Xcloud.id

Category: Kompas.com Metropolitan

  • Pemprov Jateng Tanggapi Wacana Pemangkasan Durasi Magang Luar Negeri Jadi 6 Bulan Regional 15 Juli 2025

    Pemprov Jateng Tanggapi Wacana Pemangkasan Durasi Magang Luar Negeri Jadi 6 Bulan Regional 15 Juli 2025

    Pemprov Jateng Tanggapi Wacana Pemangkasan Durasi Magang Luar Negeri Jadi 6 Bulan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menyatakan akan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (P2MI) terkait pemangkasan durasi program magang.
    Kepala
    Disnakertrans Jateng
    , Ahmad Aziz, mengungkapkan bahwa saat ini program magang di Jepang masih berlangsung selama 2 hingga 3 tahun.
    “Kita ikuti regulasinya, nanti ketentuannya dari pemerintah pusat seperti apa,” ujar Aziz melalui sambungan telepon pada Selasa (15/7/2025).
    Aziz menambahkan bahwa jika pemerintah pusat menerapkan wacana
    pemangkasan durasi magang
    , peserta yang telah menyelesaikan program magang dapat melanjutkan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui seleksi Specified Skilled Worker (SSW) atau pekerja dengan keterampilan khusus.
    “Setelah dia selesai magang nanti bisa beralih bekerja sebagai PMI melalui seleksi SSW,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengumumkan bahwa program magang ke luar negeri yang biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 tahun akan dievaluasi dan dipangkas menjadi maksimal enam bulan.
    Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan magang tetap berfungsi sebagai ruang pembelajaran dan pelatihan bagi peserta, bukan sebagai pemerasan tenaga kerja dengan upah murah.
    “Tidak dihapus, diatur ulang. Magang selama ini masa 2-3 tahun, kalau namanya magang, kan latihan, ya maksimal 6 bulan lah,” ujar Karding seusai meluncurkan Migrant Center di Gedung Prof Sudarto Universitas Diponegoro (Undip) pada Kamis (26/6/2025).
    Karding menekankan pentingnya pengaturan kembali kebijakan magang untuk mencegah penyalahgunaan program sebagai celah praktik eksploitasi tenaga kerja dengan upah murah.
    Ia mengecam penempatan peserta magang yang dibebani pekerjaan serupa dengan pekerja tetap, namun dibayar dengan gaji rendah dan tanpa kontrak yang jelas.
    “Kerjanya sama, gajinya jauh, tidak ada kontrak. Nah, makanya magang ini harus kita atur, jangan sampai magang itu sama kaya bekerja 3 tahun, apa bedanya sama bekerja?” tegas Karding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telat Bayar Pajak Motor? Di Demak Bisa Langsung Lunas Saat Kena Razia Regional 15 Juli 2025

    Telat Bayar Pajak Motor? Di Demak Bisa Langsung Lunas Saat Kena Razia Regional 15 Juli 2025

    Telat Bayar Pajak Motor? Di Demak Bisa Langsung Lunas Saat Kena Razia
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    –
    Razia kendaraan
    bermotor di Kabupaten
    Demak
    , Jawa Tengah (Jateng) menyediakan loket pembayaran pajak di tempat.
    Langkah tersebut diambil untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus tunggakan pajak kendaraan bermotor.
    KBO Satlantas Polres Demak, Iptu Djoko Prayitno, mengatakan, pihaknya bersama Samsat Demak menyediakan layanan tersebut sebagai sarana sosialisasi.
    “Di sini sekalian menyosialisasikan apabila ada telat pajak untuk bisa melangsungkan perpanjang di sini dan juga kami lakukan penindakan tilang,” kata Djoko saat operasi Patuh Candi di Simpang 3 Koni Demak, Selasa (15/7/2025) sore.
    Operasi Patuh Candi 2025 rencananya berlangsung selama dua pekan dari tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025.
    Terdapat tujuh prioritas pelanggaran kasat mata yang ditindak dalam razia tersebut, di antaranya kendaraan 
    over dimension overload
    (Odol), pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari tiga orang, serta pemotor tidak menggunakan helm SNI.
    “Intinya kegiatan sekarang ini mengkhususkan pelanggar-pelanggar yang kasat mata,” ujar Djoko.
    Dua hari berjalan,
    pelanggaran lalu lintas
    di Demak didominasi oleh para pengendara yang melawan arus.
    “Di Demak pelanggaran yang menonjol adalah pelanggaran yang melawan arus, tentunya ini merupakan sasaran dari kegiatan Operasi Patuh Candi ini, sehingga betul-betul harus kami lakukan penindakan,” ungkapnya.
    Djoko menyebutkan, sepekan sebelum operasi kendaraan di jalan raya, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sejumlah pelanggaran yang bakal ditindak tilang.
    Oleh karenanya, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk menaati aturan di jalan raya untuk mendukung keberhasilan Operasi Patuh Candi 2025.
    “Kami mengharap untuk tetap tertib berlalu lintas, kami harapkan dengan sosialisasi ini masyarakat lebih tahu dan lebih tertib. Kegiatan kami ini keberhasilannya bukan banyaknya kami dapat pelanggar, justru dengan minimnya pelanggar, kami sosialisasi berhasil,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melihat Kondisi Kali Krukut di Tanah Abang, Banyak Sampah dan Bau Menyengat Megapolitan 15 Juli 2025

    Melihat Kondisi Kali Krukut di Tanah Abang, Banyak Sampah dan Bau Menyengat Megapolitan 15 Juli 2025

    Melihat Kondisi Kali Krukut di Tanah Abang, Banyak Sampah dan Bau Menyengat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kali Krukut
    di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tampak dipenuhi
    sampah
    yang berserakan.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    pada Selasa (15/7/2025) sore, terlihat puluhan kantong plastik serta styrofoam dan bungkus makanan mengambang di permukaan air kali.
    Aliran Kali Krukut ini berada di tengah permukiman warga. Lebarnya sekitar 6 meter, sementara kedalamannya diperkirakan hanya sekitar 40 sentimeter.
    Dasar kali tampak dipenuhi endapan lumpur berwarna hitam pekat yang terlihat dari permukaan. Airnya juga tampak keruh dan berwarna gelap.
    Selain itu, sebagian besar sampah tampak mengendap dan menyumbat aliran air, menyebabkan aliran kali terhambat. Beberapa jenis sampah bahkan terlihat seperti baru dibuang.
    Seorang warga terlihat tanpa rasa bersalah melemparkan sampah ke kali dari atas jalan.
    Saat
    Kompas.com
    mencoba menelusuri bantaran kali sejauh sekitar 200 meter, bau menyengat tercium dan menusuk hidung.
    Namun, warga yang tinggal di bantaran kali tetap terlihat asyik melakukan aktivitasnya, seperti tak terganggu dengan bau tidak sedap tersebut.
    Salah seorang warga sekitar bernama Eva (30) mengatakan, setiap hari kali tersebut dibersihkan oleh petugas kebersihan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    “Kalau setiap pagi pasti ada petugas yang bersihkan kali ini, terus sampahnya diangkut,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    di bantaran kali, Selasa.
    Namun, Eva menyayangkan masih adanya perbuatan tak bertanggung jawab dari beberapa warga.
    “Tapi warganya emang susah dikasih tahunya, tetap aja ada yang buang sampah, padahal mereka tahu kali ini udah kotor,” ucapnya.
    Eva berharap pemerintah setempat dapat memberikan imbauan dan tindakan tegas kepada warga yang masih membuang sampah ke kali.
    “Ya mudah-mudahan bisa ada imbauan dan pemberitahuan kepada warga, dan ada tindakan, supaya warga-warga yang begitu juga pada engga mengulangi ke depannya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI Megapolitan 15 Juli 2025

    Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI Megapolitan 15 Juli 2025

    Tak Mau Kalah Suara dari Bro Ron, Kaesang Akan Keliling Daerah Menjelang Kongres PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang Pangarep
    menyatakan akan berkeliling ke sejumlah daerah menjelang Pemilihan Raya Ketua Umum PSI periode 2025–2030.
    Langkah ini diambil menyusul hasil sementara
    electronic voting
    yang menunjukkan calon ketua umum (caketum)
    Ronald Aristone Sinaga
    atau yang akrab disapa
    Bro Ron
    , masih unggul.
    “
    Insya Allah,
    besok saya akan keliling Jawa Tengah, karena Jawa Barat sudah dikuasai Bro Ron, jadi saya harus keliling Jawa Tengah untuk membulatkan suara,” ujar Kaesang saat ditemui di Cipinang Muara, Selasa (15/7/2025).
    Kaesang juga mengungkapkan, dirinya telah menerima sejumlah nasihat dari ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia belum bersedia mengungkapkan isi pesan tersebut.
    “(Wejangan) banyak sekali, tetapi nanti saya sampaikan di kongres saja,” kata dia.
    Lebih lanjut, Kaesang menyebutkan, Jokowi dijadwalkan hadir dalam
    Kongres PSI
    yang akan diselenggarakan di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025.
    “Kemarin dari panitia mengundang bapak (Jokowi) untuk hadir (Kongres),” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Steering Committee Pemilihan Raya PSI telah menetapkan tiga kandidat Ketua Umum DPP PSI periode 2025–2030.
    Mereka adalah Ronald Aristone Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang.
    Ketiga kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan khusus, yakni memperoleh dukungan minimal dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
    Steering committee
    juga telah menetapkan nomor urut bagi masing-masing kandidat:
    Pemilihan Raya PSI ini akan melibatkan 187.306 pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
    Verifikasi DPT dilakukan oleh Tim Data Centre DPP PSI sejak Mei 2025 dengan mengirimkan pesan verifikasi melalui WhatsApp.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Kepala Inspektorat Baubau Terjaring OTT Kejari, Uang Rp 40 Juta Disita Regional

    4 Kepala Inspektorat Baubau Terjaring OTT Kejari, Uang Rp 40 Juta Disita Regional

    Kepala Inspektorat Baubau Terjaring OTT Kejari, Uang Rp 40 Juta Disita
    Tim Redaksi
    BAUBAU, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau melakukan operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) terhadap
    Kepala Inspektorat
    Baubau, yang berinisial AA, beserta tiga orang lainnya di sebuah rumah di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Senin (14/7/2025) siang.
    Keempat orang tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana
    korupsi
    terkait pengadaan modal tak terwujud untuk perangkat lunak senilai Rp 148 juta.
    Kasi Pidsus
    Kejari Baubau
    , Iwan Gustiawan, mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut pihaknya menyita uang tunai sebesar Rp 40 juta.
    “Kita mengamankan uang tunai sebesar Rp 40 juta, uang tunai saat kita sudah amankan sudah berada di tangan LM,” ujar Iwan kepada sejumlah media di kantornya, Selasa (15/7/2025).
    Selain AA, para terduga lainnya adalah Pejabat Pengadaan Unit Pengadaan (ULP) Baubau yang berinisial LM, Perencana Ahli Muda Inspektorat berinisial EK, dan Bendahara Inspektorat berinisial WN.

    Setelah OTT, Kejari Baubau melanjutkan dengan penggeledahan di kantor Inspektorat Baubau dan ULP Baubau, serta membawa sejumlah dokumen terkait pembelanjaan modal perangkat lunak.
    “Semuanya kita bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Baubau untuk kita melakukan pemeriksaan dan pendalaman dari masing-masing peran yang diamankan. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan, kita menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara LM dan AA,” jelas Iwan.
    Ia menambahkan bahwa pengadaan perangkat lunak di Inspektorat Baubau memiliki anggaran senilai Rp 148 juta, yang dikerjakan oleh PT MKF.
    Setelah pekerjaan selesai, PT MKF kemudian melakukan proses pencairan anggaran di Inspektorat Kota Baubau.
    “Pada saat proses pencairan sudah dilaksanakan, ternyata ada permintaan dari tersangka AA melalui tersangka LM kepada rekanan eksekutif PT MKF. Tersangka AA meminta uang sejumlah Rp 94 juta,” kata Iwan.
    Uang tunai yang disita sebesar Rp 40 juta merupakan bagian dari jumlah yang diminta oleh AA.
    Saat ini, kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan, dan proses hukum akan berlangsung selama 20 hari, mulai dari Senin (14/7/2025) hingga 2 Agustus 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Korban Kecelakaan di Lenteng Agung Kecewa Pihak Perusahaan Tak Minta Maaf Megapolitan 15 Juli 2025

    Keluarga Korban Kecelakaan di Lenteng Agung Kecewa Pihak Perusahaan Tak Minta Maaf Megapolitan 15 Juli 2025

    Keluarga Korban Kecelakaan di Lenteng Agung Kecewa Pihak Perusahaan Tak Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keluarga korban
    kecelakaan
    truk molen di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ucu Julaeha (61), mengaku kecewa dan tidak puas setelah melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dari truk molen tersebut.
    “Kami kecewa, karena rasa empati mereka ke keluarga korban tidak ada sama sekali,” kata Gardhika, anak korban, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (15/7/2025).
    Menurut Gardhika, pihak perusahaan langsung menawarkan uang ganti rugi sebesar Rp 40 juta saat proses mediasi.
    “Mereka ketemu dengan keluarga korban saja tanpa mengucapkan minta maaf ataupun berbelasungkawa, langsung mau menyelesaikan dengan uang dan tutup perkara,” ungkapnya.
    Gardhika menegaskan bahwa sejak awal keluarganya tidak membahas soal uang ganti rugi.
    Yang mereka harapkan hanyalah tanggung jawab dari pihak perusahaan pemilik truk.
    “Pihak keluarga belum membicarakan soal ganti rugi, karena pada mediasi awal mereka menemui kita tanpa meminta maaf,” kata Gardhika.
    Bahkan, sebelumnya salah satu perusahaan yang turut terlibat sempat membantah bahwa Ucu terseret sejauh 100 meter sebagaimana yang disebutkan Gardhika.
    Padahal, kata Gardhika, klaim tersebut berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadi kecelakaan.
    Saat ini, Gardhika tidak lagi terlalu memperhatikan tanggapan dari perusahaan lain yang turut terlibat karena perusahaan tersebut hanya bertindak sebagai penyedia karyawan
    outsourcing
    .
    Proses mediasi selanjutnya masih berlangsung bersama perusahaan pemilik truk. Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/7/2025) di Kantor Peradi Bersatu, Jakarta Pusat.
    Jika proses mediasi tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Gardhika bersama kuasa hukum ibunya siap untuk membawa perkara ini ke jalur hukum.
    Ia tidak mau perusahaan menutup perkara begitu saja dengan kompensasi saat ibunya sudah tidak bisa berjalan lagi.
    “Korban kehilangan kedua kakinya karena kelalaian fatal, sehingga pelaku dan pihak yang seharusnya bertanggung jawab, tidak bisa cuci tangan begitu saja,” tegas Gardhika.
    Sebelumnya diberitakan, seorang wanita bernama Ucu Julaeha (61) mengalami kecelakaan di depan Toko Buku Leksika, Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (19/5/2025).
    Ia tersenggol sebuah truk mixer kemudian terjatuh. Kaki dan sepeda motornya tersangkut di kolong truk dan ia terseret sejauh 100 meter.
    “Saya merasa diseruduk oleh truk molen dari belakang, lalu motor saya oleng dan tidak bisa dikendalikan, kemudian saya jatuh,” ungkap Ucu dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).
    Akibatnya, Ucu harus kehilangan kedua kakinya. Malam itu juga, kaki Ucu diamputasi.
    Anaknya, Gardhika, terus mengupayakan keadilan untuknya. Melalui media sosial instagramnya, Gardhika membagikan cerita Ucu.
    Ia mengajak warganet untuk ikut mengawal kasus ini agar pihak perusahaan dapat mempertanggung jawabkan kejadian ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sudah mulai disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke sejumlah pekerja sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga saat ini, Kemnaker sudah menyalurkan BSU 2025 kepada sekitar 8,3 juta pekerja di Indonesia tercatat telah menerima pencairan dana sebesar Rp 600.000.
    Penyaluran BSU 2025 dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan verifikasi dan validasi data penerima oleh Kemnaker.
    Bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Khusus wilayah Aceh, penyaluran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Namun, untuk penerima yang tidak memiliki rekening aktif, bantuan akan disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia, dengan mekanisme pencairan tunai.
    Proses pencairan BSU 2025 lewat kantor Pos ini memerlukan
    barcode
    atau
    QR code
    dari aplikasi resmi
    Pospay
    .
    Berikut langkah-langkah membuat
    barcode
    BSU melalui aplikasi Pospay untuk pencairan BSU di kantor Pos:
    Agar proses pencairan BSU 2025 berjalan lancar, siapkan dokumen berikut:
    Setelah semua dokumen lengkap, ikuti alur pencairan BSU 2025 berikut di kantor pos terdekat:
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengaku sebagai layanan BSU.
    Hanya situs resmi
    https://bsu.kemnaker.go.id
     dan aplikasi Pospay yang digunakan dalam proses informasi dan pencairan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penipu Kontrakan Bodong di Bekasi Diduga Palsukan Stempel RW untuk Yakinkan Korban Megapolitan 15 Juli 2025

    Penipu Kontrakan Bodong di Bekasi Diduga Palsukan Stempel RW untuk Yakinkan Korban Megapolitan 15 Juli 2025

    Penipu Kontrakan Bodong di Bekasi Diduga Palsukan Stempel RW untuk Yakinkan Korban
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    K, perempuan pelaku
    penipuan
    jual beli unit
    kontrakan
    di Kranji, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, diduga memalsukan stempel pengurus rukun warga (RW) setempat.
    Pemalsuan ini diduga untuk meyakinkan korban dalam proses pembuatan akta jual beli (AJB)
    unit kontrakan
    .
    Hal ini diketahui Ketua RW 11 Kelurahan Jakasampurna, Fikri Ferdiansyah setelah melihat dokumen milik salah satu korban.
    “Kemarin pas saya cek ternyata ada indikasi
    pemalsuan stempel
    RW,” ujar Fikri kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).
    Selain stempel RW, pelaku juga diduga memalsukan tanda tangannya untuk memuluskan kedoknya.
    Fikri memastikan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani berkas terkait jual beli kontrakan pelaku.
    “Tanda tangannya bukan tanda tangan RW. Tanda tangannya kayak diparaf, (garis) tarikan tapi pakai kertas buku tulis,” jelas dia.
    Pelaku diduga memalsukan stempel dan tanda tangan tersebut agar pihak notaris dapat mengeluarkan dokumen AJB. “Notaris tidak bisa mengeluarkan akta jual beli itu karena belum ada tanda tangan lengkap dari pihak terkait,” jelas dia.
    Di sisi lain, pihaknya mempersilakan korban melaporkan pengurus RW maupun RT setempat jika terbukti terlibat dalam kasus ini.
    Selain itu, ia juga mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum menyusul temuan pemalsuan stempel dan tanda tangan tersebut.
    “Makanya kalau pun akhirnya kita ada yang dirugikan sebagai pengurus RT dan RW, akan ada tindakan hukum,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 63 orang diduga tertipu jual beli kontrakan di kawasan Kranji, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
    Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai Rp 7 miliar.
    Adapun dugaan penipuan ini berawal ketika para korban tertarik membeli unit kontrakan yang ditawarkan pengguna Facebook berinisial Y dengan nilai bervariasi.
    Setelah terjadi kesepakatan awal, para korban kemudian diarahkan menemui perempuan berinisial K selaku pemilik kontrakan.
    Dalam pertemuan itu, pihak K mengeklaim unit kontrakan yang hendak dilepasnya hanya dilengkapi dokumen girik.
    Meski demikian, para korban tetap kepincut dan sepakat dengan nilai yang ditawarkan.
    Setelah nilai disepakati, K kemudian mempertemukan para korbannya dengan seorang yang mengaku notaris di sebuah rumah di kawasan Jakasampurna.
    Transaksi jual beli unit kontrakan pun terjadi. Namun para pembeli hanya mendapatkan dokumen berupa kuitansi.
    Belakangan para korban mengetahui bahwa unit kontrakan tersebut ternyata juga dijual ke puluhan orang lainnya.
    Mereka pun sadar telah menjadi korban penipuan. Mereka kemudian melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya.
    Laporan tersebut diterima kepolisian dengan Nomor: STTLP/B/4651/VII/2025 SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Selain itu, para korban juga melaporkan K ke Polres Metro Bekasi Kota.
    “Sudah diterima laporannya,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya
    Penulis
    KOMPAS.com —
    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga memasuki pekan kelima program, sekitar 8,3 juta pekerja di seluruh Indonesia telah menerima pencairan dana BSU 2025.
    Program BSU 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja formal yang terdampak tekanan ekonomi.
    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan proses verifikasi dan validasi data penerima.
    Penerima
    BSU batch 4
    akan menerima dana langsung ke rekening bank mereka di jaringan Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Sementara pekerja di Provinsi Aceh mendapatkan BSU melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening aktif di bank tersebut, penyaluran akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.
    Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran tidak dilakukan serentak. Bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan pada batch 4, data mereka akan dilanjutkan ke batch 5 yang dijadwalkan pada pekan berikutnya.
    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU batch 4, berikut langkah pengecekannya melalui situs resmi:
    Jika Anda lolos sebagai penerima BSU batch 4, akan muncul notifikasi:
    “
    Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU pada batch 4. Silakan tunggu proses penyaluran melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia
    .”
    Untuk penerima yang salurannya lewat Kantor Pos, cek status pencairan melalui aplikasi Pospay:
    Jika Anda terdaftar, proses dapat dilanjutkan dengan pembuatan barcode untuk pencairan di Kantor Pos.
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu tautan mencurigakan yang mengatasnamakan BSU. Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menegaskan bahwa situs seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com adalah palsu dan terindikasi phishing.
    “Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu
    bsu
    .kemnaker.go.id. Di luar itu berarti palsu atau penipuan,” tegas Sunardi, Selasa (15/7/2025).
    Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan otoritasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.