Sudah Lelah Semua Komoditas Diduga Oplosan, Warga: Kemarin Bensin, Sekarang Beras
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sari (32), warga Kramat Jati,
Jakarta
Timur, berharap
pemerintah
menindak tegas para pelaku pengoplosan beras yang dinilai merugikan masyarakat.
Pasalnya, mereka mengaku lelah menghadapi berbagai kasus kejahatan yang terus terjadi di dalam negeri, khususnya yang menyangkut kebutuhan pokok.
“Harus ditindak, kemarin bensin, sekarang beras. Itu merugikan. Sudah beli mahal, tapi dapat kualitas jelek,” ujar Sari saat ditemui, Senin (14/7/2025).
Sari mengaku telah menggunakan beras kemasan yang dijual di minimarket selama tiga tahun terakhir karena berharap mendapatkan kualitas terbaik.
“Karena saya berharap beli beras kemasan di minimarket itu kualitasnya lebih bagus. Memang lebih mahal sedikit, tapi penginnya kualitasnya bagus,” ungkapnya.
Namun, dalam beberapa hari terakhir sebelum isu
beras oplosan
viral, Sari mengaku sudah mencurigai adanya perubahan rasa dan tekstur pada beras yang dikonsumsinya.
“Saya sudah menyadari beberapa hari terakhir, kalau dulu pulen banget, sekarang rasanya seperti beras murah,” ucapnya.
Bahkan, ia pernah mendapati beras dalam kondisi kotor dan berwarna kehitaman, tidak seperti biasanya.
Senada dengan Sari, Rika (31), warga Cipinang, menilai peredaran beras oplosan harus ditindak karena merugikan konsumen.
“Makanya pemerintah harus bisa menindak pelaku yang mengoplos beras dan menjelaskan merek apa saja yang terlibat,” tuturnya.
Kendati demikian, Rika mengaku sejauh ini belum pernah mendapati beras oplosan saat berbelanja di supermarket maupun minimarket.
“Sejauh ini belum pernah lihat. Menurut saya beras itu kebutuhan pokok ya, bahaya juga sih kalau dioplos dengan kualitas yang berbeda, itu merugikan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket.
Menurut dia, beras itu dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan serius di sektor pangan nasional.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Pemerintah
disebut langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan
kasus beras oplosan
itu ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses penegakan hukum berjalan cepat dan memberi efek jera kepada para pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2025/07/12/687225325d657.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sudah Lelah Semua Komoditas Diduga Oplosan, Warga: Kemarin Bensin, Sekarang Beras Megapolitan 14 Juli 2025
-
/data/photo/2025/07/12/687225325d657.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sempat Curiga Rasa dan Warna Beras Berubah, Warga Kaget Ternyata Diduga Oplosan Megapolitan 14 Juli 2025
Sempat Curiga Rasa dan Warna Beras Berubah, Warga Kaget Ternyata Diduga Oplosan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sari (32), warga Kramat Jati,
Jakarta Timur
, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya praktik pengoplosan beras yang beredar di tengah masyarakat.
“Itu sangat merugikan, sudah tiga tahun pakai beras kemasan, yang termasuk merek-merek disebutkan oplosan itu,” tutur Sari saat ditemui, Senin (14/7/2025).
Sari menyampaikan, selama ini ia lebih memilih membeli beras kemasan di minimarket karena dianggap memiliki kualitas lebih baik dibandingkan beras kiloan.
“Karena saya berharap beli beras kemasan di minimarket, kualitasnya lebih bagus, harga memang lebih mahal sedikit tetapi ingin kualitasnya bagus,” ungkapnya.
Namun, beberapa hari terakhir sebelum isu ini viral, ia sudah mulai mencurigai adanya perubahan rasa dan tekstur pada beras yang biasa dikonsumsinya.
“Tapi saya sudah menyadari beberapa hari terakhir sebelum viral ini, kalau dulu-dulu pulen banget sekarang kaya beras murah,” kata Sari.
Bahkan, ia pernah mendapati beras dalam kondisi kotor dan berwarna kehitaman—hal yang tidak biasa ia temui sebelumnya.
Sementara itu, Rika (31), warga Cipinang, Jakarta Timur, juga merasa kecewa atas dugaan maraknya praktik pengoplosan beras. Ia menilai tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat.
“Menurut saya beras itu kebutuhan pokok ya, bahaya juga sih kalau dioplos dengan kualitas yang berbeda, itu merugikan masyarakat,” kata Rika.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas untuk menindak para pelaku pengoplos beras.
“Makanya pemerintah harus bisa menindak pelaku yang mengoplos beras dan merek apa saja harus dijabarin lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan,
beras oplosan
telah beredar hingga ke rak-rak supermarket dan minimarket.
Beras tersebut dikemas seolah-olah berjenis premium, padahal secara kualitas dan kuantitas sangat tidak sesuai.
Temuan itu merupakan hasil investigasi
Kementerian Pertanian
bersama Satgas Pangan. Mereka menemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label kualitas.
Pemerintah langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung, agar proses penegakan hukum berjalan cepat dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/14/687494bfa65fe.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Anggap Jalan TB Simatupang Sering Rusak akibat Proyek Galian Megapolitan 14 Juli 2025
Warga Anggap Jalan TB Simatupang Sering Rusak akibat Proyek Galian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang warga bernama Anto (35) menganggap Jalan
TB Simatupang
, tepatnya depan CIBIS Park arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengalami kerusakan akibat proyek galian.
“Namanya proyek, mereka tuh kan awalnya yang berlubang itu kan awalnya (proyek) kabel,” katanya saat ditemui di sekitar lokasi, Senin (14/7/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
pada Senin sore, jalan tersebut telah diperbaiki dengan ditambal aspal setelah sempat viral di Instagram karena kondisinya berlubang.
Namun, permukaan aspal baru tampak tidak rata dengan aspal jalan.
Terdapat sejumlah tutupan galian yang menonjol di atasnya.
Di sisi kiri jalan, proyek pemasangan pipa air limbah (PAL) masih berlangsung. Akibatnya, akses jalan menjadi menyempit dan kemacetan pun tak terhindarkan.
Menurut Anto, material aspal untuk menambal lubang seharusnya diberikan waktu lebih lama agar benar-benar siap dilalui kendaraan. Namun, karena jalan itu padat dan ramai dilintasi, ia juga bingung bagaimana solusi terbaik untuk masalah tersebut.
Ia menambahkan bahwa kondisi jalan di sisi kanan tampak lebih rendah, diduga akibat tekanan dari kendaraan berat.
“Terus jalannya kan juga ditutup sebagian, terus kadang juga truk kontainer kan lewat di jam-jam tertentu,” tambah Anto.
Ijoel (30), pengunggah video
jalan rusak
di TB Simatupang yang viral itu pun menyoroti perbaikan jalan yang dinilainya kurang efektif.
Ia menyebutkan bahwa jalan itu sudah beberapa kali diperbaiki, tetapi tetap belum maksimal.
“Seharusnya, selesai proyek ini harusnya tanggung jawab, benar-benar itu balikin seperti semula negitu, jangan sampai ada
obstacle
atau hal-hal yang bisa ganggu keselamatan orang,” terang Ijoel pada
Kompas.com
.
Ia menilai, jalan rusak tak hanya membahayakan pengendara, tetapi juga mencoreng citra Jakarta.
“Jakarta dengan segala keunggulannya, kemudian tercoreng oleh ketidakmampuan pihak berwenang mengembalikan jalan kembali normal untuk digunakan,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/14/6874ed32a91c6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Minta Menteri LH Tinjau Ulang Soal Percepatan RDF Rorotan Megapolitan 14 Juli 2025
Warga Minta Menteri LH Tinjau Ulang Soal Percepatan RDF Rorotan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga
Jakarta Garden City
(JGC) di Cakung, Jakarta Timur,
menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang ingin mempercepat pengoperasian fasilitas
Refuse Derived Fuel
(RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
“Terkait desakan percepatan dari Menteri Lingkungan Hidup, kami memahami bahwa proyek RDF ini mungkin merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengelolaan sampah yang perlu segera direalisasikan,” jelas Ketua RT 18, RW 14, Klaster Shinano di Perumahan JGC, Wahyu Andre, saat diwawancarai
Kompas.com
, Senin (14/7/2025).
Namun menurut Wahyu, seharusnya Faisol juga perlu mempertimbangkan ulang langkah percepatan karena warga JGC lah yang akan merasakan dampak langsung dari operasional RDF itu setiap hari.
Ia juga menilai desakan dari Faisol justru menimbulkan kebingungan di kalangan warga.
“Adanya desakan untuk mempercepat dari pemerintah pusat sementara pemerintah daerah menunda, justru menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan warga,” jelas Wahyu.
Wahyu menambahkan,
proses percepatan pengoperasian
RDF Rorotan
membuat warga menduga adanya tarik ulur kepentingan di tingkat pemerintah pusat yang berujung mengabaikan aspek kesiapan di lapangan.
“Bagi kami, ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kesiapan. Percepatan tanpa jaminan kesiapan teknologi, mitigasi risiko, dan sosialisasi yang tuntas hanya akan memindahkan masalah sampah menjadi masalah kesehatan dan sosial bagi kami,” tegas Wahyu.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta
Pramono Anung
menyebut pengoperasian RDF akan berlangsung Agustus 2025 yang tadinya direncanakan Juli.
“Untuk RDF Rorotan sesuai jadwal, mudah-mudahan tanggal 22 Agustus itu betul-betul selesai,” beber Pramono, Rabu (9/7/2025).
Pramono bilang, saat ini proses
commisioning
terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan operasional RDF benar-benar optimal.
Keputusan Pramono menunda pengoperasian RDF Rorotan menuai sorotan dari Menteri LH Faisol.
“Saya sangat ingin memberikan dorongan kepada Bapak Gubernur dan seluruh pejabatnya untuk memajukan kembali target-target operasional RDF Rorotan,” ucap Faisol.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/16/684fee67c5b6d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Terdakwa Klaster Koordinator Judol Kominfo Akui Terima Uang Miliaran Rupiah Megapolitan 14 Juli 2025
4 Terdakwa Klaster Koordinator Judol Kominfo Akui Terima Uang Miliaran Rupiah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Empat terdakwa
klaster koordinator
mengakui menerima
uang miliaran
rupiah dari praktik melindungi situs
judi online
(judol) agar tidak terblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Para terdakwa ini adalah Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Adhi Kismanto, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
Hal tersebut diungkapkan mereka saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).
“Kalau untuk saudara sendiri berapa? Bersihnya dari
pengamanan situs
-situs (judol)?” tanya JPU.
“Kira-kira saja, sekitar Rp 17 (miliar),” jawab Tony.
Setelah menerima dan duduk di kursi pesakitan, Tony mengaku bersalah karena turut terlibat dalam praktik ini.
Sementara itu, Adhi mengaku menerima uang Rp 16 miliar. Dana itu ia gunakan untuk membeli sejumlah aset.
“Dapatnya Rp 16 miliar,” ungkap Adhi.
Kemudian, Alwin mengaku menerima Rp 13,9 miliar.
“Dari Maret 2023 (hingga) Maret 2024 sekitar Rp 13,9 miliar. Bersama-sama membantu pengamanan (situs) judi online,” tutur Alwin.
Lalu, Muhrijan mengaku menerima Rp 13,7 miliar dari praktik membekingi situs judol.
“Saya dapat Rp 13,7 miliar,” katanya.
“Uangnya dapat dari mana?” tanya JPU kepada Muhrijan.
“Dari (pengamanan situs) judol,” jawab Muhrijan.
Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol.
Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati, dan Adriana Angela Brigita.
Para terdakwa klaster koordinator dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/12/68724ad773d7e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 PSI Ubah Logo Jadi Gajah, Jokowi: Brand Perlu Diperbaharui Sesuai Permintaan Pasar… Regional
PSI Ubah Logo Jadi Gajah, Jokowi: Brand Perlu Diperbaharui Sesuai Permintaan Pasar…
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Menjelang kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dijadwalkan pada 19-20 Juli 2025, Kota Solo, Jawa Tengah, kini dipenuhi dengan atribut partai tersebut.
Pantauan Kompas.com pada Senin (14/7/2025) menunjukkan bendera dan spanduk PSI terpasang di pinggir jalan raya.
Berbeda dengan identitas sebelumnya yang dikenal dengan lambang mawar, PSI kini memperkenalkan logo baru berupa hewan gajah berwarna hitam dan merah.
Kongres ini akan diikuti oleh semua kader PSI dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan Pemilihan Raya mendatang.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan positif terkait perubahan logo dan atribut PSI.
Menurutnya, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.
“Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga menyambut baik langkah PSI dalam melakukan perubahan tersebut.
“Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi menilai PSI telah berupaya mewujudkan gagasan sebagai
Partai Super Terbuka
.
“Menurut saya, PSI partai super TBK itu saya kira. Tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan seperti apa kan belum ya. Tapi paling tidak, partai super TBK sudah dipakai oleh PSI,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa PSI telah menjelma menjadi partai yang dimiliki oleh semua orang atau kader.
Ketua umum partai juga dapat dipilih secara langsung oleh kader-kadernya.
“Setelah partai yang milik seluruh anggota terbuka untuk semuanya dan yang paling penting ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota, satu suara yang ikut berpartisipasi. Saya kira itu juga sebuah hal yang sangat baik,” tutup Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/14/6874b7b727d0f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang… Regional
Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang…
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Mantan Presiden RI Joko Widodo (
Jokowi
) menduga adanya agenda besar politik yang menyasar kepada dirinya dan keluarga, menyusul banyaknya persoalan hingga isu yang ditujukan kepadanya.
Mulai dari polemik ijazah yang dituding palsu hingga masuk ke ranah hukum pidana.
Kemudian, ada usulan dan upaya pemakzulan Wakil Presiden sekaligus putra sulungnya,
Gibran Rakabuming Raka
.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui pada Senin (14/7/2025).
Jokowi menekankan bahwa agenda besar politik ini direncanakan agar pamor politik dirinya turun.
“Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” jelasnya.
Kendati demikian, dia mengaku santai dan tidak memusingkan adanya upaya-upaya tersebut.
“Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik,” ujarnya.
Dari perjalanan politik Jokowi setelah pensiun, saat ini dia tidak tergabung dalam partai politik.
Jokowi sempat menjadi rebutan sejumlah partai politik (parpol) karena pamor dan power-nya yang banyak mendulang simpati masyarakat.
Terbaru, Jokowi sempat tertarik menjadi Ketua Umum PSI.
Namun, niatan itu urung dilaksanakan. Dia mengaku kursi ketum seharusnya diberikan kepada kader-kader muda PSI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/03/683e414ec2716.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Kampung Haji Indonesia Berjarak 400 Meter dari Masjidil Haram, Disetujui MBS Nasional
Kampung Haji Indonesia Berjarak 400 Meter dari Masjidil Haram, Disetujui MBS
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com-
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan, kampung haji yang khusus menampung jamaah Indonesia akan terletak 400 meter dari
Masjidil Haram
, tempat berdirinya Kabah.
Rosan mengatakan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud sudah menyetujui rencana pembangunan kampung haji itu saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah, Arab Saudi, pekan lalu.
“Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram,” kata Rosan di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025), dikutip dari
Antara.
Lokasi
kampung haji Indonesia
di Mekkah ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses jamaah yang ingin menuju Masjidil Haram.
Selain soal
Kampung Haji Indonesia
, Rosan juga telah menandatangani kerja sama dengan ACWA Power yang merupakan perusahaan bidang energi terbarukan dari Sovereign Wealth Fund milik Arab Saudi, yakni PIF.
“Saya kebetulan tanda tangan dengan Danantara dan ACWA, yang di mana adalah perusahaan dari PIF, sovereign wealth funding, mereka yang bergerak dalam bidang clean energy,” kata Rosan.
Adapun dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama menyediakan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia.
Tidak hanya soal haji, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi.
Dua negara sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS kemudian juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada 10 bidang, yang mencakup ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; kemudian konektivitas via udara antara dua negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/13/68733013a12d6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/11/6870c53224d65.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)