Category: Kompas.com Metropolitan

5 Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati Nasional

Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Romo Mudji Sutrisno telah berpulang. Sahabat mengenang pastor sekaligus budayawan tersebut semasa hidup.
Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Simon Petrus Lili Tjahjadi, mengenang koleganya tersebut sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan.
“Beliau saya kenang sebagai sahabat dalam filsafat yang selalu saja berusaha, dengan aneka talenta yang ia miliki, memasyarakatkan filsafat dengan memfilsafatkan masyarakat,” kata Lili kepada
Kompas.com
, Senin (29/12/2025).
Hingga akhir hayatnya,
Mudji Sutrisno
yang merupakan doktor bidang filsafat dari Universitas Gregoriana, Italia, itu tercatat sebagai pengajar di STF Driyarkara, Jakarta.
Dia juga mengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan pascasarjana Universitas Indonesia (UI).
Lili mengenal Mudji Sutrisno sejak tahun ’80-an, saat Mudji baru kembali dari Roma dan Lili menjadi mahasiswa STF Driyarkara.
Lili adalah murid Mudji Sutrisno saat Mudji baru menjadi dosen.
“Gaya bicaranya lugas, tapi kosa kata dan diksi yang dipakai cenderung susastrawi. Padahal bahasa filsafat amat ketat dengan logika, koherensi, dan sistematika. Ada kemiripan dengan gaya Romo Mangunwijaya. Saya langsung mengendus ‘Itu gaya khasnya! Bisa mudah masuk ke publik’,” kata Lili.
Sejak saat itu, Romo produktif berkiprah di pelbagai bidang. Tulisannya banyak muncul di media massa, buku-buku dihasilkan, dan pembahasannya merentang pada ranah yang luas.
Mudji Sutrisno juga menghasilakn karya dalam bentuk lukisan-lukisan.
“Dan betul! Sejak 1980-an itu ia berkiprah ke sana-sini, sastra, politik, budaya, agama, dan sebagainya,” kata Lili.
Lili dan Mudji punya kesamaan minat yakni Filsafat Timur. Mudji lama mengampu materi Filsafat India sebagai dosen di STF Driyarkara sejak masa mudanya.
Lili mengenang karya-karya Mudji Sutrisno dan yang berkesan adalah karyanya tentang Zen Buddhisme. Ada buku Mudji Sutrisno berjudul “Zen Buddhis: Ketimuran dan Paradoks Spiritual” tahun 2002 dan “Zen dan Fransiskus” tahun 1983.
“Selamat jalan, sahabat!” ucap Lili.
Alumni STF Driyarkara dan mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengenang Mudji Sutrisno sebagai sosok yang mencintai kepentingan publik.
“Kecintaan dan perhatian pada kebaikan publik beliau tunjukkan ketika menjadi anggota KPU dan berbagai lembaga ad hoc lainnya. Bagaimana sebagai rohaniwan Romo Mudji ingin mewujudkan keterlibatan konkret pada urusan publik,” kata Yustinus Prastowo, dihubungi terpisah oleh
Kompas.com
.
Mudji Sutrisno juga pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2003. Menurut situs Lembaga Pers Dr Soetomo, Mudji Sutrisno mengundurkan diri dari KPU karena kala itu hendak fokus sebagai dosen.
Di mata Yustinius, sahabatnya tersebut merupakan sosok yang penuh empati. Sosok yang sering tampil di muka publik mengenakan kacamata dan rambut gondrong itu dikenangnya sebagai pria yang ramah.
“Saya mengenal dan bersahabat dekat dengan beliau. Sosok yang rendah hati, penuh empati, dan ramah. Beliau punya perhatian besar pada kemanusiaan selain seni budaya,” kata Yustinus.
Mudji Sutrisno meninggal dunia
di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, Minggu (28/12/2025) pukul 20.43 WIB karena sakit.
Misa requiem akan digelar pada Senin (29/12/2025) dan Rabu (30/12/2025) pukul 19.00 WIB di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta.
Jenazahnya akan diberangkatkan ke Girisonta, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.
Prosesi pemakaman akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2025, didahului dengan Ekaristi pukul 10.00 di Gereja Paroki, lantas dilanjutkan dengan pemakaman di Taman Mari Ratu Damai, Girisonta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 09:16
4 Musuh Israel Bertambah, Al Shabaab Siap Perang Usai Netanyahu Akui Somaliland Internasional

Musuh Israel Bertambah, Al Shabaab Siap Perang Usai Netanyahu Akui Somaliland
Penulis
MOGADISHU, KOMPAS.com
– Kelompok milisi Al Shabaab di Somalia menjadi musuh terbaru Israel, menyusul keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengakui kemerdekaan Somaliland pada Jumat (26/12/2025).
Al Shabaab
pada Sabtu (27/12/2025) menyatakan, akan menentang segala bentuk upaya
Israel
memanfaatkan wilayah
Somaliland
.
Adapun langkah Netanyahu menjadikan Israel sebagai negara pertama yang mengakui pemisahan Somaliland dari
Somalia
pada 1991.
“Kami tidak akan menerimanya, dan kami akan melawannya,” kata juru bicara Al Shabaab, Ali Dheere, seperti dikutip dari
AFP
.
Menurut Dheere, pengakuan Israel terhadap Somaliland mencerminkan upaya memperluas pengaruh ke wilayah Somalia.
Ia pun menyayangkan adanya warga Somalia yang menyambut pengakuan tersebut dengan antusias.
“Sungguh penghinaan tingkat tertinggi hari ini, melihat sebagian warga Somalia merayakan pengakuan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” ucapnya.
Somalia sendiri telah memerangi kelompok Al Shabaab selama hampir dua dekade.
Meskipun keamanan di Ibu Kota Mogadishu membaik, konflik bersenjata masih terus berlangsung di sejumlah daerah.
Dengan perlawanan yang dilontarkan Al Shabaab, musuh Israel kini bertambah setelah Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran, dan beberapa kelompok bersenjata lainnya.
Penolakan juga datang dari Uni Afrika. Kepala Uni Afrika Mahamoud Ali Youssouf menegaskan pentingnya menghormati batas-batas wilayah di Afrika.
“Setiap upaya untuk merusak persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Somalia berisiko menciptakan preseden berbahaya dengan implikasi luas bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh benua,” ujarnya.
Youssouf menegaskan, setiap bentuk inisiatif yang bertujuan mengakui Somaliland sebagai entitas independen harus ditolak.
“Somaliland tetap menjadi bagian integral dari Republik Federal Somalia,” tegasnya.
Turkiye dan Mesir turut menyuarakan penolakan. Pemerintah Ankara menyebut pengakuan Israel sebagai bentuk campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri Somalia.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan dukungan penuh bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
“Penghormatan terhadap persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara merupakan pilar fundamental stabilitas sistem internasional dan tidak boleh dilanggar atau diabaikan dengan dalih apa pun,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir.
Sumber: Kompas.com (Penulis: Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 08:06
9 Kronologi Kebakaran Papan Reklame di Mal Sarinah Megapolitan

Kronologi Kebakaran Papan Reklame di Mal Sarinah
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Papan reklame elektronik atau billboard yang terpasang di kawasan Mal Sarinah, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar pada Minggu (28/12/2025) malam.
Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang petugas parkir yang melihat api muncul pada papan reklame yang menampilkan ucapan Selamat Natal. Temuan itu kemudian segera dilaporkan kepada petugas keamanan gedung.
“Yang terbakar baliho ‘Selamat Natal’ yang melihat pertama kali melihat saksi mata dari petugas parkir,” kata Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Mohammad Amin, Minggu, dikutip dari
TribunJakarta.com
.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak pengelola gedung langsung berkoordinasi untuk melakukan penanganan awal di lokasi kejadian.
“Petugas parkir lalu berkoordinasi ke sekuriti gedung untuk melaksanakan pemadaman,” ujar Amin.
Upaya pemadaman awal itu membuat api berhasil dikendalikan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
Meski api telah padam,
Gulkarmat Jakarta Pusat
tetap menerjunkan personel untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi menyala kembali.
Sebanyak 32 personel dengan delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian sebagai langkah antisipasi lanjutan.
Akibat kejadian tersebut, area yang terdampak kebakaran diperkirakan seluas 1 x 5 meter dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 10 juta.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran papan reklame tersebut.
Amin menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran papan reklame elektronik di kawasan Sarinah tersebut diduga dipicu gangguan kelistrikan.
“Diduga karena fenomena kelistrikan,” ucap Amin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 07:54
7 TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon Nasional

TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sepanjang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga menambah batalion.
Pemerintah bersama
TNI
mendorong pembaruan menyeluruh, tidak hanya melalui rencana pengadaan
alutsista
baru dan kedatangan sejumlah platform strategis, tetapi juga lewat penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial.
Langkah modernisasi itu tercermin dari penambahan batalion teritorial di berbagai wilayah, penguatan satuan-satuan khusus yang kini dipimpin perwira tinggi bintang tiga, hingga penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di tiga matra TNI.
Di saat yang sama, wacana penambahan komando daerah militer (kodam) kembali mengemuka.
Berbagai kebijakan dan rencana tersebut mewarnai perjalanan TNI sepanjang 2025 ini.
Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan di setiap matra, mulai dari darat, laut, hingga udara.
Di matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau short-range ballistic missile (SRBM) KHAN buatan Roketsan, Turki.
Kehadiran sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama KHAN sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik.
Rudal KHAN ditempatkan di markas Batalyon Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur.
Namun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pengiriman masih terbatas pada angkatan atau
batch
pertama dan belum diserahterimakan secara resmi kepada TNI AD.
“Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru
batch
pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” ujarnya.
Penyerahan resmi sistem rudal KHAN dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan
batch
kedua.
Indonesia sendiri memesan rudal balistik tersebut sejak 2022. Sistem KHAN disebut mampu menghancurkan berbagai target permukaan hingga jarak 280 kilometer.
Di matra laut, modernisasi armada TNI AL ditandai dengan kehadiran kapal fregat hasil kerja sama Indonesia dan Italia.
KRI Prabu Siliwangi dijadwalkan memperkuat jajaran armada pada awal 2026, menyusul kapal kembarannya, KRI Brawijaya-320, yang lebih dahulu tiba di Indonesia pada 8 September 2025.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, pengiriman kru KRI Prabu Siliwangi ke Italia dimulai pada Oktober 2025. Proses delivery kapal direncanakan pada 17 Desember 2025, sehingga kapal dapat segera bergabung dengan armada pada awal tahun berikutnya.
KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya-320 merupakan kapal jenis Offshore Patrol Vessel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan galangan Fincantieri, Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut.
Sebagai Multi Purpose Combat Ship, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika.
Persenjataannya mencakup sistem peluncur vertikal (VLS) SYLVER A50 dengan rudal ASTER 15/30, meriam 127 mm dan 76 mm, rudal anti-kapal Teseo Mk-2, serta sistem torpedo. Kehadiran kedua kapal ini menjadi bagian penting dalam penguatan pertahanan maritim dan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara.
Di matra udara, penguatan TNI AU berlangsung melalui pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru.
Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanud Halim Perdanakusuma pada 3 November 2025.
Pesawat A400M merupakan satu dari dua unit yang dipesan Indonesia pada 2021, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada 2026.
Dirancang sebagai pesawat multiperan, A400M mampu menjalankan misi angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dengan daya angkut hingga 37 ton dan kemampuan beroperasi di landasan pendek atau tidak beraspal, A400M memperluas jangkauan operasi TNI AU di seluruh wilayah Nusantara.
Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Prancis.
Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memastikan, tiga unit pertama Rafale akan tiba di Indonesia sekitar Februari–Maret 2026, seiring dengan berlangsungnya pelatihan pilot dan teknisi TNI AU di Prancis.
Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multirole berkecepatan hingga 1,8 Mach, dengan radius tempur 1.850 kilometer dan daya jelajah 3.700 kilometer. Pesawat ini dilengkapi berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah SCALP berjangkauan lebih dari 300 kilometer.
Presiden
Prabowo Subianto
meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) saat itu, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
“Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk
Batalyon Teritorial Pembangunan
yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ujar Wahyu kepada
Kompas.com
, 3 Juni 2025.
Ia menambahkan, setiap batalyon akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa terdapat empat kompi utama yang akan diterjunkan.
Pertama, Kompi Pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.
Kedua, Kompi Peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani.
Ketiga, Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana.
Keempat, Kompi Zeni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana.
Tiga pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan.
Untuk pertama kalinya, satuan tempur elite dari tiga matra TNI tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga, yakni letnan jenderal, letnan jenderal (marinir), dan marsekal madya.
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025.
Melalui aturan tersebut, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan “Komandan” resmi diubah menjadi “Panglima”.
Dengan demikian, pucuk pimpinan ketiga satuan elite tersebut kini masing-masing menyandang jabatan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat).
Perubahan nomenklatur ini menjadi simbol penguatan organisasi sekaligus peningkatan status ketiga pasukan elite tersebut dalam struktur komando TNI.
Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik tiga panglima pasukan elite TNI tersebut.
Adapun perwira yang dilantik adalah Mayjen TNI Djon Afriadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Deny Muis sebagai Pangkorpasgat, dan Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Pangkormar.
Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga memasangkan tanda pangkat jenderal bintang tiga, pistol, serta tongkat komando kepada ketiganya.
Dengan pelantikan ini, tiga pasukan elite TNI resmi dipimpin oleh seorang panglima, bukan lagi komandan.
Presiden Prabowo juga meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), 1 Komando Operasi Udara, serta 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Prabowo turut meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus senantiasa memimpin dari garis terdepan, khususnya di wilayah yang paling berbahaya dan kritis. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh memimpin dari belakang.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” kata Prabowo.
Sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan meliputi Pulau Sumatera sebanyak enam satuan, Pulau Jawa tiga satuan, Pulau Kalimantan tiga satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara satu satuan, Pulau Sulawesi dua satuan, Pulau Maluku satu satuan, serta Pulau Papua empat satuan.
Jumlah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mencakup Pulau Sumatera sebanyak 31 satuan, Pulau Jawa 14 satuan, Pulau Kalimantan 15 satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara lima satuan, Pulau Sulawesi 10 satuan, Pulau Maluku lima satuan, serta Pulau Papua 25 satuan.
TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).
“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Mabes TNI menilai rencana penambahan kekuatan di tiga matra akan berdampak positif bagi militer Indonesia.
“Pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).
Selain itu, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal sekaligus memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski begitu, perwira tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang dua itu menekankan bahwa penambahan ini masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.
“Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,” tegas dia.
Rrencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029 disebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan postur ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.
“Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,” jelasnya.
Sementara itu, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa target pembangunan 250 batalion hingga 2029 bukan didorong oleh adanya ancaman asing.
“Mengenai alasan kebutuhan hingga 750 batalion, kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Inf Donny Pramono, kepada
Kompas.com
, Rabu (19/11/2025).
Perwira tinggi (Pati) TNI itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).
Program ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di seluruh kabupaten serta meningkatkan kesiapsiagaan negara.
“Jadi, orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh, bukan respons atas situasi tertentu,” ujar dia.
Dengan demikian, TNI Angkatan Darat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan proses pembentukan satuan baru saat ini berjalan secara bertahap sesuai perencanaan serta arahan pemerintah.
Sebanyak dua Komando Armada (Koarmada) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) akan dibangun di Kalimantan Timur dan Ambon.
“Untuk lokasi, Koarmada IV direncanakan di Kalimantan Timur dan Koarmada V di Ambon,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul, saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Selasa (4/11/2025).
Sejauh ini, TNI AL sudah memiliki tiga Koarmada yang meliputi Koarmada I Tanjungpinang, Koarmada II Surabaya, dan Koarmada III Sorong.
“Pembentukan (dua Koarmada tambahan) sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis,” tegas dia.
Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, rencana penambahan 33 satuan radar (Satrad) TNI Angkatan Udara hingga tahun 2029 tidak dilakukan secara sembarangan dalam penempatannya.
“Jadi, untuk menetapkan posisi radar itu juga tidak sembarangan,” kata Palito, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, penempatan Satrad harus melalui perhitungan khusus, termasuk analisis ancaman serta kajian terhadap lokasi yang akan dipilih.
Namun, perwira tinggi (Pati) bintang dua itu menuturkan, penempatan Satrad sudah dipersiapkan oleh matranya.
“Sementara sudah mulai dipersiapkan satuan radar atau mungkin ditempatkan yang untuk mengganti radar baru ataupun ada juga yang lokasi yang baru yang baru dibuat,” kata dia.
Saat ditanya apakah penempatan Satrad tersebut termasuk center of gravity, ia membenarkannya.
Rencana penambahan prajurit TNI memang akan difokuskan pada tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
center of gravity
, yakni Aceh, Papua, dan Jakarta.
“Betul. Jadi, semua yang menjadi arahan-arahan dari pada pimpinan, presiden dan sebagainya itu kita akomodasi dan kita sesuaikan dengan lokasi-lokasi yang memang betul-betul tempat strategis yang harus kita
back up
,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 07:12
2 Korupsi Dana Bencana dan Pengkhianatan Nilai Kemanusiaan Nasional

Korupsi Dana Bencana dan Pengkhianatan Nilai Kemanusiaan
Aktivis HAM, Pemerhati Politik dan Hukum
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BARU
-baru ini, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Kejaksaan Negeri
Samosir
menetapkan FAK, Kepala Dinas Sosial setempat sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana bantuan banjir bandang yang bersumber dari Kementerian Sosial.
Total bantuan yang dikucurkan mencapai sekitar Rp 1,5 miliar, namun hasil perhitungan penyidik menunjukkan kerugian negara sebesar Rp 516,2 juta.
Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga terdampak banjir, sehingga setiap rupiah yang hilang sesungguhnya adalah hak penyintas yang ikut terampas di tengah kondisi darurat.
Kronologi perkara ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan kerap terjadi saat pengawasan melemah.
Bantuan yang awalnya dirancang dalam bentuk bantuan tunai melalui mekanisme
cash
transfer justru diubah menjadi bantuan barang tanpa persetujuan kementerian terkait.
Penyedia barang ditunjuk secara sepihak, disertai dugaan permintaan penyisihan dana sebesar 15 persen dari nilai bantuan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.
Pola semacam ini menunjukkan bahwa situasi bencana tidak jarang dijadikan dalih untuk melonggarkan akuntabilitas. Padahal justru pada saat genting itulah integritas pejabat publik seharusnya diuji.
Kasus di Samosir juga mencerminkan persoalan yang lebih luas. Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2024 tercatat sedikitnya 20 perkara korupsi yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan dengan total kerugian negara sekitar Rp 14,2 miliar.
Modusnya berulang, mulai dari penyelewengan bantuan, pengadaan logistik, hingga manipulasi penerima (
Harian Kompas
, 10/12/2025)
Data ini menegaskan bahwa
korupsi dana bencana
bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan, karena membuat penyintas menjadi korban dua kali.
Pertama oleh bencana alam dan kedua oleh ketamakan aparat yang seharusnya melindungi mereka.
Korupsi dana bencana tidak bisa dipahami semata sebagai kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan sebagai kejahatan yang secara langsung melukai nilai kemanusiaan.
Bantuan bencana merupakan sarana negara untuk memenuhi hak dasar warga, terutama hak atas kehidupan yang layak ketika mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman.
Dalam perspektif hak asasi manusia, kegagalan negara memastikan bantuan sampai kepada penyintas berarti kegagalan memenuhi kewajiban positif negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga negara.
Setiap rupiah yang diselewengkan tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga menggerus martabat manusia yang seharusnya menjadi pusat dari penanganan bencana.
Korupsi dalam situasi bencana pun sejatinya menunjukkan permasalahan serius dalam etika kekuasaan.
Kondisi darurat sering dijadikan alasan untuk mempercepat prosedur dan melonggarkan pengawasan, padahal justru pada fase inilah prinsip akuntabilitas harus diperketat.
Teori
Good Governance
menempatkan transparansi dan pengawasan sebagai prasyarat mutlak dalam pengelolaan sumber daya publik, terlebih ketika menyangkut kelompok rentan.
Jika kontrolnya lemah, maka kewenangan yang besar berubah menjadi ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Akibatnya, bencana tidak lagi semata peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial dan politik yang memperpanjang penderitaan korban.
Korupsi dana bencana menciptakan “korban berlapis”. Penyintas pertama-tama menjadi korban bencana alam, lalu kembali menjadi korban karena bantuan yang seharusnya memulihkan kehidupan mereka justru dijarah oleh aparat yang memiliki kewenangan.
Kondisi ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara dan menegaskan bahwa korupsi dana bencana adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.
Tanpa penegakan hukum yang tegas dan reformasi tata kelola bantuan bencana yang berorientasi pada hak dan martabat manusia, praktik serupa akan terus berulang dan luka kemanusiaan akan terus dilanggengkan.
Korupsi dana bencana harus dibaca sebagai persoalan tanggung jawab negara yang belum tuntas.
Negara tidak cukup hadir melalui kucuran anggaran atau pernyataan politik, tetapi harus memastikan bahwa seluruh rantai kebijakan, dari perencanaan hingga penyaluran bantuan, berjalan secara transparan dan akuntabel.
Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi memang penting, tetapi itu baru langkah awal. Tanpa pembenahan sistem pengawasan, desain kebijakan yang berpihak pada penyintas, serta pelibatan publik dalam pengawasan bantuan bencana, kasus serupa hanya akan berulang dengan wajah dan lokasi berbeda.
Tanggung jawab negara pun menuntut perubahan cara pandang terhadap bantuan bencana. Bantuan tidak boleh diperlakukan sebagai proyek administratif semata, melainkan sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia.
Artinya, setiap penyimpangan harus dipandang serius karena berdampak langsung pada hak hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak atas martabat manusia.
Dalam kerangka ini, pengawasan internal, peran aparat penegak hukum, hingga keterlibatan masyarakat sipil menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya memastikan bahwa bencana tidak berubah menjadi ladang korupsi.
Penanganan bencana seharusnya dimulai dari satu prinsip dasar, yakni menempatkan kemanusiaan sebagai panglima.
Seluruh kebijakan, prosedur, dan penggunaan anggaran mesti berpijak pada kepentingan penyintas, bukan pada kenyamanan birokrasi atau peluang rente.
Ketika nilai kemanusiaan benar-benar menjadi orientasi utama, transparansi dan akuntabilitas tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai prasyarat moral dalam pengelolaan bantuan bencana.
Upaya menutup celah korupsi dana bencana juga menuntut keberanian untuk melakukan koreksi struktural. Sistem penyaluran bantuan perlu dirancang lebih sederhana, terbuka, dan mudah diawasi publik.
Selain itu, perlindungan terhadap pelapor dan keterlibatan masyarakat terdampak harus diperkuat agar pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum yang kerap bergerak setelah kerugian terjadi. Dengan cara ini, pencegahan menjadi sama pentingnya dengan penindakan.
Jadi, korupsi dana bencana adalah cermin dari sejauh mana negara menghargai martabat manusia.
Selama bantuan bencana masih diperlakukan sebagai objek kekuasaan, luka kemanusiaan akan terus berulang.
Sebaliknya, ketika kemanusiaan benar-benar ditempatkan di pusat kebijakan, bencana tidak lagi menjadi pintu masuk bagi pengkhianatan, melainkan momentum bagi negara untuk membuktikan keberpihakannya kepada warganya yang paling rentan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 06:00
9 Kuasa Hukum Nenek Elina Soroti Letter C, Samuel Bakal Digugat Soal Pemalsuan Dokumen Regional

Kuasa Hukum Nenek Elina Soroti Letter C, Samuel Bakal Digugat Soal Pemalsuan Dokumen
Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com
– Kuasa hukum Nenek Elina Widjajanti, Wellem Mintarja akan melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen.
Ia mempertanyakan kebenaran transaksi jual beli obyek tanah yang sebelumnya ditinggali oleh
Nenek Elina
. Wellem menyebut,
Letter C
yang diklaim oleh
Samuel
diduga palsu.
Sebelumnya, rumah rumah Nenek Elina, perempuan berusia 80 tahun yang beralamat di Dukuh Kuwukan No. 27 RT.005, RW.006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota
Surabaya
itu diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus 2025 oleh pihak Samuel.
Samuel, mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 dari pemilik sebelumnya Elisa Irawati. Elisa merupakan kakak kandung dari Elina.
Elisa diketahui tidak menikah dan mengadopsi anak. Pada 2017, ia meninggal dunia.
Ahli waris kemudian diberikan kepada enam orang anggota keluargannya, termasuk Elina.
Elina juga mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 dari Elisa.
Kuasa Hukum Elina pun meragukan transaksi jual beli tersebut.
“Logikanya kalau kita membeli sesuatu, membeli rumah atau tanah tahun 2014, terus 11 tahun kemudian baru mengeklaim. Itu kalian bisa nilai sendiri lah, apakah benar-benar terjadi transaksi jual beli?,” kata Wellem, Minggu (28/12/2025).
Wellem mengatakan, Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual beli tanah.
“Benar sepihak. Karena kita sama sekali tidak ditunjukkan suratnya,” ucapnya.
Pihaknya berencana akan melaporkan Samuel atas dugaan
pemalsuan dokumen
. Ia juga menilai surat Letter C yang dimiliki Samuel diduga palsu.
“Tapi pastinya kita akan melaporkan termasuk dugaan menggunakan surat palsu karena termasuk Letter C itu sudah dicoret tanpa ada seizin ahli waris,” jelasnya.
Sebelumnya, Wellem mengatakan, pada 23 September 2025 pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan obyek tanah.
Saat itu, pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari kelurahan bahwa obyek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati.
Namun, belakangan disebut terdapat perubahan Letter C. Pencoretan nama menjadi sorotan karena dilakukan tanpa melibatkan ahli waris.
“Letter C di desa (kelurahan) kami juga telah menemukan itu sudah tercoret. Pada saat 24 September 2025. Lah, sebelumnya kan atas nama Elisa, seharusnya pencoretan itu mengajak ahli waris untuk ke sana,” tuturnya.
Pihaknya menduga perubahan nama di Letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Nenek Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran rumah.
“24 September 2025 (perubahan letter C). Lah sedangkan perusakan itu, itu 6 Agustus 2025. Pengusiran, perusakan, kita tidak boleh masuk. Lah semua kan dokumen ada di lemarinya beliaunya (Elina),” ujar Wellem di
Polda Jatim
, Minggu (28/12/2025).
Kuasa hukum Nenek Elina juga mengungkap kejanggalan penerbitan
akta jual beli
yang terbit setelah terjadi pembongkaran paksa.
Wellem menyebut, akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel baru diterbitkan pada 24 September 2025.
“Kita menemukan, akta jual-beli itu tertanggal 24 September 2025. Baru. Penjualnya (atas nama) dia (Samuel), pembelinya ya dia (Samuel),” katanya.
Saat ini, pihak Elina telah melaporkan Samuel dkk ke Polda Jatim melalui nomor LP: LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 Oktober 2025 dengan dugaan tindak pidana pengerusakan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP.
Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama tiga saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim pada Minggu (28/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 05:50
10 Papan Reklame di Mal Sarinah Terbakar, Api Sudah Dipadamkan Megapolitan

Papan Reklame di Mal Sarinah Terbakar, Api Sudah Dipadamkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kebakaran terjadi pada sebuah papan reklame atau billboard di Mal Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/12/2025) malam.
Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat)
DKI Jakarta
mencatat laporan kebakaran tersebut diterima sekitar pukul 21.30 WIB setelah adanya laporan dari masyarakat.
“Objek yang terbakar berupa papan reklame di area bangunan rendah di kawasan
Jalan MH Thamrin
,” demikian keterangan Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Minggu malam.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Gulkarmat Jakarta Pusat langsung melakukan pengerahan awal dari Pos TIM dengan pola 1.13.3 menggunakan sistem tekanan sedang (medium pressure).
Namun, sebelum petugas pemadam melakukan penanganan lanjutan, api dilaporkan telah dipadamkan oleh petugas internal
Mal Sarinah
.
“Api sudah dapat diatasi oleh petugas Mall Sarinah,” lanjut keterangan Command Center Gulkarmat DKI Jakarta.
Dari video yang beredar di Instagram @warungjurnalis terlihat kepulan api dan asap membubung di sekitar area papan reklame dan menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di Jalan MH Thamrin.
Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.
Command Center Gulkarmat DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan darurat 112 agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan mencegah meluasnya api.
Hingga berita ini diturunkan,
Kompas.com
sudah menghubungi Gulkramat Jakarta Pusat namun belum mendapatkan informasi penyebab kebakaran papan reklame.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 22:26
Wisata Guci Tegal Tetap Buka Usai Diterjang Banjir Bandang, Disporapar: Aman Terkendali Regional 28 Desember 2025

Wisata Guci Tegal Tetap Buka Usai Diterjang Banjir Bandang, Disporapar: Aman Terkendali
Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com
– Wisata Pemandian Air Panas Guci di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal tetap buka seperti biasa usai diterjang banjir bandang pada pada Sabtu (20/12/2025).
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (
Disporapar
) Jawa Tengah memastikan kondisi aman terkendali.
Sementara itu, perbaikan di lokasi wisata pascabanjir masih terus berjalan.
Renovasi Pancuran 13 terus dikerjakan, sedangkan Pancuran 5 sudah kembali normal beroperasi dan bisa dikunjungi wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sekretaris Disporapar Jawa Tengah, Syurya Deta Syafri, mengatakan wisatawan dapat mengunjungi
Pemandian Air Panas Guci
Tegal.
“Kawasan Guci tetap buka seperti biasa, kondisi aman terkendali,” kata Deta saat dikonfirmasi, Minggu (28/12/2025).
Dia menyampaikan bahwa layanan operasional wisata Pemandian Air Panas Guci
Tegal
pada libur Nataru belum 100 persen, mengingat perbaikan masih berlangsung di Pancuran 13.
“Dari dua lokasi yang terdampak (
banjir bandang
), hanya Pancuran 13 yang masih tutup atau tahap revitalisasi. Sedangkan untuk Pancuran 5, sudah mulai beroperasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Disporapar Jateng, Masrofi, menyebut telah memperketat mitigasi bencana di destinasi wisata menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.
Dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait untuk memetakan kerawanan bencana di kawasan wisata.
“Termasuk hujannya deras atau tidak di lokasi itu. Kalau hujannya disertai angin ini, ya ada himbauan-himbauan tertentu,” kata Masrofi.
Dia menyoroti pentingnya mitigasi kecelakaan maupun bencana hingga ke detail keselamatan wahana wisata, seperti jembatan kaca, gantole, dan
flying fox
.
“Harus betul-betul dihitung kapasitasnya berapa, dicek sudah berapa lama, dan lain sebagainya. Termasuk gantole,
flying fox
, ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Masrofi juga mengimbau wisatawan untuk menghindari wisata air sementara waktu, mengingat masih terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah.
“Wisatawan harus mempertimbangkan faktor cuaca sebelum pergi. Kalau cuacanya hujan terus-menerus, ya ke situ mau lihat apa? Makanya kalau hujan ya terus, ya melihatlah kondisi cuaca
update
bisa melalui BMKG juga,” tegasnya.
Sebelumnya, banjir bandang menerjang kawasan wisata Air Panas Pancuran 13 Guci di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Sabtu (20/12/2025) siang hingga sore hari.
Peristiwa ini mengakibatkan fasilitas utama pemandian rusak parah dan sebuah jembatan kecil di area wisata terbawa arus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 21:26
Wakapolri Fokus Buka Akses Desa Terisolasi Pascabanjir dan Longsor di Tapteng Regional 28 Desember 2025

Wakapolri Fokus Buka Akses Desa Terisolasi Pascabanjir dan Longsor di Tapteng
Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com
– Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meminta pembukaan akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menjadi fokus utama.
Hal ini agar jalur logistik untuk desa yang terisolasi bisa lebih lancar.
Ia mengatakan, pihak kepolisian telah menurunkan sejumlah alat berat untuk proses percepatan penanganan.
“Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, alat berat ini bagian yang menjadi fokus utama kami, ya, dalam rangka untuk mempercepat akses-akses (jalan) biar dibuka. Kalau akses-akses dibuka, maka jalur logistik bisa lebih lancar,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/12/2025).
Dedi menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapteng pada Sabtu (27/12/2025).
Ia datang untuk mengevaluasi kebutuhan
penanganan pascabencana
yang telah berlangsung selama satu bulan terakhir.
Dedi juga mengatakan, untuk mendukung kinerja personel di lapangan, pihaknya juga merencanakan penambahan armada dan kendaraan operasional.
“Jadi, kita perlu penambahan-penambahan lagi nanti untuk beberapa kebutuhan Bhabinkamtibmas, termasuk kendaraan
double cabin
karena di sini masih ada dusun (desa) yang betul-betul terisolir,” katanya.
Selain fokus pada pembukaan akses jalan, polisi juga menyediakan fasilitas
air bersih
melalui pengeboran di 15 titik.
Fasilitas tersebut ditempatkan di lokasi pengungsian, rumah ibadah, hingga kantor pelayanan publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Menurut Dedi, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hal yang sangat mendesak dan harus ditangani secara cepat dan menyeluruh agar tidak berdampak pada kesehatan warga.
Selain itu, pihaknya juga menyalurkan
bantuan sembako
untuk lima kecamatan yang paling parah terdampak.
Sebelumnya diberitakan, peristiwa banjir dan longsor menerjang Tapteng, Senin (24/11/2025). Akibat musibah ini tercatat sebanyak 133 orang meninggal, 37 hilang, dan luka-luka 11 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 21:08
Sebulan Usai Banjir Tapteng, Sumber Air Warga Sorkam Tercemar Lumpur Regional 28 Desember 2025

Sebulan Usai Banjir Tapteng, Sumber Air Warga Sorkam Tercemar Lumpur
Tim Redaksi

MEDAN, KOMPAS.com
– Kelurahan Sorkam, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara masih merasakan kesulitan air bersih usai banjir yang menerjang sekitar sebulan lalu.
Sejumlah
sumber air
warga rusak dan
tercemar lumpur
. Hal ini dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kondisi ini dibenarkan Kabid Humas
Polda Sumut
, Kombes Pol Ferry Walintukan.
Ia mengatakan, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
“Pasca banjir bandang, sejumlah sumber air warga rusak dan tercemar lumpur, sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).
Ferry mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya melakukan pembangunan
sumur bor
di Desa Sorkam pada Sabtu (27/12/2025).
Proses pengerjaan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB dan selesai dikerjakan hingga pukul 14.00 WIB.
Ia mengatakan, pembangunan sumur bor ini diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Seperti untuk memasak atau mencuci.
“Semoga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih layak dan sehat. Sumur bor ini diperuntukkan bagi kepentingan bersama warga, seperti kebutuhan memasak, mencuci, serta menjaga kebersihan lingkungan pasca bencana,” katanya.
Dia menambahkan, proses pengerjaan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas, sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Ferry berharap bantuan ini mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi kehidupan warga menuju keadaan yang normal, sehat, dan produktif pasca bencana banjir.
Sebelumnya diberitakan, peristiwa banjir dan longsor menerjang
Tapteng
pada Senin (24/11/2025).
Akibat musibah ini, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Minggu (28/12/2025), tercatat sebanyak 127 orang meninggal, 37 hilang, dan luka-luka 11 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 20:45