Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • 3 Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut Nasional

    3 Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut Nasional

    Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    menjelaskan alasan empat pulau di Kabupaten
    Aceh Singkil
    ditetapkan masuk menjadi bagian dari
    Sumatera Utara
    .
    Tito menjelaskan penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait.
    “Sudah difasilitasi rapat berkali-kali, zaman lebih jauh sebelum saya, rapat berkali-kali, melibatkan banyak pihak,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
    “Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” lanjutnya.
    Tito mengatakan, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
    Sementara itu, batas laut dua wilayah itu belum mencapai kesepakatan.
    Maka itu, lanjut Tito, penentuan
    perbatasan wilayah
    laut ini diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, penentuan batas laut ini tidak pernah sepakat, sehingga membuat sengketa terkait empat pulau terus bergulir.
    “Nah tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas,” kata Tito.
    Menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat terbuka terhadap evaluasi atas keputusan yang ada. Bahkan, kata dia, pemerintah terbuka jika ada gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal penetapan empat pulau terkait.
    “Kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, atau mungkin, kalau ada yang mau digugat secara hukum, ke PTUN misalnya, kita juga tidak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal, selain menyelesaikan batas wilayah,” jelasnya.
    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lurah Bentuk Tim untuk Pembangunan 28 Rumah Korban Kebakaran Pabrik Lilin di Tamansari Megapolitan 10 Juni 2025

    Lurah Bentuk Tim untuk Pembangunan 28 Rumah Korban Kebakaran Pabrik Lilin di Tamansari Megapolitan 10 Juni 2025

    Lurah Bentuk Tim untuk Pembangunan 28 Rumah Korban Kebakaran Pabrik Lilin di Tamansari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kelurahan Krukut
    , Jakarta Barat, telah membentuk tim kecil untuk melakukan survei terhadap korban kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut.
    Survei ini bertujuan untuk mendata para korban yang rumahnya akan dibangun kembali oleh pihak pabrik lilin yang diduga menjadi penyebab kebakaran di Taman Sari pada Kamis (5/6/2025) lalu.
    “Minggu depan, tim kecil ini mulai survei lapangan untuk mendata korban yang rumahnya terdampak,” ujar Lurah Krukut, Ilham Nurkarim, dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Selasa (10/6/2025).
    Tim kecil tersebut terdiri dari Ketua RW 03, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 03, Ketua RT 002 dan 003, Ketua RW 003, Pemilik Pabrik Lilin, serta Perwakilan Korban Kebakaran.
    “Dan akan dimonitor oleh Lurah Kelurahan Krukut, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kasatgas Pol PP,” ucapnya.
    Pabrik lilin yang diduga menjadi sumber kebakaran di Kelurahan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, telah sepakat untuk membangun kembali 28 rumah warga yang hangus terbakar.
    Kesepakatan ini tercapai dalam proses mediasi antara warga dan pihak pabrik yang digelar di aula Kelurahan Krukut pada Selasa (10/6/2025).
    Sebelumnya, kebakaran terjadi di sebuah pabrik lilin yang berlokasi di Jalan Keutamaan Dalam Krukut Limo, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pada Kamis (5/6/2025) malam.
    korban
    kebakaran pabrik lilin
    itu menuntut ganti rugi kepada pabrik lilin yang diduga menjadi penyebab rumah mereka hangus terbakar.
    Mereka juga mendesak agar pabrik lilin itu ditutup akibat kebakaran yang terjadi pada malam itu.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lift Macet di Lantai 99 Gedung, Pengelola Dituding Minim Empati Megapolitan 10 Juni 2025

    Lift Macet di Lantai 99 Gedung, Pengelola Dituding Minim Empati Megapolitan 10 Juni 2025

    Lift Macet di Lantai 99 Gedung, Pengelola Dituding Minim Empati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Insiden
    lift macet
    di lantai 99 gedung tertinggi di Jakarta pada Sabtu (7/6/2025) menimbulkan kekhawatiran terkait standar keselamatan bangunan yang hingga kini belum sepenuhnya beroperasi untuk publik.
    Meski insiden menyebabkan sejumlah pengunjung terjebak selama lebih dari 40 menit, pengelola tetap melanjutkan operasional dua dari tiga lift tanpa penghentian sementara.
    Salah satu korban,
    influencer
    Ryan Goutama
    , mengaku kecewa dengan respons pengelola yang dinilai kurang menunjukkan kepedulian pasca-kejadian.
    “Kami masih duduk pucat di lorong, tapi mereka kayak enggak terjadi apa-apa. Tetap tersenyum, tetap mengarahkan pengunjung ke dua lift lain,” ujar Ryan kepada
    Kompas.com
    , Selasa (10/6/2025).
    Ryan hadir sebagai tamu undangan untuk mempromosikan observatorium di lantai 100 gedung yang terletak di wilayah MH Thamrin, Jakarta Pusat.
    Ia bersama empat rekannya mengikuti arahan panitia untuk menggunakan LED
    immersive experience elevator
    , yang menjadi salah satu daya tarik utama.
    “Kami
    batch
    pertama yang naik lift itu hari itu, dengan jumlah 16 orang,” katanya.
    Namun, ketika lift mencapai lantai 99, pintu hanya terbuka sekitar dua sentimeter sebelum menutup kembali dan mengalami gangguan teknis.
    Para penumpang terjebak di dalam selama kurang lebih 40 menit tanpa pendingin udara.
    “Beberapa orang mulai sesak napas, termasuk saya dan teman saya yang punya asma,” kata Ryan.
    Di dalam lift terdapat dua petugas gedung, salah satunya seorang anggota keamanan. Ryan sempat bertanya apakah insiden seperti ini pernah terjadi sebelumnya.
    “Ternyata katanya ini sudah yang kedua. Sebelumnya juga pernah macet, katanya sih sudah diperbaiki,” tuturnya.
    Yang membuat Ryan kecewa bukan hanya gangguan teknis, tetapi juga minimnya empati dari pihak pengelola.
    “Setelah keluar lift, kami ditawari minum dan oksigen, tapi itu pun tidak cukup menenangkan,” ujarnya.
    “Saat kami menolak naik lift lagi untuk turun, malah ditawari kompensasi tanpa ditanya kondisi kami. Itu bikin saya makin emosi,” lanjutnya.
    Hal senada disampaikan oleh Renti Amel, yang juga berada di dalam lift saat insiden terjadi. Ia menilai penanganan dari pihak pengelola tidak menunjukkan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat.
    “
    Engineering
    baru datang setelah 30 menit. Enggak ada yang stand by di atas. Syukurnya semua tetap tenang, karena kita takut liftnya jatuh,” kata Renti.
    Ia membantah tudingan bahwa kejadian ini dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran.
    “
    Trick marketing
    dari mana? Kami saja gondok sama mereka. Mana ada orang mau pura-pura terjebak di lift demi konten?” tegasnya.
    Hingga berita ini diturunkan,
    Kompas.com
    masih berupaya menghubungi manajemen gedung guna meminta klarifikasi dan tanggapan resmi atas kejadian tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Poris Indah Keluhkan Keberadaan Mesin Pembakar Sampah di TPS3R Megapolitan 10 Juni 2025

    Warga Poris Indah Keluhkan Keberadaan Mesin Pembakar Sampah di TPS3R Megapolitan 10 Juni 2025

    Warga Poris Indah Keluhkan Keberadaan Mesin Pembakar Sampah di TPS3R
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Warga Poris Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, mengeluhkan dampak dari pengoperasian mesin pembakar sampah atau
    insinerator
    di Tempat Pengolahan Sampah
    Reduce, Reuse, Recycle
    (TPS3R) yang berada di dekat tempat tinggal mereka.
    Pasalnya, mesin pembakaran sampah yang didatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang itu mengeluarkan asap sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.
    “Baru-baru ini (mesin) mulai beroperasi, cuma yang rumahnya pada tingkat melihat ada asap yang keluar dari situ (TPS3R). Kalau lagi beroperasi ada asapnya,” ujar warga Poris Indah, Juwita (bukan nama asli) saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa (10/6/2025).
    Selain asap, warga juga mengeluhkan volume sampah yang jadi meningkat setelah adanya mesin pembakaran tersebut.
    Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah gerobak sampah yang datang untuk membuang sampah ke TPS3R.
    “Sampahnya jadi lebih banyak. Misalnya, kalau kita perhatikan itu yang biasanya katakanlah lima sampai 10 gerobak (sampah), ini jadi 20 (gerobak sampah),” kata Juwita.
    Hal senada juga dikatakan oleh warga lain bernama Sahid (bukan nama asli). Ia mengatakan, insinerator tersebut baru diuji coba sekitar satu minggu, tetapi dampaknya sudah sangat mengganggu.
    Selain sampah yang berserakan, warga juga mengeluhkan adanya polusi udara.
    “Keadaannya tadinya nyaman, bersih. Adanya mesin jadi berantakan. Masyarakat merasa terganggu, mau beraktivitas, mau berangkat kerja. Sudah macet, bau, kiri kanan sampah,” ujar Sahid.
    Sahid juga mengungkapkan bahwa sampah di TPS3R biasanya diangkut menggunakan mobil. Namun, sampah jadi berserakan di luar area TPS3R, terutama saat pagi hari.
    “Berantakan jadinya, yang di luar lain, yang di sini lain,” kata dia.
    Lebih lanjut, Sahid berharap pemerintah setempat segera melakukan tindakan agar permasalahan tersebut bisa segera diatasi.
    “Saya sendiri belum tahu apakah mesin tersebut akan terus beroperasi atau tidak,” ucap Sahid.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, TPS3R ini terletak tepat diujung Jalan Poris Indah dengan ditutupi pagar beton yang dicat warna hijau dan oren.
    Di bagian dalam TPS3R tersebut, terlihat sejumlah petugas tengah membersihkan sampah yang akan diangkut ke TPA Rawa Kucing.
    Sampah-sampah itu dipindahkan ke truk sampah berwarna kuning. Kondisinya juga tampak sudah melebihi dari batas truk.
    Hal itu terlihat dari adanya papan kayu dan gabus yang dipasang sebagai penyanggah sampah dalam muatan truk.
    Selain itu, juga terlihat ada dua gerobak sampah dan dua motor
    pick up
    yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah terparkir di sekitaran TPS3R.
    Lalu, jika masuk lebih dalam, terlihat ada satu mesin pembakaran sampah yang berada di sudut
    TPS3R Mutiara Bangsa
    . Mesin tersebut, terlihat sedang mati dan tidak beroperasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Bangkai Bus Hangus Terbakar di Cengkareng, Api Padam dalam Satu Jam Megapolitan 10 Juni 2025

    Puluhan Bangkai Bus Hangus Terbakar di Cengkareng, Api Padam dalam Satu Jam Megapolitan 10 Juni 2025

    Puluhan Bangkai Bus Hangus Terbakar di Cengkareng, Api Padam dalam Satu Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kebakaran yang melanda
    pool
    bus bekas di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, telah berhasil dipadamkan.
    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat membutuhkan waktu hampir satu jam untuk mengendalikan api.
    “Waktu mulai pemadaman pukul 14.45 WIB, pukul 15.31 WIB sudah dikendalikan,” ujar Kepala Seksi Operasional Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin, saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 19.06 WIB, puluhan bangkai bus tampak hangus dilahap si jago merah.
    Bagian bus yang tersisa hanya puing-puing berbahan besi yang tidak bisa terbakar. Meski begitu, tidak terlihat lagi adanya kobaran api di lokasi.
    Sejumlah mobil pemadam juga sudah meninggalkan area kebakaran. Namun, satu petugas dari TNI tampak berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.
    Sebelumnya, kebakaran terjadi di
    pool
    bus di Jalan Raya Ring Road, RT 008 RW 006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (10/6/2025).
    “Objek kendaraan bus,” tulis Command Center Damkar dalam keterangannya.
    Gulkarmat Jakarta Barat menerima laporan kebakaran sekitar pukul 14.40 WIB dan tiba di lokasi empat menit kemudian, pukul 14.44 WIB.
    Sebanyak 18 unit mobil pemadam dan 90 personel dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Telanjang Sistem Hukum Nasional

    5 Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Telanjang Sistem Hukum Nasional

    Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Telanjang Sistem Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai kasus pencabulan korban pemerkosaan oleh oknum polisi di Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ) sebagai bentuk
    kegagalan sistem hukum
    .
    Terlebih, kasus tersebut terjadi saat korban pemerkosaan sedang melaporkan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya di kantor polisi, yakni
    Polsek Wewewa Selatan
    .
    “Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya,” ujar Sudding, Selasa (10/6/2025).
    Politikus PAN itu berpandangan bahwa peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya institusi Polri.
    Sebab, tindakan pelaku berinisial Aipda PS bukan hanya masuk dalam ranah tindak pidana, tetapi telah mencoreng institusi Polri dan mencederai rasa keadilan.
    “Seorang warga negara datang ke kantor polisi karena telah menjadi korban kejahatan seksual. Tapi alih-alih mendapat perlindungan, dia justru menjadi korban untuk kedua kalinya oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung,” ucap Sudding.
    Dia meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum.
    “Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya,” kata Sudding.
    Sudding pun mendesak agar kasus pemerkosaan tersebut tidak hanya diselesaikan lewat mekanisme pelanggaran kode etik.
    Pelaku harus diadili di peradilan umum dan dihukum berat.
    “Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT berinisial Aipda PS, resmi ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Sumba Barat Daya.
    Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi.
    Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis (5/6/2025).
    Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML (25) menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan.
    Kapolres Sumba Barat Daya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harianto Rantesalu, membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut.
    Ia menyatakan bahwa Aipda PS kini telah menjalani penahanan khusus selama 30 hari ke depan sambil menunggu proses selanjutnya.
    “Aipda PS telah dikenakan penahanan khusus oleh Seksi Propam Polres Sumba Barat Daya terhitung sejak hari ini, untuk jangka waktu 30 hari ke depan, sambil menunggu proses sidang Kode Etik Profesi Polri,” kata Harianto saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
    Ke Polsek untuk laporkan kasus pemerkosaan
    Kasus bermula pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika MML mendatangi Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan tindak pemerkosaan yang dialaminya di Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan.
    Saat memberikan keterangan, MML diperiksa oleh Aipda PS.
    Namun, dalam proses pemeriksaan tersebut, MML diduga justru menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota polisi yang menangani laporannya.
    Setelah peristiwa itu, Aipda PS disebut meminta MML untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
    Namun, MML akhirnya memberanikan diri untuk bersuara.
    Unggahan mengenai kasus ini menyebar luas di media sosial hingga menuai perhatian publik.
    AKBP Harianto menambahkan bahwa Aipda PS sudah diperiksa oleh anggota Provos dan saat ini tengah menjalani proses hukum internal.
    “Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dalam Berita Acara Interogasi (BAI) oleh Seksi Propam Polres Sumba Barat Daya, saat ini kasus tersebut sedang dalam penanganan lebih lanjut,” ungkap Harianto.
    Kapolres menegaskan bahwa institusinya tidak akan menoleransi setiap bentuk pelanggaran oleh anggota, terutama yang mencoreng nama baik institusi Polri, apalagi terkait tindak pelecehan seksual oleh anggota polisi.
    “Kami atas nama institusi Polri, khususnya Polres Sumba Barat Daya, menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kejadian ini. Kami sangat menyesalkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kami dan berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Harianto.
    Ia menegaskan bahwa Polri akan tetap profesional, objektif, dan transparan dalam menangani kasus ini, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat Nasional

    4 Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat Nasional

    Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial
    Jokowi
    dan Iriana.
    Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran
    tambang nikel
    di Raja Ampat, Bahlil membantahnya.
    “Oh, itu enggak ada itu, di mana itu,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025).
    Bahlil juga ia membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di
    Raja Ampat
    dikeluarkan di era Jokowi.
    Bahlil lantas menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat.
    Keempat perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Menurut Bahlil, izin usaha tambang dari empat perusahaan ini sudah keluar sejak 2004.
    “Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah,” ujar Bahlil.
    Sebagai informasi, aktivitas penambangan di Raja Ampat menjadi sorotan oleh berbagai pihak.
    Terbaru, banyak unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel.
    Yang jadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Jokowi dan mantan Ibu Negara.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana.
    TB adalah singkatan dari
    tug boat
    , sebutan untuk kapal jenis kapal tunda.
    Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri.
    Dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, setidaknya ada delapan kapal yang bernama JKW Mahakam.
    Namun demikian, kepemilikannya terafiliasi dengan empat perusahaan berbeda.
    Rincian kapal dengan nama lambung mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut antara lain JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 10.
    Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS).
    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI).
    Adapun kapal yang namanya mirip dengan nama istri Jokowi, yakni
    Kapal Dewi Iriana
    , jumlahnya mencapai enam unit.
    Rinciannya adalah Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8.
    Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana ini dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya, yaitu PT PSSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Prabowo Pakai Uang Pribadi Beri Jam Tangan Rolex untuk Pemain Timnas, Bukan Anggaran Negara Nasional

    3 Prabowo Pakai Uang Pribadi Beri Jam Tangan Rolex untuk Pemain Timnas, Bukan Anggaran Negara Nasional

    Prabowo Pakai Uang Pribadi Beri Jam Tangan Rolex untuk Pemain Timnas, Bukan Anggaran Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan,
    jam tangan Rolex
    yang diberikan Presiden
    Prabowo Subianto
    kepada pemain tim nasional Indonesia berasal dari uang pribadi Prabowo.
    “Pasti loh,” kata Prasetyo singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025), saat ditanya soal apakah jam Rolex itu menggunakan uang pribadi Prabowo.
    Prasetyo pun membantah bahwa anggaran negara digunakan untuk membeli jam Rolex yang kemudian dibagikan Prabowo ke para pemain Timnas itu.
    “Enggak ada (anggaran negara),” kata juru bicara Presiden Prabowo itu.
    Prasetyo tidak mau berkomentar lebih jauh terkait hadiah jam tangan Rolex dari Prabowo ke pemain Timnas.
    Dia menekankan hal yang utama adalah
    Timnas Indonesia
    bisa menang dan lolos ke
    Piala Dunia 2026
    .
    “Yang penting Indonesia menang,” kata Prasetyo.
    Diketahui, pemain Timnas Indonesia dihadiahi jam tangan Rolex oleh Presiden Prabowo Subianto usai menang atas China 1-0 di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis (5/6/2025).
    Hadiah itu diberikan Prabowo ketika menjamu Jay Idzes dan kawan-kawan di kediamannya yang berada di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025).
    Pembagian hadiah jam Rolex itu diketahui dari unggahan Stories Instagram pemain Indonesia, Justin Hubner, di akun pribadinya @justinhubner5.
    Dikutip dari
    Kompas.com
    , Jumat, jam tangan Rolex yang diberikan Prabowo kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai hadiah diduga merupakan seri GMT-Master II.
    Dugaan ini berdasarkan pencocokan tampilan jam Rolex yang dipamerkan oleh Justin Hubner dengan daftar koleksi jam Rolex di situs resminya.
    Dalam unggahannya, jam Rolex berbentuk bulat dengan strap logam ini memiliki bezel dua warna, dengan bagian atas berwarna hitam dan bagian bawah berwarna hijau.
    Adapun setelah diperiksa di situs resmi Rolex, hanya ada satu model yang tampak serupa, yaitu GMT-Master II.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Nasional

    7 Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Nasional

    Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara
    Prasetyo Hadi
    menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di kabupaten
    Raja Ampat
    ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Sebelumnya, aktivitas penambangan di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, menjadi sorotan publik.
    Sejumlah pihak menolak adanya aksi penambangan di Pulau Gag karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan ekosistem alam di wilayah Bumi Cendrawasih.
    Sorotan disampaikan dari kalangan masyarakat, aktivis, ahli, hingga sejumlah anggota DPR RI.
    Greenpeace Indonesia
    mendesak agar izin tambang di Raja Ampat sepatutnya dicabut, tidak cukup hanya memanggil para penambang.
    “Tentu ini langkah yang baik, tapi kita perlu yang lebih nyata, seperti pencabutan izin-izin tambang nikel di sana,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, saat dihubungi, Kamis (5/6/2025).
    Berdasarkan pengamatan Greenpeace Indonesia, hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan alam secara masif.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Nadiem: Pengadaan Chromebook untuk Atasi Krisis Pembelajaran Saat Pandemi Nasional

    10 Nadiem: Pengadaan Chromebook untuk Atasi Krisis Pembelajaran Saat Pandemi Nasional

    Nadiem: Pengadaan Chromebook untuk Atasi Krisis Pembelajaran Saat Pandemi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa pengadaan
    laptop Chromebook
    merupakan bagian dari strategi mitigasi krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada 2020.
    “Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga jadi
    krisis pendidikan
    .
    Kemendikbudristek
    harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” kata Nadiem dalam konferensi pers di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    Hal ini disampaikan Nadiem setelah pengadaan laptop Chromebook sebagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh Kemendikbudristek diusut oleh Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ).
    Nadiem mengatakan, program pengadaan perangkat TIK termasuk laptop merupakan bagian dari upaya memastikan proses pembelajaran tidak terhenti meski dilakukan dari jarak jauh.
    “Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung,” tambahnya.
    Nadiem menyebut, dalam kurun waktu empat tahun, Kemendikbudristek melakukan pengadaan sekitar 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia.
    Lebih dari sekadar penunjang pembelajaran, menurutnya, perangkat digital itu juga berperan penting dalam mendorong transformasi pendidikan nasional.
    “Selain mendukung pembelajaran, perangkat TIK juga jadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian dan dampak
    learning loss
    ,” jelas Nadiem.
    Dia menegaskan bahwa seluruh kebijakan diambil dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
    “Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan asas transparansi, keadilan, dan iktikad baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.