Category: Kompas.com Metropolitan

Inkoppas Harap Perda KTR di Jakarta Tak Sulitkan Pedagang Pasar Megapolitan 29 Desember 2025

Inkoppas Harap Perda KTR di Jakarta Tak Sulitkan Pedagang Pasar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) meminta agar penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak menyulitkan pedagang di pasar.
Sekretaris Umum
Inkoppas
Andrian Lamemuhar menjelaskan, dalam aturan KTR terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
“Jangan sampai
Perda KTR
yang disahkan jadi peraturan yang konyol. Jika tetap ada larangan penjualan dan larangan pemajangan sama saja dengan membebani dan mengurangi pendapatan pedagang pasar, juga pedagang kelontong,” ucap Andrian dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan KTR yang justru memicu keresahan di kalangan pedagang pasar.
“Larangan-larangan tersebut efeknya akan terasa langsung pada ekonomi pedagang karena pasti mengurangi penghasilan. Sekali lagi, jangan sampai pemerintah membuat Perda KTR ini, tetapi mengorbankan pedagang pasar,” ungkap Andrian.
Ia menambahkan, Rancangan Perda (Ranperda) KTR DKI Jakarta sudah melalui serangkaian proses, termasuk difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri).
Ia menyebutkan, hasil fasilitasi Ditjen Otda Kemendagri terhadap Raperda tersebut dapat diakses secara publik dan memuat sejumlah arahan.
“Antara lain, penghapusan pasal pelarangan pemajangan rokok dan penetapan pengecualian
kawasan tanpa rokok
bagi pasar dan tempat umum lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, hasil fasilitasi ini wajib diikuti oleh Pemerintah Daerah sebagai syarat agar dapat ditetapkan dan diundangkan,” ungkapnya.
Andrian berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dapat mengeluarkan regulasi yang adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi.
“Sekali lagi, jangan sampai lahir Perda KTR yang mempersulit pedagang pasar. Jika sampai pendapatan pedagang kurang, kami tidak bisa membayar retribusi dan nafkah keluarga tidak terpenuhi,” jelasnya.
“Seharusnya pemerintah tergerak untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan pedagang dan meramaikan pasar. Kami berharap pemerintah bisa membuat Perda yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah sehingga ekonomi tetap berjalan baik,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:36
Suami di Depok Positif Narkoba Saat Aniaya Istri hingga Luka Parah Megapolitan 29 Desember 2025

Suami di Depok Positif Narkoba Saat Aniaya Istri hingga Luka Parah
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Pria bernama Rifqi Aditya (20) positif narkoba jenis ganja dan sabu saat menganiaya istrinya, AA (19), di Bedahan, Sawangan, Kota Depok.
“Saat kejadian, pelaku sudah positif menggunakan dua zat terlarang (ganja dan sabu) tersebut,” ucap Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat ditemui di Polres Depok, Senin (29/12/2025).
Temuan itu berasal dari pemeriksaan polisi usai menemukan alat isap di salah satu boks ponsel di tempat kejadian perkara (TKP).
Saat dites urine, pelaku terkonfirmasi positif untuk narkoba jenis ganja dan sabu.
Insiden yang terjadi pada Selasa (23/12/2025) siang bermula saat Rifqi meninggalkan ponselnya sebab sedang mengisi daya.
Lalu, pelaku meraih ponsel korban untuk bisa bermain gim online. Namun, korban menolak.
“Dikarenakan cekcok ketika pelaku meminjam
handphone
milik istrinya, namun tidak diperkenankan sehingga korban merasa marah,” ujar Made.
“Kemudian terjadilah beberapa kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku,” sambung dia.
Rifqi memukul wajah korban dengan tangan, lalu melempar ponselnya ke wajah kiri hingga mata korban terluka.
Tak hanya itu, paha korban juga sempat diinjak pelaku.
“Ketika pelemparan tersebut, korban dengan serta merta meringis kesakitan dan kemudian segera dilakukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit,” kata Made.
Saat ini, korban baru saja selesai menjalankan operasi untuk mata kirinya dan masih menerima perawatan intensif.
“Kondisi korban terakhir kami dapatkan informasi sudah dalam perawatan, namun tidak bisa diminta keterangan lebih lanjut,” jelas Made.
Pelaku mengaku penganiayaan baru pertama kali dilakukan setelah sebelumnya sudah sering terjadi cekcok permasalahan rumah tangga.
Rifqi ditangkap pada Jumat (26/12/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan berupa alat isap sabu dalam boks ponsel.
Pelaku dikenakan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:27
Demo Buruh Hari Ini Sepi, Said Iqbal: Sengaja untuk Buka Negosiasi Megapolitan 29 Desember 2025

Demo Buruh Hari Ini Sepi, Said Iqbal: Sengaja untuk Buka Negosiasi
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Unjuk rasa buruh yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), terpantau tidak seramai aksi-aksi sebelumnya yang kerap memadati jalan protokol di sekitar Monumen Nasional (Monas).
Meski demikian, serikat buruh menegaskan aksi tersebut sengaja digelar dengan skala terbatas sebagai langkah awal membuka ruang negosiasi dengan pemerintah.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
KSPI
)
Said Iqbal
mengakui memang tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar pada aksi hari ini.
“Hari ini KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan. Hari ini memang kami sedikit sengaja untuk menunggu respon pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” ujar Said kepada wartawan di lokasi aksi, Senin.
Senada dengan itu, Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso menyebutan jumlah massa yang hadir dalam aksi hari ini hanya sekitar 500 orang.
Menurut dia, aksi tersebut dirancang sebagai upaya persuasif untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait revisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
“Memang jumlahnya sedikit dibanding biasanya, apalagi mengingat banyak rekan-rekan kita saat ini banyak yang sedang cuti bersama, liburan, dan hari raya Natal ya,” kata Winarso.
Meski aksi tampak lebih sepi, KSPI menegaskan hal tersebut tidak mencerminkan melemahnya gerakan buruh dalam memperjuangkan upah layak.
Said justru memperingatkan bahwa eskalasi aksi akan ditingkatkan jika pemerintah tidak merespons ajakan negosiasi tersebut.
Said menyebut, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar akan digelar pada Selasa (30/12/2025).
“Besok kalau kami menggunakan datang aksi lagi, rencana kami besok aksi lagi. 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir,” ucapnya.
Ia menjelaskan, massa buruh dari berbagai daerah penyangga di Jawa Barat akan bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Besok 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta. Dari mulai Cirebon, dari mulai Cianjur, dari mulai Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi akan masuk ke Jakarta,” ucapnya.
Bahkan, Said menegaskan buruh memiliki sumber daya dan kekuatan massa yang cukup untuk terus menggelar aksi hingga awal 2026 apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi.
“Nanti habis tahun baru kami aksi lagi, lanjut! Buruh aksinya bisa kapan saja. Kami punya iuran, punya kekuatan jumlah massa. Sampai kapan? Sampai Gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar Rp 5,89 juta,” tegasnya.
Dalam aksi awalan tersebut, buruh membawa dua tuntutan utama yang diharapkan dapat dinegosiasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tuntutan pertama adalah menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta dan meminta agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta sesuai dengan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Alasan penolakan
UMP DKI 2026
nilainya menjadi Rp 5,73 juta adalah pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta,” jelas Said.
Tuntutan kedua, buruh mendesak pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang menghapus dan mengurangi nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 daerah.
“Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru, UMSK-nya di 19 Kabupaten/Kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati/Walikota,” ujarnya.
Selain aksi massa, Said memastikan KSPI juga akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP 2026.
“Selain aksi pada hari ini, KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:23
Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun Megapolitan 29 Desember 2025

Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan sejumlah pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2025.
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
mengatakan, Pemprov Jakarta memiliki 1.200 unit
pompa
yang terdiri dari pompa
mobile
dan pompa
stasioner
.
“Karena kami mempunyai pompa yang tetap kurang lebih 600 dan pompa stasioner sekarang ini ada 600 juga lebih, ada 1.200 pompa,” ucap Pramono di Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, pengalaman menghadapi curah hujan tinggi sebelumnya menjadi dasar kesiapan Pemprov Jakarta saat ini.
“Kemarin kan juga curah hujan tinggi, enggak sampai satu setengah (jam), dua jam sudah kering. Sehingga pengalaman inilah yang nanti akan kami jalankan,” ungkap Pramono.
Ia menyebut pihaknya sudah menerima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi
cuaca ekstrem
.
Pemprov Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap dampak hujan lebat.
“Jadi yang pertama untuk, info BMKG, kami sudah mendapatkan dari 15 hari yang lalu. Dan beberapa kali sebenarnya Pemerintah Jakarta sudah mengadakan modifikasi cuaca,” jelas Pramono.
“Maka kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin misalnya curah hujan tinggi, ternyata bisa kita turunkan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:15
7 Sindiran Buruh soal UMP Jakarta: Gaji Pekerja SCBD Kalah dari Buruh Pabrik Karawang Megapolitan

Sindiran Buruh soal UMP Jakarta: Gaji Pekerja SCBD Kalah dari Buruh Pabrik Karawang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Partai Buruh Said Iqbal melontarkan kritik keras terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta.
Ia menilai besaran tersebut ironis bagi Ibu Kota karena membuat upah pekerja kantoran di gedung-gedung pencakar langit justru lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di wilayah penyangga.
“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini?” ujar Said di lokasi aksi, Senin.
Said kemudian menyinggung sejumlah perusahaan besar di sektor perbankan dan migas yang berkantor di pusat bisnis Jakarta, seperti kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).
“Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, SCBD, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” kata Said.
Adapun upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 saat ini hampir menembus Rp 6 juta.
“Upah minimum di Bekasi dan Karawang kira-kira sekitar Rp 5,95 juta. Jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan, Rp 5,73 juta. Apakah masuk akal? Harusnya Gubernur melihat itu,” ujar dia.
Said juga membandingkan UMP Jakarta dengan upah minimum di Ibu Kota negara tetangga yang dinilainya masih jauh lebih tinggi.
“Kalau kita bandingkan dengan kota-kota internasional lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Vietnam itu Hanoi ya, upah Jakarta lebih rendah dari mereka kalau dikonversikan US Dollars. Mereka di atas itu,” paparnya.
Selain itu, Said menampik argumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebut telah membantu buruh melalui berbagai insentif, seperti transportasi dan pangan murah.
Menurut dia, insentif tersebut tidak bisa dihitung sebagai komponen penambah upah karena bersifat terbatas dan menggunakan sistem kuota.
Ia mencontohkan sebuah pabrik di kawasan Cilincing dan Pulogadung dengan sekitar 300 karyawan, namun hanya sebagian kecil yang dapat mengakses insentif tersebut.
“Dari 300 orang jumlah karyawan tersebut, hanya yang menerima insentif pangan, yang menerima insentif air bersih, yang menerima insentif transportasi, hanya 15 orang. Berarti hanya 5 persen dari total karyawan yang menerima upah minimum yang menerima insentif,” ungkapnya.
“Jadi insentif bukan menjadi bagian dari upah minimum, dia adalah social assistance, bantuan sosial,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tolak
UMP DKI
Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
Selain menolak besaran UMP, Partai Buruh juga menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.
“Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah lima persen,” kata Said.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Said menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 13:43
1 Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera Nasional

Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah akan membeli 100 jembatan Bailey dari luar negeri.
Pembelian merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui
Kementerian Pertahanan
(Kemenhan).
“Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers
penanganan bencana
di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Jembatan itu nantinya akan dipasang di seluruh daerah Indonesia yang membutuhkan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabanjir bandang dan tanah longsor.
Menurut rencana, jembatan akan selesai dipasang pada Februari 2026.
“Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan, saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua,” ujar Maruli.
Maruli menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah mendata keperluan 44 jembatan untuk dipasang pascabencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12
jembatan bailey
sudah terbangun, 6 tengah proses pemasangan, dan 15 lainnya dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi bencana.
Di sisi lain, TNI AD juga memasang jembatan American Rolling Mill Company (Armco) dan memasang jembatan gantung untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar.
“Ada juga yang armco terus bertambah. Hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan, saya pikir udah lumayanlah untuk membawa logistik,” kata Maruli.
Sejauh ini, TNI AD mencatat kebutuhan akan 11 jembatan gantung, dan tiga di antaranya tengah dipasang.
Ia berharap, penanganan bencana ini mampu memperbaiki beragam fasilitas di banyak tempat.
“Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu, sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih, sekarang ada air bersih. Mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan,” ujar Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 12:52
4 KSAD Ungkap Upaya Sabotase Jembatan Bailey di Sumatera: Biadab… Nasional

KSAD Ungkap Upaya Sabotase Jembatan Bailey di Sumatera: Biadab…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap ada upaya menyabotase jembatan bailey yang dibangun TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maruli mengaku mendapat laporan bahwa baut di jembatan-jembatan tersebut dilepas oleh orang tidak bertanggung jawab dan ia tidak menyangka ada orang yang sengaja melakukan hal itu.
“Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase
jembatan bailey
kita. Dua hari yang lalu, mungkin ada ditayangkan ininya (foto-fotonya), dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja,” kata Maruli dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Maruli menyatakan, baut-baut tersebut terlihat berpindah ke samping jembatan, dari yang sebelumnya sudah dipasang personel TNI.
Ia meyakini, sabotase ini diarahkan untuk mencoreng kerja pemerintah dalam
penanganan bencana
dengan mengorbankan nyawa masyarakat.
“Terlihat itu berpindah, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau, bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah,” ucap Maruli.
“Mengorbankan masyarakat, masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan,” imbuh dia.
Maruli menyampaikan, peristiwa itu membuatnya tidak bisa tidur karena jembatan tersebut sudah dibangun personel dengan tiga
shift
, yakni pagi, siang, dan malam.
“Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini, luar biasa,” jelas Maruli.
Lebih lanjut, Maruli memaparkan, pihaknya sudah mendata 44 jembatan bailey yang akan dibangun setelah melewati tahap survei.
Sebanyak 12 jembatan sudah selesai dipasang, sementara 15 sisanya tengah dalam perjalanan.
“Lalu 6 (sisanya) sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi,” kata Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 11:55
10 Mat Yasin Pakai Uang Pribadi Rp 2 Miliar, Bangun Jalan Desa 10 Km di Sampang Surabaya

Mat Yasin Pakai Uang Pribadi Rp 2 Miliar, Bangun Jalan Desa 10 Km di Sampang
Tim Redaksi
SAMPANG, KOMPAS.com
– Mat Yasin (37), warga Desa Madulang, Kecamatan Omben, Sampang, memperbaiki jalan rusak di desanya setelah sukses merantau ke Gresik, Jawa Timur.
Dia melaksanakan niatnya untuk membangun jalan rusak di desanya sejak berangkat merantau ke Papua. Namun, kini dia sukses menjadi pebisnis besi tua di Kota Gresik.
“Pertama kali saya berangkat merantau menangis dan berniat kalau ada rezeki akan membangun desa saya,” kata
Mat Yasin
, Senin (29/12/2025).
Mat Yasin bercerita, setelah sukses menjadi pebisnis besi tua, dia berniat kembali ke kampung halaman dan membangun
jalan desa
yang rusak bertahun-tahun.
Pada tahun 2025 awal, akhirnya dia pulang dan berkomunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Lalu, disepakati membangun jalan baru dan memperbaiki jalan rusak Dusun Barlebar, Desa Madulang.
“Alhamdulillah sebanyak enam kilometer jalan sudah diperbaiki dan bisa dinikmati oleh masyarakat setempat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, uang yang dikeluarkan untuk membangun jalan sepanjang 10 kilometer di desa perbatasan dengan Kabupaten Pamekasan itu sudah mencapai Rp 2 miliar.
Tak sendiri, Mat Yasin menyebut, ratusan warga dengan suka rela bergotong royong membantu proses pembangunan jalan selama dua bulan.
“Warga setempat kompak membantu. Hanya ada 10 orang pekerja khusus pengaspalan yang dibayar selama 70 hari,” katanya.
“Akhirnya pembangunan jalan berlangsung lancar berkat bantuan masyarakat. Bahkan beberapa tokoh masyarakat juga membantu biaya,” tuturnya.
Dia pun merencanakan akan membangkitkan jalan desa di pedalaman secara bertahap. Sehingga, semua akses jalan bisa lebih baik untuk dimanfaatkan oleh warga setempat.
“Hari ini, kita laksanakan tasyakuran setelah pembangunan jalan selesai. Nanti malam kita akan menggelar doa bersama bersama warga,” katanya.
Mat Yasin berpesan, adanya pembangunan jalan desa juga untuk mempersatukan warga antar dusun di Desa Madulang.
“Kami berharap masyarakat tetap kompak dan saling gotong royong ke depan,” ujarya.
Hasan (50), warga setempat mengaku senang dengan adanya pembangunan jalan desa. Sebab, masyarakat bisa menikmati jalan untuk beraktifitas sehari-hari.
“Adanya pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebelumnya semua jalan rusak, licin, berlumpur dan berlubang,” katanya.
Dia menyebut, warga secara suka rela membantu proses pembangunan jalan agar cepat selesai.
“Beliau menggunakan dana pribadi. Kami, masyarakat membantu karena untuk kebutuhan kami juga,” ujarnya.
Selesai dengan jalan di Dusun Barlebar, Mat Yasin mengaku telah menyiapkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membangun jalan di Dusun Pangmasaran. Direncanakan akan dibangun jalan sepanjang 3 kilometer.
Mat Yasin mengatakan, dia prihatin jalan desa di tanah kelahirannya rusak bertahun-tahun tidak ada perbaikan. Bahkan, tidak sedikit warga setempat terjatuh akibat jalan berlubang dan licin.
“Saat berangkat ke Papua, saat itu berniat bersama keluarga akan pulang dan memperbaiki jalan di kampung kelahiran,” ujarnya.
Meski begitu, Mat Yasin tetap berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sampang
lebih peduli terhadap Desa Madulang. Sebab, desanya masih berada di wilayah Sampang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 11:48
5 Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati Nasional

Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Romo Mudji Sutrisno telah berpulang. Sahabat mengenang pastor sekaligus budayawan tersebut semasa hidup.
Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Simon Petrus Lili Tjahjadi, mengenang koleganya tersebut sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan.
“Beliau saya kenang sebagai sahabat dalam filsafat yang selalu saja berusaha, dengan aneka talenta yang ia miliki, memasyarakatkan filsafat dengan memfilsafatkan masyarakat,” kata Lili kepada
Kompas.com
, Senin (29/12/2025).
Hingga akhir hayatnya,
Mudji Sutrisno
yang merupakan doktor bidang filsafat dari Universitas Gregoriana, Italia, itu tercatat sebagai pengajar di STF Driyarkara, Jakarta.
Dia juga mengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan pascasarjana Universitas Indonesia (UI).
Lili mengenal Mudji Sutrisno sejak tahun ’80-an, saat Mudji baru kembali dari Roma dan Lili menjadi mahasiswa STF Driyarkara.
Lili adalah murid Mudji Sutrisno saat Mudji baru menjadi dosen.
“Gaya bicaranya lugas, tapi kosa kata dan diksi yang dipakai cenderung susastrawi. Padahal bahasa filsafat amat ketat dengan logika, koherensi, dan sistematika. Ada kemiripan dengan gaya Romo Mangunwijaya. Saya langsung mengendus ‘Itu gaya khasnya! Bisa mudah masuk ke publik’,” kata Lili.
Sejak saat itu, Romo produktif berkiprah di pelbagai bidang. Tulisannya banyak muncul di media massa, buku-buku dihasilkan, dan pembahasannya merentang pada ranah yang luas.
Mudji Sutrisno juga menghasilakn karya dalam bentuk lukisan-lukisan.
“Dan betul! Sejak 1980-an itu ia berkiprah ke sana-sini, sastra, politik, budaya, agama, dan sebagainya,” kata Lili.
Lili dan Mudji punya kesamaan minat yakni Filsafat Timur. Mudji lama mengampu materi Filsafat India sebagai dosen di STF Driyarkara sejak masa mudanya.
Lili mengenang karya-karya Mudji Sutrisno dan yang berkesan adalah karyanya tentang Zen Buddhisme. Ada buku Mudji Sutrisno berjudul “Zen Buddhis: Ketimuran dan Paradoks Spiritual” tahun 2002 dan “Zen dan Fransiskus” tahun 1983.
“Selamat jalan, sahabat!” ucap Lili.
Alumni STF Driyarkara dan mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengenang Mudji Sutrisno sebagai sosok yang mencintai kepentingan publik.
“Kecintaan dan perhatian pada kebaikan publik beliau tunjukkan ketika menjadi anggota KPU dan berbagai lembaga ad hoc lainnya. Bagaimana sebagai rohaniwan Romo Mudji ingin mewujudkan keterlibatan konkret pada urusan publik,” kata Yustinus Prastowo, dihubungi terpisah oleh
Kompas.com
.
Mudji Sutrisno juga pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2003. Menurut situs Lembaga Pers Dr Soetomo, Mudji Sutrisno mengundurkan diri dari KPU karena kala itu hendak fokus sebagai dosen.
Di mata Yustinius, sahabatnya tersebut merupakan sosok yang penuh empati. Sosok yang sering tampil di muka publik mengenakan kacamata dan rambut gondrong itu dikenangnya sebagai pria yang ramah.
“Saya mengenal dan bersahabat dekat dengan beliau. Sosok yang rendah hati, penuh empati, dan ramah. Beliau punya perhatian besar pada kemanusiaan selain seni budaya,” kata Yustinus.
Mudji Sutrisno meninggal dunia
di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, Minggu (28/12/2025) pukul 20.43 WIB karena sakit.
Misa requiem akan digelar pada Senin (29/12/2025) dan Rabu (30/12/2025) pukul 19.00 WIB di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta.
Jenazahnya akan diberangkatkan ke Girisonta, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.
Prosesi pemakaman akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2025, didahului dengan Ekaristi pukul 10.00 di Gereja Paroki, lantas dilanjutkan dengan pemakaman di Taman Mari Ratu Damai, Girisonta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 09:16
4 Musuh Israel Bertambah, Al Shabaab Siap Perang Usai Netanyahu Akui Somaliland Internasional

Musuh Israel Bertambah, Al Shabaab Siap Perang Usai Netanyahu Akui Somaliland
Penulis
MOGADISHU, KOMPAS.com
– Kelompok milisi Al Shabaab di Somalia menjadi musuh terbaru Israel, menyusul keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengakui kemerdekaan Somaliland pada Jumat (26/12/2025).
Al Shabaab
pada Sabtu (27/12/2025) menyatakan, akan menentang segala bentuk upaya
Israel
memanfaatkan wilayah
Somaliland
.
Adapun langkah Netanyahu menjadikan Israel sebagai negara pertama yang mengakui pemisahan Somaliland dari
Somalia
pada 1991.
“Kami tidak akan menerimanya, dan kami akan melawannya,” kata juru bicara Al Shabaab, Ali Dheere, seperti dikutip dari
AFP
.
Menurut Dheere, pengakuan Israel terhadap Somaliland mencerminkan upaya memperluas pengaruh ke wilayah Somalia.
Ia pun menyayangkan adanya warga Somalia yang menyambut pengakuan tersebut dengan antusias.
“Sungguh penghinaan tingkat tertinggi hari ini, melihat sebagian warga Somalia merayakan pengakuan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” ucapnya.
Somalia sendiri telah memerangi kelompok Al Shabaab selama hampir dua dekade.
Meskipun keamanan di Ibu Kota Mogadishu membaik, konflik bersenjata masih terus berlangsung di sejumlah daerah.
Dengan perlawanan yang dilontarkan Al Shabaab, musuh Israel kini bertambah setelah Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran, dan beberapa kelompok bersenjata lainnya.
Penolakan juga datang dari Uni Afrika. Kepala Uni Afrika Mahamoud Ali Youssouf menegaskan pentingnya menghormati batas-batas wilayah di Afrika.
“Setiap upaya untuk merusak persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Somalia berisiko menciptakan preseden berbahaya dengan implikasi luas bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh benua,” ujarnya.
Youssouf menegaskan, setiap bentuk inisiatif yang bertujuan mengakui Somaliland sebagai entitas independen harus ditolak.
“Somaliland tetap menjadi bagian integral dari Republik Federal Somalia,” tegasnya.
Turkiye dan Mesir turut menyuarakan penolakan. Pemerintah Ankara menyebut pengakuan Israel sebagai bentuk campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri Somalia.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan dukungan penuh bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
“Penghormatan terhadap persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara merupakan pilar fundamental stabilitas sistem internasional dan tidak boleh dilanggar atau diabaikan dengan dalih apa pun,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir.
Sumber: Kompas.com (Penulis: Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 08:06