Category: Kompas.com Metropolitan

  • Armuji dan Ormas Madas Gelar Mediasi, Ketum Madas: Saya Akan Cabut Laporan di Polda Jatim 
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        6 Januari 2026

    Armuji dan Ormas Madas Gelar Mediasi, Ketum Madas: Saya Akan Cabut Laporan di Polda Jatim Surabaya 6 Januari 2026

    Armuji dan Ormas Madas Gelar Mediasi, Ketum Madas: Saya Akan Cabut Laporan di Polda Jatim
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ormas Madura Asli Sedarah (Madas) akan mencabut laporannya ke Polda Jawa Timur terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
    Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik, dalam acara
    Mediasi
    dan Dialog Terbuka Demi Surabaya Kondusif bersama
    Armuji
    di Universitas Dr Soetomo pada Selasa (6/1/2026).
    “Yang pertama, kami (
    Ormas Madas
    ) meminta maaf kalau hal-hal ini (laporan ke polisi) membuat (Surabaya) tidak kondusif, membuat gaduh atau justru menjadi kerusuhan. Kami minta maaf,” tutur Taufik.
    Polemik ini bermula saat Armuji melakukan sidak kasus nenek 80 tahun, Elina Widjajanti yang diusir secara paksa dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur.
    Dalam video sidak tersebut, ucapan orang nomor dua di Surabaya soal ormas Madas, dinilai merugikan citra baik organisasi.
    Taufik secara tegas mengatakan Madas tak terlibat dalam kasus Nenek Elina.
    “Sesungguhnya kami ingin memberikan klarifikasi stigma yang ada bahwa Madas itu preman tidak benar. Berawal dari keterangan senior saya (Armuji) waktu melakukan sidak itu ada tulisan madas, ini enggak ada,” imbuhnya.
    Menurutnya, polemik ini semakin rumit karena adanya framing buruk terhadap Ormas Madas Sedarah.
    Bahkan, framing tersebut berkembang menjadi tindakan rasisme terhadap suku tertentu.
    “Kejadian itu (pengusiran paksa Nenek Elina) pada 6 Agustus 2025. Saya menjadi ketua umum Madas 24 Oktober 2025. Jadi jauh sebelum itu. Nah frame ini terus berkembang kemudian ke rasisme,” ucap Taufik.
    Tidak hanya itu, ujaran kebencian itu berubah menjadi tindkaan anarkistis dengan melakukan perusakan kantor Madas di Jalan Marmoyo, Surabaya.
    “Bahkan sebenarnya tanggal 26 Desember 2025 itu yang melakukan perusakan kantor Madas, ya itu adalah tindakan premanisme sebenarnya, kami tidak ada langkah-langkah apapun itu, ya,” tuturnya.
    Maka dari itu, pihaknya mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan Armuji ke Polda Jatim untuk mencari keadilan.
    “Ya mohon maaf kalau itu menyinggung siapa pun, kami tidak ada niat (buruk), tapi kami ingin menguji sebenarnya bahwa memang tidak ada premanisme,” ucapnya.
    Ia menambahkan, menurut berita acara klarifikasi yang diberikan Samuel Ardi Kristanto, pembeli rumah Elina sekaligus salah satu pelaku dalam kasus itu, membenarkan bahwa tidak ada keterlibatan ormas Madas.
    “Tidak ada Ormas di situ, dan Samuel sudah memberikan klarifikasi dan dari berita acara pemeriksaan Yasin itu tidak ada Ormas maupun Ormas Madas saat itu,” ucap pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Unitomo.
    Sebagai informasi, ormas Madas melaporkan akun media sosial Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026.
    Sehari setelah melakukan pelaporan, ormas Madas dan Armuji melakukan mediasi.
    Konflik pun berakhir damai dan keduanya saling memaafkan. Taufik juga berjanji pihaknya akan mencabut laporan polisi.
    “Artinya teman-teman wartawan, ini sudah clear semuanya. Sesegera mungkin (Ormas Madas akan mencabut laporan di Polda Jatim), karena baru kemarin perkaranya dilaporkan. Semoga ini menjadi klarifikasi dan penjelasan,” ujarnya.
    Di sisi lain,
    Wakil Wali Kota Surabaya
    , Armuji juga telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ormas Madas. Armuji menyebut dirinya khilaf karena telah menyinggung Madas saat melakukan sidak ke rumah Nenek Elina.
    “Nah, dengan pernyataan kekhilafan saya itu menyebut pada logo Madas maka saya mohon maaf. Namanya orang khilaf, yang tidak ada maksud lain karena 10 kali saya menyebut oknum,” tukas Armuji.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Undang Jokowi Hadiri Rakorwil di Solo: Tokoh yang Kami Teladani
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Januari 2026

    PSI Undang Jokowi Hadiri Rakorwil di Solo: Tokoh yang Kami Teladani Regional 6 Januari 2026

    PSI Undang Jokowi Hadiri Rakorwil di Solo: Tokoh yang Kami Teladani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) diundang menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakowil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah pada 8 Januari 2026.
    Kota Solo didapuk menjadi tuan rumah Rakowil
    PSI
    Jawa Tengah (Jateng). Acara itu rencananya dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo.
    “Solo dipilih sebagai tuan rumah. Rencana (Rakorwil) akan diadakan tanggal 8 Januari di Sunan Hotel,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
    PSI Solo
    , Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Selasa.
    Menurut Astrid,
    Rakorwil PSI
    Jateng akan dihadiri
    Jokowi
    dan Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep.
    “Insya Allah akan dihadiri Pak Jokowi, yang pasti ada Ketum Insya Allah hadir secara langsung untuk mendukung kami di Jateng,” ujarnya.
    Astrid juga mengatakan, Rakorwil itu akan dihadiri seluruh pengurus DPD PSI se-Jawa Tengah.
    Pasalnya, menurut dia, Rakorwil menjadi momentum untuk merapatkan barisan guna menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Perempuan yang menjabat Wakil Wali Kota Solo ini berharap Jateng bisa menjadi basis kuat PSI.
    “Kami hadir dengan DPD-DPD yang lain, kabupaten/kota se-Jateng untuk bisa bersama-sama kami rapatkan barisan, kami perkuat mesin, bersama-sama untuk momentum juga awal tahun baru,” kata Astrid.
    “Strukturisasi PSI ini mudah-mudahan bisa lebih solid lagi ke depan dan khususnya Jateng bisa menjadi basis yang kuat untuk PSI,” ujarnya lagi.
    Astrid lantas mengungkapkan Jokowi diundang hadir dalam Rakorwil sebagai tokoh yang diteladani. Selain itu, ayah Kaesang ituselama ini diketahui selalu mendukung PSI.
    “Prinsipnya mengundang beliau sebagai salah satu tokoh yang kami teladani dan selalu mendukung PSI,” katanya.
    Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyatakan Rakorwil ini penting untuk konsolidasi internal partai dalam menghadapi tahapan verifikasi menuju Pemilu 2029.
    “Ini Rakorwil pertama PSI Jawa Tengah. Acara dimulai pukul 09.00 WIB, di Hotel Sunan Solo. Agenda utama mengecek kesiapan struktur partai menghadapi verifikasi,” kata Yogo, Selasa.
    Dalam Rakorwil akan ada penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPD PSI se-Jawa Tengah oleh Kaesang.
    “DPP (Dewan Pimpinan Pusat) akan menyerahkan SK DPW dan DPD se-Jawa Tengah, dan itu langsung oleh Ketua Umum,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat
                        Bandung

    3 APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat Bandung

    APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
    Salah satu penyebab utamanya adalah pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp 2,458 triliun.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, berkurangnya dana transfer tersebut membuat ruang fiskal daerah menyempit.
    Kondisi ini semakin berat karena
    Pemprov Jabar
    juga masih harus menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2025 yang baru bisa direalisasikan pada Januari 2026.
    “Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026 sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” Dedi dikutip dari video instagram dan sudah dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
    Selain pembayaran proyek lanjutan, Pemprov Jabar masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir Rp 600 miliar setiap tahun.
    Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran hampir Rp 50 miliar per tahun untuk pembiayaan Masjid Aljabar serta sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
    Hingga kini, Pemprov Jabar juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar.
    Meski berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat, Dedi menyebut anggaran pembangunan di Jawa Barat justru mengalami peningkatan signifikan.
    “Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” terang Dedi.
    Untuk menjaga keseimbangan
    APBD
    , Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan ketat pada belanja nonprioritas.
    Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.
    Selain itu, pemerintah daerah juga memangkas kegiatan seremonial.
    Pada 2026, Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
    Dedi menilai kedua kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan spirit kebangsaan dan identitas daerah.
    “Kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yaitu yang pertama peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
    Efisiensi juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu dan konsumsi kegiatan.
    Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun dipangkas menjadi Rp 500 juta dan hanya difokuskan untuk dua agenda tersebut.
    “Kami hanya menyediakan air putih saja karena jamuan tamu atau makan minum. Yang biasa kami siapkan untuk tamu dan berbagai kegiatan dari Rp 3,5 miliar kami turunkan hanya Rp 500 juta dalam setahun itu pun hanya untuk fokus Agustusan dan hari jadi,” tutur Dedi.
    Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan penghematan dimulai dari dirinya sebagai gubernur.
    Ia menyebut telah menghapus sejumlah fasilitas dinas, termasuk baju dinas dan kendaraan dinas, serta tidak lagi menggunakan anggaran perjalanan dinas pada 2026.
    “Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas dan saat ini 2026 kami menghapus perjalanan dinas. Dulu ada Rp 1,5 miliar perjalanan dinas diturunkan menjadi Rp 150 juta. Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tutur Dedi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Otista Tangsel yang Rusak Sering Buat Pemotor Terjatuh
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Jalan Otista Tangsel yang Rusak Sering Buat Pemotor Terjatuh Megapolitan 6 Januari 2026

    Jalan Otista Tangsel yang Rusak Sering Buat Pemotor Terjatuh
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Kondisi jalan rusak di Jalan Otista Raya, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), disebut kerap menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh.
    Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kerusakan yang dipicu oleh genangan air tersebut juga memperparah kemacetan di sekitar kawasan Pasar Cimanggis.
    Salah satu warga sekaligus pedagang, Budiman (bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa kerusakan jalan di lokasi tersebut sudah lama dikeluhkan masyarakat. Sebab, permukaan aspal yang hancur membuat jalan menjadi licin dan berbahaya, terutama bagi pemotor.
    “Banyak orang yang jatuh di sana,” ujar Budiman saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa (6/1/2026).
    Ia menilai, kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas truk pengangkut ayam yang kerap mencuci kendaraannya di sekitar lokasi pada malam hari.
    Air cucian yang bercampur kotoran ayam mengalir ke badan jalan dan merusak lapisan aspal.
    “Kalau itu mah penyebabnya karena truk ayam. Mereka nyuci truknya di situ, airnya ngalir ke jalan. Tai ayamnya disiram terus airnya turun ke aspal, jadinya hancur,” kata dia.
    Menurut Budiman, aktivitas pencucian truk ayam yang dimaksud biasanya dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 19.00 hingga 20.00 WIB dan berlangsung hampir setiap hari.
    Selain membahayakan pengguna jalan, kondisi
    jalan rusak
    tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas.
    Pasalnya, kerusakan jalan ditambah tumpukan sampah setinggi tiga meter yang menutup sebagian badan jalan membuat arus kendaraan tersendat, terutama pada jam sibuk.
    “Kalau pagi, pas orang-orang pada masuk kerja. Ini tuh macet karena jalanannya kan ketutup sebelah juga,” jelas dia.
    Keluhan serupa juga disampaikan oleh pedagang nasi rames, Uci (49). Ia mengatakan kemacetan di Jalan Otista terjadi hampir setiap hari dan semakin parah saat kondisi jalan rusak dan sampah menumpuk.
    “Macetnya mah setiap hari. Mau pagi atau sore macet terus. Enggak hari libur, enggak hari biasa, emang sering macet di sini,” kata Uci.
    Melihat kondisi itu, Budiman berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan sampah dan memperbaiki jalan agar kemacetan tidak terus berulang sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.
    “Pengennya sampah jangan di sini, biar pasar bersih dan jalan juga enggak rusak. Kalau bersih kan pengunjung juga bisa ramai,” ucap Budiman.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Telantar di Pasar Kebayoran Sempat Didatangi Ibu, tapi Tak Bisa Dibawa
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Anak Telantar di Pasar Kebayoran Sempat Didatangi Ibu, tapi Tak Bisa Dibawa Megapolitan 6 Januari 2026

    Anak Telantar di Pasar Kebayoran Sempat Didatangi Ibu, tapi Tak Bisa Dibawa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – N (6), anak yang ditinggalkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jumat (2/1/2026), sempat didatangi ibunya di Panti Sosial Kedoya.
    Kasatgas Pol PP Muhidin Khodijah mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengantarkan ibu korban ke sana, pada Sabtu (3/1/2026) dan Senin (5/1/2026).
    Namun, pihak panti belum bisa menyerahkan N kepada ibunya lantaran data yang diterima tidak sesuai. DIketahui, kedua orangtua N menikah secara siri dan sudah berpisah.
    Hak asuh atas N jatuh ke tangan ayahnya, namanya pun hanya tercatat di Kartu Keluarga sang ayah.
    “Sampai sana cuma bisa ketemu doang, belum bisa dibawa anaknya,” kata Muhidin saat dihubungi, Selas (6/1/2026).
    Saat ini, tanggung jawab terhadap N berada di tangan KPAI. Sehingga, ibu korban harus melanjutkan proses administrasi melalui KPAI.
    “Anaknya sudah masuk di KPAI, jadi menunggu informasi dari KPAI dulu,” kata dia.
    Saat akhirnya keduanya bertemu, sang ibu menangis, sementara anaknya tak terlihat memberikan respons.
    Muhidin menduga sang anak bersikap seperti itu karena sudah sering ditinggal saat bersama neneknya di Cianjur.
    Ibu korban baru mengetahui keberadaan anaknya yang ditelantarkan melalui pemberitaan media massa dan media sosial.
    Ia sudah berusaha menghubungi mantan suaminya, tapi tak ada jawaban.
    Sang ibu disebut sudah sebulan tak bertemu anaknya lantaran bekerja di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    “Sebulan dia enggak ketemu. Kan dia bekerja di Jakarta, akhirnya ditaruh di rumah neneknya di Bogor sama bapaknya itu,” kata Muhidin.
    Sebelumnya, N ditemukan sendirian di area Pasar Kebayoran Lama ketika Muhidin tengah melakukan patroli rutin.
    Informasi awal diperoleh dari tukang ojek di sekitar pasar yang menyebutkan bahwa bocah tersebut telah ditinggalkan sejak malam sebelumnya.
    “Saat saya lagi patroli, ada anak kecil di situ. Terus tukang ojek bilang sama saya,
    ‘Pak, ini anak ditinggalin bapaknya dari semalam’
    ,” tutur Muhidin, Jumat (2/1/2026).
    Kepada petugas, N mengaku dibawa ayahnya dari Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.
    Ia juga mengaku kerap mengalami tindakan kekerasan dari sang ayah, meskipun saat itu petugas belum menemukan bekas luka di tubuhnya.
    “Kalau pengakuan dia, ayahnya katanya galak. Kalau ibunya enggak, ibunya kerja. Saya bilang kalau galak emang suka diapain sama ayah? Katanya suka digantung, suka di-
    alungkeun
    ,” jelas Muhidin.
    Berdasarkan keterangan korban, ayahnya sempat berpamitan dengan alasan hendak membeli rokok.
    Namun, hingga keesokan pagi, sang ayah tidak kembali dan meninggalkan N sendirian di area pasar.
    Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Dinas Sosial untuk penanganan dan perlindungan lebih lanjut terhadap korban.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Ditargetkan Rampung 12 Januari 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Ditargetkan Rampung 12 Januari 2026 Megapolitan 6 Januari 2026

    Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Ditargetkan Rampung 12 Januari 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menargetkan proses relokasi warga yang tinggal di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, rampung pada 12 Januari 2026.
    Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan, warga yang belum direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) masih diberikan kesempatan hingga tenggat waktu tersebut sebelum ditertibkan.
    “Kami kasih kesempatan 12 Januari, baru setelah itu Satpol PP sesuai dengan surat tugas akan memberikan SP (Surat Peringatan),” ujar Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di
    TPU Kebon Nanas
    , Selasa (6/1/2026).
    Hingga saat ini, 27 dari 73 keluarga yang bersedia pindah telah direlokasi ke rusunawa.
    “Berdasarkan pendekatan kami dengan masyarakat dan sosialisasi kami tentang relokasi masyarakat yang menempati lahan makam di TPU Kebon Nanas. Dari 103 KK, hari ini 27 KK sudah sadar dan ingin pindah ke Rusun,” ucap Kusmanto.
    Sementara itu, 30 keluarga lainnya memilih relokasi secara mandiri tidak bersamaan dengan yang direlokasi ke rusunawa.
    Penghuni TPU Kebon Nanas tinggal rata-rata selama 15 sampai 20 tahun. Warga yang memiliki KTP Jakarta mendapatkan tempat di Rusunawa.
    “Mudah-mudahan di awal enam bulan ini bisa mereka digratiskan oleh Pemprov DKI,” jelas dia.
    Pemkot Jakarta Timur juga memberikan sejumlah bantuan dengan besaran Rp 500.000 bagi warga yang direlokasi ke rusunawa sebagai bentuk dukungan masa transisi.
    Bantuan itu berupa sembako, peralatan mandi, hingga tempat tidur.
    Pemkot Jakarta Timur menyediakan sejumlah truk untuk mengangkut barang milik warga menuju beberapa Rusunawa yang telah disiapkan.
    Meski demikian, suasana haru tak terelakkan saat proses relokasi. Beberapa warga terlihat menangis saat meninggalkan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Kedubes AS, Buruh Desak Pemerintah Tegas Respons Penangkapan Presiden Venezuela
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Demo di Kedubes AS, Buruh Desak Pemerintah Tegas Respons Penangkapan Presiden Venezuela Megapolitan 6 Januari 2026

    Demo di Kedubes AS, Buruh Desak Pemerintah Tegas Respons Penangkapan Presiden Venezuela
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah massa dari gabungan organisasi buruh, organisasi perempuan, mahasiswa dan pelajar menggelar demo bertajuk solidaritas untuk Venezuela di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025) sore.
    Salah atau orasi yang disampaikan massa aksi adalah mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas merespons tindakan AS yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
    “Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas. Menolak agresi militer yang dilakukan oleh AS terhadap Venezuela,” ujar salah satu koordinator demon, Sunarno, di lokasi unjuk rasa, Selasa.
    “AS bukan polisi dunia yang bisa menghakimi melakukan invasi, melakukan agresi sewenang-wenang terhadap negara lain. Yang khususnya adalah Venezuela,” tegasnya.
    Sunarno, yang juga mewakili serikat
    buruh
    , menilai tindakan Amerika Serikat tersebut telah melanggar hukum internasional.
    Menurut dia, Indonesia sebagai negara berkembang perlu mewaspadai perkembangan geopolitik global saat ini.
    Ia mengingatkan, bukan tidak mungkin negara-negara berkembang lainnya dapat mengalami nasib serupa dengan Venezuela pada kemudian hari.
    “Kami dari gerakan buruh bersama rakyat mengecam keras, mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela,” kata Sunarno.
    “Ini kita tidak bisa biarkan, karena jika saat ini yang menjadi sasaran Venezuela, bisa jadi besok adalah Colombia, atau lainnya,” lanjutnya.
    Unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar AS itu dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Hingga pukul 16.30 WIB, unjuk rasa masih berlangsung.
    Menurut Sunarno, aksi ini rencananya akan diakhiri pukul 17.00 WIB.
    Sementara itu, situasi arus lalu lintas di depan Jalan Medan Merdeka Selatan masih terpantau lancar hingga pukul 16.30 WIB.
    Kendaraan yang melaju di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani tidak mengalami kemacetan meski ada aksi unjuk rasa.
    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan, pasukannya telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam serangan militer besar-besaran yang dilancarkan ke Caracas, Sabtu (3/1/2026) dini hari waktu setempat.
    “Amerika Serikat berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu,” ujar Trump melalui platform Truth Social, dilansir Sabtu (3/1/2026).
    Pemerintah Venezuela mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk agresi militer yang sangat serius dari Amerika Serikat.
    Serangan itu dipandang sebagai puncak dari tekanan militer dan ekonomi yang selama ini dilancarkan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela, negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor minyak.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penumpang Minta Dibuatkan Halte di Sawangan untuk Tunggu Bus Transjakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Penumpang Minta Dibuatkan Halte di Sawangan untuk Tunggu Bus Transjakarta Megapolitan 6 Januari 2026

    Penumpang Minta Dibuatkan Halte di Sawangan untuk Tunggu Bus Transjakarta
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sejumlah penumpang meminta dibuatkan halte Transjakarta Sawangan-Lebak Bulus, terutama di titik dekat pintu Tol Desari, Kota Depok.
    Penumpang asal Sawangan Permai bernama Safinah (26) menganggap halte tersebut sangat dibutuhkan mengingat banyaknya jumlah penumpang Transjakarta dari Sawangan.
    Sebab, lonjakan penumpang mengakibatkan antrean mengular di tepi jalan. Menurut Safinah, hal itu seharusnya tidak selamanya dibiarkan.
    “Mungkin bisa dibuat seperti halte biasanya yang bisa untuk singgah para penumpang nunggu biar enggak kehujanan atau kepanasan,” ujar Safinah di lokasi, Selasa (6/1/2026).
    Setiap pagi, ia harus mengantre dan menunggu sekitar 10-15 menit sebelum bisa menaiki Transjakarta.
    Namun, ia harus menunggu sambil kepanasan atau kehujanan. Safinah seolah harus menjadi peramal cuaca agar tidak salah langkah.
    “Pokoknya di tas selalu bawa payung sama kipas. Kalau memang lagi musim hujan, aku suka bawa sendal terpisah,” ungkap Safinah.
    Senada, warga lain bernama Andira juga menginginkan halte kecil di dekat Tol Desari.
    Hal itu berdasar pada kondisi titik pemberhentian yang berada di tikungan pintu tol demi mengoptimalkan keselamatan penumpang.
    “Kalau mengantre bus jadi tergantung cuaca. Pas panas ya kepanasan, kalau musim hujan juga suka was-was kehujanan,” ujar Andira.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, antrean ini mulanya hanya kurang dari lima orang sebelum akhirnya terus memanjang hingga 10-12 meter dalam kurun waktu 10 menit.
    Para calon penumpang yang tiba di titik bus stop kebanyakan baru turun dari ojek online, diantar keluarga dengan motor atau mobil.
    Bbeberapa lainnya turun dari angkot 03 warna biru untuk arah Margonda.
    Mayoritas calon penumpang yang mengantre menggunakan jaket, masker, dan lengkap dengan lanyard perusahaan tempatnya bekerja.
    Meski tak ada pemberitahuan, penumpang yang baru tiba di lokasi otomatis melangkah ke antrean paling belakang.
    Beberapa dari mereka tak ragu untuk memberikan ruang antrean di depannya ke penumpang yang dianggapnya tiba lebih awal.
    Di kala menunggu, terik matahari seolah menembus kulit. Di balik masker yang menutupi raut wajah, terlihat bulir keringat dari pelipis atau depan daun telinga sebagian penumpang.
    Tak jarang penumpang yang antre sesekali mencuri kesempatan berteduh sejenak di bawah kanopi milik pos polisi lalu lintas Polres Metro Depok.
    Bahkan, beberapa lainnya sudah antisipasi membawa kipas tangan
    portable
    untuk memberikan angin sejuk ke wajah.
    Selang 10 menit menunggu, satu unit bus Transjakarta tiba dan berhenti tepat di depan antrean penumpang.
    Seorang petugas Transjakarta langsung mengarahkan mereka masuk ke pintu bus paling depan untuk
    tap in.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim Megapolitan 6 Januari 2026

    Potret Permukiman Padat di Klender, Hidup 3 Meter di Bawah Jalan dengan Infrastruktur Minim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Di tengah hiruk-pikuk Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, terdapat sebuah permukiman padat penduduk yang tersembunyi di bawah permukaan jalan.
    Kompas.com
    menelusuri permukiman yang nyaris tak terlihat dari jalan raya tersebut pada Senin (5/1/2026).
    Akses menuju permukiman hanya tersedia melalui empat gang sempit dengan lebar tak sampai satu meter, serta satu gapura utama yang berada di sisi Kali Sunter.
    Dari mulut gang, tangga beton yang licin menurun tajam, menandakan bahwa permukiman ini berada sekitar tiga meter di bawah permukaan jalan.
    Permukiman ini berada di lokasi strategis, bersebelahan dengan SMP Negeri 198 Jakarta Timur dan berdampingan langsung dengan aliran Kali Sunter.
    Di bagian terdepan permukiman, yang mencakup RT 06, RT 07, dan RT 12, dinding gang berdempetan rapat. Material bangunan didominasi tembok bata tanpa plester, seng tua, dan papan kayu yang telah lapuk.
    Lumut hijau menempel di sejumlah sudut, menandakan tingkat kelembapan yang tinggi serta minimnya paparan sinar matahari.
    Aktivitas domestik berlangsung di ruang sempit tersebut. Panci, wajan, ember, dan baskom tergantung di dinding atau ditata di atas meja kayu kecil di depan rumah.
    Aroma minyak goreng bercampur dengan bau lembap dari saluran air terbuka menjadi wangi khas lingkungan ini.
    Pakaian digantung menjuntai rendah hingga nyaris menyentuh kepala pejalan kaki. Anak-anak bermain di gang sempit, berbagi ruang dengan orang dewasa yang duduk di depan rumah.
    Di bagian lebih dalam permukiman, pencahayaan kian minim. Beberapa rumah dibangun tepat di atas saluran air besar yang sebagian tertutup papan dan seng, menciptakan ruang gelap di bawahnya.
    Rahmat Satriono (60), Ketua RW 01, menceritakan bahwa permukiman ini telah ada sejak tahun 1980-an.
    “Jalannya memang tinggi dari awal, bukan karena ditinggikan belakangan. Warga mulai menempati area ini sekitar 1980 sampai 1985. Warga lama semua, warga asli sini,” ujar Rahmat saat ditemui di sekretariat RW, Senin.
    RW 01 membentang sekitar enam hektare, namun sekitar 40 persen wilayahnya ditempati sekolah dan perkantoran. Area yang paling rendah dan rawan genangan berada di RT 06, RT 07, dan RT 12.
    “RT 06 masih agak tinggi, jadi air jarang masuk. Tapi yang lain gotnya sudah mati,” kata dia.
    Kondisi sanitasi menjadi tantangan utama. Rumah-rumah tidak memiliki sistem pengolahan air limbah.
    “SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) tidak ada. Limbah langsung ke saluran, terus ke kali. Rumah-rumah kecil, petak-petak, ukurannya cuma 4×4 atau 4×5 meter, jadi enggak memungkinkan bikin
    septic tank
    ,” ungkap Rahmat.
    Sebagian fasilitas komunal pernah dibangun, tetapi tidak berjalan efektif karena warga harus mengeluarkan biaya tambahan.
    Sanitasi menjadi masalah krusial. Sekitar 50 persen rumah di pinggir permukiman tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. Limbah langsung dibuang ke saluran.
    Menurut Rahmat, meski Puskesmas sering melakukan kontrol, kondisi sanitasi tetap menjadi tantangan.
    “Dulu pernah dikasih fasilitas komunal, tapi tidak dipakai. Warga harus keluar biaya lagi, jadi enggak ada yang berminat. Saya sendiri pernah pasang dua unit, tapi tetap enggak dipakai,” ujar dia.
    Permukiman ini pernah menjadi target revitalisasi pemerintah. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdapat rencana pembenahan kawasan dari Banjir Kanal Timur (BKT) hingga SMA Negeri 50.
    Saat itu, warga menyatakan setuju. Namun, rencana tersebut terhenti setelah Ahok tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
    Wacana revitalisasi terbaru juga sempat muncul dari PJKA atau KAI karena lokasi permukiman yang berdekatan dengan stasiun, tetapi hingga kini belum ada kejelasan realisasi.
    Rahmat menekankan bahwa warga pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan hunian vertikal.
    “Kalau mau dibangun, silakan. Yang penting disediakan dulu tempatnya. Warga pindah dulu, baru lingkungan ini dibenahi,” ujar dia.
    Menurut Rahmat, mayoritas warga bekerja di sektor informal, di antaranya pengemudi ojek
    online
    , pedagang, sopir, atau pekerja lepas. Jumlah pegawai formal atau aparatur sipil negara (ASN) kurang dari 10 persen.
    Keterikatan warga dengan lokasi yang strategis membuat mereka enggan pindah jauh. Kedekatan dengan sekolah, transportasi umum, dan pasar menjadi faktor utama warga bertahan.
    Kehidupan di gang sempit membentuk pola sosial tersendiri. Anak-anak bermain di lorong yang sama dengan orang dewasa. Warga saling mengenal satu sama lain dan interaksi sosial terjalin kuat.
    Meski demikian, ruang yang terbatas dan kondisi bangunan semi permanen tetap menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kesehatan. Longsor kecil, kebakaran, atau genangan air menjadi ancaman nyata.
    Tuti (45), ibu rumah tangga warga RT 07, telah tinggal di permukiman ini lebih dari 25 tahun. Setiap hari ia harus menaiki dan menuruni tangga sempit untuk keluar rumah menuju jalan raya.
    “Kalau mau ke jalan besar, ya harus naik tangga ini. Sudah biasa, dari dulu juga begini,” kata Tuti saat ditemui langsung di depan rumahnya.
    Selama musim hujan, air kerap masuk ke rumahnya. Genangan biasanya setinggi mata kaki hingga betis, terutama saat hujan deras.
    “Kalau hujan gede, air suka masuk ke rumah. Tapi biasanya cepat surut. Paling sejam dua jam sudah kering,” ujar Tuti.
    Soal sanitasi, Tuti mengatakan rumahnya tidak memiliki
    septic tank
    . Limbah langsung mengalir ke saluran depan rumah dan bermuara ke Kali Sunter.
    Sementara itu, Rono (38), warga RT 06 yang bekerja sebagai ojol, tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah petak berukuran 4×5 meter.
    “Rumah kecil, tapi cukup buat kami. Dari dulu tinggal di sini. Lokasinya strategis, dekat sekolah dan akses transportasi,” kata Rono.
    Ia menambahkan bahwa banjir besar sudah jarang terjadi sejak adanya pembangunan dan pengendalian aliran air di Kali Sunter. Meski begitu, genangan kecil tetap muncul saat hujan deras.
    Wacana revitalisasi kawasan pernah disampaikan pemerintah, tetapi belum ada tindak lanjut yang nyata.
    “Kalau tempatnya jelas dan masih di sekitar sini, saya mau pindah. Yang penting kehidupan kami enggak makin susah,” ujar dia.
    Meskipun sanitasi buruk, warga mengaku jarang terkena penyakit serius. Warga telah terbiasa dengan lingkungan lembap dan got terbuka. Namun, pengamat perkotaan menekankan bahwa risiko jangka panjang tetap ada.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai keberadaan permukiman di bawah permukaan jalan menimbulkan berbagai risiko.
    “Risiko terkait kualitas hidup warga menjadi pertaruhan utama. Kondisi ini merupakan bentuk perencanaan tata ruang yang tidak memadai,” ujar Aziz saat dihubungi.
    Menurut dia, kawasan padat penduduk seperti ini menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari keterbatasan ruang, buruknya infrastruktur, serta persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
    Risiko kebakaran, banjir, dan terbatasnya akses ke layanan dasar menjadi konsekuensi nyata bagi penghuni.
    Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui program penataan permukiman.
    “Langkah awal bisa melalui pendataan warga dan status kepemilikan tanah. Setelah itu, hadirkan program bedah kampung untuk memperbaiki infrastruktur, drainase, sanitasi, dan kualitas lingkungan permukiman,” ujar dia.
    Program-program masa lalu berupa Kampung Improvement Program atau bedah kampung diharapkan bisa menjadi model.
    “Intervensi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Integrasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta melalui CSR juga penting,” tutur Aziz.
    Kondisi permukiman di
    Klender
    mencerminkan persoalan yang lebih luas di Jakarta.
    Urbanisasi cepat dan keterbatasan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendorong munculnya pemukiman padat di lokasi yang tidak ideal.
    Risiko kesehatan, banjir, dan keterbatasan akses ke fasilitas dasar menjadi konsekuensi nyata. Muh Aziz menekankan perlunya pendekatan terpadu.
    “Program pemerintah harus terintegrasi, bukan sektoral. Perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain. Tujuannya memperbaiki kondisi fisik dan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” jelas Aziz.
    Tanpa intervensi yang serius, kisah permukiman ini akan terus berulang, menguji ketahanan warga yang memilih bertahan di tengah ketidakpastian urban Jakarta.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabel Listrik Dicuri dari 8 Gardu Listrik di Tambora, Kerugian Mencapai Rp 220 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Januari 2026

    Kabel Listrik Dicuri dari 8 Gardu Listrik di Tambora, Kerugian Mencapai Rp 220 Juta Megapolitan 6 Januari 2026

    Kabel Listrik Dicuri dari 8 Gardu Listrik di Tambora, Kerugian Mencapai Rp 220 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami mengatakan, pencurian kabel listrik oleh tiga orang di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, menyebabkan kerugian mencapai Rp 220 juta.
    Pelaku membobol delapan gardu listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jalan Pemukiran 4, Jalan Pademangan 2 Gang 8, Jalan Wijaya Kusuma kawasan Bank Mandiri, Jalan Kali Anyar Pesing, Jalan Kapuk Pulo, Jalan Kapuk Poglar Gang Buntu, Jalan Taman Raya, serta Jalan Muara Karang.
    “Total kerugian dari delapan lokasi tersebut ditaksir mencapai Rp 220 juta. Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih dalam, bahwa ketiga pelaku mengakui telah melakukan di delapan TKP tersebut,” kata Kukuh dalam konferensi persi di Polsek Tambora, Selasa (6/1/2026).
    Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing.
    AP bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi, sementara tersangka EM dan N memotong kabel listrik di gardu PLN.
    “Modus yang kita bisa jelaskan adalah para pelaku ini menyamar sebagai petugas PLN untuk
    Pelaku berinisial N pernah bekerja sebagai teknisi PLN, sementara tersangka EM merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor.
    “Ya pelaku ini sudah melakukan aksinya dari bulan November tahun 2025. Jaraknya berdekatan di delapan TKP tersebut,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
    “Pasal yang kita terapkan adalah Pasal 363 yaitu Pasal Pencurian dengan Pemberatan,” kata Kukuh.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.