Category: Kompas.com Metropolitan

Klarifikasi Panitia Minta Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban di Cikiwul: Untuk Operasional Megapolitan 8 Juni 2025

Klarifikasi Panitia Minta Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban di Cikiwul: Untuk Operasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panitia kurban di Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, menyampaikan klarifikasi terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 15.000 kepada warga untuk menebus satu kantong daging kurban.
Dalam video yang dibagikan Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi, Minggu (8/6/2025), salah satu panitia bernama Tarmin menjelaskan bahwa awalnya di wilayahnya belum ada pemberian hewan kurban.
Lalu, Tarmin mengaku berupaya membantu mencarikan orang untuk mengurbankan hewan kurbannya di wilayahnya.
“Setelah adanya yang memberi sapi, dapatlah sebuah sapi karena inisiatif saya ingin membantu teman-teman kami, khususnya para pemulung. Karena setiap adanya kurban, mereka (para pemulung) mengadu tidak mendapatkan daging,” tutur Tarmin dalam video, Minggu (8/6/2025).
Setelah itu, Tarmin akhirnya mendapatkan total tiga ekor sapi untuk dikurbankan di wilayahnya.
Ketiga sapi itu didapat dari pemberian orang dan hasil patungan dari dirinya dengan keluarganya.
“(Pemberi sapi) Orang tersebut tidak mau disebut namanya, pemberi disebut hamba Allah yang memberikan kepada kami,” ungkap Tarmin.
Namun, orang-orang yang memberikan sapi tidak memberikan uang untuk biaya operasional pemotongan dan lain sebagainya.
Karena itu, berdasarkan kesepakatan warga, biaya pemotongan hewan kurban dikenakan biaya sebesar Rp 15.000 kepada warga yang mendapatkan daging kurban.
“Untuk biaya pemotongan dan juga pekerjaan menetel-netel sapi itu, makannya teman-teman, karena satu hari
full
. Jadi kami dengan inisiatif dan teman-teman sepakat meminta bantuan sebesar Rp15.000,” ungkap Tarmin.
Tarmin menyampaikan, biaya Rp 15.000 itu tidak diminta ke seluruh orang yang mendapatkan daging kurban.
Ia menegaskan bahwa panitia hanya mendapatkan hewan kurban dan tidak menerima bantuan berupa uang untuk proses pemotongan.
“Kami mendapatkan sapi tidak mendapatkan bantuan uang, hanya mendapatkan sapi karena tujuannya beliau, hamba Allah hanya memberikan bantuan agar teman-teman kami memakan daging,” ungkapnya.
Meski begitu, Tarmin mengaku salah dan meminta maaf atas perbuatannya yang memungut Rp 15.000.
“Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kepada aparatur daerah setempat, dari tingkat RT, RW, camat, dan Bapak Wali Kota,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sebuah video yang menampilkan sejumlah warga harus membayar Rp 15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban di wilayah Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram @feedgramindo, tampak warga yang sudah mendapatkan kupon untuk penukaran daging kurban disebut dimintai membayar Rp 15.000 untuk menebus satu kantong daging kurban.
“Jadi teringat preman Cikiwul dulu pakai kacamata. Warga di Cikiwul kecamatan Bantargebang kota Bekasi keluhkan pembagian daging kurban tapi masih disuruh bayar, padahal sudah ada himbauan dari Kang Dedi Mulyadi,” tulis keterangan diakun instagram feedgramindo.
Masih dalam video yang sama, terdapat dua orang ibu-ibu membawa sejumlah kantong kresek berisi daging kurban.
Saat ditanya, kedua ibu-ibu itu mengaku harus membayar Rp 15.000 per kantong plastik daging kurban.
“Sudah bagi daging? nebus?” tanya perekam video.
“Sudah, nebus Rp 45.000. Satu kantong Rp 15.000,” kata seorang ibu-ibu yang ada di dalam video.
Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi menjelaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara musyawarah.
“Sudah dikomunikasikan, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah,” tutur Sukadi saat dikonfirmasi, Minggu (8/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 18:32
Perbaikan Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Depok Bakal Gunakan Anggaran BTT Megapolitan 8 Juni 2025

Perbaikan Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Depok Bakal Gunakan Anggaran BTT
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk memperbaiki ratusan rumah yang rusak akibat
angin puting beliung
.
Dana tersebut akan segera diperhitungkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
“Ya ini kita ada Disrumkim, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga atau BTT. Tapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhannya berapa,” kata Wali Kota Depok
Supian Suri
kepada wartawan di lokasi, Minggu (8/6/2025).
Supian menjelaskan, mekanisme penganggaran bisa dipercepat melalui pembentukan panitia di tingkat RW atau kelurahan agar dana bisa segera cair.
“Nanti kita bayar dari BTT pas cair. Saya minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim kepanitiaan (untuk mendata kebutuhan tiap rumah yang rusak),” ujar Supian.
“Prioritasnya jangan bocor saja dulu (rumah warga), enggak usah rapi-rapi dalam arti harus sempurna, saya minta tolong,” sambungnya.
Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan material bangunan serta membayar tukang renovasi.
Sementara itu, Supian menerima data sementara bahwa sebanyak 366 rumah terdampak angin puting beliung yang melanda wilayah Depok pada Sabtu (7/6/2025) sore.
Wilayah yang paling parah terdampak adalah Kelurahan Tapos dan Kelurahan Cilangkap, dengan rincian sebagai berikut:
Supian memastikan, tidak ada korban jiwa yang ditemukan akibat peristiwa rumah rusak di Depok.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 17:21
Pramono Prioritaskan Bantu Balita yang Jadi Korban Kebakaran Penjaringan Megapolitan 8 Juni 2025

Pramono Prioritaskan Bantu Balita yang Jadi Korban Kebakaran Penjaringan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
akan memprioritaskan bantuan bagi balita yang menjadi korban
kebakaran di Kapuk Muara
, Penjaringan, Jakarta Utara.
Pramono menyampaikan, sebagian besar kebutuhan balita di tenda pengungsian sudah terpenuhi.
“Balita menjadi prioritas bagi kami. Karena tadi ada bayi yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, kebetulan saya berdialog secara langsung, relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi,” ucap Pramono usai menemui korban
kebakaran Kapuk Muara
di lokasi pengungsian, Minggu (8/6/2025).
Dalam kunjungannya ke pengungsian, Pramono menyerahkan secara simbolis beberapa bantuan untuk para korban kebakaran, di antaranya perlengkapan bayi, perlengkapan anak sekolah, peralatan mandi, obat-obatan, hingga sembako.
Selain itu, ia juga memastikan susu formula untuk bayi dan balita yang menjadi korban kebakaran sudah disediakan.
Meski demikian, Pramono mengaku tengah memikirkan nasib para korban ke depannya. Ia juga belum dapat memastikan apakah warga akan direlokasi atau bagaimana penanganan selanjutnya.
Rencananya, Pramono akan membahas nasib para korban kebakaran tersebut dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Untuk diketahui, kebakaran hebat terjadi di Kampung Sawah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).
Kebakaran tersebut berlangsung cukup lama dan baru bisa dipadamkan setelah 12 jam.
Akses yang sempit dan sumber air yang susah membuat proses pemadaman kebakaran ini cukup lama.
Alhasil, 485 bangunan terbakar dan 3.200 jiwa menjadi korban.
Sampai saat ini, penyebab kebakaran di Kapuk Muara masih simpang siur dan tengah didalami polisi.
Sedangkan ribuan korban sementara waktu mengungsi di tenda darurat yang didirikan oleh Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Kementerian Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di atas lahan kosong.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 17:04
Pemkot Depok Bakal Perbaiki Ratusan Rumah yang Rusak akibat Angin Puting Beliung Megapolitan 8 Juni 2025

Pemkot Depok Bakal Perbaiki Ratusan Rumah yang Rusak akibat Angin Puting Beliung
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Depok akan membantu memperbaiki ratusan rumah yang mengalami kerusakan akibat angin peting beliung yang melanda pada Sabtu (7/6/2025).
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok
Supian Suri
setelah meninjau salah satu rumah warga RT 01/RW 02 Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok, yang turut terdampak bencana tersebut.
“Saya minta teman-teman kecamatan untuk kerahin tukang renovasi dan semuanya, (termasuk) minta bahan-bahan material (untuk dikirim ke warga),” kata Supian kepada wartawan di lokasi, Minggu (8/6/2025).
Supian menjelaskan, perbaikan akan diprioritaskan untuk menutup lubang di plafon agar rumah tidak bocor saat hujan turun kembali.
Anggaran perbaikan ini direncanakan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), yang akan dipersiapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
“Prioritasnya jangan bocor saja dulu, enggak usah rapi-rapi dalam arti harus sempurna, saya minta tolong,” ujar Supian.
Langkah ini ditempuh usai Supian meninjau beberapa titik rumah warga yang rusak, salah satunya di RT 01/RW 02 Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
Saat peninjauan, Supian melihat plafon rumah milik warga bernama Lili (49) sudah ambruk. Material sisa kerusakan tampak sudah dibersihkan dan diletakkan di teras rumah.
Meski kerangka rumah masih utuh, beberapa sisi atap tetap roboh dan mengalami kerusakan parah.
Berdasarkan data sementara, diperkirakan sebanyak 366 rumah terdampak akibat angin peting beliung, termasuk yang atap rumahnya terbang, dengan rincian sebagai berikut:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 16:45
Pramono Teken Pergub 1 RT 1 APAR untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman Megapolitan 8 Juni 2025

Pramono Teken Pergub 1 RT 1 APAR untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mewajibkan setiap RT memiliki satu alat pemadam api ringan (
APAR
).
“Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR,” ucap Pramono saat ditemui di lokasi
kebakaran Kapuk Muara
, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (8/6/2025).
Pergub ini dibuat untuk mencegah terjadinya kebakaran hebat di kawasan padat penduduk kembali terjadi.
Pramono juga menyebutkan bahwa Gerakan “Satu RT, Satu APAR” sebenarnya sudah ada sejak lama.
Namun, karena kebakaran sering kali terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, pemanfaatan APAR selama ini belum optimal. Selain itu, belum semua RT di Jakarta memiliki APAR.
“Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu,” jelas Pramono.
Pramono pun menargetkan agar setiap RT di Jakarta sudah memiliki APAR pada bulan Agustus mendatang.
Untuk diketahui, kebakaran hebat terjadi di Kampung Sawah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025).
Kebakaran tersebut berlangsung cukup lama dan baru bisa dipadamkan setelah 12 jam.
Akses yang sempit dan sumber air yang susah membuat proses pemadaman kebakaran ini cukup lama.
Alhasil, 485 bangunan terbakar dan 3.200 jiwa menjadi korban.
Sampai saat ini, penyebab
kebakaran di Kapuk Muara
masih simpang siur dan tengah didalami polisi.
Sedangkan ribuan korban sementara waktu mengungsi di tenda darurat yang didirikan oleh Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Kementerian Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di atas lahan kosong.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 16:21
Viral Video Warga Cikiwul Bayar Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban Megapolitan 8 Juni 2025

Viral Video Warga Cikiwul Bayar Rp 15.000 untuk Tebus Daging Kurban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebuah video yang menampilkan sejumlah warga harus membayar Rp 15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban di wilayah Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram
@
feedgramindo, tampak warga yang sudah mendapatkan kupon untuk penukaran daging kurban disebut dimintai membayar Rp 15.000 untuk menebus satu kantong daging kurban.
”
Jadi teringat preman Cikiwul dulu pakai kacamata. Warga di Cikiwul kecamatan Bantargebang kota Bekasi keluhkan pembagian daging kurban tapi masih disuruh bayar, padahal sudah ada himbauan dari Kang Dedi Mulyadi
,” tulis keterangan diakun instagram feedgramindo.
Masih dalam video yang sama, terdapat dua orang ibu-ibu membawa sejumlah kantong kresek berisi daging kurban.
Saat ditanya, kedua ibu-ibu itu mengaku harus membayar Rp 15.000 per kantong plastik daging kurban.
“Sudah bagi daging? nebus?” tanya perekam video.
“Sudah, nebus Rp 45.000. Satu kantong Rp 15.000,” kata seorang ibu-ibu yang ada di dalam video.
Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi menjelaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara musyawarah.
“Sudah dikomunikasikan, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah,” tutur Sukadi saat dikonfirmasi, Minggu (8/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 15:56
1 Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup: PT GAG Nikel Boleh Menambang di Raja Ampat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq
mengatakan,
PT GAG Nikel
(PT GN) dan 12 perusahaan lainnya mendapatkan hak spesial untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Hanif mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan pertambangan dengan pola terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung.
“Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan (
tambang nikel
) pola terbuka,” kata Hanif di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).
Hanif mengatakan, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang kegiatan pertambangan dengan pola terbuka di hutan lindung.
Kemudian, untuk PT GN dan tiga belas perusahaan lainnya diberikan pengecualian melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004.
Dia mengatakan, seluruh kawasan di Kabupaten
Raja Ampat
merupakan kawasan hutan.
Namun, PT GN memenuhi syarat perizinan.
“Tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sehingga dengan demikian maka berjalannya kegiatan penambangan legal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanif mengatakan, jika dilihat dari foto yang diambil dari drone, kerusakan alam yang terjadi akibat kegiatan pertambangan oleh PT GN tidak terlalu besar.
Namun, ia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Dia mengatakan, akan segera ke lokasi setelah penanganan polusi udara di Jakarta selesai ditangani.
“Memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin sehingga beberapa hal harus kami tangani dulu di Jakarta. Kemudian, kami akan ke sana (Raja Ampat) dalam waktu yang sangat segera,” ucap dia.

Kata Kementerian ESDM
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak menunjukkan adanya permasalahan signifikan.
Penilaian ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang bersama timnya.
“Kami lihat dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi
overall
ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat mendampingi Menteri Bahlil meninjau Pulau Gag, dikutip dari Jakarta, Minggu (8/6/2025) lalu.
Meskipun demikian, Tri menjelaskan bahwa pihaknya tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh
PT Gag Nikel
, berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga, tapi nanti kita tetap menunggu laporan dari Inspektur Tambang seperti apa. Hasil dari evaluasi itulah yang akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengeksekusi keputusan selanjutnya,” ujar Tri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 15:45
9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak lima orang teknisi dari
PT Dirgantara Indonesia
(DI) yang sempat dituduh mencuri data pesawat
jet tempur KF-21
di
Korea Selatan
(Korsel) telah kembali ke Indonesia.
“Betul, 5 teknisi PT DI sudah pulang ke Indonesia tanggal 4 Juni lalu,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI,
Judha Nugraha
, kepada
Kompas.com
, Minggu (8/7/2025).
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa seluruhnya telah tiba pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu.
Judha tidak menjelaskan lebih perinci proses pemulangan lima orang WNI tersebut.
Hanya saja, dia bilang, seluruhnya telah kembali berkumpul bersama keluarga.
“Kondisi mereka baik dan sehat dan sudah berkumpul kembali bersama keluarga di Indonesia,” kata Judha.
Dilansir dari pemberitaan
Kompas.com,
Korsel menuduh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di negaranya mencuri data pesawat jet tempur KF-21.
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menyebutkan, insinyur Indonesia menyimpan data tentang pengembangan KF-21 dalam sebuah USB.

Korsel kemudian melakukan penyelidikan yang difokuskan pada data yang disimpan, yang berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21.
Insinyur Indonesia yang dituduh melakukan pencurian data KF-21 saat ini dilarang meninggalkan Negeri Ginseng.
“Penyelidikan gabungan yang terdiri dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional,” ujar DAPA, dikutip dari kantor berita
Yonhap
.
KF-21 adalah proyek kerja sama antara Indonesia dengan Korsel bernilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121,35 triliun.
Kedua negara bersepakat akan memproduksi 120 jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 15:26
9 5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI Nasional

5 WNI yang Dituduh Curi Data Pesawat Tempur KF-21 Telah Kembali ke RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak lima orang teknisi dari
PT Dirgantara Indonesia
(DI) yang sempat dituduh mencuri data pesawat
jet tempur KF-21
di
Korea Selatan
(Korsel) telah kembali ke Indonesia.
“Betul, 5 teknisi PT DI sudah pulang ke Indonesia tanggal 4 Juni lalu,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI,
Judha Nugraha
, kepada
Kompas.com
, Minggu (8/7/2025).
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, menyebutkan bahwa seluruhnya telah tiba pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu.
Judha tidak menjelaskan lebih perinci proses pemulangan lima orang WNI tersebut.
Hanya saja, dia bilang, seluruhnya telah kembali berkumpul bersama keluarga.
“Kondisi mereka baik dan sehat dan sudah berkumpul kembali bersama keluarga di Indonesia,” kata Judha.
Dilansir dari pemberitaan
Kompas.com,
Korsel menuduh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di negaranya mencuri data pesawat jet tempur KF-21.
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menyebutkan, insinyur Indonesia menyimpan data tentang pengembangan KF-21 dalam sebuah USB.

Korsel kemudian melakukan penyelidikan yang difokuskan pada data yang disimpan, yang berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21.
Insinyur Indonesia yang dituduh melakukan pencurian data KF-21 saat ini dilarang meninggalkan Negeri Ginseng.
“Penyelidikan gabungan yang terdiri dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional,” ujar DAPA, dikutip dari kantor berita
Yonhap
.
KF-21 adalah proyek kerja sama antara Indonesia dengan Korsel bernilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121,35 triliun.
Kedua negara bersepakat akan memproduksi 120 jet tempur untuk Korsel dan 48 jet tempur untuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 15:26
2 Rekrutmen Tamtama Besar-besaran Dinilai Menyalahi Tugas Utama TNI Nasional

Rekrutmen Tamtama Besar-besaran Dinilai Menyalahi Tugas Utama TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative
Al Araf
menilai, rekrutmen besar-besaran calon Tamtama di TNI Angkatan Darat (AD) untuk mengisi empat kompi dalam
Batalyon Teritorial Pembangunan
menyalahi
tugas utama TNI
sebagai alat pertahanan negara.
Empat kompi tersebut yaitu kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.
“Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan,” kata Araf saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (8/6/2025).
“Dengan demikian, kebijakan perekrutan itu sudah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri,” sambung dia.
Araf mengatakan, pelibatan dan perekrutan TNI tersebut justru melemahkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
Ia menilai, secara tidak langsung perekrutan untuk tujuan non-pertahanan negara tersebut akan mengancam kedaulatan negara karena TNI sibuk mengurus sektor di luar pertahanan.
“Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara,” ujar dia.
Araf meminta agar proses perekrutan calon tamtama yang berlebihan itu diawasi dan dievaluasi oleh DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Karena telah menyalahi dari jati diri TNI itu sendiri sebagai kekuatan perang,” ucap dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, perekrutan calon tamtama sebanyak 24.000 orang dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.
“Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu kepada
Kompas.com
, Selasa (3/6/2025) malam.
Namun, para prajurit ini disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/06/2025 14:01