewa
    tenant
    pun sudah meninggalkan lokasi sejak lama.
    “Bangunannya sudah lama banget enggak dipakai. Yang dagang di sini juga sudah lama keluar,” ujar Jojon.
    Hingga Jumat (28/11/2025), bangunan itu terlihat telah sepenuhnya ditutup bedeng besi dan berada dalam proses pembongkaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        KPK Usut Pemberi Perintah Hapus “Chat” Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara
                        Nasional

    9 KPK Usut Pemberi Perintah Hapus “Chat” Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Nasional

    KPK Usut Pemberi Perintah Hapus “Chat” Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pemberi perintah menghapus riwayat percakapan dalam telepon genggam yang ditemukan saat penggeledahan di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi pada Senin (22/12/2025).
    “Dalam
    barang bukti elektronik
    (BBE) yang disita, di antaranya telepon genggam, penyidik menemukan beberapa percakapannya sudah dihapus.
    KPK
    akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
    Budi juga mengatakan, dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 49 dokumen terkait dengan perkara.
    “Dokumen yang diamankan di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026,” ujarnya.
    Budi mengatakan, hari ini kegiatan penggeledahan masih akan berlanjut ke titik-titik berikutnya.
    Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait
    ijon
    proyek di
    Pemkab Bekasi
    pada Sabtu (21/12/2025).
    Ketiga tersangka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang (Ayah Bupati), dan Sarjan selaku pihak swasta.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus suap ini bermula saat Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
    Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta
    ijon
    paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.
    “Total
    ijon
    yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu.
    Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar.
    Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp14,2 miliar.
    Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta.
    “Di mana uang tersebut merupakan sisa setoran
    ijon
    ke-4 dari Sarjan kepada Ade, melalui para perantara,” tuturnya.
    Atas perbuatannya, Bupati Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12b UU Tipikor
    juncto
    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK
    juncto
    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Pengakuan Mata Elang: Mengapa Penarikan Kendaraan di Jalan Kerap Disertai Kekerasan?
                        Megapolitan

    8 Pengakuan Mata Elang: Mengapa Penarikan Kendaraan di Jalan Kerap Disertai Kekerasan? Megapolitan

    Pengakuan Mata Elang: Mengapa Penarikan Kendaraan di Jalan Kerap Disertai Kekerasan?
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Julukan “
    mata elang
    ” kian melekat pada orang-orang yang bekerja sebagai
    debt collector
    atau penagih utang kendaraan bermotor.
    Istilah ini merujuk pada kemampuan mereka mengenali kendaraan bermasalah kredit hanya dengan pengamatan cepat di jalan.
    Sebutan mata elang muncul karena para
    debt collector
    mengandalkan ketajaman penglihatan untuk mengidentifikasi kendaraan yang menunggak cicilan kepada perusahaan leasing yang mempekerjakan mereka.
    Aktivitas ini umumnya dilakukan di ruas-ruas jalan strategis di Ibu Kota yang dilalui banyak kendaraan. Dalam menjalankan tugasnya, para mata elang akan memantau setiap kendaraan yang melintas.
    Tidak hanya mengandalkan pengamatan visual, mereka juga memanfaatkan bantuan aplikasi digital untuk mengidentifikasi kendaraan dengan tunggakan cicilan.
    Aplikasi tersebut dapat diunduh dengan mudah di berbagai platform digital dan memuat jutaan data nasabah yang kendaraannya bermasalah secara kredit.
    Data yang tercantum meliputi informasi debitur, jenis kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, nama perusahaan leasing, dan detail lainnya.
    Berbekal data tersebut serta surat kuasa resmi dari perusahaan
    leasing
    , para mata elang dapat melakukan penarikan
    kendaraan kredit bermasalah
    di jalan.
    Salah satu mata elang, Alex (bukan nama sebenarnya, 35), mengatakan bahwa penarikan kendaraan di jalan dilakukan karena debitur kerap tidak bersikap kooperatif.
    Menurut Alex, ketika terjadi tunggakan cicilan, pihak
    leasing
    tidak serta-merta memerintahkan mata elang untuk mengeksekusi kendaraan. Biasanya, perusahaan leasing terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan sebanyak dua kali.
    Apabila tidak mendapat respons, petugas internal
    leasing
    akan mendatangi rumah debitur untuk menanyakan kelanjutan pembayaran cicilan.
    Jika debitur bersikap terbuka dan mengakui belum mampu membayar, leasing umumnya memberikan toleransi. Namun, situasi berbeda terjadi apabila debitur sulit diajak berkomunikasi.
    “Tapi, jika pas didatangi ke rumah dia diajak komunikasi kurang nyambung dan responnya kurang bagus, itu langsung lempar ke tim lapangan (mata elang),” tutur Alex saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Senin (22/12/2025).
    Setelah mendapat instruksi, para mata elang akan berupaya mencari kendaraan tersebut. Namun, Alex mengungkapkan dalam banyak kasus, kendaraan yang ditemukan sudah berpindah tangan dan tidak lagi atas nama debitur.
    Ia menegaskan bahwa kunci utama agar kendaraan tidak ditarik adalah komunikasi yang baik dengan pihak
    leasing
    .
    “Kalau debitur ada komunikasi dengan
    leasing
    , itu enggak akan ditindak matel walau dia menunggak berapa bulan pun. Karena dia komunikasi baik, dan didatangi dari internal
    leasing
    orangnya ada dan tanggapan komunikasinya bagus, ya, pasti dikasih toleransi,” sambung Alex.
    Alex mengeklaim, saat bertugas di lapangan, mata elang berupaya menjaga ketertiban dan menghindari keributan. Ketika memberhentikan kendaraan di jalan, mereka berusaha bersikap sopan dan komunikatif.
    “Kami ketemu permisi minta waktu sebentar, kami sampaikan tujuan kami, kami tanya masalah pembayaran, tapi kalau dia tidak tahu masalah pembayaran kita tanya dia namanya siapa,” ujar Alex.
    Para mata elang memastikan terlebih dahulu apakah pengendara merupakan debitur atau bukan. Jika kendaraan dikendarai oleh orang lain, mereka akan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut memiliki tunggakan cicilan.
    Selanjutnya, pengendara diarahkan untuk datang ke kantor leasing guna mencari solusi pembayaran.
    “Kalau emang dia tidak punya waktu dan enggak bisa ikut ke kantor maka kami berikan surat berita acara serah terima dengan ditanda tangani semua dan kita foto bersama untuk ditunjukan ke kantor,” ucap Alex.
    Apabila pengendara menolak menyerahkan kendaraan di jalan, mata elang tetap menyarankan penyelesaian di kantor
    leasing
    . Menurut Alex, keributan jarang terjadi kecuali ada pihak lain yang memprovokasi.
    Ia mengungkapkan bahwa kehadiran provokator sering kali memicu amukan massa terhadap mata elang.
    “Ada pihak lain yang ikut campur di situ atau kompor-komporin nasabah tersebut, akhirnya kadang-kadang yang sering terjadi kita dikerumunin dan enggak ada pilihan lain lagi, selain melawan karena kalau tidak melawan kita bisa diteriaki maling atau disikat habis,” ucap Alex.
    Situasi tersebut disebut Alex menjadi latar belakang peristiwa berdarah di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), yang menewaskan dua mata elang.
    Dalam peristiwa itu, dua mata elang yang sedang memberhentikan pengendara motor dikeroyok hingga tewas oleh enam anggota polisi yang berada dalam satu mobil di belakang pengendara.
    Para anggota polisi tersebut disebut berusaha menolong pengendara dan berujung memukuli kedua mata elang hingga tewas.
    Alex mengaku, peristiwa Kalibata meninggalkan luka mendalam bagi para mata elang di Indonesia. Ia berharap masyarakat tidak lagi main hakim sendiri ketika melihat mata elang menjalankan tugasnya.
    “Untuk warga masyarakat se-Indonesia yang kita cintai, tidak ada orang lain yang semena-mena ketika ketemu orang lain tanpa tujuan, kita tahan orang itu pasti ada tujuannya,” ucap Alex.
    Ia meminta masyarakat menanyakan tujuan dan legalitas tugas mata elang, termasuk surat kuasa resmi. Jika dokumen lengkap, masyarakat diharapkan membantu membujuk debitur agar menyelesaikan masalah di kantor leasing.
    Masyarakat juga dipersilakan mendampingi debitur apabila khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan.
    “Kalau bisa orang di sekitar tolong dampingi debitur tersebut sama-sama ke kantor
    leasing
    atau pembiayaan, supaya sama-sama tahu bahwa unit ini benar-benar punya tunggakan, dari situ baru bisa dibicarakan oleh pihak debitur dengan atasan di kantor leasing tersebut,” ungkap Alex.
    Ia juga menegaskan mata elang tidak seharusnya selalu dipersepsikan sebagai pekerjaan ilegal yang identik dengan kekerasan.
    Menurut dia, mata elang bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan hanya melakukan perlawanan dalam kondisi terdesak.
    Alex berharap aparat penegak hukum bersikap adil dalam menangani perkara yang melibatkan mata elang.
    “Harapan kami ke penegak hukum atau pemerintah, bisa bersikap adil melihat kejadian yang ada untuk bisa ambil suatu kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucap Alex.
    Ia menilai selama perusahaan
    leasing
    masih beroperasi dan kredit kendaraan tidak dibatasi, profesi mata elang akan terus ada.
    Kriminolog Haniva Hasna menilai keberadaan mata elang mencerminkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.
    “Secara normatif dilarang, tetapi secara struktural masih dibutuhkan oleh sistem penagihan yang mengejar efisiensi,” ungkap Haniva.
    Menurut Haniva, eksistensi mata elang bukan sekadar kegagalan hukum, melainkan kegagalan fungsi pencegahan kejahatan.
    Penegakan hukum dinilai tidak konsisten karena sanksi lebih sering menyasar eksekutor lapangan, sementara aktor struktural seperti perusahaan leasing relatif aman.
    Padahal, perusahaan
    leasing
    berpotensi menjadi pelaku kejahatan jika mengetahui metode penagihan yang intimidatif dan tetap memanfaatkan jasa mata elang.
    “Kekerasan dilakukan oleh orang lain (mata elang), tapi diuntungkan dan ditoleransi oleh korporasi,” kata Haniva.
    Haniva menegaskan, pemerintah tidak boleh berdiam diri dan hanya menangkap mata elang di jalan. Pemerintah perlu membenahi sistem secara menyeluruh.
    Langkah yang dapat ditempuh antara lain penertiban dan pengawasan ketat terhadap perusahaan
    leasing
    , pelarangan penggunaan
    debt collector
    informal, pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin, serta memastikan
    penagihan utang
    dilakukan melalui mekanisme hukum resmi.
    Menurut Haniva, selama pendekatan struktural tidak dilakukan, praktik mata elang tidak akan pernah benar-benar hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        BGN Tegaskan Anak Tak Dipaksa ke Sekolah Ambil MBG Saat Libur Semester
                        Nasional

    5 BGN Tegaskan Anak Tak Dipaksa ke Sekolah Ambil MBG Saat Libur Semester Nasional

    BGN Tegaskan Anak Tak Dipaksa ke Sekolah Ambil MBG Saat Libur Semester
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan, BGN tidak memaksa anak-anak untuk datang ke sekolah guna mengambil makanan bergizi gratis saat libur semester.
    Nanik memahami anak-anak sekolah saat ini sedang memasuki masa liburan.
    Oleh karena itu, Sistem Pangan Peserta Program Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.
    “Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya,” kata Nanik dalam keterangan pers, Selasa (23/12/2025).
    Jika sekolah mau menerima, pihak sekolah dapat mengajukan.
    Nantinya, SPPG akan mengirimkan sesuai dengan permintaan dalam bentuk makanan kering.
    “Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata dia.
    Nanik juga meluruskan tudingan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan justru menghamburkan anggaran.
    Ia mengeklaim bahwa BGN justru menghemat anggaran di tahun 2025.
    “Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan kelompok 3B, tapi ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.
    Penghematan dikarenakan ada banyak yayasan atau mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.
    “Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15.000 per MBG, gaji karyawan BGN, termasuk SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.
    Nanik menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sesuai pesan
    Presiden RI Prabowo Subianto
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Kerusakan di Aceh Tamiang Parah, Mendagri Minta Penanganan Bencana Jadi Perhatian Khusus
                        Nasional

    10 Kerusakan di Aceh Tamiang Parah, Mendagri Minta Penanganan Bencana Jadi Perhatian Khusus Nasional

    Kerusakan di Aceh Tamiang Parah, Mendagri Minta Penanganan Bencana Jadi Perhatian Khusus
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. 
    Menurutnya, kondisi di
    Aceh Tamiang
    memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
    Tito menjelaskan, bencana ekologis yang dipicu curah hujan tinggi serta deforestasi masif telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 
    “Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara. Tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, seperti di Sumatera Barat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/12/2025).
    Hal itu dikatakan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025).
    Tito mengungkapkan, sejak hari pertama bencana, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. 
    Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
    Pada kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan, ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.
    Ia memastikan, daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
    “Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Tito.
    Selain logistik pangan, mantan Kepala Polri (Kapolri) itu menyoroti keterbatasan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di banyak daerah terdampak. 
    Tito menyampaikan, presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi. 
    Di samping itu, dia juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp 60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.
    Selain itu, Tito menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan. 
    Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, pemda, dan relawan. 
    “Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelas Tito.
    Terkait penanganan perumahan, dia meminta pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci
    by name
    dan
    by address
    , baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang. 
    Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia
                        Nasional

    6 Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia Nasional

    Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektar pun di Bumi Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia.
    “Prabowo tidak punya lahan
    sawit
    satu hektar pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025″ di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Senin (22/12/2025).
    Hashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit.
    Aktor itu disebutnya merupakan koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.
    Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
    Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.
    “Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” katanya.
    Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.
    “Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.
    Adik Prabowo ini mengamati bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau
    influencer
    yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.
    “Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar
    influencer-influencer
    atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.
    Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
    “Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Utara: Pekan Depan Semua Dinas Wajib Aktif, Jangan Alasan Terdampak Banjir
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Desember 2025

    Bupati Aceh Utara: Pekan Depan Semua Dinas Wajib Aktif, Jangan Alasan Terdampak Banjir Regional 22 Desember 2025

    Bupati Aceh Utara: Pekan Depan Semua Dinas Wajib Aktif, Jangan Alasan Terdampak Banjir
    Tim Redaksi

    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Utara menginstruksikan seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai aktif pada pekan depan.
    Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diperintahkan untuk bergerak
    membersihkan kantor
    pascabanjir. Sehingga pekan depan diharapkan kantor sudah siap beroperasi.
    Selama sebulan terakhir, sebagian dinas
    Aceh Utara
    berkantor di Lhokseumawe. Sebab suplai listrik belum menyala dan internet yang belum pulih pascabanjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.
    Bupati Aceh Utara
    ,
    Ismail A Jalil
    meminta agar seluruh kantor mulai dibersihkan pada Senin (22/12/2025).
    Sehingga, ia menegaskan ke depan tidak ada alasan lagi terdampak banjir. Ia meminta pembersihan menyasar seluruh kantor dan halamannya.
    “Mulai hari ini, bersihkan seluruh kantor dan halamannya. Pekan depan wajib aktif di semua dinas, jangan ada alasan lagi terdampak banjir,” terang pria akrab disapa Ayahwa ini dalam rapat evaluasi penanganan banjir di Pendopo Bupati Aceh Utara, Senin (22/12/2025).
    Bupati mengintruksikan, masing-masing dinas juga harus membantu pembersihan lumpur sesuai bidangnya.
    Ia mencontohkan, Dinas Dayah (Pesantren), maka mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu pembersihan lumpur di pesantren.
    Selanjutnya, Dinas Syariat Islam juga diminta membantu masjid untuk membersihkan lumpur.
    “Dinas Syariat Islam bantu masjid bersihkan lumpur, buat gotong royong. Begitu juga dinas lainnya,” terangnya.
    Untuk membuktikan kegiatan di setiap OPD berjalan, pihaknya meminta seluruh dinas mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk video.
    Selanjutnya masing-masing dinas diminta melaporkan kepada bupati. Sehingga progres pembersihan kantor-kantor OPD bisa terpantau setiap hari.
    “Laporkan ke saya, biar saya tahu progres setiap hari, mana saja yang sudah beres kita bersihkan,” terangnya.
    Sebelumnya diberitakan, banjir merendam 18 kabupaten/kota di Aceh pada 26 November 2025.
    Aceh Utara salah satu daerah terparah terdampak banjir. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan fasilitas umum lumpuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP Provinsi NTB Naik Rp 70.000 pada 2026
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Desember 2025

    UMP Provinsi NTB Naik Rp 70.000 pada 2026 Regional 22 Desember 2025

    UMP Provinsi NTB Naik Rp 70.000 pada 2026
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) NTB naik sebesar Rp 70.930 pada tahun 2026. 
    “Hari ini saya sudah menandatangi SK Gubernur mengenai penetapan upah minimum provinsi dan penetapan ini saya lakukan berdasarkan susunan tripartit,” kata Iqbal di Mataram, Senin (22/12/2025). 
    Menurut Iqbal, pengusulan UMP NTB ini sudah melalui mekanisme tiga pilar yaitu dari perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah.
    UMP NTB dari sebelumnya Rp 2.602.931 pada tahun 2025, naik menjadi Rp 2.673.861 pada tahun 2026. 
    UMP mengalami kenaikan sebesar Rp 70.930 atau naik 2,725 persen dari tahun 2025. 
    Iqbal mengatakan, penetapan UMP diharapkan dapat menjamin penghasilan layak bagi pekerja dan menjaga keberlangsungan dunia usaha. 
    “Kenapa kenaikan 70.000 tentu saja karena fundamental ekonomi yang berlangsung inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi semua diusulkan melalui formula yang sudah disiapkan pemerintah pusat,” kata Iqbal. 
    Ia menekankan pentingnya pengawasan terkait kenaikan UMP ini. 
    “Karena berapa pun angkanya yang kita tetapkan kalau faktanya di lapangan pekerja dibayar di bawah itu apa artinya,” kata Iqbal. 
    Untuk itu Pemprov NTB sudah menambahkan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan, khusus untuk melakukan pengawasan. 
    “Karena kita harus memastikan bahwa semua pengusaha dan semua perusahaan itu membayar sesuai dengan UMP,” kata Iqbal. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.