Category: Kompas.com Metropolitan

Ketika Jakarta Gelap Gulita Selama Satu Jam Malam Ini… Megapolitan 14 Juni 2025

Ketika Jakarta Gelap Gulita Selama Satu Jam Malam Ini…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan
pemadaman listrik
pada Sabtu (14/6/2025) malam, dalam rangka memperingati
Hari Lingkungan Hidup
.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, pemadaman dimulai sejak pukul 20.30 WIB dan membuat sejumlah titik di eks Ibu Kota menjadi gelap gulita.
Gedung Balai Kota Jakarta tidak tampak menyala. Hal serupa terlihat di kawasan Monas, yang gelap kecuali pada area Tugu Api Kemerdekaan dan pusat kuliner.
Lampu jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Barat juga tidak berfungsi, menyisakan hanya cahaya dari kendaraan bermotor.
Sepanjang Jalan MH Thamrin juga tampak tanpa penerangan jalan, meski sejumlah gedung masih menyala dan membuat suasana tidak sepenuhnya gelap.
Sementara itu, di kawasan
Bundaran HI
, pemadaman tidak terlalu terasa. Dua halte besar, Bundaran HI dan Dukuh Atas, masih tampak terang benderang.
Sejumlah warga yang melintasi area terdampak mengaku baru mengetahui adanya program pemadaman ini dan menyayangkan minimnya sosialisasi serta potensi bahaya di jalan.
“Saya baru tahu kalau ada pemadaman listrik,” ujar Rio (24), salah satu pengendara yang melintasi Jalan Medan Merdeka.
Ia menilai program itu bagus untuk kampanye lingkungan, tapi harus dikaji ulang karena dapat membahayakan pengguna jalan.
“Tadi sudah sempat lewat. Bagus sih kalau buat memperingati Hari Lingkungan, tapi perlu dipertimbangkan lagi karena cukup membahayakan juga kalau tidak ada lampu jalan,” ujarnya.
Pendapat senada disampaikan Fitri (21), warga yang mengetahui pemadaman lewat media sosial.
Ia menilai program tersebut tidak berjalan efektif karena masih banyak gedung yang tetap menyalakan lampu.
“Tadi masih banyak gedung yang lampunya nyala. Jadi berasa kayak enggak mati lampu karena masih diterangi sama lampu gedung,” kata Fitri.
Ia menyarankan agar Pemprov Jakarta lebih fokus pada pembatasan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi, bukan mematikan listrik.
“Menurut saya, lebih baik memperhatikan dari segi kendaraannya karena permasalahan di Jakarta itu adalah polusi,” ucapnya.
Sebelumnya, melalui akun Instagram resminya,
@dkijakarta
, Pemprov mengajak seluruh warga ikut serta dalam gerakan mematikan lampu dan listrik yang tidak diperlukan mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.
“Yuk ambil bagian di aksi hemat energi peringati Hari Lingkungan Hidup! Bersama, kita bisa kurangi emisi karbon di Jakarta,” tulis akun tersebut.
Ini lokasi-lokasi lampu yang dipadamkan:
Pemadaman akan dilakukan di berbagai titik strategis di lima wilayah Jakarta, mulai dari jalan protokol, jalan arteri, hingga gedung-gedung pemerintahan dan ikon kota.
Jakarta Pusat:
Jakarta Utara:
Jakarta Barat:
Jakarta Timur:
Jakarta Selatan:
Selain jalan-jalan besar, pemadaman juga akan dilakukan pada sejumlah ikon kota, seperti:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 21:48
Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
Jakarta
menyoroti kebijakan Gubernur Jakarta
Pramono Anung
yang membuka sejumlah taman selama 24 jam.
Ketua Fraksi PSI,
William Aditya Sarana
, menilai kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan fasilitas penunjang, terutama penerangan dan kebersihan toilet umum.
“Kita membutuhkan perhatian, memang penerangannya itu tindak lanjut yang nanti cukup simpel lah. Tapi bisa, saya kira bisa mengurangi (rawan kejahatan) kalau misalnya daerah semuanya itu terang lah gitu ya,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
Ia mengkhawatirkan, tanpa pengawasan dan perawatan memadai, taman-taman yang buka selama 24 jam justru bisa menjadi titik rawan kriminalitas atau disalahgunakan untuk aktivitas tak semestinya.
Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu juga mendorong pengawasan dan penindakan tegas bagi pelanggaran di taman, seperti merokok sembarangan dan tindakan asusila, demi menciptakan rasa aman bagi pengunjung.
“Jadi, kalau ada yang ingin melakukan tindak kriminal itu pasti akan menahan diri lah gitu dan memang harus ada penindakan. Misalnya yang merokok atau yang melakukan asusila, ada penindakan sehingga ada efek jelas di situ,” tegas William.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Joga, mengakui sejumlah taman memang belum sepenuhnya dilengkapi dengan pencahayaan maupun kamera pengawas (CCTV).
Ia juga menyoroti keluhan warga soal kebersihan toilet umum di taman-taman tersebut.
“Dan juga saya masih dapat komplain soal toilet ya. Toilet dia juga menjadi catatan juga. Masih bisa dikatakan belum 100 persen itu bersih maksudnya,” ungkap Nirwono.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meresmikan lima taman yang beroperasi selama 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
“Dengan resmi malam hari ini, ada lima taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak,” ujar Pramono saat peresmian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi, berolahraga, serta berbagi dan berkolaborasi sesuai minat dan hobi mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 21:11
Pemprov Jakarta Segera Realisasikan Daycare Gratis untuk Perempuan Pekerja Megapolitan 14 Juni 2025

Pemprov Jakarta Segera Realisasikan Daycare Gratis untuk Perempuan Pekerja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan fasilitas penitipan anak atau
daycare gratis
untuk perempuan di dunia kerja, termasuk
sektor informal
.
Pasalnya, masih banyak perempuan di Jakarta dan sekitarnya yang kesulitan mencari tempat penitipan anak yang terjangkau ketika harus bekerja.
“Apa yang kurang dari Jakarta? Ini lagi kita perjuangkan nih, lagi didorong. Satu aja deh, beresin daycare. Semoga Om Pram punya konsen juga soal ini, membuat perempuan itu nyaman bekerja,” ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, keberadaan daycare merupakan solusi konkret dan praktis untuk meningkatkan produktivitas perempuan.
Oleh karenanya, penyediaan daycare gratis penting agar perempuan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, tidak kesulitan mencari tempat menitipkan anak.
Apalagi tidak semua perempuan memiliki privilege untuk menitipkan anak kepada anggota keluarga seperti ibu mertua.
“Banyak perempuan yang akan berpartisipasi di tempat kerja. Kalau perempuannya ingin jadi full time ibu rumah tangga, enggak ada masalah, itu pilihan. Mau kerja informal, silahkan,” kata dia.
Bhima berharap agar program daycare gratis bisa masuk dalam agenda pembangunan Jakarta menjelang ulang tahun ke-500.
“Ini hal kecil, konkret, praktikal, tapi belum banyak dikerjakan pemerintah,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:41
PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
transportasi umum
di
luar jam sibuk
.
Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
“Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
“Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
aplikasi JAKI
(Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
“Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
“Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
“Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:26
5 Ini Cara Eri Cahyadi "Melunakkan Hati" Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi Surabaya

Ini Cara Eri Cahyadi “Melunakkan Hati” Forum Solidaritas Madura yang Awalnya Bakal Aksi Soal Jukir Resmi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
merespon perihal, rencana demo yang akhirnya batal digelar oleh
Forum Solidaritas Madura
Indonesia (FSMI), terkait penertiban juru parkir (jukir) liar.
Eri mengatakan, sudah bertemu dengan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Jumat (13/6/2025).
Mereka sepakat untuk membatalkan aksi yang rencananya digelar di Balai Kota Surabaya itu.
“Insya Allah teman-teman apakah ada (demo) itu, insya Allah enggak ada. Karena apa? Karena ini kita sudah terangkan. Inilah yang terjadi,” kata Eri, di ruang kerjanya, Sabtu (14/6/2025).
Eri menjelaskan, kebijakannya tersebut untuk menertibkan jukir liar yang tidak menaati peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Contohnya, penggunaan karcis parkir untuk konsumen.
“Kalau kita ingin menjaga Surabaya, ketika menjadi petugas parkir, satu jangan menarik parkir di atas karcis yang sudah ditentukan, kedua jangan menarik uang tanpa karcis, beres
toh
,” ujarnya.
Kemudian, kata Eri, FSMI memahami, arah langkahnya untuk menerapkan jukir yang menggunakan rompi perusahaan.
Akhirnya, mereka sepakat agar peraturan tersebut tetap dilanjutkan.
“Kalau orang yang tidak mengerti kan
akhire

ono sing
(ada yang) fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tapi ketika dijelaskan gamblang, loh ya
wis
berarti
wis
bener, ya, benar, makanya kita jalan bersama,” ujarnya.
Oleh karena itu, Eri mengimbau, agar masyarakat melawan pihak yang tidak menjalan aturan.
Dengan demikian, maka situasi Surabaya tetap aman dan nyaman bagi waeganya.
“Warga Surabaya kan
kepengin ngono tok to
(keinginannya hanya begitu saja kan) aman, nyaman. Nah, yang kalau ternyata ada oknum yang itu (melanggar) ya ayo kita lawan begitu loh,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 20:24
10 Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan Denpasar

Penembakan Warga Australia di Bali: 2 Penembak Berjaket Hijau dan Oranye, 17 Selongsong Peluru Berserakan
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com-
Polisi masih memburu penembak dua warga negara Australia, berinisial ZR (33) dan SG (35), di sebuah vila di Desa Munggu, Kecamtan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 24.15 Wita.
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, pelaku berjumlah dua orang dan diduga kuat berasal dari negara yang sama dengan korban.
Saat melancarkan aksinya, salah satu pelaku mengenakan jaket hijau yang menyerupai atribut driver ojek online. Sedangkan, satu pelaku lainnya mengenakan jaket oranye terang.
“Dalam kejadian penembakan ini mengakibatkan satu korban WNA Australia meninggal dunia, inisial ZR, dibawa ke RSUP Prof Ngoerah untuk dilakukan otopsi dan satu korban luka tembak inisial SG, dibawa ke rumah sakit di Kuta, Badung, untuk dilakukan perawatan,” kata kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, lewat keterangan tertulis, Sabtu.
Ariasandy mengatakan penembakan disaksikan langsung oleh saksi berinisial GJ (29) yang merupakan istri dari ZR, dan DN istri korban SG, di dalam vila tersebut.
Saat kejadian, GJ sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Dia tiba-tiba terbangun saat mendengar suara teriakan suamimya.
Dalam ketakutan, GJ sempat mengintip dari balik selimut melihat seorang pria mengenakan jaket oranye terang dan helm hitam mendekati suaminya.
Pria bersenjata itu lalu menembaki suaminya yang berada di kamar mandi dengan membabi buta.
Saat bersamaan, GJ juga mendengar suara teriakan SG yang berada di kamar sebelahnya, dan diikuti suara tembakan serta suara pecahan kaca jendela.
Dia baru berani bangun dari kasurnya setelah kedua pelaku terdengar meninggalkan lokasi.
Dia pun langsung memeriksa keadaan suaminya, namun denyut nadinya sudah tidak ada.
GJ lalu membantu korban SG yang mengalami pendarahan dan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut.
“Berdasarkn hasil identifikasi Polres Badung dan Inafis Polda Bali pada ZR, ditemukan satu luka tembak di telapak kaki kanan, dua luka tembak pada dada kiri, dan luka robek pada pelipis, hidung, bahu kiri,” kata dia.
Sementara menurut kesaksian DN, saat itu dia juga sedang tertidur dan tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam kamar sebelahnya.
Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan jaket warna hijau dan wajahnya ditutup masker dan helm hitam masuk ke dalam kamarnya.
Dia pun langsung lari keluar dari vila untuk mencari bantuan.
Sedangkan, saksi lainnya juga sempat melihat saat kedua pelaku langsung melarikan diri mengunakan dua sepeda motor matic usai kejadian tersebut.
“Saksi melihat dari celah pintu melihat satu orang laki-laki diatas motor matic kecil dengan jaket hijau ojek online, helm gelap, dan mekai masker atau penutup wajah dengan bahasa atau logat Australia kental dengan kata ‘I cant start my bike’,” kata Ariasandi.
Ariasandy mengatakan berdasarkan kekerangan saksi-saksi di lokasi kejadian diduga kedua pelaku berasal dari Australia.
Selain memeriksa saksi, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 17 buah selongsong peluru, 2 buah proyektil utuh dan 55 buah pecahan proyektil.
“Dua orang pelaku dengan logat bahasa Australian kental,” kata kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 19:13
7 Rismon Sianipar Curigai KKN Jokowi di Wonosegoro Fiktif, Sekdes: Kami Ada sejak 1954! Regional

Rismon Sianipar Curigai KKN Jokowi di Wonosegoro Fiktif, Sekdes: Kami Ada sejak 1954!
Editor
KOMPAS.com –
Ahli digital forensik Rismon Sianipar yang juga menjadi salah satu saksi dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali melontarkan tudingan.
Kali ini, ia menyebut lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi fiktif.
Menurut Rismon, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, lokasi yang menjadi tempat Jokowi melaksanakan pengabdian sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu baru berdiri pada tahun 2000-an. Sementara, Jokowi lulus tahun 1985.
Rismon pun berencana mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk menelusuri kebenarannya.
“Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” kata Rismon di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (12/6/2025).
“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN? Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” ujar Rismon menambahkan.
Tudingan Rismon dibantah oleh Sekretaris Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Tofan Bangkit Sanjaya.
Ia menyebut klaim yang mengatakan Desa Ketoyan baru berdiri tahun 2000-an adalah tidak benar dan menyesatkan.
Tofan menegaskan bahwa Desa Ketoyan telah ada sejak lama dan memiliki dokumen sah secara administratif.
“Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik (sekretaris desa), dan perangkat lain,” ujar Tofan kepada awak media, Jumat (13/6/2025).
Sambil menunjukkan buku catatan desa, Tofan memaparkan bahwa pada 13 September 1954, Bupati Boyolali telah mengesahkan jabatan Lurah Djentoe Abdul Wahab melalui Surat Keputusan (SK).
Dia mengatakan, dalam buku ini tertulis lengkap, ada satu lurah, satu carik, dan tiga kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun.

Tofan juga memperlihatkan buku Later C dan dokumen-dokumen lama lainnya yang semakin memperkuat bahwa Desa Ketoyan telah eksis jauh sebelum tahun 2000.
“Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada,” ujarnya.
“Kalau ada
statement
yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan,” tandasnya.
Selain dokumen administratif, keberadaan Jokowi saat melaksanakan KKN di Desa Ketoyan juga diakui warga setempat.
Muh Huri (70), salah satu warga, mengaku berinteraksi langsung dengan Jokowi selama sekitar tiga bulan masa KKN berlangsung.
“Iya, (salah satunya) Pak Jokowi. Saya pernah ketemu beliau selama sekitar tiga bulan waktu KKN,” ungkapnya.
Huri bahkan mengingat pengalaman unik bersama Jokowi saat keduanya pergi ke Solo untuk membeli gitar menggunakan motor Vespa.
“Yang paling saya ingat, kami sempat mampir ke rumah saudaranya Pak Jokowi, rumahnya di dekat sungai dan banyak kayunya, kayak pabrik mebel,” kenangnya.
Gitar tersebut rencananya akan digunakan untuk mengiringi Jokowi menyanyikan lagu “Stuck on You” saat malam perpisahan KKN.
Namun, rencana itu batal karena pemain musik tidak menguasai lagunya.
“Karena yang ngiringi kurang pinter, akhirnya gagal dinyanyikan,” tambah Huri.
Kesaksian lain datang dari Zainal Muhizin (80), warga yang tidak melihat langsung aktivitas para mahasiswa, tetapi mendengar langsung dari orangtuanya bahwa mahasiswa UGM kala itu tinggal di rumah lurah setempat, Djentoe Abdul Wahab.
“Saya meyakini mahasiswa itu adalah Pak Jokowi. Mereka tinggal di rumah Pak Lurah Djentoe,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Buntut Rismon Sianipar Tuduh Lokasi KKN Jokowi Fiktif, Sekdes Ucap Menyesatkan, Warga Beber Fakta
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 17:59
9 Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi Yogyakarta

Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Kasus mafia tanah
yang menimpa Mbah Tupon warga Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bergulir.
Bahkan,
Bupati Bantul
Abdul Halim Muslih pada Jumat (13/6/2025) melakukan pertemuan tertutup dengan tim hukum yang mendampingi Mbah Tupon.
Saat disinggung soal hasil pertemuan itu ia menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Mbah Tupon ini sudah dalam tahap akhir.
“Secara umum sudah di ujung eksekusi,” kata Halim, Sabtu (14/6/2025).
Menurut dia aparat penegak hukum (APH) sudah siap untuk mengembalikan hak Mbah Tupon.
“Kejaksaan maupun APH terkait pengembalian hak-hak Mbah Tupon,” kata dia.
Dalam pertemuan dengan tim hukum pendamping Mbah Tupon Halim tidak merincinya dengan detail, lantaran kasus ini kewenangannya berada di penegak hukum.
“Sudah ranah aph kami tidak bisa sampaikan detailnya. Karena masih ada proses yang harus dilalui,” kata dia.
“Silakan tanya ke Polda (DIY),” imbuhnya.
Halim menjamin Pemkab Bantul tetap akan mengawal kasus ini hingga rampung, Pemkab Bantul juga sudah membentuk tim hukum pendamping Mbah Tupon untuk mendampingi.
“Pasti (sampai kasus selesai), Pemkab sebagai pembelanya,” kata dia.
Di sisi lain kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari menyampaikan pihaknya telah menerima informasi nama-nama yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polda DIY.
“Memang sudah ditetapkan tujuh tersangka, di antaranya Bibit Rustanto, Triono, Triyono, Fitri Wartini, Indah Fatmawati, Muhammad Ahmadi dan Anhar Rusli,” katanya.
Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Polda DIY untuk segera umumkan tersangka kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY.
Kadiv Humas JPW Baharuddin kamba mengatakan tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi terancam hilang karena diduga ulah nakal mafia tanah.
Tanah tersebut tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.
Kasus yang dialami Mbah Tupon hingga kini telah masuk tahap penyidikan di Polda DIY.
“Jika sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam
kasus mafia tanah
yang dialami Mbah Tupon, maka segera saja Polda DIY untuk mengumumkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Kamba, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya dengan ditetapkannya tersangka agar kasus ini ada kepastian hukum.
“Jangan kesannya ditarik ulur dengan tidak segera mengumumkan tersangka,” kata Kamba.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 17:26
8 Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung Surabaya

Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Forum Solidaritas Madura Indonesia (
FSMI
) batal menggelar aksi demonstrasi di Surabaya, yang rencananya diadakan selama 5 hari.
Sebab, mereka sepakat dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Koordinator aksi, Baihaki Akbar mengatakan, awalnya pihaknya mengkritisi perihal kegiatan penertiban
juru parkir
(jukir) liar yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
.
Menurut Baihaki, kegiatan Eri ketika menertibkan parkir dan tersebar di berbagai media sosial menimbulkan stigma negatif.
“Sehingga harapan kami tidak ada lagi konten-konten yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap salah satu suku,” kata Baihaki, Sabtu (14/6/2025).
Kemudian, Baihaki telah menerima penjelasan Eri secara langsung dari Eri perihal kegiatan yang disebar ke media sosial tersebut.
Dia setuju dengan tindakan yang dilakukan Pemkot Surabaya.
Baihaki mengaku, menerima alasan Eri Cahyadi terkait penertiban itu karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyejahterakan para jukir yang ada di Surabaya.
“Program yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memberikan kesejahteraan maupun kemajuan warganya, pasti kita dukung karena merupakan bentuk menghormati pemerintah daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Baihaki, pihaknya mengurungkan niat untuk menggelar aksi demonstrasi, yang rencananya menyasar ke Balai Kota Surabaya, pada 16-20 Juni 2025 mendatang.
“Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 17:15
Babak Baru Kasus Dirut BUMD Bandung Barat, Korban Kedua Kena Tipu Rp 1,8 Miliar Bandung 14 Juni 2025

Babak Baru Kasus Dirut BUMD Bandung Barat, Korban Kedua Kena Tipu Rp 1,8 Miliar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kasus penipuan yang dilakukan oleh Direktur Utama BUMD Bandung Barat,
Deden Robby Firman
, menjajaki babak baru.
Polisi mendapatkan laporan dari korban baru yang tertipu dengan nilai kerugian yang lebih fantastis.
Sebelumnya, Deden telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana penipuan terhadap seorang pengusaha ayam dengan transaksi cek kosong senilai Rp 659 juta.
Kini, tersangka Deden dilaporkan atas dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar, mencapai Rp 1,8 miliar.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Polres Cimahi
, AKP Dimas Nugroho Chaniyago, mengungkap adanya laporan baru dengan modus dan terlapor yang sama.
“Pada pelaporan yang kedua, nilai taksir sekitar Rp 1,8 miliar. Kami akan
update
terkait penanganan yang lain,” ungkap Dimas saat ditemui di Mapolres Cimahi, Sabtu (14/6/2025).
Saat ini, polisi sudah menetapkan Deden sebagai tersangka atas tindak pidana penipuan terhadap pengusaha ayam beku menggunakan cek kosong Rp 659 juta.
Dengan adanya laporan baru yang masuk, polisi kembali melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus kedua dengan modus yang sama.
“Untuk kasus pertama, kami sudah menetapkan konsentrasi unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka. Kami akan lakukan pemeriksaan berikutnya bersamaan dengan adanya laporan yang baru,” ucap Dimas.
Sejauh ini, polisi mencatat ada dua korban dengan modus yang sama, yakni penipuan.
Pada korban pertama, kerugian senilai Rp 659 juta, sementara korban kedua tertipu Rp 1,8 miliar.
“Sementara yang laporan resmi kami terima yang saat ini rilis, kemudian yang ada dalam proses penyelidikan ada laporan lagi masuk yang sudah mau naik sidik juga, jadi total ada dua korban,” ucap Dimas.
“Yang memang fantastis bukan kuantitas pelaporannya, melainkan kuantitas kerugiannya,” tutur Dimas.
Sebelumnya, polisi sudah menetapkan Deden sebagai tersangka penipuan dengan menjeratnya menggunakan Pasal 375 dan/atau Pasal 372 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman pidana maksimal empat tahun penjara.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/06/2025 16:34