Category: Kompas.com Metropolitan

  • Kerap Dijadikan Tempat Mesum, Taman Mahoni Akan Dipasang CCTV
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    Kerap Dijadikan Tempat Mesum, Taman Mahoni Akan Dipasang CCTV Megapolitan 16 Juni 2025

    Kerap Dijadikan Tempat Mesum, Taman Mahoni Akan Dipasang CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Taman Mahoni
    di kawasan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur akan dipasang
    kamera CCTV
    setelah viral insiden pasangan muda-mudi diduga melakukan tindakan mesum di taman tersebut.
    Pelaksana Tugas (Plt)
    Lurah Kelapa Dua Wetan
    , Andri Maila mengatakan pihaknya akan menambah lampu penerangan di taman itu.
    “Kami juga akan menambah lampu penerangan di titik-titik rawan mesum di taman, serta pemasangan CCTV,” ungkap Andri saat dikonfirmasi, Senin (16/6/2025).
    Selain itu, Andri mengimbau warga turut membantu mengawasi area Taman Mahoni agar kejadian serupa tidak terulang.
    “Menghimbau pada warga dan tokoh masyarakat sekitar taman turut mengawasi. Kami juga akan mengerahkan Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas di jam rawan,” tutur Andri.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sepasang muda-mudi diduga berbuat mesum di Taman Mahoni, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, viral di media sosial.
    Rekaman tersebut diunggah oleh akun Instagram @kabarcibubur24jam, menampilkan adegan tidak senonoh yang dilakukan pada malam hari di area taman yang tampak sepi dan minim pencahayaan.
    “Sepasang kekasih melakukan tindakan tidak senonoh di Taman Mahoni, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, kejadian Rabu (11/6/2025) sekitar pukul 22.20 WIB. Taman Mahoni cukup sering jadi
    tempat mesum
    karena cenderung sepi dan agak gelap,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
    Sutowijoyo, salah satu warga yang tinggal di sekitar taman, menyebut bahwa peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi.
    Ia bahkan mengaku pernah menangkap tiga pasangan mesum di taman tersebut pada Oktober 2024.
    Warga disebut telah berupaya melaporkan tindakan tidak senonoh itu kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelapa Dua Wetan, namun laporan itu tidak segera ditindaklanjuti.
    “Saya laporan, saya dua kali laporan ke Pol PP Kelapa Dua Wetan. Kayak cuman, ‘oh iya, oh iya’, enggak ada tindakan. Tapi pas kemarin kejadian besar, baru itu, baru mereka tindakan,” kata Sutowijoyo saat ditemui di Taman Mahoni, Kamis (12/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilu Bocah Penjual Risol di Tangsel: Kaki Penuh Luka, Diduga Alami Kekerasan dan Dipaksa Berdagang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    Pilu Bocah Penjual Risol di Tangsel: Kaki Penuh Luka, Diduga Alami Kekerasan dan Dipaksa Berdagang Megapolitan 16 Juni 2025

    Pilu Bocah Penjual Risol di Tangsel: Kaki Penuh Luka, Diduga Alami Kekerasan dan Dipaksa Berdagang
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com – 
    Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun mendadak viral di media sosial usai terekam kamera warga tengah berjalan tertatih di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @
    abizarajadeh
    , bocah yang belakangan diketahui bernama Noval itu tampak membawa keranjang merah berisi dagangan risolnya.
    Wajahnya tampak lesu, dan bagian kakinya terlihat penuh luka, seperti bekas sayatan dan sundutan rokok.
    Kondisi Noval yang memprihatinkan lantas mengundang perhatian pria pemilik akun Instagram tersebut bernama Abi.
    Dugaan Dipaksa Berjualan hingga Putus Sekolah
    Saat ditemui
    Kompas.com
    , Senin (16/6/2025), Abi menjelaskan bahwa Noval diduga mengalami kekerasan oleh ibu tirinya.
    Tak hanya itu, bocah tersebut juga disebut dipaksa berjualan makanan dan mengalami putus sekolah.
    “Sebenernya Noval ini sudah bertahun-tahun jualan risol sama ibunya. Ibunya masak, dia yang jual,” kata Abi.
    Ia mengaku sudah mengenal Noval cukup lama karena sering melewati depan rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut Abi, dagangan risol yang dijual Noval seringkali tidak laku.
    “Risolnya mungkin sudah berhari-hari gak laku, jadi gak enak. Jadi saya kasih uang saja. Karena sudah sering ngobrol, dia suka minta minum atau makan,” lanjutnya.
    Insiden yang Memicu Aksi Viral
    Insiden yang mendorong Abi untuk memviralkan kasus ini terjadi pada Jumat, (13/6/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.
    Saat itu, Noval datang dan meminta beras. Ketika ditanya alasannya, Noval menyebut bahwa ia sudah tidak tinggal bersama ibunya.
    Karena tidak memiliki beras, Abi memberikan roti kepada Noval. Namun tak lama kemudian, seorang wanita yang disebut sebagai ibu tiri Noval datang dan meminta agar anak itu tidak diberi makan.
    “Harusnya bilang terima kasih, tapi kok malah begitu. Setelah saya masuk rumah, saya jadi kepikiran terus,” ujar Abi.
    “Yaudahlah gak bisa dibiarin, akhirnya saya posting biar viral, dan alhamdulillah sekarang mulai banyak yang bantu,” lanjutnya.
    Temuan Luka Diduga Akibat Sundutan Rokok
    Abi juga menceritakan, bahwa Noval sering datang dalam kondisi memprihatinkan.
    Salah satu yang paling mengejutkan adalah saat Noval menunjukkan luka-luka seperti bekas sundutan rokok di kedua kakinya.
    “Dia kondisi dateng kaya sakit, tertatih tatih. Terus awalnya dia dateng bukan mau minta minum, tapi obat luka. Saya lihat di betis ada luka koreng, kaya (sundutan) rokok, ada tiga (luka) di kedua kakinya,” jelas Abi.
    Identitas dan Alamat Noval Masih Misterius
    Menurut Abi, Noval tidak banyak bicara dan kerap menjawab dengan tidak jelas saat ditanya lebih lanjut soal kondisi rumahnya.
    “Saya tanya alamatnya, dia bilang di Ciater. Tapi dari komentar di IG katanya dia tinggal di Bukit Nusa Indah. Jadi gak jelas,” tuturnya.
    Abi menduga usia Noval antara 11 hingga 13 tahun dan kemungkinan masih setara siswa SMP. Namun, dia tidak sekolah dan hanya berjualan risol hampir setiap hari.
    Langkah Lanjut dari Dinas Terkait
    Kasus ini mulai ditangani oleh pihak terkait. Abi menyebut, bahwa pada pagi hari setelah unggahannya viral, pihak UPT Perlindungan Anak telah menghubunginya untuk meminta informasi lebih lanjut.
    “Saya dimintai alamat rumah Noval karena katanya mereka mau bantu,” ujar Abi.
    Namun hingga kini alamat pasti tempat tinggal Noval masih belum diketahui secara pasti.
    Abi berharap aparat dan pihak berwenang bisa segera mengambil tindakan agar Noval mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak lagi menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Anak 12 Tahun Meninggal Usai Ditolak RS Diduga karena Gunakan Kartu BPJS
                        Regional

    8 Anak 12 Tahun Meninggal Usai Ditolak RS Diduga karena Gunakan Kartu BPJS Regional

    Anak 12 Tahun Meninggal Usai Ditolak RS Diduga karena Gunakan Kartu BPJS
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
     – Seorang anak berusia 12 tahun,
    Alif Okto Karyanto
    , meninggal dunia pada Minggu (15/6/2025) dinihari. Ia meninggal setelah diduga ditolak perawatan di
    RSUD Embung Fatimah
    Batam, Kepulauan Riau, karena statusnya sebagai peserta
    BPJS Kesehatan
    .
    Korban dinyatakan meninggal dua jam setelah diduga mengalami
    penolakan perawatan
    di rumah sakit tersebut.
    Peristiwa ini menjadi viral setelah diunggah oleh pengguna media sosial Facebook bernama Suprapto pada hari sebelumnya, yang kini telah dibagikan sebanyak 659 kali.
    Dalam unggahannya, Suprapto menceritakan kronologi saat orang tua Alif membawa anaknya ke RSUD Batam pada Sabtu (14/6/2025) malam sekitar pukul 22.30 WIB.
    Setelah masuk melalui Unit Gawat Darurat (UGD), pihak rumah sakit menginformasikan bahwa mereka tidak dapat merawat Alif karena pasien tidak masuk dalam kategori darurat.
    “Kami tidak tahu kok rumah sakit bisa berkata seperti itu, padahal jika pasien tengah malam ke UGD pasti sudah sakit. Karena orang tuanya warga tidak mampu, jika harus bayar sendiri maka oleh orang tua Minggu 15 Juni 2025 jam 02.30 atau sekitar 4 jam di RSUD dibawa pulang dengan menebus obat bayar sendiri,” ungkap Suprapto dalam postingannya.
    Setelah ditolak, keluarga Alif memutuskan untuk membawa pulang korban setelah membayar semua biaya yang diminta pihak rumah sakit.
    Namun, Alif kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 04.30 WIB, Minggu (15/6/2025) dinihari.
    “Tapi Naas sampai di rumah ananda pukul 04.30 mengembuskan napas terakhir,” tambahnya.
    Direktur RSUD Embung Fatimah, Sri Widjayanti Suryandari, membantah tuduhan mengenai penolakan perawatan terhadap peserta BPJS Kesehatan.
    Ia menjelaskan bahwa pihak rumah sakit selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
    “Saat itu juga langsung kami layani di IGD sesuai keluhan dua jam sebelumnya terlihat sesak di rumah. Akhirnya kami kasih bantuan oksigen, pemeriksaan respirasi, nadi ulang, laboratorium, dan pemeriksaan kadar oksigen,” ujar Sri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/6/2025).
    Sri menambahkan, saat tiba di rumah sakit, kondisi Alif stabil dan tidak memenuhi kriteria gawat darurat, sehingga tidak bisa dijamin oleh BPJS.
    Setelah hampir empat jam diobservasi, kondisi pasien tetap stabil dan akhirnya dipulangkan dengan rekomendasi untuk rawat jalan.
    “Jadi kami sudah melayani. Bukan tidak melayani, seperti yang disebarkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Mendagri Tito Absen dalam Rapat Bahas Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
                        Nasional

    8 Mendagri Tito Absen dalam Rapat Bahas Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut Nasional

    Dampingi Prabowo, Mendagri Tito Absen dalam Rapat Bahas Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    tidak hadir dalam rapat pembahasan sengketa empat pulau Aceh yang masuk Sumatera Utara di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya Sugiarto
    mengatakan, Tito absen dalam rapat tersebut karena bertugas mendampingi Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam kunjungan kenegaraan di Singapura.
    “Bapak Menteri Dalam Negeri akan memimpin langsung rapat koordinasi pada siang hari ini. Tapi karena beliau bertugas mendampingi Bapak Presiden dalam kegiatan kenegaraan di Singapura, maka beliau meminta kami untuk mengadakan rapat yang sangat penting ini,” ucap Bima di Kantor Kemendagri.
    Bima menjelaskan, rapat pembahasan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan Tim Nasional Pembakuan Rupabumi dan menemukan novum atau bukti baru terkait polemik tersebut.
    Namun, bukti baru tersebut tidak bisa diumumkan ke publik dan harus dilaporkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Bukti baru tadi penting, karena bisa menjadi landasan yang sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau tadi. Mari kita tunggu saja teman-teman sekalian, ke arah mana tentu nanti akan melalui kajian, pembicaraan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang dilaporkan kepada Bapak Presiden,” katanya.
    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Pemerintah Provinsi Aceh memprotes keputusan itu karena merasa sejarah menunjukkan bahwa keempat pulau itu milik Aceh.
    Sementara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasa keempat pulau itu semestinya masuk Sumatera Utara karena letak geografisnya lebih dekat ke provinsi tersebut.
    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto disebut akan turun tangan dan segera mengambil keputusan untuk mengakhiri masalah sengketa
    4 pulau Aceh masuk Sumut
    tersebut.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (14/6/2025).
    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” ujar Dasco melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        "Walkout" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
                        Bandung

    4 "Walkout" di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris Bandung

    “Walkout” di Pelantikan Rektor UPI, Cucun Soroti Sumpah dalam Bahasa Inggris
    Tim Redaksi

    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    memilih meninggalkan ruangan saat acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Didi Sukyadi karena sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris.
    “Saya tidak bisa menerima pengucapan sumpah jabatan rektor di institusi pendidikan Indonesia dilakukan dalam bahasa asing. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan,” kata
    Cucun
    kepada awak media, Senin (16/6/2025).
    Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    Cucun menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang dinilai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang akademik dan kelembagaan.
    “Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tetapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional,” ujarnya.
    Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata soal bahasa, melainkan menyangkut kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.
    Cucun juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi insiden tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI.
    “Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendiktisaintek. Ini bukan sekadar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik,” ucapnya.
    Acara pelantikan
    rektor UPI
    berlangsung di Gedung Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung, dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta civitas akademika UPI.
    Dalam prosesi sumpah jabatan,
    Rektor UPI
    yang dilantik menggunakan bahasa Inggris.
    “Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung tinggi prinsip
    values for value
    ,
    full commitment no conspiracy
    , dan
    defender integrity
    ,” ucapnya.
    “Ini harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi lainnya dan tidak boleh terulang lagi,” kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.
    Hingga berita ini disusun, Kompas.com masih berupaya meminta komentar pihak UPI berkait Cucun “walkout”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Fadli Zon Angkat Bicara Setelah Dikritik soal Pernyataan Terkait Pemerkosaan Mei 1998
                        Nasional

    10 Fadli Zon Angkat Bicara Setelah Dikritik soal Pernyataan Terkait Pemerkosaan Mei 1998 Nasional

    Fadli Zon Angkat Bicara Setelah Dikritik soal Pernyataan Terkait Pemerkosaan Mei 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menyatakan, peristiwa huru-hara 13-14 Mei 1998 telah menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya
    perkosaan massal
    .
    Hal ini disampaikan Fadli setelah dirinya menghadapi kecaman publik, lantaran mengatakan tidak ada perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.
    “Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan
    kekerasan seksual
    pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini,” kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Senin (13/6/2025).
    “Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998,” ucap dia.
    Fadli mengatakan, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal “massal” ini.
    Bahkan, sebut Fadli, laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku.
    Menurut dia, perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menyampaikan sejarah lantaran menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.
    Ia khawatir ketidakakuratan fakta malah dapat mempermalukan nama bangsa sendiri.
    “Segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” tegas Fadli.
    Fadli mengeklaim pernyataannya dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.
    Dia bilang, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.
    “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” kata Fadli.
    Dia menyebut, istilah ‘massal’ juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat selama lebih dari dua dekade, sehingga sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik.
    “Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun, terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif,” kata Fadli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Profil Novel Baswedan, Eks Penyidik KPK yang Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
                        Nasional

    1 Profil Novel Baswedan, Eks Penyidik KPK yang Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Nasional

    Profil Novel Baswedan, Eks Penyidik KPK yang Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
    Editor
    KOMPAS.com

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    menunjuk
    Novel Baswedan
    sebagai
    Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
    .
    Nama Novel Baswedan sudah tak asing lagi di publik.
    Pria kelahiran Semarang pada 22 Juni 1977 itu merupakan lulusan akademi kepolisian (akpol) tahun 1998.
    Mabes Polri kemudian menugaskan Novel untuk bergabung dengan
    KPK
    pada tahun 2007.
    Setelah lima tahun menjadi anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik di KPK, Novel memutuskan untuk pensiun dini dari Korps Bhayangkara.
    Ia mundur dari institusi kepolisian untuk fokus bekerja di KPK.
    Dilansir dari Tribunnews, Novel Baswedan mengungkapkan alasan berhenti menjadi anggota polisi dan tetap memilih bekerja di KPK saat diwawancara Pandji Pragiwaksono di channel YouTube Pandji Pragiwaksono, Senin (25/3/2019).
    Novel menyebut, setelah diterima menjadi penyidik KPK, ada kendala saat menduduki dua jabatan secara bersamaan di Polri dan KPK.
    Ia menjadi tidak bisa maksimal dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus karena rawan diintervensi atasannya di Polri.
    Untuk itu, Novel memutuskan berhenti menjadi anggota Polri dan memilih melanjutkan di KPK.
    “Ternyata problematikanya itu ketika saya masih menjadi anggota Polri, saya dengan sangat mudah terintervensi dengan atasan saya,” ujar Novel.
    “Ketika itu yang terjadi, pada saat saya melakukan penyidikan perkara terkait dengan petinggi Polri, maka saya memilih jalan terbaik untuk memilih salah satu dan saya mengajukan pensiun di Polri dan saya kira itu bentuk profesionalisme,” tutur dia.
    Novel pun mengaku bisa bekerja optimal tanpa intervensi setelah memilih menjadi pegawai KPK.
    “Saya ingin sekarang berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara dan saya juga enggak tahu berapa lama saya mati,” kata dia.
     
    Novel tercatat menangani beberapa kasus mega korupsi, bahkan yang terjadi di tubuh kepolisian, salah satunya pengungkapan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian pada tahun 2012.
    Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo dan mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo adalah dua nama pejabat yang tersandung kasus tersebut.

    Novel juga ikut serta dalam penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada tahun 2015.
    Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi mencurigakan atau tak wajar. Saat itu, Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
    Novel dikenal kritis dan tak ragu menyampaikan sikap meskipun kadang tak sejalan dengan pimpinan KPK.
    Karir Novel di KPK terhenti setelah ia diberhentikan dari lembaga antirasuah.
    Novel merupakan satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
    Kemudian, dari 75 pegawai itu, 24 orang dinyatakan masih dapat dibina dan diangkat menjadi ASN, sedangkan 51 sisanya dianggap punya rapor merah dan tidak bisa lagi mendapatkan pembinaan.
    Dari 24 orang tersebut, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti diklat bela negara untuk dapat menjadi ASN dan bertahan di KPK.
    Dengan begitu, ada 56 pegawai yang akhirnya tak bisa berstatus ASN dan harus diberhentikan dari KPK. Novel menjadi salah satu dari 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat oleh KPK pada 30 September.
     
    Nama Novel Baswedan menjadi sorotan setelah menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal dengan air keras.
    Dilansir dari Surya.co.id, kejadian itu terjadi pada subuh 11 April 2017.
    Novel disiram dengan air keras oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
    Serangan tersebut terjadi di tengah upaya Novel menyelidiki kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik yang melibatkan anggota DPR serta oknum pemerintah, dan telah menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
    Akibat serangan dengan air keras, keesokan harinya, Novel diterbangkan ke Singapura untuk menjalani operasi dan perawatan matanya, yang berakhir pada Februari 2018 ketika ia kembali ke Indonesia.
    Serangan itu menyebabkan kebutaan permanen pada mata kirinya akibat air keras yang mengenai wajah.
    Polri kemudian membentuk tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari penyidik KPK, anggota kepolisian, Komnas HAM, serta akademisi pada Januari 2019 sebagai upaya penyelidikan serangan terhadap Novel.
    Tim gabungan tersebut berjalan di bawah komando mantan Kapolri Tito Karnavian.
    Setelah penyelidikan berjalan beberapa bulan tanpa perkembangan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada saat itu memberikan tenggat 1 bulan kepada Idham Azis untuk menyelesaikan kasus penyerangan Novel setelah pelantikannya sebagai Kapolri pada 1 November 2019.
    Pada 26 Desember 2019, Polri menyatakan bahwa pelaku penyerangan Novel telah berhasil ditangkap.
    Dua pelaku tersebut adalah Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, dan merupakan anggota aktif kepolisian.
    Novel menyatakan, bahwa kedua pelaku tersebut hanyalah orang suruhan, dan meminta kepolisian mengungkap dalang utama yang memerintahkan kedua pelaku.
    (KOMPAS.COM/IRFAN KAMIL)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Pelajar Pelaku Tawuran yang Tewaskan Anggota Karang Taruna Cikarang Ditangkap, 6 DPO
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    4 Pelajar Pelaku Tawuran yang Tewaskan Anggota Karang Taruna Cikarang Ditangkap, 6 DPO Megapolitan 16 Juni 2025

    4 Pelajar Pelaku Tawuran yang Tewaskan Anggota Karang Taruna Cikarang Ditangkap, 6 DPO
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap empat pelajar pelaku
    tawuran
    yang menewaskan anggota Karang Taruna bernama Adi bin Elam (30) di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
    Polisi juga menetapkan enam pelaku lain masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    “Keenamnya yakni IJ, IB, M, O, R, dan BG alias BB,” kata Kanit Reskrim Polsek Cikarang Timur Iptu Arnandha Hadi Pranata dalam keterangannya, dikutip Senin (16/6/2025).
    Polisi pun meminta agar keenam DPO segera menyerahkan diri.
    “Kami mengimbau kepada para pelaku yang belum tertangkap agar segera menyerahkan diri. Upaya pengejaran tidak akan berhenti,” ujar Pranata.
    Sementara itu, Kanit Jatanras Polres Metro Bekasi AKP Kukuh Setio Utomo menjelaskan, peristiwa berawal ketika korban hendak membubarkan aksi tawuran dua kelompok pelajar di Jalan Raya Citarik, Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kamis (12/6/2025) sekitar pukul 02.10 WIB.
    Nahas, korban justru menjadi sasaran pelajar. Nyawanya tak tertolong ketika dilarikan ke rumah sakit.
    Jumat (13/6/2025), polisi menangkap empat pelaku, yakni IAM, DPK, RR, dan RS. Para pelaku ditangkap di rumah mereka yang tak jauh dari lokasi kejadian.
    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keempat pelaku merupakan pelajar aktif yang masih duduk di bangku SMP dan SMA.
    “Mereka merupakan pelajar yang membawa senjata tajam dalam aksi tawuran tersebut,” ungkap Kukuh.
    Saat ini keempat pelaku dijebloskan ke rumah tahanan sementara di Polsek Cikarang Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut.
    Selain itu, polisi juga menjerat keempat pelaku dengan Pasal 180 KUHP tentang kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta Megapolitan 16 Juni 2025

    Dedi Mulyadi Temukan Lahan Perairan di Tambun Dijual ke Warga Rp35 Juta
    Penulis
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menemukan praktik jual-beli ilegal lahan perairan saat mengunjungi
    Kali Gabus
    di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
    Salah satu temuan mengejutkan adalah bangunan usaha pakan unggas yang berdiri di atas saluran air dan disebut telah dibeli oleh pemiliknya seharga Rp35 juta.
    “Kok tanah perairan bisa dijual-belikan sih? Ini sebentar lagi ditertibkan loh, Pak. Kami kembalikan menjadi sungai lagi supaya enggak banjir,” kata Dedi kepada pemilik bangunan, seperti dalam tayangan kanal YouTube-nya.
    Warga tersebut mengaku membeli lahan tersebut dari seseorang bernama Fadil.
    “Tadinya beli Rp35 juta,” ujar pria asal Wonogiri itu.
    Ia mengaku telah tinggal di wilayah tersebut sejak 1988, dan baru dua tahun terakhir membuka usaha.
    Dedi pun langsung mengingatkan bahwa bangunan yang berdiri di atas saluran air akan dibongkar dalam waktu dekat.
    “Bapak harus siap. Bapak salah. Kalau membeli tanah kan harus tahu dulu ini tanah siapa? Hak milik atau bukan?” tegasnya.
    Ia menjelaskan, penertiban ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembalikan fungsi sungai dan sawah seperti semula.
    Selain untuk mencegah banjir, langkah ini juga penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan area pertanian.
    “Kami akan kembalikan ini jadi sungai. Minggu ini pengerjaan dimulai,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemacetan di Jalan Raya Sawangan Depok Makin Parah saat Akhir Pekan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Juni 2025

    Kemacetan di Jalan Raya Sawangan Depok Makin Parah saat Akhir Pekan Megapolitan 16 Juni 2025

    Kemacetan di Jalan Raya Sawangan Depok Makin Parah saat Akhir Pekan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, dinilai warga semakin parah terutama saat akhir pekan. Kepadatan lalu lintas bisa berlangsung hampir sepanjang hari sejak pagi hingga malam.
    Salah satu warga sekaligus pengendara motor, Barbot (48), mengatakan kemacetan di Sawangan terasa lebih menyiksa saat hari libur. Ia memperkirakan kepadatan arus kendaraan bisa berlangsung dari pagi hingga malam hari.
    “Kalau di hari kerja begini macetnya tuh bisa terurai, nanti padat lagi di jam sibuk. Kalau
    weekend
    bisa terus-terusan dari pukul 09.00-22.00 WIB,” ucap Barbot kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (16/6/2025).
    Menurut Barbot, kepadatan kendaraan biasanya sudah terasa sejak Jumat sore. Pada hari Sabtu dan Minggu, volume kendaraan meningkat karena banyak keluarga yang melakukan perjalanan wisata.
    Kondisi itu diperparah oleh lebar jalan yang dinilai tidak memadai. Menurut dia, ruas jalan di kawasan Sawangan tidak pernah mengalami pelebaran selama lebih dari 10 tahun terakhir.
    “Ibaratnya begini, hunian akan selalu bertambah tapi ruas jalan cuma segini terus. Ya macetnya makin parah,” ungkapnya.
    Senada dengan Barbot, Jafar (42) juga mengeluhkan kemacetan dari arah Bojongsari menuju Parung Bingung yang bisa berlangsung selama 1-2 jam, terutama saat akhir pekan.
    “Cobain saja pas libur bawa mobil dari Tugu Batu, itu kendaraan enggak gerak. Bakal baru kelihatan terurai justru di sini (Simpang Parung Bingung),” terang Jafar.
    Ia menduga, salah satu penyebab kemacetan adalah antrean kendaraan roda empat yang mengarah ke pintu Tol Depok–Antasari. Akibatnya, kendaraan lain pun ikut tersendat menunggu giliran untuk masuk tol.
    “Itu macet batasnya biasanya paling parah sampai pintu tol, ke sananya sudah lebih mendingan banget deh,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.