Category: Kompas.com Metropolitan

1 Jaksa Sebut Gagalnya Chromebook Nadiem Sebabkan IQ Anak Indonesia 78 Nasional

Jaksa Sebut Gagalnya Chromebook Nadiem Sebabkan IQ Anak Indonesia 78
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung rendahnya
intelligence quotient
(IQ) anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu bukti gagalnya program digitalisasi pendidikan era Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ketua Tim JPU mengatakan, pengadaan dalam program
digitalisasi pendidikan
banyak yang tidak dilandasi dengan kajian.
Pengadaan yang ada juga tidak merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Untuk program digitalisasi pendidikan, khususnya pengadaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Chromebook ini ternyata tidak melakukan kajian sebagaimana seharusnya mereka harus mengacu pada RPJMN di mana RPJMN 2020-2024 itu disebutkan adanya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia),” ujar jaksa Roy Riady saat memberikan keterangan usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Berdasarkan penilaian JPU, peningkatan kualitas SDM juga termasuk program digitalisasi pendidikan di
daerah Tertinggal
, Terdepan, dan Terluar (3T).
Tetapi, pengadaan laptop berbasis Chromebook ini dikatakan tidak memberikan hasil karena laptop ini tidak bisa digunakan jika tidak ada internet.
Sementara itu, sinyal internet tidak stabil di daerah 3T.
Peningkatan kualitas SDM itu, yaitu pertama adalah melalui digitalisasi pendidikan, termasuk di daerah 3T.
“Pengadaan tersebut tidak bisa digunakan. Bahkan proses belajar mengajar pun tidak bisa digunakan. Nah, ini menjadi problem tersendiri tentunya,” kata Roy.
Menurut jaksa, alat-alat yang tidak bisa digunakan ini menambah kerugian yang dialami negara.
“Ya kan, menjadi sebuah kerugian. Dan ini (Chromebook tidak bisa digunakan) menjadi akibat karena kalau kita melihat dari data dari IQ anak Indonesia itu tahun 2022 itu IQ-nya 78,” imbuh Roy.
Adapun Nadiem menjabat sebagai Mendikbud pada 2019 sampai 2021 dan lanjut sebagai Mendikbudristek pada 2021 sampai 2024.
Jaksa menilai, program Nadiem pada akhirnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Program digitalisasi pendidikan, kebijakan menteri pada saat itu, terdakwa Nadiem Anwar Makarim itu kebijakannya itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya.
Jaksa menganggap, rendahnya IQ ini menjadi parameter dari kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kenapa tidak mencerdaskan? Kita lihat dari parameternya, IQ-nya berapa? Kualitas SDM-nya berapa? Sedangkan ini programnya tidak ada kajian,” tegas Roy.
Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek
Nadiem Makarim
dan kawan-kawan disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.
Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Nadiem baru akan menjalani sidang dakwaan pada 5 Januari 2026.
Sebelumnya, Nadiem dijadwalkan untuk mendengarkan dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Namun, karena masih dirawat pascaoperasi, sidang untuknya ditunda.
Tetapi, pada Selasa pekan lalu, hakim memerintahkan JPU untuk membacakan dakwaan bagi tiga terdakwa lainnya.
Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek;
Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 17:12
6 Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nasional

Maruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).
Dalam surat yang telah dikonfirmasi
Kompas.com
,
Ma’ruf Amin
mengungkapkan bahwa alasan ia mengundurkan diri sebagai Ketua
Wantim MUI
karena sudah berusia lanjut dan terlalu lama mengabdi di MUI.
“Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan
Ketua Dewan Pertimbangan MUI
masa bakti 2025-2030 per tanggal surat ini ditandatangani. Hal ini berkaitan dengan usia saya yang sudah lanjut dan sudah terlalu lama pengabdian saya di MUI,” tulisMa’ruf dalam surat tersebut.
Ma’ruf menjelaskan, ia sudah mengabdi dari anggota komisi fatwa, ketua umum MUI, dan ketua dewan pertimbangan MUI dua periode berturut-turut.
Dengan pengabdian yang lama itu, Ma’ruf merasa sudah saatnya ia untuk istirahat dan mengundurkan diri agar ada regenerasi tugas serta tanggung jawab dari tokoh muda lain.
“Maka sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten,” ucap dia.
Melalui surat pengunduran diri, Ma’ruf menyampaikan permohonan maaf jika selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan.
“Besar harapan saya semoga MUI dapat semakin maju ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh jajaran pengurus MUI,” ucapnya.
Ma’ruf mengaku sangat bangga bisa bekerja sama membangun dan membesarkan MUI.
“Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat dengan kesadaran sepenuhnya tanpa tendensi dari pihak mana pun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 17:09
Polisi Turunkan Jibom Sterilisasi Gereja di Jakbar Jelang Natal 2025 Megapolitan 23 Desember 2025

Polisi Turunkan Jibom Sterilisasi Gereja di Jakbar Jelang Natal 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Detasemen Penjinak Bom (Jibom) Satuan Gegana Polda Metro Jaya mensterilkan Gereja Kristus Yesus Jemaat Mangga Besar (GKYJMB), Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2025) siang.
Kapolsek Tamansari, AKBP Riyanto, mengatakan sterilisasi dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani saat ibadah Natal.
“Pelaksanaan sterilisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi para jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal,” ujar Riyanto kepada
Kompas.com
, Selasa (23/12/2025).
Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk memastikan tidak ada ancaman yang mengganggu jalannya ibadah.
“Kami ingin memastikan bahwa lokasi tersebut steril dari barang atau benda yang mencurigakan yang bisa mengganggu atau mengancam saat berlangsungnya ibadah Natal,” tambahnya.
Dalam operasi ini, lima personel Jibom Sat Gegana Polda Metro Jaya diterjunkan untuk menyisir gereja, termasuk halaman, area parkir, altar, dan tempat utama ibadah.
Riyanto memastikan proses pemeriksaan berjalan tenang dan tidak mengganggu persiapan Natal di sekitar lokasi.
“Berdasarkan hasil sterilisasi, Gereja Kristus Yesus Jemaat Mangga Besar dinyatakan steril, tidak ditemukan bahan peledak maupun benda berbahaya lainnya, serta siap digunakan untuk kegiatan ibadah Natal 2025,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 17:02
8 Konten Negatif di Medsos Diduga Jadi Pemicu Bali Sepi Wisatawan Domestik Jelang Nataru Denpasar

Konten Negatif di Medsos Diduga Jadi Pemicu Bali Sepi Wisatawan Domestik Jelang Nataru
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Kabar terkait Bali sepi dari kunjungan wisatawan domestik selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), menjadi sorotan.
Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Asita)
Bali
, I Putu Winastra membenarkan kondisi tersebut.
Menurutnya, penurunan kujungan wisatawan domestik saat ini diduga akibat konten negatif tentang Bali yang beredar luas di berbagai platform digital.
“Harapan kita ke depan semua orang jangan mengekspose (ke media sosial) sesuatu jelek kepada destinasi ini karena kalau dibesar-besarkan akan menjadi kerugian kita bersama,” kata dia saat ditemui seusai acara ASITA Year-Gathering, pada Rabu (23/12/2025).
Ia menyarankan Pemerintah Provinsi Bali membentuk lembaga atau institusi yang khusus mengatasi konten negatif tersebut di media sosial.
Sebab, apabila terus dibiarkan akan terus berdampak pada industri pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali.
“Kita dorong pemerintah ke depan agar ada satu institusi yang bisa mem-PR (public relation)-in Bali ini, jadi bisa menyampaikan sesuatu yang ril, beretika. Kita mengakui ada sesuatu tapi bagaimana kita menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk perbaikan. Selama ini kan sering sekali isu-isu menjadi liar ke sana ke mari,” kata dia.
Senada dengan Winastra, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengamini bahwa wisatawan domestik lebih memilih berlibur ke Yogyakarta dibandingkan ke Bali saat ini.
Menurutnya, selain karena harga tiket pesawat mahal, kondisi tersebut juga akibat adanya pemberitaan tentang masalah banjir, sampah dan kemacetan.
“Faktor cuaca, dan tiket pasawat ke Bali, serta pemberitaan tentang sampah, kemacetan dan banjir di Bali yang sangat masif, menjadi pertimbangan wisatawan domistik berlibur ke Bali. Sedangkan Jogja lebih mudah dituju dengan adanya jalan tol,” kata dia.
Kendati demikian, mantan wakil gubernur Bali yang biasa dikenal Cok Ace ini membatah adanya penurun kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.
Berdasarkan catatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pergerakan penumpang dari luar negari mengalami peningkatan mencapai 4 hingga 6 persen, sejak 1 hingga 19 Desember tahun 2025, dibadingkan pada periode yang sama pada tahun 2024.
“Dari angka-angka tersebut dapat saya sampaikan bahwa kunjungan wisman ke Bali dari 1-19 Desember tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:59
Ranperda KTR DKI Dikoreksi Kemendagri, UMKM dan Ritel Minta DPRD Patuhi Megapolitan 23 Desember 2025

Ranperda KTR DKI Dikoreksi Kemendagri, UMKM dan Ritel Minta DPRD Patuhi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pelaku UMKM dan sektor ritel meminta DPRD DKI Jakarta serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematuhi hasil koreksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta.
Dalam koreksi tersebut, Kemendagri meminta penghapusan pasal larangan pemajangan rokok karena dinilai tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, Kemendagri juga meminta adanya pengecualian terhadap penjualan dan pembelian produk rokok di lokasi kegiatan ekonomi, yakni pasar, restoran atau tempat makan, serta hotel.
“Hasil fasilitasi Kemendagri atas Ranperda KTR DKI Jakarta telah dirilis pada Jumat pekan lalu. Kami mendengar bahwa Ranperda KTR ini akan diparipurnakan. Maka, harapan kami DPRD DKI Jakarta patuh dengan arahan pusat,” kata Ketua Koalisi
UMKM
DKI Jakarta Izzudin Zindan dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).
Izzudin menilai koreksi Kemendagri sudah mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha kecil. Ia berharap DPRD DKI Jakarta mengikuti arahan tersebut saat Ranperda KTR disahkan.
Menurut Izzudin, kebijakan daerah seharusnya tidak menekan ekonomi rakyat.
Ia mengingatkan agar Perda KTR yang disahkan nantinya tidak berdampak langsung pada penghasilan pelaku UMKM.
“Jangan sampai lahir Perda KTR yang menekan dan menyusahkan rakyat. Jangan sampai juga ekonomi rakyat tertekan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Ritel
Modern Indonesia (APRINDO), John Ferry, mengatakan hasil fasilitasi Kemendagri memberikan kepastian bagi pelaku usaha ritel.
Ia menyebut catatan Kemendagri sejalan dengan aspirasi yang disampaikan pelaku ritel selama pembahasan Ranperda KTR.
“Kemendagri telah melakukan fasilitasi yang hasilnya sejalan dengan aspirasi teman-teman ritel. Ini menunjukkan bahwa aspirasi yang kami sampaikan memang sejalan dengan amanat peraturan pusat,” ujar John.
Ia menyebut Ranperda KTR berpotensi berdampak luas terhadap sektor ritel.
Tercatat sekitar 67.000 toko ritel di Jakarta yang terdampak apabila pengaturan
kawasan tanpa rokok
diterapkan secara berlebihan. Selama ini, penjualan rokok masih menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi toko ritel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:46
Pramono Janjikan Insentif untuk Buruh, KASBI: Cuma Kompensasi Kenaikan Upah Megapolitan 23 Desember 2025

Pramono Janjikan Insentif untuk Buruh, KASBI: Cuma Kompensasi Kenaikan Upah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menjanjikan insentif transportasi, layanan kesehatan, hingga layanan air PDAM murah bagi buruh di Jakarta.
Sunarno menilai, fasilitas tersebut seolah hanya menjadi dijadikan balasan atas gagalnya pemenuhan tuntutan
kenaikan upah
yang diminta oleh buruh.
“Kesan yang timbul bahwa fasilitas tersebut hanya sebagai bentuk kompensasi atas perjuangan buruh dalam ketentuan kenaikan upah,” kata Sunarno saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Senin (23/12/2025).
Menurut Sunarno, pemberian insentif ini justru menjadi gambaran ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun sistem pengupahan yang layak.
“Sehingga justru ini menunjukan bentuk kegagalan pemerintah dalam konsep dan regulasi pengupahan di Indonesia yang makin kompleks karena tidak bersifat partisipatif, (tidak berdasar) kajian ilmiah, kebutuhan hidup riil, bahkan tendensius pada kepentingan politis,” kata dia.
Sunarno menekankan, fasilitas publik seperti transportasi dan kesehatan sejatinya adalah hak dasar warga negara, bukan hadiah khusus bagi para buruh.
Pasalnya, masyarakat, termasuk buruh, telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar pajak.
“Fasilitas publik itu sudah semestinya wajib diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang mencakup fasilitas semua kebutuhan hak-hak dasar, sosial, dan penunjang. Karena masyarakat telah membayar retribusi pajak baik ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucap dia.
Menurut dia, penggratisan transportasi bagi buruh adalah hal yang wajar mengingat sumbangsih buruh terhadap perputaran ekonomi ibu kota.
“Transportasi publik gratis untuk buruh di wilayah DKI
Jakarta
mestinya memang harus gratis karena menyangkut kontribusi buruh terhadap produktivitas dalam hubungan industrial dan kontribusi pajak daerah APBD yang besar,” ujar dia.
Terkait layanan kesehatan, Sunarno mengingatkan bahwa buruh adalah pembayar premi aktif, bahkan ikut menopang peserta lain.
“Layanan kesehatan mestinya juga diberikan bagi kaum buruh di Jakarta, karena buruh sudah membayar premi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, bahkan buruh telah berkontribusi besar dalam membantu masyarakat yang lain untuk manfaat BPJS Kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),” ucap Sunarno.
Sementara itu, menanggapi soal air PDAM murah, KASBI justru mendorong kebijakan yang lebih luas bagi seluruh warga Jakarta, bukan hanya buruh.
“Lalu soal air PDAM, mestinya bukan hanya untuk kaum buruh tapi bagi warga masyarakat DKI Jakarta setidaknya digratiskan 10.000 liter per bulan per keluarga. Lebih dari itu baru kena tarif bayar normal,” tutur dia.
Sementara itu, Sunarno mendesak agar pemerintah fokus memperbaiki struktur upah, untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Jakarta.
“Mestinya pemerintah bisa mengatasi kesenjangan atau disparitas upah buruh antardaerah dengan kebijakan progresif kenaikan upah tahun 2026,” kata Sunarno.
KASBI pun mengajukan skema kenaikan upah berjenjang berdasarkan besaran gaji yang diterima buruh saat ini, dengan rincian sebagai berikut:
– Nilai upah buruh di atas Rp 5 juta per bulan, minimal kenaikannya 10 persen.
– Nilai upah buruh Rp 4 juta tapi kurang dari Rp 5 juta, minimal kenaikannya 20 persen.
– Nilai upah buruh Rp 3 juta tapi kurang dari Rp 4 juta, minimal kenaikannya 30 persen.
– Nilai upah buruh Rp 2 juta tapi kurang dari Rp 3 juta, minimal kenaikannya 40 persen.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan tiga insentif kepada para buruh di Ibu Kota.
Insentif itu berupa bantuan transportasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta subsidi layanan kesehatan.
“Kenapa itu kami lakukan? Karena saya tahu sekarang ini kondisi masyarakat perlu untuk mendapatkan itu,” tutur Pramono.
“Sehingga untuk DKI Jakarta mudah-mudahan dengan subsidi ataupun atensi yg diberikan pemerintah DKI ini membuat penyelesaian untuk yang berunding, bisa segera dilakukan,” tambah dia.
Selain itu, skema insentif bagi buruh merupakan gabungan antara paket lama dan paket baru. Penyesuaian dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan upah minimum provinsi (
UMP
) 2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.
Insentif tersebut hanya diberikan kepada pekerja yang berdomisili dan bekerja di Jakarta.
Insentif tersebut berlaku bagi seluruh buruh di DKI Jakarta tanpa membedakan sektor pekerjaan, selama memenuhi syarat administrasi.
“(Buruh) Yang di DKI Jakarta ya. Tidak berlaku di luar Jakarta,” ujar Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:43
Libur Nataru Diawasi Ketat, Nahkoda dan ABK Dites Urine di Ancol Megapolitan 23 Desember 2025

Libur Nataru Diawasi Ketat, Nahkoda dan ABK Dites Urine di Ancol
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Polres Kepulauan Seribu melakukan tes urine narkoba terhadap 50 nahkoda dan anak buah kapal (ABK) di Dermaga 16 Marina Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/12/2025).
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra mengatakan, tes urine ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Ini penting untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelancaran aktivitas pelayaran selama libur Nataru,” ujar Argadija dalam keterangan resminya, Selasa.
Pemeriksaan terhadap puluhan nahkoda dan ABK yang melayani pelayaran menuju Kepulauan Seribu itu dimulai sejak pukul 07.30 WIB.
Jajaran
Polres Kepulauan Seribu
turut memantau langsung jalannya pemeriksaan.
Argadija menyebutkan, hasil tes menunjukkan seluruh nahkoda dan ABK yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh Nahkoda dan ABK yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba,” ungkapnya.
Polres Kepulauan Seribu memastikan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran akan terus dilakukan selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan wisatawan di wilayah perairan Kepulauan Seribu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:37
Buaya yang Muncul di Persawahan Bantargebang Diduga Peliharaan Warga Megapolitan 23 Desember 2025

Buaya yang Muncul di Persawahan Bantargebang Diduga Peliharaan Warga
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi menduga buaya besar yang muncul di area persawahan Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, merupakan peliharaan warga.
Komandan Regu (Danru) Disdamkarmat Unit A3 Rescue Kota Bekasi Aliyudin mengatakan,
buaya
dengan bobot sekitar 200 kilogram tersebut diduga bukan buaya liar karena ditemukan di luar habitat alaminya.
“Peliharaan mungkin ya, itu kan bukan habitatnya, tapi untuk pemiliknya kita enggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi,” kata Aliyudin saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).
Aliyudin menjelaskan, proses
evakuasi buaya
tersebut melibatkan 10 personel. Hewan reptil itu diangkut dengan cara diikat dengan tali pada bagian moncong, tangan, dan kaki guna mencegah perlawanan.
“Itu kan prosesnya di persawahan, banyak lumpur, tentunya udah gitu di pertengahan. Udah gitu untuk aksesnya tuh kecil, seperti yang setapak. Jadi kita agak was-was juga, dikhawatirkan dia menyerang,” ucap Aliyudin.
Ia menambahkan, selama proses evakuasi petugas juga menyiram tubuh buaya dengan air.
“Iya kita lakukan ini disiram agar buaya terhindar dari dehidrasi,” ucap petugas pemadam dari unit rescue lainnya, Eko Uban.
Selanjutnya, buaya tersebut akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk penanganan lebih lanjut.
Sebelumnya, seekor buaya besar muncul di area persawahan Cikiwul,
Bantargebang
, Kota Bekasi, Senin (22/12/2025).
Buaya tersebut akhirnya dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bekasi karena membahayakan keselamatan warga, khususnya para petani.
Kepala Seksi Operasi Penyelamatan Damkar Kota Bekasi Heri Kurnianto mengatakan, laporan keberadaan buaya tersebut diterima pada Senin pukul 14.30 WIB.
“Kami menerima laporan dari warga yang melihat ada buaya di persawahan dan kita langsung meluncur,” kata Heri saat dikonfirmasi, Selasa
Ia menjelaskan, buaya tersebut berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat gabungan.
“Regu
rescue
dari sektor Vida Bantargebang juga satu regu
rescue
dari sektor selatan, dan berhasil dievakuasi satu ekor buaya besar pukul 17.10 WIB,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:24
Warga Kaget Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Dikenal Baik dan Peduli Megapolitan 23 Desember 2025

Warga Kaget Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Dikenal Baik dan Peduli
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga di sekitar kediaman Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, mengaku terkejut saat mengetahui Ade Kuswara terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah seorang warga sekitar, Richard (bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa Ade Kuswara merupakan sosok yang baik karena kerap menunjukkan kepedulian dan membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
“Kalau orangnya dikenal baik, kalau sama warga-warganya pasti
care
lah. Terus kadang ngasih sembako,” jelasnya saat ditemui di sekitar kediaman Ade Kuswara, Selasa (23/12/2025).
Richard menyampaikan, warga sempat tak percaya dengan kabar Ade Kuswara terkena OTT KPK.
Pasalnya, situasi di tempat tinggal Ade Kuswara pada hari penangkapan, yakni Kamis (18/12/2025) tampak sepi.
“Di sini sepi terus. Makanya warga sini mah, ‘Emang iya?’ katanya warga sini, makanya kaget,” ucap Ricard.
Ricard juga menjelaskan bahwa Ade Kuswara tinggal di sebuah
cluster
yang berisi enam rumah milik anggota keluarganya.
Rumah-rumah tersebut berada dalam satu area dan digunakan sebagai hunian bersama keluarga besar.
“Bukan istana kecil lagi, memang sudah gede (rumahnya), iya ada enam rumah. Rumah bapaknya, rumah kakak-kakaknya, dijadiin satu jadi rumah bersama. Istilahnya komplek pribadi lah gitu,” jelas Ricard.
Meski begitu, ia menyebut bahwa Ade Kuswara belum lama menempati tempat tinggalnya saat ini.
Menurut Ricard, kompleks rumah itu baru dibangun beberapa tahun lalu.
“Itu baru dibangun dua tiga tahun kalau enggak salah, sebelumnya (Ade Kuswara) tinggal di rumah bapaknya, enggak jauh dari sini kok,” jelas Ricard.
Sebelumnya, Rumah
Bupati Bekasi

Ade Kuswara Kunang
di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, tampak lengang pada Selasa (23/12/2025), setelah yang bersangkutan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/12/2025).
Saat ini, rumah tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut berada di sebuah kawasan
cluster
pribadi yang diisi ada dan keluarganya serta memiliki tampilan sangat megah.
Bahkan,
cluster
tersebut disebut sebagai kerajaan kecil Ade Kuswara.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, tidak terlihat adanya aktivitas penghuni di
cluster
rumah Ade.
Meski demikian, sejumlah petugas keamanan terlihat berjaga di pos. Pintu pagar besi hitam berukuran besar, yang menjadi akses utama ke dalam rumah Ade Kuswara tampak tertutup rapat.
Setiap orang yang ingin memasuki area tersebut harus melalui pintu gerbang besar yang dijaga ketat petugas keamanan.
Kediaman Ade Kuswara berdiri di atas lahan yang cukup luas dan berada dalam satu kawasan yang menyerupai
cluster
kecil. Di area tersebut terdapat lima rumah lain dengan desain serupa, tertata rapi dalam satu
cluster
.
Kawasan hunian ini dikelilingi pagar besi hitam dan tembok putih tinggi, yang membatasi area rumah dengan persawahan di sisi samping serta belakang perumahan.
Dari luar
cluster
, tampak beberapa gazebo berdiri di lingkungan rumah. Salah satunya bergaya Jawa dan berada di bagian belakang rumah, terlihat dari arah jalan.
Selain itu, terdapat sebuah gazebo berwarna putih di tengah kawasan. Susunan bangunan memperlihatkan tiga rumah di sisi kanan dan tiga rumah di sisi kiri, dengan gazebo berada tepat di tengah area tersebut.
Lingkungan rumah tampak teduh karena banyak pepohonan yang tumbuh di dalam kawasan. Di luar kompleks, hamparan sawah dan pepohonan masih mendominasi pemandangan sekitar. Tidak terlihat aktivitas penghuni di luar rumah.
Hanya petugas keamanan yang berjaga, sementara beberapa mobil dan sepeda motor terparkir di depan sejumlah rumah. Secara keseluruhan, kawasan tersebut tampak relatif sepi.
Diberitakan, Ade Kuswara; ayah Ade Kuswara, HM Kunang; dan pihak swasta bernama Sarjan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait ijon proyek di Pemkab Bekasi, seusai terjaring operasi tangkap tangan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus suap ini bermula saat Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.
“Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu.
Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar.
Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp 14,2 miliar.
Atas perbuatannya, Bupati Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:15
UMP DKI 2026 Diputuskan Besok, Pramono Yakin Semua Menerima Megapolitan 23 Desember 2025

UMP DKI 2026 Diputuskan Besok, Pramono Yakin Semua Menerima
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang akan ditetapkan pada Rabu (24/12/2025), dapat diterima semua pihak, termasuk kalangan buruh.
“Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, enggak ada mogok kerja. Karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayemlah, gitu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Pramono menjelaskan, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat dan pembahasan berulang kali untuk merumuskan besaran UMP 2026.
Angka UMP kini sudah mengerucut dan telah disampaikan kepada untuk diambil keputusan.
Meski demikian, Pramono menyebut pengumuman resmi UMP DKI Jakarta 2026 baru akan dilakukan pada Rabu, sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan keputusan gubernur. Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” ucap Pramono.
Pramono menegaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
“Pokoknya besok diumumkan. Besok ditodong aja nanti saya umumkan. Sebagai Gubernur DKI Jakarta saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 49, sehingga itu yang menjadi acuan,” kata dia.
Di sisi lain, massa buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada hari yang sama.
Aksi tersebut dilakukan menjelang
penetapan UMP 2026
dengan tuntutan agar pemerintah menetapkan upah sesuai kebutuhan hidup layak.
Ketua DPD SPN Andre Nasrullah mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat pada Senin (22/12/2025) malam untuk membahas rekomendasi UMP 2026 yang akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.
Dalam rapat tersebut, muncul tiga usulan besaran UMP dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan.
Pertama, unsur organisasi pengusaha mengusulkan UMP 2026 menggunakan formula PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan alpha sebesar 0,55 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Dari perhitungan tersebut, UMP diusulkan sebesar Rp 5.675.585.
Kedua, unsur serikat pekerja atau serikat buruh mengusulkan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.898.511.
Angka ini didasarkan pada hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, unsur pemerintah mengusulkan UMP 2026 menggunakan formula yang sama, namun dengan alpha sebesar 0,75 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.
Dari perhitungan tersebut, besaran UMP diusulkan sebesar Rp 5.729.876.
“Angka itu yang akan direkomendasikan ke gubernur. Hari ini buruh DKI turun ke Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata Andre.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 16:03