Category: Kompas.com Metropolitan

2 Trotoar Puspiptek yang Dikritik Warga Bukan Kewenangan Pemkot Tangsel Megapolitan

Trotoar Puspiptek yang Dikritik Warga Bukan Kewenangan Pemkot Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan trotoar di Puspiptek yang menuai kritik warga bukan menjadi tanggung jawab mereka, melainkan Pemerintah Provinsi Banten.
Kemal, Humas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Tangsel, menjelaskan, trotoar di depan SMPN 8 Kota Tangsel termasuk kewenangan Dinas PUPR
Provinsi Banten
.
“Lokasi pedestrian di depan SMPN 8 Kota Tangerang Selatan, Jalan Serpong–Puspiptek, merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten,” ujar Kemal saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025).
Meski begitu, keluhan warga telah diteruskan
Pemkot Tangsel
kepada Dinas PUPR Provinsi Banten untuk dievaluasi dan ditangani sesuai kewenangan.
“Keluhan tersebut telah kami teruskan dan koordinasikan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten untuk dilakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya,” tambah Kemal.
Trotoar ini sebelumnya dikritik karena cat kuning yang menyerupai guiding block untuk penyandang tunanetra, tapi tidak dilengkapi lantai pemandu khusus.
Kritik ramai muncul di media sosial, terkait kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran.
Menanggapi hal itu, trotoar kemudian dicat ulang menjadi abu-abu tua. Namun, bekas cat kuning masih terlihat di beberapa bagian.
Alwan (45), warga setempat, mengatakan pengecatan ulang dilakukan sejak siang hari oleh dua pekerja.
“Iya, baru dicat. Sudah dari setengah hari ini,” ujarnya.
Panjang trotoar yang dicat ulang sekitar 100 meter. Alwan menilai trotoar seharusnya dilengkapi fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, bukan sekadar dicat ulang.
“Ini harusnya dipakai kayak guiding block,” kata dia.
Alwan membandingkan trotoar ini dengan fasilitas di Jakarta yang lebih ramah disabilitas.
“Kalau dilihat dari Jakarta sih sudah pakai guiding block ya, terus ada tempat duduknya dan jalan khusus disabilitas. Kalau yang ini kurang, enggak sesuai, jadi kurang indah lah,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 22:41
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Arus Wisata Tinggi, Polisi Ungkap Titik-titik Padat Jalur Puncak Bogor Bandung 27 Desember 2025

Arus Wisata Tinggi, Polisi Ungkap Titik-titik Padat Jalur Puncak Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Polisi mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik rawan di Jalan Raya Puncak, Bogor, pada malam Minggu, alias Sabtu (27/12/2025) malam.
Antisipasi dilakukan seiring masih tingginya pergerakan kendaraan wisata meski arus lalu lintas telah dibuka dua arah.
KBO Sat Lantas Polres Bogor Iptu Ardian mengatakan, titik pertama yang menjadi fokus pengamanan berada di Simpang Pasir Muncang.
Persimpangan tersebut kerap menjadi
bottleneck
karena pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah.
“Karakteristik Simpang Pasir Muncang merupakan
bottleneck
dan memiliki titik konflik
crossing
kendaraan,” ujar Ardian saat ditemui di Pospol Hoegeng, Simpang Gadog,
Puncak Bogor
, Sabtu malam.
Titik kepadatan kedua berada di Simpang Megamendung.
Kawasan ini menjadi akses utama atau tujuan menuju area vila dan destinasi wisata alam.
Sementara itu, titik ketiga berada di kawasan Pasar Cisarua.
Ardian menyebutkan, aktivitas perekonomian di kawasan tersebut masih berlangsung hingga malam, terutama pada akhir pekan.
Saat penormalan arus pada petang tadi, aktivitas perekonomian di Pasar Cisarua masih cukup tinggi sehingga menimbulkan hambatan samping.
“Hambatan samping di Pasar Cisarua masih cukup tinggi karena aktivitas masyarakat dan kendaraan keluar-masuk pasar,” kata Ardian.
Untuk mengantisipasi kepadatan di tiga titik tersebut, Satlantas Polres Bogor menyiagakan personel dan melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional.
Ardian menambahkan, meski rekayasa one way telah dihentikan dan arus lalu lintas kembali normal dua arah, kepolisian tetap memprioritaskan pengamanan pada
malam Minggu
karena potensi peningkatan volume kendaraan masih tinggi.
Ketiga titik tersebut akan menjadi fokus pengaturan dan penjagaan petugas untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
“Tiga titik ini akan menjadi fokus pengamanan kami pada malam hari,” kata Ardian.
Diberitakan sebelumnya, volume kendaraan di jalur wisata Puncak, Bogor, mencapai sekitar 54.000 lebih unit roda empat hingga Sabtu (27/12/2025) petang.
Kepolisian memprediksi arus lalu lintas masih padat hingga malam Minggu seiring tren kendaraan yang masih bergerak ke arah Puncak.
Berdasarkan data hingga Sabtu petang menunjukkan kendaraan yang menuju arah Puncak masih mendominasi dibandingkan arus balik ke Jakarta.
Sebanyak 28.000 kendaraan roda empat dan roda enam tercatat masuk ke arah Puncak dari Exit Tol Ciawi, sementara kendaraan yang menuju Jakarta sekitar 25.000 kendaraan mobil.
Dengan demikian, total kendaraan yang telah melintas kawasan wisata Puncak mencapai kurang lebih 54.000 kendaraan.
Menurut kepolisian, angka tersebut masih berpotensi bertambah hingga malam hari.
“Tren arus lalu lintas pada Sabtu ini masih didominasi kendaraan menuju arah atas. Diperkirakan pergerakan masih berlangsung sampai sekitar pukul 21.00 WIB,” kata Ardian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:11
UMSK 2026 Tak Ditetapkan Menyeluruh, KSPI Jabar Pertanyakan Kebijakan Gubernur Bandung 27 Desember 2025

UMSK 2026 Tak Ditetapkan Menyeluruh, KSPI Jabar Pertanyakan Kebijakan Gubernur
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 secara menyeluruh di Jawa Barat.
Ketua
KSPI Jawa Barat
, Dadan Sudiana, menyebut dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 daerah telah mengajukan rekomendasi UMSK.
Namun, hanya 12 daerah yang ditetapkan, sementara tujuh daerah tidak mendapatkan UMSK, yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang.
“UMSK di Jawa Barat itu sama sekali tidak sesuai dengan rekomendasi dari bupati/wali kota di Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, ada 19 kabupaten kota yang merekomendasikan dan tujuh kabupaten/kota dihapus atau tidak dikeluarkan SK-nya oleh Gubernur Jawa Barat,” ujar Dadan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Babakan Jeruk, Kota Bandung, Sabtu (27/12/2025).
Dadan juga mempertanyakan pengurangan sektor pada daerah yang UMSK-nya tetap ditetapkan.
Dari 486 sektor yang direkomendasikan, hanya 49 sektor yang disahkan melalui surat keputusan gubernur.
“Contohnya Kabupaten Karawang, Bupatinya merekomendasikan 120 sektor usaha yang di SK-kan Gubernur hanya 13 sektor, Kabupaten Bekasi dari 60 hanya 6, Kota Bekasi juga hanya 5 dari 60 rekomendasi. Jadi 437 sektor itu dihilangkan,” katanya.
Menurut ia, penghapusan dan pemangkasan sektor UMSK berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh, terutama di wilayah industri.
“Seperti di Kabupaten Bandung Barat itu kan dulu Kimia Farmasi masuk sektor. Sekarang dihilangkan jadinya pakai upah minimum kan nilainya akan turun,” ucap Dadan.
Atas kebijakan tersebut, KSPI Jawa Barat menolak surat keputusan Gubernur terkait UMSK dan akan menggelar aksi unjuk rasa di Bandung dan Jakarta.
“Hari Senin kami akan melakukan aksi di Jawa Barat, di Bandung. Selasa kami akan melakukan konvoi motor, sebanyak 10 ribu motor menuju Jakarta untuk menyampaikan kepada Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak aspirasi buruh, termasuk dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ia meluruskan pemberitaan yang menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh dan memicu ancaman demonstrasi, khususnya di Kabupaten Purwakarta.
Klarifikasi tersebut disampaikan Dedi Mulyadi pada Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat menetapkan kebijakan pengupahan berdasarkan usulan resmi yang diajukan pemerintah kabupaten/kota dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten dan kota sesuai dengan usulan yang disampaikan,” ujar Dedi dalam keterangan video yang sudah dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:58
UMSK 2026 Tak Ditetapkan Menyeluruh, KSPI Jabar Pertanyakan Kebijakan Gubernur Bandung 27 Desember 2025

UMSK 2026 Tak Ditetapkan Menyeluruh, KSPI Jabar Pertanyakan Kebijakan Gubernur
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 secara menyeluruh di Jawa Barat.
Ketua
KSPI Jawa Barat
, Dadan Sudiana, menyebut dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 daerah telah mengajukan rekomendasi UMSK.
Namun, hanya 12 daerah yang ditetapkan, sementara tujuh daerah tidak mendapatkan UMSK, yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang.
“UMSK di Jawa Barat itu sama sekali tidak sesuai dengan rekomendasi dari bupati/wali kota di Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, ada 19 kabupaten kota yang merekomendasikan dan tujuh kabupaten/kota dihapus atau tidak dikeluarkan SK-nya oleh Gubernur Jawa Barat,” ujar Dadan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Babakan Jeruk, Kota Bandung, Sabtu (27/12/2025).
Dadan juga mempertanyakan pengurangan sektor pada daerah yang UMSK-nya tetap ditetapkan.
Dari 486 sektor yang direkomendasikan, hanya 49 sektor yang disahkan melalui surat keputusan gubernur.
“Contohnya Kabupaten Karawang, Bupatinya merekomendasikan 120 sektor usaha yang di SK-kan Gubernur hanya 13 sektor, Kabupaten Bekasi dari 60 hanya 6, Kota Bekasi juga hanya 5 dari 60 rekomendasi. Jadi 437 sektor itu dihilangkan,” katanya.
Menurut ia, penghapusan dan pemangkasan sektor UMSK berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh, terutama di wilayah industri.
“Seperti di Kabupaten Bandung Barat itu kan dulu Kimia Farmasi masuk sektor. Sekarang dihilangkan jadinya pakai upah minimum kan nilainya akan turun,” ucap Dadan.
Atas kebijakan tersebut, KSPI Jawa Barat menolak surat keputusan Gubernur terkait UMSK dan akan menggelar aksi unjuk rasa di Bandung dan Jakarta.
“Hari Senin kami akan melakukan aksi di Jawa Barat, di Bandung. Selasa kami akan melakukan konvoi motor, sebanyak 10 ribu motor menuju Jakarta untuk menyampaikan kepada Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak aspirasi buruh, termasuk dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ia meluruskan pemberitaan yang menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh dan memicu ancaman demonstrasi, khususnya di Kabupaten Purwakarta.
Klarifikasi tersebut disampaikan Dedi Mulyadi pada Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat menetapkan kebijakan pengupahan berdasarkan usulan resmi yang diajukan pemerintah kabupaten/kota dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten dan kota sesuai dengan usulan yang disampaikan,” ujar Dedi dalam keterangan video yang sudah dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:58
Tawuran Mahasiswa di Malang, 1 Korban Tewas dan 2 Kritis Surabaya 27 Desember 2025

Tawuran Mahasiswa di Malang, 1 Korban Tewas dan 2 Kritis
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Tawuran antar-kelompok mahasiswa terjadi di Kota Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (27/12/2025) dini hari. Peristiwa ini menyebabkan satu korban tewas dan dua luka-luka.
Tawuran ini terjadi di Jalan Telaga Warna Blok E, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasi tersebut merupakan area kos-kosan mahasiswa.
Salah satu warga setempat, Galimun (49), menyebut ada puluhan orang yang terbagi menjadi dua kelompok yang terlibat saling cekcok. Mereka saling serang dengan membawa senjata tajam.
“Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, warga tidak ada yang berani keluar waktu itu,” kata Galimun, Sabtu (27/12/2025).
Galimun menyebut, satu korban sempat jatuh tersungkur dan dikabarkan tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Korban tewas diketahui berinisial AKN (23), mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara itu, korban luka berinisial DKG (24) serta satu korban luka lainnya berinisial OKB (23), keduanya juga asal NTT.
Mereka kini menjalani perawatan di rumah sakit karena sejumlah luka yang cukup serius.
“Ada satu meninggal dunia, yang dua korban kritis. Informasinya yang kritis dibawa ke Rumah Sakit UMM,” bebernya.
Dari informasi yang diterima Galimun, korban tewas mengalami luka bacok yang cukup parah di sejumlah bagian tubuh. Luka tersebut di antaranya di bagian kepala, perut, wajah hingga punggung.
“Ada tujuh luka tusukan di tubuh korban, hingga dinyatakan meninggal dunia,” tambahnya.
Galimun mengatakan, peristiwa mencekam itu berjalan cukup panjang. Ia dan warga lainnya mengaku tidak berani keluar rumah karena kondisi yang cukup mengerikan. Warga sekitar baru berani keluar rumah menjelang pagi hari, ketika peristiwa itu usai.
Meskipun tidak mengetahui secara pasti dari mana asal kelompok tawuran tersebut, namun warga memastikan mereka adalah mahasiswa asal luar
Malang
. Sebab, peristiwa ini bukan kali pertama, namun kerap terjadi beberapa kali.
“Saya enggak berani keluar, warga juga begitu. Jumlah mereka banyak, mahasiswa dari luar Malang. Kalau mahasiswanya sepertinya bukan asli Malang,” bebernya.
Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, kasus tawuran antar-mahasiswa masih dalam proses penyelidikan.
“Terkait pemicunya apa kami masih lakukan penyelidikan, untuk korban dari kedua belah pihak. Satu meninggal dunia serta dua luka-luka,” kata Anang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:57
Regenerasi Politik Muda Warnai Kepengurusan Baru PDI-P Jateng Regional 27 Desember 2025

Regenerasi Politik Muda Warnai Kepengurusan Baru PDI-P Jateng
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Regenerasi politik muda mewarnai terbentuknya kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah (Jateng) hasil konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) serentak yang digelar di Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Forum konsolidasi tersebut tidak hanya menetapkan struktur
kepengurusan
baru, tetapi juga menjadi momentum penyegaran organisasi melalui keterlibatan kader lintas generasi, dari tokoh senior hingga politisi muda.
Dalam konferda dan konfercab itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menetapkan Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai Ketua DPD
PDI-P Jateng
.
Dolfie dikenal sebagai kader berpengalaman yang telah berkiprah di PDI-P sejak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada periode 2009–2014 dari daerah pemilihan (Dapil) Jateng
Ia juga pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPP PDI-P
serta Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI. Kini, Dolfie menduduki posisi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Dalam menjalankan tugasnya di Jateng, Dolfie didampingi Sumanto yang kembali dipercaya sebagai Sekretaris DPD PDI-P Jateng.
Sumanto merupakan kader senior yang telah bergabung dengan PDI-P sejak 1996 dan pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar sejak 2004.
Sementara itu, semangat regenerasi tampak kuat melalui masuknya sejumlah figur muda ke jajaran kepengurusan.
Salah satunya adalah Kaisar Kiasa Kasih Said Putera, anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jateng VIII (Cilacap–Banyumas), yang dipercaya sebagai Bendahara DPD PDI-P Jateng.
Saat ini, Kaisar juga menjabat sebagai Bendahara DPP Banteng Muda Indonesia (BMI), salah satu organisasi sayap PDI-P yang berfokus pada penguatan kader muda.
Figur muda lainnya adalah Pinka Haprani, anggota DPR RI dari Dapil Jateng IV (Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri), yang masuk dalam jajaran wakil ketua DPD PDI-P Jateng.
Pinka dikenal sebagai kader yang tumbuh melalui proses kaderisasi partai, meskipun memiliki latar belakang keluarga politik nasional.
Ia merupakan puteri sulung Ketua DPP PDI-P Bidang Politik Puan Maharani sekaligus cucu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputeri.
Dengan demikian, kepengurusan DPD PDI-P Jateng hasil konferda dan konfercab serentak ini mencerminkan perpaduan kader senior dan generasi muda.
Pada pembukaan konferda dan konfercab PDI-P Jateng, Megawati Soekarnoputeri menekankan pentingnya loyalitas kader terhadap partai serta komitmen untuk terus bekerja mengedepankan kepentingan rakyat.
Selain itu, ia juga berpesan agar para kader lebih tanggap terhadap bencana di wilayah masing-masing serta senantiasa merawat bumi.
Sebagai informasi, konferda dan konfercab serentak PDI-P Jateng ini turut dihadiri mantan Panglima TNI Andika Perkasa, yang juga merupakan calon Gubernur Jateng dari PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:54
Pulihkan Akses Pascabencana, Jembatan Bailey 40 M Dibangun di Desa Garoga Tapsel Medan 27 Desember 2025

Pulihkan Akses Pascabencana, Jembatan Bailey 40 M Dibangun di Desa Garoga Tapsel
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Pembangunan jembatan bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Asrul Kurniawan Harahap, mengatakan, pembangunan jembatan itu dilakukan Satgas Yonzipur I/DD bersama PT Nindya Karya.
Asrul menjelaskan, pemasangan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan darurat infrastruktur, di mana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Dinas Pekerjaan Umum menunjuk PT Nindya Karya sebagai vendor.
“Pembangunan jembatan ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pascabencana guna memulihkan akses transportasi masyarakat yang terdampak,” kata Asrul dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Sabtu (27/12/2025).
Pembangunan jembatan tersebut sudah dimulai pada Kamis (18/12/2025).
Jembatan bailey
yang dibangun memiliki panjang bentangan 40 meter, lebar 3,75 meter, serta kelas muatan hingga 30 ton.
“Proses pemasangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan teknis yang telah direncanakan,” ucap Asrul.
Pada tahap awal, rangkaian kegiatan difokuskan pada penyiapan material abutmen di sisi tepi dekat sungai serta perakitan kawat mal bronjong sebagai penguatan konstruksi.
“Meski sempat terkendala kondisi cuaca hujan, pekerjaan tetap berjalan dan menunjukkan perkembangan signifikan,” ucap Asrul.
Pada Jumat (26/12/2025), progres pemasangan Jembatan Bailey telah mencapai 60 persen.
Ia berharap percepatan pekerjaan ini dapat segera memulihkan konektivitas dan mendukung kembali aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat setempat.
Peristiwa banjir dan longsor yang menerjang
Tapanuli Selatan
pada Senin (24/11/2025) lalu meninggalkan luka mendalam bagi warga.
Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur air bersih, tetapi juga memakan banyak korban jiwa.
Akibat insiden ini, tercatat sebanyak 88 orang meninggal dunia, 30 orang hilang, dan 160 orang mengalami luka-luka.
Pemulihan fasilitas publik seperti akses air bersih menjadi prioritas utama untuk mencegah munculnya penyakit di kalangan penyintas bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:45
Volume Kendaraan Jalur Puncak Tembus 54.000 Unit, Polisi Prediksi Padat hingga Minggu Malam Bandung 27 Desember 2025

Volume Kendaraan Jalur Puncak Tembus 54.000 Unit, Polisi Prediksi Padat hingga Minggu Malam
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Volume kendaraan di jalur wisata Puncak, Bogor, mencapai sekitar 54.000 lebih unit roda empat hingga Sabtu (27/12/2025) petang.
Kepolisian memprediksi arus lalu lintas masih padat hingga Minggu malam seiring tren kendaraan yang masih bergerak ke arah Puncak.
KBO Sat Lantas Polres Bogor Iptu Ardian mengatakan, data sementara hingga pukul 17.00 WIB menunjukkan kendaraan yang menuju arah Puncak masih mendominasi dibandingkan arus ke Jakarta.
“Sekitar 28.000 kendaraan roda empat dan roda enam tercatat masuk ke arah Puncak dari Exit Tol Ciawi, sementara kendaraan yang menuju Jakarta sekitar 25.000 kendaraan,” ujar Ardian saat ditemui di Pospol Hoegeng, Simpang Gadog,
Puncak Bogor
, Sabtu malam.
Dengan demikian, total kendaraan yang telah melintas kawasan wisata Puncak mencapai kurang lebih 54.000 kendaraan.
Menurut Ardian, angka tersebut masih berpotensi bertambah hingga malam hari.
“Tren arus lalu lintas pada Sabtu ini masih didominasi kendaraan menuju arah atas. Diperkirakan pergerakan masih berlangsung sampai sekitar pukul 21.00 WIB,” kata Ardian.
Polisi sebelumnya memberlakukan
rekayasa lalu lintas
buka-tutup dengan sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta sejak pukul 13.00 WIB, untuk menguras
kepadatan arus wisata
pasca-libur Natal.
Rekayasa tersebut dihentikan setelah dilakukan penormalan arus alias dibuka normal dua arah.
Meski arus lalu lintas telah dibuka dua arah, kepolisian tetap mengantisipasi kepadatan di sejumlah titik pada Minggu malam.
Satlantas Polres Bogor menyiagakan 25 personel pada malam hari, setelah sejak pagi mengerahkan 124 personel di jalur wisata Puncak.
Selain
volume kendaraan
, Ardian menyebutkan tingkat keterisian hotel di kawasan Puncak hingga pukul 17.00 WIB mencapai 71 persen.
Kondisi ini menjadi indikator masih tingginya aktivitas wisata dan potensi pergerakan kendaraan pada malam hari.
“Kami fokus pada pengaturan dan pengamanan agar arus lalu lintas tetap terkendali,” ujar Ardian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 20:27