Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).
    Awalnya, Prabowo tengah membahas proyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo tiba-tiba menanyakan keberadaan Gubernur Jakarta.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta konferensi.
    Prabowo menjelaskan, dirinya sudah pernah bertemu dengan Pramono beberapa hari sebelumnya dan mengirim utusan untuk menanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap proyek tersebut.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung, alhamdulillah,” ucap Prabowo.
    Ia menekankan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat besar dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar Amerika Serikat katakanlah untuk 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak serius ketika ia membicarakan soal anggaran.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada… Nasional

    8 Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada… Nasional

    Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada. Sebab, Kepala Negara bakal memenuhi undangan dari Presiden
    Rusia

    Vladimir Putin
    dan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Ruliansyah (Roy) Soemirat.
    Diketahui, Prabowo diundang hadir sebagai tamu istimewa dalam
    KTT G7
    di Kanada pada 17 Juni 2025. Tetapi, Prabowo pada hari yang sama harus ke Rusia setelah dari Singapura, untuk menghadiri SPIEF 2025.
    Roy Soemirat mengatakan,
    Presiden Prabowo
    lebih memilih hadir ke Rusia karena Putin lebih dulu memberikan undangan.
    Selain itu, Prabowo juga mendapat undangan dari Singapura untuk menghadiri Anual Leaders Retreat yang berbarengan dengan KTT G7.
    “Jadi undanganya sudah datang duluan, dan Bapak Presiden sudah komit untuk hadir dan memenuhi tanggal-tanggal yang ditawarkan oleh kedua pihak (Rusia dan Singapura),” kata Roy kepada
    Kompas.com
    melalui telepon, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Roy, undangan Rusia dan Singapura tersebut sudah dilayangkan sejak awal tahun 2025.
    Sementara itu, undangan untuk menghadiri KTT G7 baru disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Caney pada 6 Juni 2025.
    “Nah, karena datangnya belakangan, juga sudah dipertimbangkan segala macam mengenai substansi, ataupun juga mengenai
    scheduling
    lainnya, maka dengan berat hati disampaikan bahwa karena ada konflik di schedule dengan janji-janji sebelumnya maka tidak bisa hadir,” ujar Roy.
    Namun, Roy menyebut, Presiden Prabowo sudah menelepon secara langsung PM Kanada, Mark Carney karena tidak bisa memenuhi undangannya.
    Dalam percakapan itu, Prabowo disebut tetap menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan KTT G7 dan mendorong penguatan berbagai kerja sama antara G7 dan negara-negara non-G7.
    “Itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden pada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya telepon antara kedua pimpinan (negara),” kata Roy.
    Dengan batalnya menghadiri KTT G7 di Kanada, Prabowo dijadwalkan akan menghadiri Anual Leaders Retreat di Singapura pada 16 Juni 2025.
    Kemudian, melanjutkan perjalanannya ke Rusia pada 18-20 Juni 2025.
    Dalam kunjungannya di Rusia, Prabowo akan bertemu Putin dan juga akan menghadiri acara SPIEF 2025.
    Dalam acara itu, Prabowo bakal memberikan pidato pengantar bersama Putin.
    Kunjungan
    Prabowo ke Rusia
    juga dirangkai dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
    Dikutip dari
    Antaranews
    , Prabowo dan Putin akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta bertukar pikiran mengenai isu-isu kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama.
    Selain itu, sejumlah nota kesepahaman (MoU) bakal diditandatangani dalam kunjungan Prabowo ke Rusia. Di antaranya mencakup bidang pengembangan transportasi, pembangunan kapal, pendidikan, ekonomi kreatif, dan teknologi komputer.
    Sebelum pertemuan Prabowo dan Putin, Roy menyebut, pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov akan berlangsung terlebih dahulu di Moskow.
    Terkait rencana kunjungan Prabowo ke Rusia, sebelumnya telah diungkapkan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov pada April lalu.
    Tolchenov mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia yang berlangsung pada Juni ini.
    “Rencana kunjungan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Indonesia, dan kami akan mempersiapkan secara baik agenda penting ini,” kata Dubes Tolchenov dalam temu media di Jakarta pada 28 April 2025, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dubes Rusia turut mengharapkan supaya Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kehadirannya di SPIEF 2025 untuk menyampaikan visi dan pandangannya terkait situasi ekonomi di dunia, kemudian di kawasan, dan bagaimana Indonesia menghadapi isu-isu global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Ketika Prabowo Pilih ke Rusia Ketimbang Hadiri KTT G7 di Kanada… Nasional

    1 Prabowo Dianggap Tepat Pilih Putin daripada ke KTT G7: Di Rusia Jadi Tamu Utama, di Kanada Jadi Pendengar Nasional

    Prabowo Dianggap Tepat Pilih Putin daripada ke KTT G7: Di Rusia Jadi Tamu Utama, di Kanada Jadi Pendengar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia,
    Hikmahanto Juwana
    , menilai langkah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menghadiri undangan Presiden
    Rusia
    , Vladimir Putin, ketimbang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sudah tepat.
    Menurut Hikmahanto, setidaknya ada tiga alasan mengapa langkah Prabowo dinilai tepat dan menguntungkan posisi Indonesia di kancah global.
    “Pertama, kalau Presiden ke Kanada, seolah-olah Indonesia berpihak ke negara-negara barat yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Nah, kalau ke Rusia, akan dipersepsikan Indonesia (serius) ke BRICS (organisasi ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan),” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Kamis (12/6/2025).
    Untuk diketahui, saat ini Indonesia telah tergabung sebagai anggota BRICS Plus.
    Alasan kedua, langkah Prabowo ke Rusia akan memberikan kesempatan lebih besar untuk membicarakan nasib rakyat Palestina di Gaza.
    “Ini penting karena AS selalu berada di belakang Israel. Pengimbangnya hanya Rusia dan China,” imbuhnya.
    Alasan ketiga, Indonesia bukan bagian dari negara
    KTT G7
    dan hanya diposisikan sebagai negara berkembang dalam forum tersebut.
    Substansi dan daya tawar Indonesia jauh lebih baik dalam kunjungan ke Rusia, karena bisa jadi akan ada kesepakatan-kesepakatan bilateral yang baru antar kedua negara.
    “Kunjungan Presiden ke Rusia akan menjadi tamu utama, tidak kalau kunjungan ke Kanada (KTT G7),” ucapnya.
    “Kehadiran Presiden hanya sekadar mendengarkan perspektif negara berkembang, meski Kanada menjanjikan penerimaan Presiden (Prabowo) sebagai tamu kehormatan,” ucapnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada sebagai tamu dan memilih menghadiri undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ruliansyah (Roy) Soemirat, mengatakan bahwa Presiden Prabowo lebih memilih pergi ke Rusia karena Putin lebih dulu mengundangnya.
    Sedangkan forum KTT G7 yang akan digelar di Kanada berbarengan dengan undangan yang disampaikan Putin.
    Selain itu, Prabowo juga mendapat undangan dari Singapura untuk menghadiri Anual Leaders Retreat yang berbarengan dengan KTT G7.
    “Jadi undangannya sudah datang duluan, dan Bapak Presiden sudah komit untuk hadir dan memenuhi tanggal-tanggal yang ditawarkan oleh kedua pihak (Rusia dan Singapura),” kata Roy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tom Lembong Sebut Keputusan Koperasi TNI Polri Impor Gula Wewenang Kemendag Nasional

    10 Tom Lembong Sebut Keputusan Koperasi TNI Polri Impor Gula Wewenang Kemendag Nasional

    Tom Lembong Sebut Keputusan Koperasi TNI Polri Impor Gula Wewenang Kemendag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menyebut penunjukan koperasi TNI-Polri untuk mengimpor gula merupakan wewenang
    Kementerian Perdagangan
    (Kemendag).
    Menurutnya, wewenang ini tidak terdapat pada Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, melainkan kementerian teknis.
    Menurut Tom Lembong, hal ini sesuai dengan keterangan eks Sekretaris
    Kemenko Perekonomian
    , Lukita Dinarsyah Tuwo, yang dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan korupsi importasi gula yang menjeratnya di persidangan.
    “Itu bukan ranah dan bukan wewenangnya Kemenko. Itu merupakan hal teknis yang merupakan ranah dan tanggung jawab, dan wewenang daripada kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perdagangan,” ujar Tom Lembong saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Tom Lembong mengatakan, peran Kemenko bidang Perekonomian dan rapat koordinasi tingkat menteri di bawahnya hanya sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi.
    “Bukan pelaksanaan. Pelaksanaan sepenuhnya di kementerian teknis,” ujar Tom Lembong.
    Selain itu, Tom Lembong juga menyebut, jika kebijakan importasi gula yang diambil Kemendag bermasalah, tentu Menteri Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melapor di rapat tersebut.
    Namun, kata dia, saat itu tidak ada kementerian teknis di bawah Kemenko bidang Perekonomian yang menyampaikan keluhan.
    “Katakan petani tebu tidak suka atau mengeluh keberatan dengan impor. Menteri Pertanian pasti akan menyampaikan yang di rakor,” tutur Tom Lembong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan melibatkan lembaga
    pengawas eksternal
    dalam proses penanganan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Hal ini disampaikan Sigit menanggapi adanya sejumlah pihak yang mengatakan tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim
    Polri
    atas ijazah milik Jokowi.
    “Terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional. Terkait dengan
    legal standing
    dan sebagainya, kami akan libatkan dari pihak eksternal untuk bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri,” ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Sigit mengatakan pengawas eksternal ini akan dapat melihat dan menguji kinerja Polri dalam melakukan penanganan perkara.
    Pelibatan pengawas eksternal ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab Polri terkait dengan penelitian terhadap
    ijazah Jokowi
    .
    “Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal sehingga kemudian apabila Polri mengambil langkah, proses selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.
    Diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan.
    Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah Jokowi.
    Hasil uji labfor menyatakan ijazah eks Kepala Negara itu identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Djuhandhani menjelaskan penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.
    Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.
    “Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkap dia.
    Meski Bareskrim Polri sudah mengumumkan hasil penelitiannya, sejumlah pihak masih belum puas dan menuntut pemeriksaan dilakukan lebih mendalam.
    Salah satu pihak yang meragukan hasil penelitian Polri ini adalah Roy Suryo dan sejumlah tokoh dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Soal 4 Pulau Masuk Sumut, Erni Ariyanti Minta Patuhi Mendagri Medan

    6 Soal 4 Pulau Masuk Sumut, Erni Ariyanti Minta Patuhi Mendagri Medan

    Soal 4 Pulau Masuk Sumut, Erni Ariyanti Minta Patuhi Mendagri
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara,
    Erni Ariyanti
    , meminta semua pihak mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait penetapan empat pulau yang kini menjadi bagian dari Sumatera Utara.
    Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan, jika ada gugatan, dipersilakan untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    “Pak Mendagri sudah buka suara jika memang ada gugatan, ke PTUN mempersilahkan Provinsi Aceh,” ujar Erni Ariyanti di kantor
    DPRD Sumut
    , Kamis (12/6/2025).
    Erni menambahkan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah berkunjung ke Aceh. Tindakan tersebut perlu diapresiasi sebagai upaya untuk meredakan ketegangan di masyarakat Aceh.
    Meskipun demikian, Erni menegaskan, Sumatera Utara harus mempertahankan keempat pulau tersebut agar tetap menjadi bagian dari provinsi ini.
    “Ya kita harus mempertahankan juga ya. Ya kita tunggulah hasil diskusi dari pemerintah,” tuturnya.
    Politisi Golkar ini juga menyampaikan, Bobby Nasution telah menawarkan pengelolaan bersama jika terdapat potensi di daerah tersebut.
    Pada kesempatan itu, Erni menekankan bahwa penetapan empat pulau tersebut didasarkan pada kajian yang mendalam dan bukan keputusan yang diambil secara sembarangan.
    “Ya tidak tiba-tiba, ini ada kajian ilmiahnya,” pungkas Erni.
    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan empat pulau yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Aceh kini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
    Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
    Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 4 Pulau Dipindah ke Sumut, Muzakir Manaf: Sejak Dulu Itu Punya Aceh Nasional

    2 4 Pulau Dipindah ke Sumut, Muzakir Manaf: Sejak Dulu Itu Punya Aceh Nasional

    4 Pulau Dipindah ke Sumut, Muzakir Manaf: Sejak Dulu Itu Punya Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf
    angkat bicara soal empat pulau di perairan Aceh yang dipindahkan ke Kawasan Sumatera Utara (Sumut).
    Muzakir Manaf menegaskan, empat pulau itu adalah
    kewenangan Aceh
    karena sudah sejak lama menjadi bagian Aceh.
    “Ya, empat pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak dahulu kala itu memang punya Aceh,” kata Manaf di JCC, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Menurutnya, empat pulau itu adalah hak Aceh lantaran dari segi sejarah hingga iklim mengikuti kawasan Aceh.
    “Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dia sudah punya segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu, itu saja, itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu,” tuturnya.
    Diketahui, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait.
    “Sudah difasilitasi rapat berkali-kali, zaman lebih jauh sebelum saya, rapat berkali-kali, melibatkan banyak pihak,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
    “Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” lanjutnya.
    Tito mengatakan, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
    Sementara itu, batas laut dua wilayah itu belum mencapai kesepakatan.
    Maka itu, lanjut Tito, penentuan perbatasan wilayah laut ini diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, penentuan batas laut ini tidak pernah sepakat, sehingga membuat sengketa terkait empat pulau terus bergulir.
    “Nah, tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas,” kata Tito.
    Menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir Nasional

    Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sempat mencari keberadaan
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Mulanya, Prabowo membahas soal megaproyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.
    Prabowo lantas menanyakan kehadiran Pramono lantaran proyek itu akan dimulai dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Prabowo sembari diikuti tawa para peserta acara.
    Lebih lanjut, ia pun menerangkan pernah mengutus orang untuk membahas soal proyek
    giant sea wall
    ke Pramono.
    Menurut Prabowo, Gubernur DKI juga mendukung adanya proyek itu.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung alhamdulillah,” ucapnya.
    Kepala Negara menjelaskan proyek pembangunan
    giant sea wall
    sangat besar. Oleh karenanya, ia ingin mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi, terkhusus dalam pendanaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dollar (Amerika Serikat) katakanlah 8 tahun. Berarti 1 miliar dollar 1 tahun,” lanjutnya.
    Pada saat yang sama, Prabowo menyorot Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika membahas anggaran pembangunan proyek besar ini.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Farhan Bongkar Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Bandung: Pasti Ada Orang Dalam Bandung 12 Juni 2025

    Farhan Bongkar Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Bandung: Pasti Ada Orang Dalam Bandung 12 Juni 2025

    Farhan Bongkar Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Bandung: Pasti Ada Orang Dalam
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.co
    m – Pemerintah Kota Bandung tengah menyelidiki dugaan praktik pungutan liar (pungli) berupa
    jual beli kursi
    dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (
    SPMB
    ) tingkat SMP.
    Wali Kota Bandung Muhammad
    Farhan
    menyebut ada indikasi kuat keterlibatan orang dalam dalam kasus ini. Namun, ia juga menyoroti potensi penipuan berkedok pungli.
    “Pasti, enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam. Tapi ada kemungkinan gini, saya khawatirnya ada skenario yang berikutnya yaitu penipuan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (12/6/2025).
    Penipuan yang dimaksud adalah pihak yang mengaku sebagai orang dalam dari sekolah atau Dinas Pendidikan, lalu menawarkan bantuan memasukkan siswa ke sekolah tertentu dengan imbalan uang.
    “Jadi misalnya ada orang yang ngaku sebagai orang dalam, ketemu dengan orang tua siswa, nah orang tua siswanya memberi. Itu mah namanya bukan pungli tapi penipuan, beda lagi,” kata Farhan.
    Pemkot Bandung sebelumnya menerima peringatan dari Saber Pungli Kota Bandung terkait dugaan jual beli kursi di empat SMP Negeri, dengan penawaran mencapai Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per kursi.
    “Ya, tidak ada penambahan kalau hasil penyelidikannya. Kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada empat sekolah SMP Negeri. Kemudian nilainya antara Rp 5 sampai 8 juta,” ucap Farhan.
    Ia menegaskan bahwa langkah penyelidikan yang dilakukan saat ini merupakan bentuk pencegahan sebelum praktik pungli benar-benar terjadi di lapangan.
    “Pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Kalau saya lebih senangnya galak di depan saja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya,” ujarnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dugaan Pungli Jual Beli Kursi SPMB 2025 di Bandung, Farhan Ungkap Indikasi Keterlibatan Orang Dalam.
    Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Seli Andina Miranti
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Farhan Bongkar Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Bandung: Pasti Ada Orang Dalam Bandung 12 Juni 2025

    Farhan Curiga Keterlibatan Orang Dalam soal Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Kota Bandung Bandung 12 Juni 2025

    Farhan Curiga Keterlibatan Orang Dalam soal Dugaan Jual Beli Kursi SPMB di Kota Bandung
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan dugaan keterlibatan orang dalam terkait kasus
    jual beli kursi
    pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SMPB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung.
    Hal ini disampaikan Farhan berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh tim Satgas khusus yang dibentuknya.
    “Pasti, enggak mungkin kalau enggak ada orang dalam,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (12/6/2025).
    Farhan juga menambahkan bahwa terdapat indikasi lain yang perlu diwaspadai terkait dugaan jual beli kursi sekolah SMP.
     
    “Tapi ada kemungkinan gini, saya khawatirnya ada skenario yang berikutnya yaitu penipuan,” ucapnya.
    Penipuan yang dimaksud oleh Farhan melibatkan oknum yang mengaku sebagai orang dalam, baik dari pihak sekolah maupun dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.
    Oknum tersebut menawarkan kepada orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu.
    “Jadi misalnya ada orang yang mengaku sebagai orang dalam, ketemu dengan orang tua siswa, nah orang tua siswanya memberi. Itu namanya bukan pungli tapi penipuan, beda lagi,” tuturnya.
    Hingga saat ini, belum ada perkembangan terbaru terkait penyelidikan dugaan jual beli kursi sekolah.
    Farhan menyatakan bahwa dugaan sementara masih melibatkan empat Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung.
    “Tidak ada penambahan kalau hasil penyelidikannya. Kalau sekolah yang lagi diselidiki ada 4 sekolah SMP Negeri. Kemudian nilainya antara Rp 5.000.000 sampai Rp.8.000.000,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.