Category: Kompas.com Metropolitan

  • Kampus Trisakti Minta Mahasiswa Tak Parkir Kendaraan di Trotoar Kyai Tapa
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    Kampus Trisakti Minta Mahasiswa Tak Parkir Kendaraan di Trotoar Kyai Tapa Megapolitan 24 Juni 2025

    Kampus Trisakti Minta Mahasiswa Tak Parkir Kendaraan di Trotoar Kyai Tapa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kampus 
    Universitas Trisakti
    merespons motor mahasiswa yang parkir sembarangan di trotoar 
    Jalan Kyai Tapa
    , Grogol Petamburan,
    Jakarta
    Barat 
    Kasub II Otorita Keamanan Universitas Trisakti, Sari Wulan mengimbau para mahasiswa untuk tidak parkir di area luar kampus, apalagi memakan fasilitas publik seperti trotoar.
    Saat ini, Universitas Trisakti tidak memberikan sanksi apa pun terhadap mahasiswa yang memarkir kendaraannya secara liar lantaran area tersebut sudah di luar kewenangan kampus.
    “Kalau kampus, enggak ada (sanksi) karena kan ini parkiran luar, sudah di luar kampus jadi dianggap ini adalah parkiran kayak liar. Tapi sebenarnya kita sudah ada fasilitas di dalam,” ungkap Sari kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
    Sari mengatakan sebagian mahasiswa memarkirkan motor di trotoar tersebut karena kemungkinan belum memiliki kartu tanda mahasiswa. 
    Kartu tanda mahasiswa bisa digunakan mahasiswa untuk parkir di dalam kampus dengan biaya Rp 2.000.
    “Kalau untuk parkiran di luar, mungkin juga anak-anak ada yang enggak punya KTM, padahal fasilitas kita sudah sediakan parkiran,” ungkap dia.
    Alasan lainnya, menurut Sari, mahasiswa yang
    parkir motor di trotoar
    itu karena tergesa-gesa ada ujian semester.
    “Posisi adalah mendadak, kayak dia ada ujian, jadi harus parkir sini,” ujar Sari.
    Pada kesempatan yang sama, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat melakukan operasi pengempisan ban puluhan motor milik mahasiswa Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
    Kepala Satuan Pelaksana Sudinhub Grogol Petamburan, Danu mengatakan ban motor yang dikempiskan karena parkir sembarangan di trotoar.
    “Sanksi untuk hari ini, pengempisan dari pagi sampai siang ini, kurang lebih sudah 80 kendaraan roda dua,” kata Danu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara Megapolitan 24 Juni 2025

    6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com

    Sultan Fatoni
    (43), warga negara Indonesia asal Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran.
    Bersama istri dan anaknya, Sultan harus menempuh perjalanan selama enam hari melalui jalur darat dan udara sebelum akhirnya tiba di Tanah Air.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ujar Sultan saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025).
    Sultan dan keluarganya tinggal di Kota Mashhad, Iran bagian timur, yang berjarak cukup jauh dari titik kumpul evakuasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Dari Mashhad, ia harus menempuh perjalanan darat selama satu hari untuk mencapai KBRI, lalu menginap semalam menunggu rombongan lain.
    Setelah semua peserta evakuasi terkumpul, mereka melanjutkan perjalanan darat selama satu hari menuju perbatasan Azerbaijan.
    Dari sana, evakuasi dilakukan lewat jalur udara melalui Baku.
    Situasi di Iran disebutnya memang cenderung aman di beberapa kota, termasuk Mashhad.
    Namun
    serangan drone
    sempat terjadi, termasuk yang menargetkan bandara kota tersebut.
    “Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” kata Sultan.
    Ia juga mengungkap, meski tidak terkena serangan langsung, kehadiran drone membuat warga resah.
    Iran sendiri meningkatkan kewaspadaan, dan menyatakan situasi darurat yang berdampak pada pembatasan akses, termasuk jaringan internet.
    “Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” ungkapnya.
    Total ada 380 WNI yang tercatat berada di Iran, namun hanya 97 yang menyatakan bersedia dievakuasi.
    Sisanya memilih bertahan karena berbagai alasan, termasuk lokasi tempat tinggal yang dianggap masih aman dan keberatan menempuh perjalanan panjang.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat,” ujar Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus.
    Kementerian Luar Negeri memastikan proses evakuasi dilakukan secara bertahap.
    Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, 11 WNI langsung diarahkan ke bagian imigrasi dan bea cukai untuk pemeriksaan dokumen dan IMEI perangkat, sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor Megapolitan 24 Juni 2025

    Demo Buruh Berlarut-larut di MM2100 Bekasi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Ramdan, menyebutkan,
    demo buruh
    yang terus berlarut di sebuah perusahaan kawasan MM2100,
    Cibitung
    , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikhawatirkan mengancam kepercayaan investor.
    “Jangan sampai aksi yang berlarut-larut ini mengganggu stabilitas kawasan industri dan mengancam kepercayaan investor,” ujar Boby saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
    Boby mengaku banyak menerima keluhan atas aksi demonstrasi yang berlangsung berbulan-bulan di kawasan obyek vital nasional itu.
    Padahal, Boby bilang, ketertiban, keamanan  dan kepastian hukum merupakan faktor penting untuk mengundang investor agar mau berinvestasi di kawasan MM2100.
    “Kami tidak melarang mereka menyampaikan aspirasi. Tapi harus ada pengaturan yang tegas agar tidak mengganggu aktivitas industri yang mempekerjakan ribuan orang,” kata Boby.
    Boby pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat proaktif memfasilitasi dialog antara buruh, serikat pekerja, dan perusahaan agar persoalan yang terjadi segera teratasi.
    “Kalau perlu dibentuk tim mediasi permanen untuk menyelesaikan potensi konflik di kawasan industri,” tegas dia.
    Terpisah, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui bahwa aksi demo tersebut berdampak terhadap kenyamanan publik dan iklim investasi.
    Asep pun berjanji akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait untuk mendapat solusi yang dapat diterima semua pihak.
    “Nanti akan kita undang kembali pihak perusahaan dan serikat pekerja. Kita cari solusi supaya tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan menggelar demonstrasi di depan pintu sebuah perusahaan di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Aksi ini digelar menyusul pemecatan sepihak dua karyawan perusahaan tersebut bernama Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zaini Miftah pada Oktober 2024.
    Slamet dan Wiwin merupakan ketua dan sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
    Atas pemecetan tersebut, ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi sejak Maret 2025.
    “Tuntutan kami mencabut pemutusan hubungan kerja (PHK) ketua dan sekretaris PUK FSPMI perusahaan,” kata Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan Sarino saat dihubungi, Senin.
    Sarino menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah berupaya menggelar mediasi dengan perusahaan, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Namun mediasi tak menemukan titik temu.
    Akhirnya, pemerintah setempat menerbitkan sejumlah anjuran, di antaranya membatalkan PHK Bambang dan Wiwin.
    Selain itu, perusahaan dianjurkan untuk mempekerjakan kembali keduanya di posisi dan jabatan semula. Bahkan, perusahaan dianjurkan membayar upah keduanya selama tidak dipekerjakan.
    “Anjurannya
    clear
    bahwa Bambang dan Wiwin dipekerjakan lagi dengan alasan tidak punya unsur PHK,” tegas Sarino.
    Sarino dan buruh lainnya memastikan akan terus menggelar demonstrasi hingga tuntutan untuk kedua rekannya dipenuhi perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari Megapolitan 24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sultan Fatoni, warga Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi satu dari 11 WNI yang dievakuasi dari
    Iran
    dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025) sore.
    Fatoni bercerita, proses evakuasi dari Iran hingga tiba di Tanah Air berlangsung selama enam hari, dimulai pada Kamis (19/6/2025).
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran, jadi sudah enam hari, agak capek,” kata Fatoni. 
    Fatoni sudah tiga tahun tinggal di Iran, tepatnya di Masyhad, bersama keluarganya.
    Dari tempat tinggalnya, Fatoni menempuh perjalanan darat ke titik kumpul pemulangan WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Iran, Tehran. Butuh waktu satu hari penuh untuk mencapai KBRI.
    Sembari menunggu WNI lain tiba, Fatoni dan beberapa WNI lain menginap di KBRI selama satu hari.
    “Setelah itu berangkat jalur darat ke perbatasan Azerbaijan, itu juga satu hari,” jelasnya. 
    Fatoni bercerita, rumahnya hanya berjarak 10 menit dari Bandara Masyhad yang beberapa hari lalu diserang.
    Saat bertolak dari rumah untuk menempuh perjalanan evakuasi, lanjut Fatoni, situasi masih terbilang aman. Namun, begitu dalam perjalanan, terjadi sejumlah serangan.
    Fatoni menyebut, dirinya bersedia dievakuasi karena situasi di Iran kian memanas.
    “Karena banyak drone katanya. Dievakuasi bersama mahasiswa lain, sama anak dan istri,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ke-11 WNI itu tiba di bandara pada pukul 17.44 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Petugas langsung mengecek dokumen perjalanan para WNI tersebut.
    Selanjutnya, para WNI itu diarahkan ke Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan IMEI.
    Setelah sejumlah prosedur administratif tersebut rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang.
     
    Diketahui, 11 WNI ini dievakuasi akibat eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    Meskipun begitu, tidak semua WNI bersedia dievakuasi dari Iran. Dari 380 WNI, hanya 97 WNI yang bersedia dievakuasi.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, dari 97 WNI itu sebagian sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” ujar Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan Megapolitan 24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com

    Sultan Fatoni
    (43), warga Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran dan tiba di Indonesia, Selasa (24/6/2025).
    Ia pulang bersama istri dan anaknya setelah situasi keamanan di Iran memburuk akibat memanasnya konflik dengan Israel dan adanya campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Fatoni telah tinggal di Kota Mashhad, Iran Timur, selama tiga setengah tahun. Ia mengungkapkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Mashhad yang baru saja diserang drone beberapa waktu lalu.
    “Katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad, sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” ujar Fatoni saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa.
    Meski tidak ada ledakan bom di wilayahnya, ia mengaku beberapa kali melihat drone terbang di atas kota.
    Untungnya, sistem pertahanan Iran berhasil menembak jatuh sebelum drone tersebut menghantam sasaran.
    Fatoni juga menceritakan kondisi akses informasi yang dibatasi oleh otoritas Iran selama masa darurat.
    Menurutnya, pemerintah setempat menasionalisasi internet, sehingga hanya situs atau aplikasi lokal yang bisa diakses.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” jelasnya.
    Proses evakuasi dari Iran dimulai sejak Kamis pekan lalu. Ia bersama rombongan harus menempuh perjalanan darat satu hari dari Mashhad ke titik kumpul KBRI.
    Setelah menginap semalam, mereka kembali menempuh perjalanan satu hari ke perbatasan Azerbaijan, sebelum akhirnya terbang ke Indonesia melalui Baku.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ucapnya.
    Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Andi Rahmianto, menyambut langsung kedatangan para WNI yang dievakuasi.
    Mereka sebelumnya menjalani pemeriksaan imigrasi dan bea cukai sebelum diizinkan pulang ke rumah masing-masing.
    Sebanyak 97 dari total 380 WNI yang berada di Iran menyatakan bersedia dievakuasi. Sisanya memilih tetap tinggal.
    Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan, evakuasi dilakukan secara bertahap dan menggunakan jalur darat yang panjang karena kondisi keamanan yang tidak menentu.
    “Evakuasi dari Teheran ke Baku itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ diterbangkan ke Indonesia,” kata Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tempat Latihan Persija, Warga Minta Fasilitas Stadion Cendrawasih Diperbaiki
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    Jadi Tempat Latihan Persija, Warga Minta Fasilitas Stadion Cendrawasih Diperbaiki Megapolitan 24 Juni 2025

    Jadi Tempat Latihan Persija, Warga Minta Fasilitas Stadion Cendrawasih Diperbaiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera perbaiki fasilitas Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat.
    Salah satu warga, Gunawan mengatakan fasilitas stadion yang perlu diperbaiki yakni toilet. 
    “Ya toilet sih itu perlu diperbaiki, biar membuat nyaman,” ujar Gunawan di lokasi, Selasa (24/6/2025).
    Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti tribune penonton stadion perlu diperbanyak hingga menyediakan bangku khusus VIP.
    “Tribune untuk VIP-nya dan semacamnya harus ada, dan juga diperbanyak lagi (kapasitasnya) tribunnya kan itu baru sedikit ya,” ucapnya.
    Warga lain bernama Budi (43) juga meminta agar toilet stadion segera diperbaiki karena tidak terawat.
    “Mungkin diperbaiki aja, agar lebih baik,” tuturnya.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, dinding-dinding terlihat sudah mulai kusam, dan cat sudah mengelupas.
    Terlebih, saat memasuki pintu masuk stadion, toilet berada di ujung sebelah kanan yang bersampingan dengan ruang ganti pemain, di mana atap-atap dari bangunan Stadion ini juga tampak tidak terawat.
    Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Stadion Cendrawasih, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (23/6/2025).
    Stadion yang memiliki luas sekitar 7 hektar ini rencananya akan direvitalisasi dan direncanakan menjadi salah satu tempat latihan tim sepak bola
    Persija Jakarta
    .
    Pramono menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta untuk segera merampungkan perencanaan revitalisasi.
    Ia berharap pembangunan dapat dimulai tahun depan.
    “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai start untuk membangun, merenovasi stadion ini,” kata Pramono.
    Stadion Cendrawasih disebut memiliki nilai sejarah karena pernah digunakan oleh Persija Barat pada era Galatama.
    Selain lapangan sepak bola, kawasan stadion juga akan ditambah dengan fasilitas baru, seperti lapangan basket, bulu tangkis, hingga penambahan lapangan padel.
    “Saya sungguh berharap bahwa untuk renovasi dan juga penyempurnaan dan sebagainya akan segera kita mulai,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Rute Angkot Kota Bogor Diubah, Permudah Akses ke Pasar Sukasari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    3 Rute Angkot Kota Bogor Diubah, Permudah Akses ke Pasar Sukasari Megapolitan 24 Juni 2025

    3 Rute Angkot Kota Bogor Diubah, Permudah Akses ke Pasar Sukasari
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Organisasi Angkutan Darat (Organda) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengubah rute perjalanan angkutan kota (
    angkot
    ) yang melintas di Jalan Siliwangi, Kota Bogor. 
    Ada tiga trayek angkot yang mengalami perubahan rute atau
    rerouting
    , yakni angkot 02 A jurusan Cisarua-Ciawi-Sukasari. Kemudian, angkot 02 B jurusan Cibedug-Ciawi-Sukasari. Lalu angkot 02 C jurusan Cicurug-Ciawi-Sukasari.
    Ketua Bidang Angkutan Perkotaan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Organda Kota Bogor, Haryandi, mengatakan, saat ini ketiga trayek angkot tersebut tidak lagi melintas di depan Pasar Gembrong Sukasari.
    “Bedanya, sekarang begitu masuk ke Sukasari lewat belakang Pasar Gembrong dan keluar di jalan antara SPBU dan Shelter PDAM. Kalau rute sebelumnya, begitu masuk ke Sukasari langsung lewat depan Pasar Gembrong,” ujar Haryandi, Selasa (24/6/2025).
    Haryandi menyampaikan, perubahan tersebut dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat dari Cisarua, Cibedug, dan Cicurug, menuju Pasar Gembrong Sukasari yang saat ini telah selesai direvitalisasi.
    Menurut Haryandi, sosialisasi
    rerouting
    telah dilakukan sejak Senin (23/6/2025) dan akan berlangsung hingga Rabu (25/6/2025).
    “Sehubungan Pemkot Bogor punya program relokasi pedagang dari Pasar Bogor ke Pasar Gembrong, maka kami dari Organda dimohon bantuannya untuk mendukung kegiatan tersebut,” ungkapnya.
    “Salah satunya lewat
    rerouting
    angkot ini. Dengan harapan agar Pasar Gembrong Sukasari bisa hidup dan ramai. Karena bagaimanapun juga pasar tidak bisa lepas dari angkot,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
                        Nasional

    7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI
    Fadli Zon
    kembali mempertanyakan apakah
    pemerkosaan massal
    pada 1998 benar-benar terjadi ketika merespons kritik publik soal sikapnya yang mempersoalkan istilah ‘massal’ pada pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Fadli menyatakan, semestinya ada fakta yang jelas mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998, termasuk siapa saja korbannya dan di mana saja kejadian itu terjadi.
    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada,” kata Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia mengatakan, sejarah perkosaan harus jelas sesuai dengan fakta yang ada, termasuk data-data yang telah dikumpulkan.
    Namun, Fadli menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadinya atas kasus 1998 dan tidak memiliki korelasi apapun terhadap penulisan ulang
    sejarah Indonesia
    yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan.
    “Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal,” kata Fadli.
    Fadli juga menegaskan, ia tidak memungkiri bahwa pemerkosaan memang benar terjadi pada Mei 1998.
    Namun, dia meragukan apakah peristiwa perkosaan yang terjadi pada 1998 bersifat massal.
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengertian massal dalam kasus perkosaan massal berarti peristiwa yang sistematis.
    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli.
    “Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Fadli tidak ingin terminologi pemerkosaan massal justru mencoreng wajah bangsa sendiri.
    “Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada
    frame
    , waktu itu
    frame
    ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli.
    Sebelumnya, Fadli Zon menjadi dikecam publik karena meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut.
    Fadli menyatakan, sejarah semestinya dilihat secara jernih, tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie
                        Megapolitan

    5 Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie Megapolitan

    Saksi Sebut Sudah Lapor Dugaan Perlindungan Situs Judol ke Budi Arie
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Rajo Emir dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan perlindungan situs judi
    online
    oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (23/6/2025).
    Rajo Emir dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dari klaster eks Pegawai Kementerian Kominfo (kini berubah jadi Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi).
    Terdakwa dalam klaster itu adalah Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Ia mengungkapkan pernah melaporkan indikasi penyalahgunaan dalam pemblokiran situs tersebut kepada Menteri Kominfo saat itu,
    Budi Arie
    Setiadi.
    Laporan itu dibuat lengkap dan disampaikan kepada Budi Arie melalui Inspektur Jenderal Kominfo Arief Tri Hardiyanto.
    Rajo Emir, yang merupakan pegawai Kementerian Kominfo bidang perpajakan, menyampaikan laporan tersebut dalam bentuk surat resmi yang dikirimkan secara digital dan fisik.
    “Saya tuangkan lagi di surat untuk ditujukan kepada Menkominfo saat itu, Budi Arie. Surat itu saya kirimkan juga PDF-nya ke Pak Arif,” ucap Rajo Emir di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN)
    Jakarta
    Selatan, Senin (23/6/2025).
    “Sehabis itu
    hard copy
    -nya karena saya susah menemui Pak Menteri. Saya titipkan pada rumah dinasnya lewat sekuriti,” kata Rajo Emir lagi.
    Ia mengungkapkan surat tersebut masih tersimpan di laptop pribadinya. Namun, ketika ia kembali ke Jakarta setelah urusan pekerjaan ke luar negeri, ia tidak mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut suratnya.
    “Sampai saya kembali ke Indonesia, saya tanya, ‘apa
    follow up
    dari Pak Menteri?’ Dijawab, ‘belum ada juga’,” tutur Rajo Emir saat menjelaskan percakapannya dengan Arief. 
    Rajo Emir juga menyatakan ia telah beberapa kali menyampaikan laporan secara internal ke Inspektorat Jenderal Kominfo terkait dugaan praktik pemblokiran situs judi.
    Ia juga menyebutkan telah memberikan nama pegawai yang diduga terlibat, serta rekapan aliran uang yang diterima oleh sejumlah pihak.
    “Isinya itu mengenai bahwa ada permainan penjagaan web, bahkan dari sebelum Pak Arif bercerita kepada saya itu sudah berjalan dari setahun sebelumnya (2023),” katanya.
    Ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Denden, Jaja Batu Bara, mengenai nama situs judi yang terlibat, Rajo Emir mengatakan tidak menyebutkannya.
    “Nama web-nya Anda sebutkan?” tanya Kuasa Hukum Denden, Jaja Batu Bara.
    “Tidak. Tidak ada,” jawab Rajo Emir.
    “Ada enggak nama orang yang sudah laporkan?” tanya Jaja lagi.
    “Ada, Saudari Taruli,” jawab Rajo Emir lagi.
    “Saudari Taruli ini siapa?,” tanya Jaja kembali.
    “Sebelumnya memegang jabatan yang dipegang Pak Denden,” jawab Rajo Emir.
    Namun, ucap Emir, laporan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan tegas. Bahkan, pegawai yang disebut dalam laporan hanya digantikan oleh orang lain tanpa ada proses pemeriksaan lebih lanjut.
    Padahal, Rajo Emir menegaskan, ia sudah memberikan nama Taruli kepada Irjen melalui
    chat
    WhatsApp, yang kemudian diteruskan kepada Budi Arie.
    Kemudian
    chat
    itu pun dijawab oleh Irjen bahwa Budie Arie setuju untuk dilakukan pemberantasan.
    “Setelah saya sebut namanya, beberapa hari kemudian, katanya jawab di WhatsApp-nya itu, ‘PM setuju pemberantasan’,” jelasnya.
    Saat ditanya lebih lanjut oleh Jaja, Rajo Emir mengonfirmasi bahwa “PM” yang dimaksud adalah Pak Menteri.
    “PM itu maksudnya Pak Menteri?” tanya Jaja.
    “Iya,” jawab Rajo Emir.
    Ia menjelaskan, setelah diminta menyebutkan nama, ia pun memberikan nama yang dimaksud.
    Ia kemudian mencoba memastikan keseriusan pihak kementerian dalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyebut nama Taruli.
    “Tapi hanya beberapa hari kemudian, Taruli itu diganti. Bukan diproses atau ditindak. Digantikan oleh Saudara Denden,” jelas dia.
    Rajo Emir menjelaskan, alasan ia melaporkan temuannya kepada Budi Arie dan enggan melapor ke polisi adalah karena ia percaya bahwa masalah tersebut masih bisa diselesaikan secara internal oleh kementerian.
    Terlebih dia meyakini masalah yang sudah terjadi sejak 2023 itu masih bisa diselesaikan secara internal.
    “Kalau saya, pandangan saya saat itu, Pak, yang paling benar mungkin kan saya mendatangi dulu kementerian biar bisa diselesaikan secara internal,” ujarnya.
    Ia juga menilai masalah tersebut seharusnya ditangani oleh bagian Inspektorat, mengingat bagian tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
    “Harusnya
    kan
    dari kementerian, kalau lapor polisi kan saya mendapatkan temuan, saya sampaikan dalam surat. Saya berikan, harusnya kan ditindaklanjuti oleh inspektorat,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan
                        Megapolitan

    7 BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan Megapolitan

    BSU 2025 Sudah Cair Hari Ini, 2,45 Juta Pekerja Telah Terima Bantuan
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Kabar baik bagi jutaan
    pekerja
    Indonesia,
    Bantuan Subsidi Upah
    (BSU) tahap I telah resmi dicairkan hari ini, Selasa (24/6/2025).
    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa sebanyak 2.450.068 pekerja sudah menerima dana
    BSU 2025
    tahap I yang disalurkan melalui bank-bank Himbara dan BSI.
    “Penyaluran tahap I BSU sudah terealisasi untuk lebih dari 2,4 juta pekerja. Sisanya, sebanyak 1.247.768 orang masih dalam proses pencairan,” ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari
    Antara
    .
    Penyaluran BSU dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh.
    Setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima subsidi sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan bantuan, masing-masing Rp300.000 per bulan untuk Juni dan Juli 2025.
    Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menerima data tahap II dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 4,5 juta calon penerima.
    Saat ini data tersebut sedang dalam proses verifikasi dan validasi sebelum penyaluran dapat dilanjutkan.
    “Setelah proses validasi selesai, tahap kedua akan segera kami salurkan,” tambah Yassierli.
    Untuk mendapatkan BSU 2025, pekerja harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:
    Program BSU 2025 merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli dan mendukung kestabilan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
    Pemerintah menargetkan 17 juta penerima BSU sepanjang tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp10,72 triliun.
    Pekerja
    yang merasa memenuhi kriteria dapat mengecek status pencairan BSU 2025 melalui situs
    BSU BPJS Ketenagakerjaan
    : bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Pemerintah mengimbau agar pekerja yang belum menerima BSU 2025 bersabar dan menunggu proses verifikasi tahap berikutnya selesai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.