Category: Kompas.com Metropolitan

  • Pasar Ular Redup, Pedagang Terjepit antara Sepi Pembeli dan Sulit Cari Kerja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Pasar Ular Redup, Pedagang Terjepit antara Sepi Pembeli dan Sulit Cari Kerja Megapolitan 4 Juli 2025

    Pasar Ular Redup, Pedagang Terjepit antara Sepi Pembeli dan Sulit Cari Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Pasar
    Ular di Rawa Badak, Koja,
    Jakarta Utara
    , lambat laun terlihat semakin meredup.
    Dulu, ratusan
    pedagang
    menggantungkan nasib hidupnya di
    pasar
    ini. Namun, kini satu per satu
    pedagang
    justru meninggalkannya.
    Pasar ini memiliki tiga lorong yang tadinya diisi oleh 250-an pedagang, baik itu kaki lima maupun kios.
    Tapi, dari 250 pedagang yang ada, hampir 65 persen sudah tidak lagi membuka tokonya.
    35 persen pedagang yang masih bertahan hanya mengandalkan satu atau dua pembeli yang datang.
    Beberapa pedagang bercerita, kondisi
    Pasar Ular
    di tahun ini berbanding terbalik dengan tahun 1990-an.
    Sebab, di tahun itu banyak pejabat hingga artis ternama gemar datang ke Pasar Ular.
    “Di masa pemerintahan Suharto, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ramainya. Di sini jual pakaian saja, tapi kan banyak artis-artis, pelawak-pelawak datang ke sini,” jelas Alfons.
    Para pejabat dan artis datang ke pasar ini untuk berburu pakaian bermerek dengan harga yang miring.
    Pasalnya, di zaman tersebut para pedagang Pasar Ular mendapatkan stok barang langsung dari luar negeri yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
    Karena itu, pakaian bermerek kerap kali tersedia lebih dulu di Pasar Ular sebelum masuk ke toko-toko besar di Jakarta.
    Tapi, kini Pasar Ular tak lagi dilirik oleh kalangan atas dan justru semakin sepi.
    Hal itu lah yang membuat omzet para pedagang menurun drastis.
    “Kalau sekarang sih kadang nol perak, sama sekali tidak ada yang beli. Dalam sebulan tidak dapat Rp 500.000,” kata Alfons.
    Padahal dulu, kata Alfons, dirinya bisa mendapat uang sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 juta dalam sehari.
    Senada dengan Alfons, pedagang dompet bernama Adjat (48) juga mengaku pendapatannya merosot drastis.
    “Kalau kaki lima dulu bisa sampai Rp 3 hingga Rp 4 juta. Kalau sekarang Rp 80.000 hingga Rp 100.000,” ucap Adjat.
    Sementara pendapatan pedagang kios di tahun 1990-an di pasar ini, kata Adjat, bisa mencapai Rp 20 hingga Rp 30 juta per hari.
    Para pedagang menilai, sepinya pembeli di Pasar Ular juga karena persaingan dengan toko-toko online.
    “Mungkin kita tidak bisa melawan toko online, karena mereka kan bisa jual harga di bawah kita, sampai di antar ke depan pintu rumah kita juga, jadi orang-orang tidak usah keluar rumah lagi,” kata Alfons.
    Sementara, Adjat tidak bisa beralih berdagang online karena tidak mahir menggunakan teknologi.
    “Salah satunya toko online itu memengaruhi, karena saya mau dagang online juga kurang paham sama teknologinya,” kata Adjat.
    Meski penghasilannya sudah tidak sebesar dulu, beberapa pedagang memilih untuk bertahan.
    Salah satunya Alfons, yang tetap berdagang ikat pinggang di Pasar Ular dari jam 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.
    Alfons tetap berjualan karena tidak ada pilihan pekerjaan lain, mengingat usianya tidak lagi muda.
    “Ya, habisnya kita kan sudah tua mau mencari kerja tidak akan diterima lagi, mau ke mana lagi? Apa adanya saja lah kita tekuni,” kata dia.
    Di tengah semakin sepinya Pasar Ular, para pedagang berharap agar pemerintah turun tangan memberikan solusi yang konkret.
    “Kita juga bingung masyarakat, tapi kan sekarang banyak menterinya cuma kerjanya apa? Hasilnya apa untuk masyarakat ini? Kalau sekarang kan begitu banyak menterinya, tapi apa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk rakyat begini,” jelas Alfons.
    Seharusnya, kata Alfons, pemerintah bisa memberikan solusi untuk para pedagang agar bisa tetap berpenghasilan di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Potensi Ekonomi Kreatif di Daerah, 60 Kabupaten/Kota Bentuk Dinas Ekraf
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Juli 2025

    Dorong Potensi Ekonomi Kreatif di Daerah, 60 Kabupaten/Kota Bentuk Dinas Ekraf Regional 4 Juli 2025

    Dorong Potensi Ekonomi Kreatif di Daerah, 60 Kabupaten/Kota Bentuk Dinas Ekraf
    Tim Redaksi
    BOYOLALI, KOMPAS.com
    – Sebanyak 60 kabupaten/kota di Indonesia tengah dalam proses pembentukan
    Dinas Ekonomi Kreatif
    (Ekraf).
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif,
    Teuku Riefky Harsya
    , dalam kunjungannya ke PT Solo Murni, produsen alat tulis yang juga dikenal dengan nama Kiky, di Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis (3/7/2025).
    Teuku Riefky menjelaskan bahwa Dinas Ekraf akan berfungsi untuk mendukung Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif di seluruh daerah.
    Ia menekankan bahwa selama ini banyak potensi ekonomi kreatif yang belum dikelola secara maksimal.
    “Sebetulnya saat ini memang itu menjadi sub urusan salah satu dinas. Biasanya itu dipimpin oleh kabid eselon IV. Dalam melihat peluang ekonomi kreatif di daerahnya itu menjadi kurang optimal,” ungkap Teuku Riefky.
    Untuk mendorong potensi ekonomi kreatif di masing-masing daerah, Kementerian Ekraf bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memberikan panduan untuk pembentukan Dinas Ekraf.

    Dinas ini dapat dibentuk secara mandiri atau sebagai gabungan dengan dinas terkait yang sudah ada di masing-masing daerah.
    “Kami, Kementerian Ekraf dengan Mendagri Pak Tito itu sudah mengeluarkan SKB dua kementerian terkait panduan pembentukan Dinas Ekraf di daerah-daerah. Apakah itu mandiri, apakah itu gabungan. Artinya bukan harus dinasnya sendiri tapi bisa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas UMKM dan Ekraf,” tambahnya.
    Teuku Riefky menyebutkan bahwa pascadikeluarkannya SKB tersebut, saat ini terdapat sekitar 21 provinsi yang berencana membentuk Dinas Ekraf, dan hampir 60 kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga sedang dalam proses yang sama.
    Dinas Ekraf diharapkan dapat disahkan pada akhir semester kedua tahun ini.
    Menteri Riefky berharap keberadaan Dinas Ekraf akan membantu pemda dalam memetakan potensi ekonomi kreatif di daerah masing-masing.
    “Harapannya ada Dinas Ekraf di daerah, Pemda bisa ikut memetakan sebetulnya daerah kami kuatnya di mana. Ternyata kulinernya, fashion-nya kita bisa dorong naik kelas ke tingkat nasional atau global,” tandas Teuku Riefky.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI di Luar Negeri Belum Bisa Perpanjang SIM via Aplikasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    WNI di Luar Negeri Belum Bisa Perpanjang SIM via Aplikasi Megapolitan 4 Juli 2025

    WNI di Luar Negeri Belum Bisa Perpanjang SIM via Aplikasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri saat ini belum dapat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui aplikasi
    Digital Korlantas Polri
    .
    Meski aplikasi tersebut memudahkan perpanjangan SIM secara online di dalam negeri, layanan tersebut belum mendukung pengajuan dari luar wilayah Indonesia.
    Informasi ini dikutip dari situs resmi Digital Korlantas Polri, 
    digitalkorlantas.id.
    “Perpanjangan SIM melalui aplikasi Digital Korlantas Polri belum dapat dilakukan di luar Indonesia,” demikian keterangan resmi dalam laman tersebut.
    Dengan keterbatasan ini, WNI yang masa berlaku SIM-nya akan segera habis disarankan untuk melakukan perpanjangan sebelum berangkat ke luar negeri.
    Jika SIM sudah kedaluwarsa saat berada di luar negeri, maka proses yang harus dilakukan saat kembali ke tanah air adalah pengajuan SIM baru di SATPAS terdekat.
    Untuk perpanjangan di dalam negeri, aplikasi Digital Korlantas Polri menerima permohonan maksimal 90 hari sebelum masa berlaku SIM habis.
    Direkomendasikan agar pemohon mengurus perpanjangan minimal 30 hari sebelum kedaluwarsa untuk menghindari antrean atau kendala teknis di SATPAS.
    Layanan ini juga hanya bisa digunakan jika masa berlaku SIM masih aktif. SIM yang sudah melewati masa berlaku tidak bisa diperpanjang dan harus dibuat ulang.
    Dengan keterbatasan akses dari luar negeri ini, masyarakat diimbau lebih proaktif memantau masa berlaku SIM dan merencanakan perpanjangan sesuai waktu agar tetap bisa mengemudi secara legal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingin Perpanjang SIM? Cek Dulu Masa Berlaku dan Satpas yang Melayani Online
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Ingin Perpanjang SIM? Cek Dulu Masa Berlaku dan Satpas yang Melayani Online Megapolitan 4 Juli 2025

    Ingin Perpanjang SIM? Cek Dulu Masa Berlaku dan Satpas yang Melayani Online
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banyak pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) yang belum memahami aturan soal masa berlaku dan prosedur
    perpanjangan SIM
    .
    Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah SIM yang sudah mati masih bisa diperpanjang?
    Dikutip dari situs Digital Korlantas Polri, SIM yang masa berlakunya sudah habis tidak bisa diperpanjang.
    Pemilik SIM harus membuat permohonan baru di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) terdekat.
    Artinya, perpanjangan hanya bisa dilakukan jika masa berlaku SIM masih aktif.
    Untuk menghindari antrean dan kendala teknis, disarankan melakukan perpanjangan SIM minimal 30 hari sebelum masa berlaku habis.
    Namun, secara sistem, perpanjangan bisa dilakukan mulai 90 hari sebelum SIM kedaluwarsa melalui aplikasi Digital Korlantas Polri.
    Tidak semua SATPAS melayani perpanjangan SIM secara daring.
    Berikut ini daftar SATPAS yang menerima permohonan melalui aplikasi Digital Korlantas Polri:
    Jika SATPAS tujuan tidak tersedia dalam aplikasi, pemohon bisa memilih salah satu dari daftar di atas dan memanfaatkan layanan pengiriman SIM melalui Pos Indonesia ke alamat masing-masing.
    Saat ini, perpanjangan SIM melalui aplikasi Digital Korlantas Polri belum tersedia bagi warga Indonesia di luar negeri. Pengajuan hanya bisa dilakukan di wilayah Indonesia.
    Masyarakat diimbau memeriksa masa berlaku SIM secara berkala dan mengajukan perpanjangan sebelum jatuh tempo agar tidak perlu membuat SIM baru dari awal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lima Rumah di Cililitan Kebakaran, 15 Mobil Damkar Dikerahkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Lima Rumah di Cililitan Kebakaran, 15 Mobil Damkar Dikerahkan Megapolitan 4 Juli 2025

    Lima Rumah di Cililitan Kebakaran, 15 Mobil Damkar Dikerahkan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lima rumah di
    Cililitan
    , Jakarta Timur
    kebakaran
    pada Jumat (4/7/2025) pukul 01.07 WIB.
    Perwira Piket Dinas Penanggulangan
    Kebakaran
    dan Penyelamatan (
    Gulkarmat
    ) Jakarta Timur, Sunaryo menjelaskan, korban api diduga muncul dari salah satu rumah yang sedang kosong.
    “Kalau obyeknya lima rumah dan materialnya memang bahan-bahannya mudah terbakar, karena untuk bangunan itu banyakan terbuat dari tripleks,” kata Sunaryo saat dikonfirmasi, Jumat.
    Sunaryo menerangkan rumah yang banyak memakai bahan tripleks membuat korban api cepat merambat.
    “Tapi dengan kawan-kawan semua dari
    Damkar
    dengan sigapnya, kami secepatnya mencegah dan melokalisir TKP tersebut, Alhamdulillah penjalaran itu bisa diatasi,” tutur Sunaryo.
    Gulkarmat mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan total 75 personel.
    “Untuk unit yang kami luncurkan adalah 15 unit, ada mobil pendukung, karena walaupun kira-kira 300 meter itu ada sumber air kami tetap mencegah tahap pertama ini jangan sampai api ini membesar,” katanya.
    Sunaryo menerangkan, api berhasil dipadamkan pada pukul 02:25 WIB. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut.
    “Jiwa terselamatkan 15 jiwa dari empat kartu keluarga, kami sampai TKP sudah kondisinya adalah ada tiga sampai empat rumah yang terbakar dan satu terdampak,” ucapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadirnya Ajudan Jokowi dan Kuasa Hukum di Polda Metro Jaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Hadirnya Ajudan Jokowi dan Kuasa Hukum di Polda Metro Jaya Megapolitan 4 Juli 2025

    Hadirnya Ajudan Jokowi dan Kuasa Hukum di Polda Metro Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum
    Polda Metro Jaya
    masih menyelidiki laporan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, terkait tudingan ijazah palsu.
    Pada penyelidikan ini, polisi mengumpulkan alat bukti dan menggali keterangan saksi untuk menentukan apakah laporan
    Jokowi
    masuk dalam tindak pidana.
    Oleh karena itu, penyelidik belum bisa menentukan terlapor dalam perkara ini karena laporan yang dibuat Jokowi berupa sejumlah akun media sosial.
    Menurut laporan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pada 26 Juni 2025, polisi telah memeriksa 49 saksi.
    Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah
    , mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis (3/7/2025) pukul 17.11 WIB.
    Kehadiran Syarif diketahui awak media tengah menunggu pemeriksaan perkara lain di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    Tidak sendiri, Syarif mendatangi Polda Metro Jaya juga bersama dua kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan dan Andra Reinhard Pasaribu.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, ketiganya terlihat berjalan kaki ke arah gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    Pada kesempatan ini, Syarif mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan menggendong tas pundak.
    Sementara, Yakup menggunakan kemeja batik lengan pendek, celana panjang hitam, dan tas clutch hitam. Sedangkan, Andra memakai setelan jas.
    Sebelum melewati gate akses otomatis, Yakup memastikan kehadirannya di Polda Metro Jaya bukan termasuk laporan Jokowi.
    “Enggak dong, kan perkara lain banyak,” ucap Yakup dengan santai.
    Yakup menyampaikan, Jokowi tengah berada di pantai bersama cucu di tengah libur panjang sekolah.
    “Lihat saja di Instagram,” kata Yakup.
    Setelah itu, Yakup mendadak kembali ke sebuah mobil Toyota Land Cruiser berwarna hitam untuk mengambil sebuah barang.
    Saat berjalan ke arah gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Yakup langsung sibuk berbicara dengan seseorang melalui sebuah telepon lalu masuk meninggalkan awak media.
    Rupanya, kehadiran Syarif di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Jokowi.
    “Saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo,” ungkap Syarif.
    Namun pemeriksaan terhadap Syarif tampak tak berangsur lama.
    Pada pukul 19.23 WIB menginformasikan bahwa ia sudah meninggalkan Polda Metro Jaya.
    “Saya sudah keluar dari Polda,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi?
                        Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi? Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan tanggapan terhadap kritik publik terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi
    RSUD Welas Asih
    .
    Dedi menegaskan, pergantian nama tersebut bukan merupakan tindakan anti-
    Islam
    , melainkan bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Assalamualaikum warga Jabar, sehat, bahagia. Hari ini saya sangat bahagia karena banyak pengamat, aktivis, entah
    influencer
    atau
    buzzer
    , yang rata-rata berdomisili di Jakarta, memberikan otokritik terhadap kebijakan Pemprov Jabar,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Dedi menilai, perhatian tersebut menunjukkan kecintaan terhadap Jawa Barat, bahkan mungkin keinginan untuk menjadi bagian dari warganya.
    Namun, ia menyayangkan narasi yang menyudutkan dirinya seolah-olah anti-Islam hanya karena mengubah nama rumah sakit tersebut.
    “Yang ramai dikritisi adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Padahal, Al-Ihsan artinya kebaikan, sedangkan Welas Asih dalam bahasa Arab berarti ar-Rahman ar-Rahim. Dua-duanya indah dan spiritual,” jelasnya.
    Riwayat Rumah Sakit Al-Ihsan
    Rumah Sakit Al-Ihsan didirikan atas inisiatif Yayasan Al-Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993 oleh enam tokoh Islam dan masyarakat Jawa Barat.
    Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadhan atau peringatan Nuzulul Qur’an.
    Layanan rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1995.
    Namun, kepemilikan rumah sakit tersebut beralih ke Pemprov Jawa Barat pada tahun 2004 setelah pendirinya, Ukman Sutaryan, dinyatakan bersalah dalam kasus
    korupsi
    .
    Mahkamah Agung dalam putusan No. 372/Pid/2003 memutuskan bahwa bangunan RS Al-Ihsan beserta seluruh asetnya dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemprov Jabar.
    Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005 yang menetapkan RS Al-Ihsan sebagai aset resmi pemerintah.
    Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi
    RSUD Al-Ihsan
    , dan pada 10 Juli 2009 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
    Kritik Terhadap Masa Lalu
    Dedi juga mengkritik ketidakkonsistenan sebagian pihak yang sebelumnya diam saat nama “Al-Ihsan” digunakan dalam konteks korupsi, namun kini vokal mengkritik perubahan nama.
    “Pertanyaan saya, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya?” tanyanya.
    Ia menegaskan bahwa substansi yang lebih penting adalah peningkatan mutu layanan kesehatan.
    “Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang baik. Apalagi jika namanya sakral, maka pelayanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasan,” tegas Dedi.
    Dengan penjelasan ini, Dedi berharap publik dapat melihat konteks secara utuh, tidak hanya dari sisi simbolis, tetapi juga dari sisi sejarah, hukum, dan pelayanan publik yang lebih luas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan SIM Keliling Hadir di 5 Titik Jakarta Hari Ini, Cek Lokasi dan Syaratnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Layanan SIM Keliling Hadir di 5 Titik Jakarta Hari Ini, Cek Lokasi dan Syaratnya Megapolitan 4 Juli 2025

    Layanan SIM Keliling Hadir di 5 Titik Jakarta Hari Ini, Cek Lokasi dan Syaratnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima lokasi strategis Jakarta untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).
    Dikutip melalui akun X resmi
    @TMCPoldaMetro
    , Jumat (5/7/2025), diinformasikan layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.
    Lokasi SIM Keliling
    di Jakarta Hari Ini:
    Jakarta Timur:
    Jakarta Utara:
    Jakarta Selatan:
    Jakarta Barat:
    Jakarta Pusat:
    Dokumen yang perlu disiapkan:
    Adapun layanan ini tidak melayani pembuatan SIM baru. Dengan demikian, jika masa berlaku SIM sudah habis, pemohon harus mengajukan permohonan pembuatan baru di Satpas SIM.
    Biaya Perpanjangan Sesuai Ketentuan:
    Biaya tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
    Warga diimbau memanfaatkan layanan ini sesuai domisili masing-masing dan memastikan dokumen lengkap agar proses perpanjangan berjalan lancar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Pelukan Terakhir Febriani pada Sang Istri yang Terlepas Bersamaan dengan Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
                        Denpasar

    5 Pelukan Terakhir Febriani pada Sang Istri yang Terlepas Bersamaan dengan Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Denpasar

    Pelukan Terakhir Febriani pada Sang Istri yang Terlepas Bersamaan dengan Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
    Tim Redaksi
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Belum genap dua minggu menyandang status sebagai suami,
    Febriani
    (27) harus merelakan kepergian istri tercintanya,
    Cahyani
    (30).
    Pasangan suami istri itu menjadi korban tenggelamnya
    KMP Tunu Pratama Jaya
    di perairan Selat
    Bali
    .
    Dalam peristiwa Rabu (2/7/2025) malam itu, Febriani selamat.
    Namun, istrinya, Cahyani, ditemukan meninggal dunia.
    Febriani dan Cahyani sebelumnya pulang ke kampung halaman mereka di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melangsungkan pernikahan pada 20 Juni 2025.
    Setelah 12 hari, mereka kembali merantau ke Bali untuk bekerja pada Rabu (2/7/2025) malam.
    Keduanya menumpangi jasa travel dengan tujuan Kota Denpasar.
    Mereka tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, sekitar pukul 22.30 WIB.
    “Kami berangkat pukul 22.00, sampai Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 22.30 dan langsung naik kapal,” tutur Febriani saat ditemui di Posko Pelabuhan Gilimanuk,
    Jembrana
    , Bali, Kamis (3/7/2025).
    Mobil travel yang ditumpangi pasangan muda ini kemudian naik ke KMP Tunu Pratama Jaya untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.
    Di tengah laut
    Selat Bali
    , keduanya merasakan kapal bergoyang.
    Sebagai penumpang yang terbiasa bolak-balik menyeberang ke Bali, Febriani awalnya mengira kapal hanya goyang karena arus laut biasa.
    Namun, situasi dengan cepat berubah ketika kapal mulai miring ke kiri.
    Kepanikan mulai menyebar.
    Para penumpang berlarian mencari pelampung dan berusaha menyelamatkan diri.
    Menurut Febriani, tidak ada peringatan bahaya atau panduan keselamatan dari awak kapal. “Kami semua menyelamatkan diri sendiri, ambil pelampung sendiri,” katanya.
    Ia melihat lampu dan mesin kapal sudah dalam kondisi mati atau
    blackout.
    Dalam kekacauan itu, Febriani meminta istrinya yang tidak bisa berenang untuk memeluk erat tubuhnya.
    Keduanya lalu memutuskan untuk melompat ke laut sebelum kapal tenggelam.
    Namun, gelombang besar yang tercipta setelah kapal terbalik dan tenggelam memisahkan mereka. “Pada saat itulah pelukan istri saya terlepas,” ucap Febriani lirih.
    Setelah berhasil berenang ke permukaan, ia segera berusaha mencari sang istri.
    Ia berteriak memanggil nama sang istri sambil menyisir lautan yang gelap.
    Namun, tidak ada jawaban. Hatinya diliputi perasaan putus asa.
    Dalam keadaan lemas, ia diselamatkan oleh penumpang lain dan ditarik naik ke perahu karet bersama 11 orang selamat lainnya.
    “Saya akhirnya dibantu orang-orang naik ke kapal karet. Saat itu masih coba memanggil istri saya. Tapi tetap tidak ada jawaban,” katanya.
    Febriani dan belasan penumpang lain terombang-ambing di laut hingga fajar menyingsing.
    Sekitar pukul 07.00 Wita, sebuah kapal nelayan melintas dan langsung memberi pertolongan.
    Karena kapasitasnya terbatas, nelayan itu hanya mampu mengangkut separuh penumpang, dan sisanya dijemput kemudian.
    Setibanya di darat, Febriani langsung dibawa ke Posko Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 09.30 Wita.
    Di sana, ia mendapat kabar yang membuatnya sedih. Istrinya, Cahyani, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
    Pada Kamis petang, lima ambulans yang membawa jenazah enam orang korban
    tenggelamnya KMP Tunu Pratama
    Jaya tiba di Pelabuhan Gilimanuk.
    Para korban tersebut akan dipulangkan ke rumah duka di sejumlah daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.
    Febriani kemudian diberi kesempatan terakhir untuk melihat wajah sang istri yang ada di mobil ambulans tersebut.
    Begitu kantong jenazah dibuka, tangis Febriani pecah tak terbendung.
    Ia langsung dipeluk dan ditenangkan oleh kerabatnya yang ikut mendampingi.
    Sebelumnya,
    KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam
    saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Rabu (2/7/2025) malam.
    Dari total 65 penumpang dan awak kapal, hingga Kamis malam sebanyak 35 orang telah ditemukan, terdiri dari 29 korban selamat dan 6 meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta 
                        Surabaya

    8 Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta Surabaya

    Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com

    Tumini
    (47), warga Kelurahan
    Ngagel
    ,
    Surabaya
    ,
    Jawa Timur
    berharap menerima
    ganti rugi
    pemasangan listrik dan sumur setelah diminta meninggalkan ponten umum.
    Sejak 2010, Tumini dan keluarganya menyewakan ponten umum di Taman Ngagel Tirto, Surabaya.
    Dia juga menjadikan ponten milik Jasa Tirta tersebut sebagai tempat tinggal.
    Namun, sejak viral pada Rabu (2/7/2025) kemarin, Pemkot Surabaya dan jajaran terkait melakukan sterilisasi.
    Perabot Tumini yang berada di ponten dikembalikan ke rumah.
    Pemerintah setempat melarang tempat umum tersebut digunakan sebagai hunian, dan pihak kelurahan meminta agar masyarakat yang menggunakan toilet tidak membayar karena merupakan bagian dari fasilitas umum.
    “Tadi Pak Lurah ke sini, katanya enggak boleh lagi, minta digratiskan,” kata Tumini saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (3/7/2025).
    Tumini tak menampik bahwa ponten umum tidak diperuntukkan untuk hunian. Oleh karena itu, dia bersedia meninggalkan tempat tersebut. 
    Namun, dia berharap mendapat ganti rugi.
    “Kalau sudah enggak boleh, tidak apa-apa. Tapi maksud saya, listrikku diganti, pasangnya dulu 1 juta, pompa air dulu 1,5 juta, dan sumur sekitar Rp 750.000,” ujar dia. 
    Tumini mengaku bahwa dia memasang listrik, pompa air, dan membangun sumur sedalam 17 meter sejak awal dia kelola pada tahun 2010.
    Jika harapan tersebut dipenuhi, uang ganti rugi rencananya digunakan untuk menyambung hidup dan membayar utang.
    “Kalau bisa, kan uangnya bisa buat tambahan untuk usaha nanti. Karena saya masih punya pinjaman harian,” kata Tumini.
    Sebelumnya, Camat Wonokromo, Maria Agustin Yuristina menyebut akan memberikan bantuan gerobak dan modal sebagai ganti pekerjaan.
    Tumini juga meminta tempat untuk menjalankan usahanya.
    Sebab, jika berjualan di sembarang tempat, dia rawan ditertibkan oleh Satpol PP.
    “Saya sudah sampaikan ke Pak Lurah. Katanya akan dipikir-pikir. Karena kalau bantuan rombong, katanya ada warga yang malah dijual dua bulan setelahnya. Tapi kan tidak semua gitu. Saya sangat butuh kerjaan. Kalau dijual, saya dapat penghasilan dari mana?” katanya. 
    Sementara itu, Lurah Ngagel, Juanedi mengatakan bahwa Tumini belum menyampaikan permintaan ganti rugi kepadanya secara langsung, sehingga belum bisa memberikan keputusan.
    “Ya, namanya harapan orang kan. Tapi mohon maaf kalau informasi itu nggak ada disampaikan ke kami,” kata Junaedi.
    Pihak kelurahan telah melakukan pendekatan dengan Tumini agar tidak menjadikan ponten sebagai tempat tinggal.
    Pihak kelurahan menawarkan Tumini bisa mendapatkan pendapatan untuk tempat usaha melalui program pemberdayaan UMKM di kelurahan.
    “Kami ada pemberdayaan UMKM. Kadang kami punya
    event
    , kalau mau ikut, silakan. Atau pas senam lansia di Taman Asreboyo, ibunya bisa jualan di situ, silakan,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.