Category: Kompas.com Metropolitan

Tembok Mushala di Jati Padang Jebol, Warga Cuci Uang Kotak Amal yang Terendam Banjir Megapolitan 7 Juli 2025

Tembok Mushala di Jati Padang Jebol, Warga Cuci Uang Kotak Amal yang Terendam Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Setelah tembok Mushala Sabili di Jatipadang,
Jakarta
Selatan, jebol, sejumlah warga terlihat membersihkan uang dari kotak amal yang terendam
banjir
pada Senin (7/7/2025) pagi.
Istri ketua RT 003/RW 006, Fatimah (52), bersama beberapa warga lainnya mencuci lalu menjemur uang kertas itu. Fatimah menjelaskan, uang itu sempat berlumuran lumpur saat ditemukan.
“Ini uang dari mushala, dari kotak amal, tadi kena lumpur, jadi kami cuci. Jadi ini benar-benar
cuci uang
ya, terus dijemur,” kata Fatimah saat ditemui di sekitar lokasi, Senin.
Mereka menyusun lembaran uang dengan hati-hati. Sesekali, Fatimah memeriksa lembaran uang lainnya yang sudah dijemur sejak tadi.
Hingga pukul 12.00 WIB, warga sudah mengeringkan uang sebanyak dua kantong plastik putih.
“Kami sudah dari jam 10.00 kali ya tadi kayak begini. Ini sudah ada dua kresek yang kering,” jelasnya.
Sambil menunggu kering, mereka juga terus mengawasi uang-uang itu agar tidak terbang terbawa angin. Setelah kering, rencananya uang-uang itu akan disetrika sebelum disimpan lagi.
“Nanti habis ini disetrika lagi biar rapi juga,” kata Fatimah.
Uang dari nilai Rp 2.000 hingga Rp 20.000 dipajang di teras rumah salah seorang warga yang berhadapan dengan masjid.
Meja kayu, kursi, kotak amal, gagang pengki, ember, hingga kotak laci dijadikan tempat untuk menata uang-uang itu.
Sebelumnya diberitakan, tembok Mushala Sabili jebol karena tak bisa mengalirkan air hujan dengan optimal pada Minggu (6/7/2025) sore.
Akibatnya, air dari Kali Pulo tumpah ke dalam mushala bersama sampah-sampah. Air itu dengan cepat merendam pemukiman warga hingga ketinggian satu meter.
Beberapa warga masih sempat mengungsi ke Masjid Al Ridwan di lokasi lebih tinggi atau rumah tetangga yang memiliki dua tingkat.
Warga lainnya yang tidak sempat mengevakuasi diri karena terkepung banjir pun akhirnya mengungsi ke lantai dua Mushala Sabili.
Senin siang, petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA)
Jakarta Selatan
sudah berupaya menahan limpahan air dengan menumpuk kantong pasir di depan tembok.
Namun, masih tampak air yang merembes dari ujung tembok ke dalam mushala.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:33
Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol Megapolitan 7 Juli 2025

Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Petugas pemadam kebakaran (
Damkar
) dari dua wilayah berbeda,
Kabupaten Bekasi
dan Tangerang Selatan, mengalami kejadian serupa yakni ditipu oleh seseorang yang mengaku menemukan ular, tetapi ternyata hanya modus dari
debt collector
untuk menagih utang pinjaman online (pinjol).
Kedua kejadian ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dan menunjukkan pola serupa. Laporan palsu dikirimkan ke pos
damkar
, lalu saat petugas sampai di lokasi, mereka justru diarahkan untuk menagih utang.
Di Kabupaten Bekasi, prank ini terjadi pada Sabtu (5/7/2025). Petugas Damkar, Adi Nugroho, menerima laporan adanya ular masuk ke septic tank milik warga di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.
“Ada nomor telepon si pelapor yang menyatakan bahwa di lokasi wilayah Setu ada ular,” ujar Adi saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).
Adi bersama enam petugas langsung meluncur ke lokasi. Namun, setelah tiba dan menghubungi si pelapor, barulah mereka menyadari bahwa laporan tersebut hanyalah akal-akalan.
Si penelepon justru meminta petugas untuk menagih utang kepada penghuni rumah yang disebutkan dalam laporan.
“Si penelepon itu langsung mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas, dan yang paling mengejutkan banyak kata-kata seperti itu berarti fix dia DC pinjol,” ungkap Adi.
Sadar tengah dikerjai, salah satu petugas berpura-pura menjadi pemilik rumah dan membalas prank pelapor via telepon.
Hal yang membuat miris, ini bukan kejadian pertama.
“Setidaknya, ini sudah yang ketiga kalinya kita dikerjai oleh penagih pinjol dengan berbagai modus,” ujar Adi.
Adi berharap pihak kepolisian bisa menindak pelaku semacam ini.
“Kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti lagi, karena ini kita urgensinya untuk kedarutan dan kebahayaan,” tegasnya.
Modus serupa terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu (11/6/2025).
Komandan Regu Alpha Damkar Tangsel, Darusalam, mengungkapkan, pelapor awalnya menyebut ada ular di rumah, namun tidak bisa mengirimkan dokumentasi karena mengaku sedang tidak di rumah.
Istrinya, kata pelapor, terlalu takut untuk mengambil gambar.
“Sementara istrinya di rumah takut, jadi enggak berani foto dan video,” ujar Darus, dikonfirmasi Jumat (20/6/2025).
Meski ada kecurigaan karena laporan tak disertai bukti visual, tim Alpha tetap meluncur ke lokasi yang diberikan lewat pesan WhatsApp.
Namun sesampainya di tempat, mereka tidak menemukan rumah sesuai deskripsi. Wilayah itu penuh kontrakan dan indekos.
Petugas pun meminta bantuan Ketua RT untuk mencari alamat dimaksud. Tak lama, pelapor menghubungi mereka dan mengungkapkan maksud sebenarnya.
“Terus, enggak lama kemudian dia bilang, ‘Mas, tolong tagihin utang atas nama Doni Iskandar ya dan istrinya’,” jelas Darus.
Nama Doni Iskandar merupakan nama yang sebelumnya digunakan pelapor dalam laporan palsu.
Setelah itu, pelapor tak bisa lagi dihubungi. Baik lewat pesan maupun telepon, tidak ada respons.
Meski belum membuat laporan ke polisi, Darus mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak jika kejadian serupa terulang.
“Kami akan perketat SOP lagi mungkin ke depannya. Kalau gini lagi ya, kami akan akan melapor ke pihak yang berwajib,” tuturnya.
Modus laporan palsu dengan kedok ular ini kini menjadi pola baru yang dipakai oleh oknum debt collector.
Bagi petugas damkar, kejadian ini bukan hanya mempermainkan tugas mereka, tapi juga membahayakan warga lain yang mungkin benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:26
Pembangunan 8 Saluran Air di Jakpus Ditargetkan Rampung Juli 2025 Megapolitan 7 Juli 2025

Pembangunan 8 Saluran Air di Jakpus Ditargetkan Rampung Juli 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA)
Jakarta
Pusat menargetkan pembangunan delapan
saluran air
di empat kecamatan rampung pada akhir Juli 2025.
Pembangunan saluran ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas drainase dan mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk.
“Kami tengah mengerjakan pembangunan saluran dengan total delapan titik. Lokasinya tersebar di Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Kemayoran, dan Senen,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Saluran Sudin SDA Jakarta Pusat, Martinet dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (7/7/2025).
Menurut Martinet, dari delapan lokasi tersebut, beberapa di antaranya sudah selesai dibangun.
Salah satunya berada di Kecamatan Menteng, tepatnya di Jalan Diponegoro, depan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara itu, di Kecamatan Senen masih ada empat titik yang sedang dikerjakan, yakni di Jalan Kwini I, Jalan Bungur, Jalan Kramat Lontar, dan Jalan Kwitang. Di Kecamatan Sawah Besar, saluran dibangun di Jalan Kartini IV Dalam.
“Untuk Kecamatan Kemayoran, pembangunan saluran dilakukan di dua titik, yaitu Jalan Serdang dan Jalan Sumur Batu,” kata Martinet.
Pekerjaan ini ditargetkan selesai seluruhnya sebelum akhir Juli, asalkan tidak ada kendala teknis atau cuaca ekstrem yang memperlambat proses konstruksi.
Martinet mengatakan, proyek pembangunan saluran air ini merupakan hasil usulan warga yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.
Oleh karena itu, pengerjaannya murni sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
Meski begitu, dia mengakui sempat ada kendala sosial di lapangan. Salah satunya adalah penolakan dari pedagang yang terdampak pembangunan di lahan usahanya.
“Tapi setelah diberikan pemahaman, para pedagang akhirnya mendukung karena tahu saluran ini juga untuk kebaikan lingkungan mereka,” ujar Martinet.
Pembangunan saluran air juga tetap memperhatikan aspek estetika dan keindahan kota. Salah satu contohnya adalah di kawasan Jalan Diponegoro, di mana pedestrian yang sempat dibongkar akan dikembalikan ke kondisi semula.
“Kami berkoordinasi dengan Sudin Bina Marga terkait perbaikan pedestrian. Alhamdulillah, kita bisa mengembalikannya seperti semula, termasuk dengan fasilitas ubin penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas,” kata Martinet.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:23
7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

Banyak Wartawan Bodrek Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua
Dewan Pers

Komaruddin Hidayat
menyatakan, maraknya
wartawan bodrek
, istilah untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan untuk memeras, merupakan akibat dari tingginya pengangguran serta kebebasan bermedia sosial.
Menurut Komaruddin, banyak orang begitu mudahnya membuat kartu pengenal untuk mengatasnamakan diri sebagai seorang wartawan, padahal mereka tidak punya kompetensi dan terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
“Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,”kata Komaruddin dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
Komaruddin tidak memungkiri bahwa wartawan bodrek kerap memeras pejabat atau pemerintah derah.
Modusnya sederhana, oknum wartawan bodrek itu akan datang dengan kamera, memotret proyek pemerintah yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan memberitakannya jika tidak diberikan imbalan.
“Bagi kepala daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,” ujar Komaruddin.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemda agar tidak menanggapi permintaan wartawan yang tidak terdaftar secara resmi itu.
“Yang tidak tercatat (di Dewan Pers) jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,” kata Komaruddin.
Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam melakukan literasi kepada pemda di berbagai daerah.
Salah satu solusinya adalah mendorong pemda untuk selalu mengecek legalitas wartawan ke database resmi Dewan Pers.
Komaruddin juga menyoroti dampak dari pergeseran belanja iklan dari media massa konvensional ke media sosial, yang berkontribusi pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pers.

“Iklan sebagai darah di media massa sekarang banyak mengalir ke medsos. Media
mainstream
seperti TV, surat kabar, tidak kebagian. Akibatnya mereka melakukan PHK karena tidak bisa bayar karyawan,” kata dia.
Komaruddin berharap, DPR dan Kementerian Komdigi dapat memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, termasuk perusahaan media dan Kementerian Dalam Negeri, guna menyalurkan tenaga wartawan bersertifikat ke instansi-instansi yang membutuhkan, termasuk pemerintah daerah.

“Setiap pemda juga butuh tenaga wartawan yang memang
skillful
. Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” kata Komaruddin.
Sebagai langkah preventif, Dewan Pers juga rutin mengadakan pelatihan jurnalistik di daerah, baik kepada wartawan maupun pihak pemda, untuk mempersempit ruang gerak wartawan bodrek yang sering menyalahgunakan profesi demi keuntungan pribadi.
“Itu (wartawan bodrek) preman dalam bentuk lain yang menggunakan kartu anggota palsu,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:19
5 Peringatan BMKG: Hujan Ekstrem Masih Terjadi di Jakarta, Lalu Bergerak ke Indonesia Timur Nasional

Peringatan BMKG: Hujan Ekstrem Masih Terjadi di Jakarta, Lalu Bergerak ke Indonesia Timur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
)
Dwikorita Karnawati
memperingatkan bahwa
hujan
ekstrem masih bisa terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Namun, setelah tanggal 8 Juli 2025 besok,
hujan ekstrem
akan mulai bergeser ke arah Indonesia tengah dan timur.
“Ini (hujan ekstrem) potensinya paling tidak sepekan ke depan itu masih bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa Barat, DKI, itu bahkan nanti setelah tanggal 8 itu bergerak ke wilayah Indonesia Tengah, terus nanti ke Timur. Jadi, berangsur-angsur bergerak, termasuk gelombang, selain cuaca ya,” ujar Dwikorita, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Berhubung
cuaca ekstrem
akan bergeser, Dwikorita meminta kepada pemerintah daerah untuk berjaga dan bersiaga.
Dia meminta mereka terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG.
“Kami melalui jaringan aparat pemerintah daerah, jadi ada jaringannya kami di setiap BMKG daerah itu berjejaring dengan pihak-pihak terkait di daerah. Nah, di situ antara lain lewat WA Group ya, kadang-kadang temu darat juga,” papar dia.
“Nah, di situ kami selalu memberikan peringatan dini. Peringatan dini BMKG itu keluarnya kapan? Seminggu, katakan kemarin peringatan dini untuk cuaca ekstrem kemarin mulai keluar tanggal 28 Juni. Diulang lagi 3 Juli, tapi berlaku mulai 4 Juli sampai 11 Juli. Jadi diulang lagi, nah kemudian setiap 3 hari diulang lagi,” sambung Dwikorita.
Dengan begitu, jika terjadi hujan lebat, pemerintah daerah sudah harus membersihkan saluran di wilayahnya masing-masing agar tidak meluap.
Selain itu, kata Dwikorita, masyarakat juga harus diberi kewaspadaan ketika terjadi hujan lebat.
“Jadi, ya harus menjaga lingkungan, jangan membuang sampah gitu ya, disiapkan pompa, itu sebenarnya terutama dengan DKI ya. Bahkan, kadang-kadang dengan Pak Gubernur kami chat juga ya, DKI lalu Jawa Barat. Beberapa gubernur kami lakukan koordinasi itu agar ada persiapan-persiapan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:08
3 Disinggung Gibran, Ini Kisah Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena RK Nasional

Disinggung Gibran, Ini Kisah Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena RK
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
menyinggung kembali pemecatan
Effendi Simbolon
dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Hal tersebut disampaikan Gibran dalam acara HUT ke-19 PSBI Simbolon (Persatuan Marga Batak) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Dalam acara itu, Gibran menyebut bahwa Effendi Simbolon melakukan pengorbanan besar hingga dirinya dipecat dari partai berlambang kepala banteng itu.
“Karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” ujar Gibran dalam sambutannya, Senin (7/7/2025).
Ia pun berkelakar memiliki nasib yang sama dengan Effendi Simbolon yang dicopot status keanggotaannya dari PDI-P.
Namun, putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tak masalah dipecat dari PDI-P dan meminta semua pihak untuk “move on” dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres semua, pilkada, misalnya bersatu, bergandengan tangan, sekali lagi, kita sama-sama mendukung program visi-misi dari Pak Presiden. Saya titip itu,” ujar Gibran.
Lantas, apa alasan PDI-P memecat Effendi Simbolon pada akhir 2024? Berikut sedikit kilas baliknya:
Terdapat dua alasan mengapa PDI-P memecat Effendi Simbolon yang dikenal sebagai kader dengan peran signifikan dalam partai.
Pertama, Effendi Simbolon menyatakan dukungannya terhadap dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Dalam surat pemecatan yang diterima Kompas.com, PDI-P menyebutkan bahwa dukungan Effendi Simbolon merupakan pembangkangan terhadap keputusan partai, yang sudah memutuskan untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.
Pemecatan ini dianggap sebagai bentuk penegakan disiplin dalam partai, karena telah melanggar kode etik serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.
“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi surat pemberhentian yang diterima Kompas.com pada Minggu (1/12/2024).
Selain mendukung RK-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta, Effendi Simbolon juga melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan dengan Jokowi itu dianggap sebagai langkah politik yang tidak sejalan dengan kebijakan PDI-P.
Juru Bicara PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan, pertemuan dengan Jokowi berlawanan dengan rekomendasi partai yang dianggap sebagai bentuk “kongkalikong”.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi, ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Seno dalam konferensi pers, Minggu (1/12/2024).
PDI-P menganggap pertemuan antara Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai pelanggaran berat, karena hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap keputusan partai.
Seno menegaskan bahwa komunikasi tersebut dianggap sebagai langkah yang tidak bisa dikompromikan oleh partai, apalagi dikaitkan dengan sikap politik yang berbeda dari garis kebijakan partai.
“Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” ujar Seno.
Adapun surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon diterbitkan pada 28 November 2024, ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:06
9 20 SMP Swasta di Gunungkidul Tak Dapat Satu Pun Murid Baru, Ini Penyebabnya Yogyakarta

20 SMP Swasta di Gunungkidul Tak Dapat Satu Pun Murid Baru, Ini Penyebabnya
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Dinas Pendidikan
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan bahwa terdapat 20 sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang tidak mendapatkan siswa baru dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2025-2026.
Hal ini menciptakan perbedaan signifikan antara jumlah lulusan SD dan kuota yang tersedia.
“Tota dari 106 SMP baik negeri maupun swasta. Yang tidak dapat murid 20 SMP Swasta,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subaryanta, saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Senin (7/7/2025).
Agus menambahkan bahwa pihaknya belum dapat merinci sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Pengumuman SPMB tingkat SMP telah dilaksanakan pada Jumat (4/7/2025).
Saat ini, Dinas Pendidikan masih menunggu data terkait kekurangan murid di masing-masing sekolah, yang diharapkan akan terlihat pada 9 Juli 2025 setelah proses penerimaan selesai.

Daftar ulang untuk semua jalur pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Juli 2025.
Pendaftaran untuk jalur prestasi SPMB SMP dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025, sedangkan jalur afirmasi dan jalur mutasi orangtua berlangsung dari 30 Juni hingga 2 Juli 2025.
“Kekurangan murid jelas ada karena setiap rombongan belajar harus ada 32 siswa,” jelas Agus.
Dia juga mengungkapkan bahwa
kekurangan siswa
dan ketidakmampuan beberapa sekolah untuk mendapatkan murid baru disebabkan oleh kuota yang ditetapkan, yaitu 9.216 murid, sementara jumlah lulusan SD yang tercatat hanya mencapai 7.903 anak.
Dengan demikian, kuota yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lulusan SD.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menyatakan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025-2026 berjalan lancar.
Pihaknya telah melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa server serta aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik.
“Semua lancar tidak ada kendala,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 15:41
1 Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat dari PDI-P: Pengorbanannya Sungguh Besar Nasional

Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat dari PDI-P: Pengorbanannya Sungguh Besar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming
Raka menyinggung soal
Effendi Simbolon
yang dipecat dari
PDI-P
saat menghadiri acara HUT ke-19 PSBI Simbolon (Persatuan Marga Batak) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Gibran mengatakan, Effendi berkorban begitu besar karena sampai dipecat dari PDI-P sehingga kini Effendi harus mendukung visi, misi, program Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” ujar Gibran, Senin.
Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDI-P.
“Kok bisa berurutan gitu ya (dipecat),” kelakar Gibran disambut tawa dari para anggota PSBI Simbolon.
Mantan wali kota Solo ini pun mengaku tidak masalah dipecat dari PDI-P, kini ia fokus untuk melancarkan program Prabowo.
Gibran pun meminta Effendi Simbolon juga menempuh jalan yang sama seperti dirinya.
“Tidak apa-apa, kita harus
move on
. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua,” kata Gibran.
Menurut Gibran, proses Pemilu 2024 sudah tak perlu lagi diungkit.
“Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres semua, pilkada, misalnya bersatu, bergandengan tangan, sekali lagi, kita sama-sama mendukung program visi-misi dari Pak Presiden. Saya titip itu,” kata dia.
Diketahui, PDI-P memecat Presiden ke-7 Jokowi dan Gibran dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya, PDI-P juga memutuskan untuk memecat Effendi Simbolon terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
Kompas.com
, PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 14:45
7 Kebohongan 2 Perwira di Balik Tewasnya Brigadir Nurhadi, Terungkap Lewat Poligraf Regional

Kebohongan 2 Perwira di Balik Tewasnya Brigadir Nurhadi, Terungkap Lewat Poligraf
Editor
MATARAM, KOMPAS.com
– Teka-teki tewasnya anggota Bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat (
NTB
), Brigadir Muhammad Nurhadi mulai terungkap.
Nurhadi bukan tenggelam di kolam renang, tetapi ia diduga dibunuh oleh dua atasannya, yakni Kompol YG dan Ipda HC.
Lokasi pembunuhan diduga di sebuah vila kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025.
Saat itu, Nurhadi diajak dua atasannya itu bersenang-senang di vila privat.
Kini, baik YG maupun HC ditetapkan sebagai tersangka. Dua perwira polisi itu juga disanksi pemberhetian tidak dengan hormat.
Dalam perjalan kasus ini, tersangka sempat berdalih
Brigadir Nurhadi
tewas karena tenggelam.
Namun, berdasarkan pendalaman
Polda NTB
, terdapat tanda-tanda penganiayaan di jenazah korban.
Direktur Ditreskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan, tersangka ketahuan berbohong terkait kejadian sebenarnya.
Keduanya tidak memberikan keterangan jujur saat dites menggunakan alat
pendeteksi kebohongan
(poligraf).
“Semua dinyatakan berbohong secara umum,” kata Syarif, Jumat (4/7/2025).
Syarif mengatakan, sudah ada 18 saksi yang dimintai keterangan dalam kasus
tewasnya Brigadir Nurhadi
.
Hasilnya, ada tiga tersangka yang didapat Polda NTB. Selain dua atasan Brigadir Nurhadi, ada satu tersangka wanita berinisial M.
“Kami berkeyakinan ada dugaan (penganiayaan), maka kami naikkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka,” ucap Syarif.
Syarif mengatakan, dua atasan Nurhadi merupakan mantan kasat reskrim.
Oleh karena itu, Polda NTB mendalami kasus tewasnya Brigadir Nurhadi secara hati-hati.
“Kita profesional dan kita lakukan ini secara hati-hati karena yang kita hadapi bukan orang biasa, mantan Kasat Narkoba dan mantan kasat reskrim,” kata dia.
Terhadap tiga tersangka, dikenakan Pasal 351 Ayat 3 dan atau Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juncto Pasal 55, yaitu tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia serta kelainan.
Kasus ini berawal saat korban bersama dua atasannya pergi bersama ke Gili Trawangan dengan tujuan liburan, pada 16 April 2025.
Kemudian, ada dua wanita yang ikut bergabung, yaitu inisial P dan M.
Kelima orang itu berpesta bersama di sebuah vila.
“Dari penjelasannya yang satu mereka (tersangka dan korban) ke sana (Gili Trawangan) untuk
happy-happy
dan pesta,” ucap Syarif.
Belum diketahui secara pasti penyebab Brigadir Nurhadi dibunuh.
Namun sebelum kejadian, korban disebutkan merayu rekan wanita dari salah satu tersangka.
Tidak lama kemudian, Brigadir Nurhadi diberikan obat penenang.
Syarif menduga, telah terjadi penganiayaan dalam rentang waktu 20.00 Wita sampai 21:00 Wita pada hari itu.
Dugaan penganiayaan juga diperkuat hasil ekshumasi pada 1 Mei 2025. Berdasarkan hasil itu, terdapat luka di bagian sekujur tubuh korban.
Syarif mengatakan, meskipun ada tanda-tanda kekerasan, belum ditemukan rekaman kamera CCTV yang merekam aksi para tersangka.
“Ini yang masih kami dalami, sampai hari ini kita belum dapatkan pengakuan,” kata dia.
Jenazah Brigadir Nurhadi pertama kali ditemukan di kolam villa, pada pada 16 April 2025.
Awalnya, disebutkan bahwa korban tewas lantaran tenggelam berdasarkan kesaksian para tersangka.
Polda NTB lantas turun tangan dan berhasil menetapkan dua atasan Brigadir Nurhadi sebagai tersangka pada 18 Mei 2025.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Ada Kebohongan di Balik Tewasnya Brigadir Nurhadi, Tersangkanya Bukan Orang Biasa, 2 Eks Kasat.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 10:27
10 Memohon ke Dedi Mulyadi, Istri Tersangka Perusakan Rumah Retret: Saya Melahirkan Bulan Depan Bandung

Memohon ke Dedi Mulyadi, Istri Tersangka Perusakan Rumah Retret: Saya Melahirkan Bulan Depan
Editor
SUKABUMI, KOMPAS.com —
Tangis dan permohonan membanjiri pertemuan antara para istri tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah seorang perempuan muda yang tengah hamil delapan bulan.
Ia datang dengan wajah lelah dan mata sembab, memohon agar suaminya, salah satu tersangka dalam kasus tersebut, bisa dibebaskan sebelum dirinya melahirkan.
“Saya bingung, Pak. Ini anak pertama saya, bulan depan saya melahirkan. Saya enggak tahu harus bagaimana, saya sendiri, enggak ada orangtua,” ujarnya sambil menangis di hadapan Dedi, dikutip dari video di akun Youtube Dedi Mulyadi yang ditayangkan Minggu (6/7/2025).
Perempuan tersebut adalah istri dari Risman, salah satu dari delapan pria yang kini ditahan setelah terlibat dalam perusakan rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan retret pelajar Kristen.
Kepada istri Risman, Dedi mengatakan akan membantu mengurus persalinan.
“Kalau urusan persalinan ibu, saya yang urus karena ini tanggung jawab gubernur pada rakyatnya. Meski ini pidana, tapi kan keluarga yang ditinggalkan punya hal yang dihadapi. Saya nanti bantu dapur masing masing, jadi tenang,” ujar Dedi.
“Jadi pengacara beracara, tenang, tapi keluarga urusan dapur (juga) tenang, tapi hukum berproses sesuai hukum acara,” kata Dedi menambahkan.
Kisah serupa datang dari para istri lain. Ada yang datang sambil menggendong bayi, ada pula yang membawa anak kecil yang terus-menerus bertanya tentang ayahnya.
“Anak saya baru 4 tahun, tiap lihat motor lewat selalu tanya, ‘itu ayah, ya?’ Dia minta agar-agar dan bilang mau makan sama ayah. Saya terpaksa bohong, saya bilang ayah lagi kerja,” kata istri dari Sabil, yang ditahan karena diduga menurunkan salib dari rumah singgah saat kejadian.
Ada juga ibu yang kini menggantikan posisi anaknya sebagai pencari nafkah. Ia datang memohon sambil menyebut bahwa suaminya sudah meninggal, dan kini anaknya yang ditahan menjadi satu-satunya harapan hidup.
“Anak saya, Encek Maulana, biasa kerja serabutan, steam motor. Sekarang dia ditahan, saya enggak tahu harus bagaimana. Bapak bisa bantu?” ujar ibunya dengan suara bergetar.
Mendengar curahan hati mereka, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam proses hukum.
“Saya gubernur, saya tidak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Itu ranah penyidik dan pengacara. Tapi sebagai gubernur saya juga harus melihat sisi sosialnya. Kalau ibu-ibu ini kehilangan tulang punggung keluarga, dapurnya berhenti, itu jadi tanggung jawab saya,” kata Dedi.
Ia pun berjanji akan membantu dari sisi sosial, termasuk menyediakan bantuan pangan dan kebutuhan rumah tangga dasar agar keluarga para tersangka bisa bertahan.
Permohonan juga datang dari warga yang berharap bisa difasilitasi untuk bertemu dengan Wedi, pemilik rumah singgah yang menjadi korban perusakan.
“Kami ingin minta maaf langsung ke Pak Wedi. Kami sudah buat video permintaan maaf, tapi belum bisa bertemu. Mohon difasilitasi,” kata salah satu warga.
Warga juga menegaskan bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan damai, dan tidak pernah terjadi gesekan agama.
“Sudah 22 tahun kami hidup berdampingan. Dulu rumah singgah itu gudang jagung. Kami kerja sama Pak Wedi dan Bu Nina juga,” ucap mereka.
Dedi pun menyatakan akan mempertimbangkan permintaan itu dan kembali menekankan bahwa hukum tetap berjalan, tapi keluarga yang ditinggalkan tidak boleh dibiarkan menderita sendiri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 09:49