Ada Demo di Jakarta Pagi Ini, Warga Diminta Hindari Wilayah Gambir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Demonstrasi dijadwalkan berlangsung di wilayah
Jakarta Pusat
pada Selasa (25/11/2025) pagi.
Polisi menyiapkan ratusan personel untuk memastikan situasi tetap aman dan arus lalu lintas terkendali selama aksi berlangsung.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ruslan Basuki, mengatakan aksi tersebut akan dipusatkan di wilayah Gambir dan melibatkan kelompok perempuan.
“Ada aksi unjuk uasa dari
Komite Nasional Perempuan Mahardika
dan beberapa element massa di Gambir,” ujar Ruslan dalam keterangan resmi, Selasa.
Untuk pengamanan, sebanyak 712 personel kepolisian dikerahkan di sejumlah titik.
Ruslan mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar lokasi demonstrasi demi mengurangi potensi kemacetan.
“Warga bisa cari jalan alternatif lainnya selama
unjuk rasa
berjalan,” tuturnya.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, bergantung pada eskalasi massa di lapangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Metropolitan
-
/data/photo/2025/10/21/68f7450756f63.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ada Demo di Jakarta Pagi Ini, Warga Diminta Hindari Wilayah Gambir Megapolitan 25 November 2025
-
/data/photo/2025/11/24/69246018d5c72.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Propam Bakal Periksa Penyidik Setelah Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Polres Jaksel Megapolitan 24 November 2025
Propam Bakal Periksa Penyidik Setelah Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Polres Jaksel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Propam Polres Jakarta Selatan akan memeriksa personel kepolisian yang bertugas menjaga Alexander Iskandar, pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, menyusul aksi bunuh diri yang dilakukannya di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2025).
“Pastinya akan didalami oleh Propam, mari kita beri ruang untuk mendalami hal tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budhi Hermanto saat konfreresi pers di Polres Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).
Sementara itu, Kasi
Propam Polres Jakarta Selatan
, Kompol Bayu Agung Ariyanto, menyebut pihaknya sudah memeriksa dua personel yang saat itu piket.
“Terkait bunuh diri ini, kami sudah memeriksa dua personel yang saat itu piket,” kata Bayu.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ardian Satrio, menjelaskan kronologi kejadian.
Awalnya, tersangka mengaku buang air di celana dan meminta celana ganti kepada penyidik.
“Dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik. Karena tidak boleh menggunakan celana panjang,” ucap Ardian.
Tak lama kemudian, seorang saksi kunci berinisial G yang ikut diperiksa mengintip ke dalam ruang konseling dan mendapati Alex sudah gantung diri dengan celana panjang melilit di lehernya.
“Berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8.00 atau jam 9.00 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G, dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri,” tutur Ardian.
Kasus ini berawal dari hilangnya Alvaro di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Maret 2025.
Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, memastikan tersangka penculik dan pembunuh Alvaro telah diamankan.
“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan tersangka sudah diamankan,” kata Seala, Minggu (23/11/2025).
Kasus ini bermula pada 6 Maret 2025, saat Alvaro tidak kembali ke rumah hingga keesokan harinya.
Kontak bantuan
Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.
Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.
Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.
Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/layanan-konseling-psikolog-psikiater/.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/24/692470213adae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sopir Mobil Boks Diperas dan Dikeroyok di Cengkareng, Dua Pelaku Ditangkap Megapolitan 24 November 2025
Sopir Mobil Boks Diperas dan Dikeroyok di Cengkareng, Dua Pelaku Ditangkap
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Seorang sopir dan kernet mobil boks menjadi korban pemerasan dan pengeroyokan di Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (22/11/2025) malam.
Pamapta 1 Polres Metro
Jakarta Barat
, Ipda M. Nico Saputra menjelaskan, peristiwa ini bermula dari masalah sepele saat kendaraan korban mengalami mogok di Jalan Pangeran Tubagus Angke.
“Kejadian berawal saat mobil boks bernomor polisi B 9906 TCL yang dikendarai korban mogok di Jalan Peternakan 3, Kapuk,
Cengkareng
sekitar pukul 23.30 WIB,” kata Nico saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin (24/11/2025).
Karena posisi mobil mengganggu arus lalu lintas, sopir berinisiatif meminta bantuan kepada sekelompok pemuda setempat untuk mendorong kendaraan tersebut ke lokasi yang lebih aman.
Setelah mobil berhasil dipindahkan, sopir memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000 sebagai tanda terima kasih atas jasa mereka.
Namun, iktikad baik sopir tersebut justru direspons negatif.
“Dua pemuda yang tidak diketahui identitasnya ini merasa tidak terima dengan jumlah tersebut dan menuntut tambahan,” ujar Nico.
Ketika permintaan tambahan uang itu tidak dituruti. Situasi memanas, hingga para pelaku memaksa sopir dan kernet turun dari mobil.
Tidak hanya intimidasi verbal, kernet mobil boks tersebut juga dipukul di bagian wajah dan diancam akan ditusuk.
Kendati demikian, karena merasa terancam dan takut para pelaku nekat melakukan kekerasan, sopir dan kernet tersebut memilih untuk menyelamatkan diri.
Mereka langsung lari dari Jalan Tubagus Angke hingga ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk melaporkan kejadian itu.
Setibanya di kantor polisi, tim Pamapta yang menerima laporan langsung menuju Jalan Tubagus Angke. Dua pelaku ditangkap di lokasi kejadian.
“Lalu pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut,” kata Nico.
Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua pelaku ternyata tidak membawa senjata tajam sama sekali.
Mereka hanya mengeluarkan ancaman sebagai gertakan lisan agar mendapat uang.
“Ternyata hanya ancaman mulut saja (mau menusuk), pelaku tidak membawa sajam,” sambungnya.
Meski begitu, kasus ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.
Nico mengungkapkan, langkah ini diambil setelah pihak korban menyatakan bersedia memaafkan para pelaku dan memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.
“Korban telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai dan tidak melanjutkan ke proses hukum,” pungkas Nico.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/24/69241d6c22536.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Kampung Bilik Tak Tolak Penggusuran: Kami Siap Pindah Asal Ada Solusi Megapolitan 24 November 2025
Warga Kampung Bilik Tak Tolak Penggusuran: Kami Siap Pindah Asal Ada Solusi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Warga Kampung Bilik RW 07 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat mengaku tidak menolak penggusuran untuk pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).
Salah satu warga RT 02 RW 07, Budi (46) menyatakan siap pindah asalkan Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan solusi.
“Kita sebagai warga negara, intinya kita siap mengikuti peraturan pemerintah. Tapi terkadang peraturan pemerintah itu kan apakah memang benar-benar berpihak kepada rakyat? Kalau masih ada nuansa yang belum jelas, sementara ini kita masih menolak, atau menunda,” ujar Budi saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, Senin (24/11/2025).
Budi menyayangkan mekanisme sosialisasi yang dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru. Akhirnya, warga sepakat untuk tidak menyerahkan data diri kepada tim kelurahan.
“Jadi ya sekarang kalau nyerahin data jadi persetujuan kan, jadi itu penolakan kita lah, menurut saya itu terlalu terburu-buru, padahal buat relokasinya aja belum ada belum jelas,” ucapnya.
Warga pun menuntut adanya perjanjian tertulis yang menjamin hak-hak mereka sebelum eksekusi lahan dilakukan.
“Kita menyerahkan data itu belum siap untuk hari ini sebelum ada kejelasan. Tapi dengan ketentuan yang jelas, ada hitam di atas putihnya. Mekanismenya seperti apa, baru kita mau,” tegasnya.
Kekhawatiran warga disebabkan adanya pernyataan yang tidak konsisten dalam rapat sosialisasi, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, awalnya Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sempat memberikan solusi relokasi ke rumah permukiman.
Namun Pemkot Jakarta Barat malah mengarahkan untuk pindah ke rumah susun.
“Awalnya itu ada Ibu Kepala Dinas yang menawarkan rumah pemukiman. Tapi saya mempertanyakan itu, tiba-tiba di-cut sama Pak Sekjen Wali Kota, diarahkan ke rumah susun (Rusun). Kesannya dipaksa,” ungkapnya.
Karena ketidakjelasan itulah, warga memilih bertahan sampai mendapatkan solusi.
“Kita mintanya ya solusinya tuh apa sih? Kita mau dipindahkan ke mana? Fokus kita ke sana sekarang ini,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah memulai proses sosialisasi pembuatan lahan pemakaman baru di Pegadungan dan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat.
Lahan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membuka Taman Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan.
Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusumah menyebut saat ini pihaknya masih dalam proses sosialisasi kepada warga.
“Saat ini dalam tahap sosialisasi. Letaknya itu nanti di sebelah TPU Tegal Alur. Akses masuknya juga sama jalannya, di sebelah TPU Tegal Alur,” kata Dirja saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/11/2025).
Sosialisasi digelar di Kantor Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (17/11/2025).
Menurut Dirja, sosialisasi itu dilakukan karena banyaknya bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan yang merupakan aset Pemda DKI Jakarta.
“Kurang lebih 65 hektar, tapi kan itu lahannya itu masih banyak bangunan-bangunan liar, jadi kami sosialisasikan dulu gitu untuk akan adanya TPU ini nanti ke warga-warga yang ada di sana,” kata Dirja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/24/692451f87e419.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Tangsel Pastikan Tesla Berpelat Merah di Pamulang Bukan Kendaraan Dinas Megapolitan 24 November 2025
Pemkot Tangsel Pastikan Tesla Berpelat Merah di Pamulang Bukan Kendaraan Dinas
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan, mobil listrik Tesla berpelat merah yang viral di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, bukan kendaraan dinas milik mereka.
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel, Sugeng Rahadi menjelaskan, pihaknya tidak pernah menyediakan kendaraan roda empat berbasis listrik.
“Hasil pengecekan kita dari awal sampai sekarang memang kita belum pernah melakukan pengadaan kendaraan roda empat listrik,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).
Oleh sebab itu, Sugeng menegaskan mobil tersebut bukan milik Pemkot Tangerang Selatan.
Menurut Sugeng, pelat merah tidak hanya digunakan oleh kendaraan milik
Pemkot Tangsel
, tetapi juga instansi pemerintah lain yang berdomisili atau beroperasi di wilayah tersebut.
“Bisa jadi institusi lain, karena kan plat merah bukan cuma Pemkot Tangsel. Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Tangsel pun plat nya merah,” kata dia.
Sugeng menambahkan, untuk memastikan status kepemilikan kendaraan, pengecekan bisa dilakukan melalui Samsat
Ciputat
.
“Kalau W memang itu wilayah Ciputat, jadi sebetulnya yang bisa melihat status kendaraan tercatatnya itu di Samsat Ciputat. Nanti kelihatan,” jelas Sugeng.
Lebih lanjut, Sugeng menyebut kemungkinan mobil tersebut merupakan
kendaraan dinas
milik instansi pemerintah lain.
Menurutnya, kode-kode pelat merah yang digunakan kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Tangsel antara lain WQN, WQA, WTA, WAQ, NQN, dan NQA. Kode dengan awalan N tercatat berada di wilayah Serpong.
“Kalau mobil itu kan ada pelat birunya ya, biru itu listrik. Kalau kita belum pernah melakukan pengadaan roda empat listrik,” kata Sugeng.
Hingga kini, identitas resmi pemilik Tesla berpelat merah tersebut masih dalam penelusuran pihak terkait.
Sebelumnya,
mobil listrik
Tesla dengan plat merah nomor B 1002 WQE terlihat melaju di Kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel.
Peristiwa itu terekam kamera dan diunggah akun X
@ghozyulhaq
pada Rabu (19/11/2025).
Dalam unggahan itu, pemilik akun mempertanyakan pemerintah mana yang menyediakan mobil mewah tersebut untuk dinas.
“Instansi mana yang ngasih mobil dinas pejabatnya Tesla?” tulis pemilik akun.
Temuan ini memicu tanda tanya publik mengenai kepemilikan dan peruntukan mobil itu, terutama karena harganya yang tergolong tinggi untuk kendaraan dinas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/24/69241d6c22536.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Digusur demi Bangun Makam, Warga Kampung Bilik: Mayat Diurus, yang Hidup Jangan Ditelantarkan Megapolitan 24 November 2025
Digusur demi Bangun Makam, Warga Kampung Bilik: Mayat Diurus, yang Hidup Jangan Ditelantarkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Kota Jakarta Barat menggusur permukiman warga di
Kampung Bilik
, Kamal, Kalideres, untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dinilai warga sebagai ironi.
Di satu sisi, mereka memahami kebutuhan lahan pemakaman yang mendesak, tetapi di sisi lain mereka merasa hak tempat tinggal yang layak juga harus dipertimbangkan.
Budi (46), tokoh warga RT 02 RW 07, mengaku memahami persoalan keterbatasan lahan makam di wilayah Jakarta Barat.
“Kami juga mendukung setiap warga masyarakat yang ketika sudah meninggal itu perlu diurus, gitu, ya, dengan adanya pembangunan TPU. Ya, kami sepakat, kita mendukung itu,” ujar Budi saat ditemui di lokasi, Senin.
Namun, menurut Budi, kebutuhan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran untuk menggusur warga tanpa solusi yang jelas. Pasalnya, kata Budi, mereka yang masih hidup juga membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk dihuni.
“Tapi alangkah baiknya juga nih warga juga yang masih punya nyawa nih harus diurus juga, diperhatikan juga. Harapannya, ya, kami minta solusi yang terbaik aja lah. Jangan cuma hanya sekadar wacana aja,” lanjutnya.
Warga lain, Lusi (42), mempertanyakan urgensi penggusuran permukiman di Kampung Bilik. Ia menilai lahan
TPU Tegal Alur
yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggalnya masih sangat luas.
“Kalau genting kayaknya enggak. TPU Tegal Alur aja masih luas banget kan? Ya mending rapiin di sana kalau mau cepet, enggak usah buru-buru menggusur warga,” ujarnya.
Lusi mengaku merasakan kejanggalan dalam rencana proyek tersebut yang dinilai terlalu terburu-buru.
Di sisi lain, Budi menyoroti adanya dualisme klaim kepemilikan lahan yang membuat situasi semakin membingungkan warga.
“Kalau Pemda klaimnya itu lahan 65 hektar ya, katanya itu diserahkan, serah terima dari PT Duta Pertiwi,” ujarnya.
Namun, di lokasi yang sama terdapat plang klaim kepemilikan individu atas nama RH Soedirdjo seluas 300 hektar.
“Jadi, kan masih ada dualisme yang belum jelas, ini memang sebenarnya tanah punya siapa?” kata Budi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah memulai sosialisasi rencana pembukaan TPU baru di kawasan Pegadungan dan Kamal. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun
TPU Pegadungan
.
Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusumah, mengatakan pihaknya masih berada dalam tahap sosialisasi.
“Saat ini dalam tahap sosialisasi. Letaknya itu nanti di sebelah TPU Tegal Alur. Akses masuknya juga sama jalannya, di sebelah TPU Tegal Alur,” ujar Dirja saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).
Sosialisasi pertama digelar pada Senin (17/11/2025) di Kantor Kelurahan Kamal. Menurut Dirja, sosialisasi diperlukan karena banyak bangunan semi permanen berdiri di atas lahan aset Pemda DKI Jakarta.
“Kurang lebih 65 hektar, tapi kan itu lahannya itu masih banyak bangunan-bangunan liar, jadi kami sosialisasikan dulu gitu untuk akan adanya TPU ini nanti ke warga-warga yang ada di sana,” kata Dirja.
Namun, warga menolak keras pelabelan “penghuni liar” yang tertera dalam undangan sosialisasi. Budi, yang sudah tinggal 25 tahun di lokasi, menyayangkan narasi tersebut.
“Kami nolak dong (disebut liar). Nyoblos juga nyoblos. KTP pun sama, DPR RI, sampai ke Gubernur, sampai ke Presiden nih, punya hak pilih,” ujarnya.
Ia juga menunjukkan papan nomor rumah resmi dari RT dan RW di pintu rumahnya sebagai bukti bahwa keberadaan mereka diakui secara administratif.
“Nah ini aja kan ada ini (nomor rumah), resmi, artinya kan kami terdata, enggak liar, enggak,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/24/692455537fb99.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Prabowo Tanya ke Mendagri, Mengapa Duit Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di Bank Nasional
Prabowo Tanya ke Mendagri, Mengapa Duit Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di Bank
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa dana milik pemerintah daerah (pemda) sebanyak Rp 203 triliun masih mengendap di bank.
Pertanyaan ini dilemparkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito, usai bertemu Prabowo di Istana, Senin.
Seiring dengan itu,
serapan belanja
pemerintah daerah pun belum maksimal.
Per tanggal 23 November, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen.
“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat,” ucap dia.
Tito lantas menjelaskan ada sejumlah hal yang menjadi penyebab dana itu masih mengendap di bank.
Pertama, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga pemerintah daerah masih sibuk menyusun “kabinet” yang meliputi kepala dinas, sekretaris daerah, dan lain-lain.
Kemudian, banyak daerah yang mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun.
“Memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari,” tutur Tito.
Menurut Tito, hal ini berbeda dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, yang diurus langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/24/6924656fd2077.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)